Hasina Bertekad Kembali ke Bangladesh pada Desember, Pemerintah Menolak Menerbitkan Dokumen Perjalanan

Janji pada Desember berhadapan dengan tuntutan ekstradisi

Sheikh Hasina mengatakan akan kembali ke Bangladesh pada Desember 2026 meski dijatuhi hukuman mati. Namun, pemerintah menutup kemungkinan menerbitkan paspor atau dokumen perjalanan untuknya dan bersikeras agar India menyerahkannya melalui perjanjian ekstradisi kedua negara. Perbedaan posisi ini membuat rencana kepulangannya terjepit antara janji pribadi dan proses hukum yang dikendalikan dua pemerintah.

Pada 5 November, Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Humaiun Kobir mengatakan Bangladesh akan meminta India menyerahkan secara resmi mantan perdana menteri itu melalui jalur peradilan dan diplomatik. Hasina tinggal di India sejak Agustus 2024, ketika pemberontakan massal memaksanya turun dari jabatan setelah tindakan keras mematikan terhadap para pengunjuk rasa.

Dalam jawaban melalui email pada Rabu atas pertanyaan yang dikirim pekan sebelumnya, Hasina kembali menegaskan rencana kepulangannya pada Desember, yang pertama kali ia umumkan pada Agustus. Mantan perdana menteri itu mengatakan dirinya menerima risiko kepulangan:

Jika kematian adalah takdir saya, saya lebih baik mati di tanah air sendiri, di tengah rakyat saya.

Pada 2025, sebuah tribunal khusus Bangladesh menjatuhkan hukuman mati kepada Hasina atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan menyatakan ia bertanggung jawab memerintahkan tindakan keras tersebut. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut hampir 1.400 orang tewas selama kerusuhan 2024. Hasina membantah melakukan kesalahan serta menolak putusan dan keabsahan persidangannya.

Janjinya juga muncul pada saat sulit bagi Liga Awami. Partai itu masih dilarang, para tokoh seniornya dipenjara atau berada di luar negeri, dan anggotanya tidak diikutsertakan dalam pemilu Februari yang mengantarkan rival lama Hasina, Tarique Rahman, ke tampuk kekuasaan. Kepulangan akan membuat Hasina berada dalam jangkauan aparat, sementara partainya memiliki sedikit ruang untuk berorganisasi secara terbuka.

Dhaka menutup kemungkinan perjalanan pulang biasa

Kobir membahas masalah dokumen perjalanan pada 5 November di Bandara Internasional Hazrat Shahjalal di Dhaka, setelah melepas delegasi China yang dipimpin Liu Haixing, pejabat senior Partai Komunis China. Ia mengatakan pemerintah memandang kepulangan Hasina sebagai urusan ekstradisi, bukan perjalanan penumpang biasa.

Menteri negara itu menyebut surat perintah pengadilan yang berlaku dan perjanjian bilateral sebagai jalur yang hendak ditempuh Bangladesh:

"Ada surat perintah pengadilan, ada proses peradilan yang sudah ditetapkan, dan ada perjanjian ekstradisi. Karena itu, tidak ada kebutuhan atau keharusan untuk menerbitkan atau menyerahkan paspor," katanya.

Paspor diplomatik dan paspor biasa Hasina telah dibatalkan. Paspor atau surat perjalanan akan menyediakan dokumen untuk perjalanan sukarela, sehingga penolakan pemerintah menjadi hambatan praktis bagi jalur yang telah ia usulkan secara terbuka.

Kobir mengatakan belum mengetahui apakah Hasina telah mengajukan salah satu dokumen tersebut. Pada hari itu ia baru pulang dari pertemuan Persemakmuran di Antigua dan Barbuda. Hasina belum mengungkap tanggal kedatangan atau rute pasti, dan belum ada pengaturan kepulangan yang disepakati.

India belum setuju menyerahkannya

Bangladesh berulang kali meminta India mengekstradisi Hasina berdasarkan perjanjian kedua negara pada 2013. Ekstradisi berarti suatu negara secara resmi menyerahkan seseorang kepada negara lain untuk menghadapi tuntutan hukum atau menjalani hukuman. Proses ini memerlukan tindakan pemerintah dan otoritas hukum, bukan sekadar memesan perjalanan melintasi perbatasan.

Pemerintahan sementara Muhammad Yunus maupun pemerintahan Rahman yang terpilih telah mengirimkan permintaan kepada New Delhi. Menteri Dalam Negeri Salahuddin Ahmed mengatakan India belum menyatakan setuju menyerahkan Hasina maupun menolaknya secara tegas. India terus menyebut permintaan itu sedang menjalani kajian hukum.

Komisaris Tinggi India untuk Dhaka, Dinesh Trivedi, membahas waktu pelaksanaannya dalam diskusi pada Oktober yang diselenggarakan lembaga pemikir di ibu kota Bangladesh:

"Tidak ada yang bisa memberi tahu Anda batas waktunya (untuk kepulangan Hasina)," katanya.

Perjanjian itu sebelumnya pernah digunakan untuk memindahkan seorang buronan terkenal: Bangladesh menyerahkan pemimpin separatis Assam Anup Chetia kepada India pada 2015. Dalam kasus Hasina, Dhaka meminta pemindahan ke arah sebaliknya. Kesediaan Hasina untuk kembali dan pertimbangan India atas permintaan ekstradisi tetap merupakan proses terpisah, yang masing-masing membutuhkan keputusan berbeda agar dapat terlaksana.

Hukuman mati dan ratusan perkara

Tribunal Kejahatan Internasional Bangladesh menjatuhkan hukuman mati kepada Hasina secara in absentia pada 2025. Putusan itu berkaitan dengan respons pemerintahannya terhadap unjuk rasa yang menjatuhkan pemerintahannya, termasuk kesimpulan bahwa ia memerintahkan tindakan keras yang mematikan.

Perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa hampir 1.400 orang tewas menunjukkan skala kekerasan selama pemberontakan. Ribuan orang juga terluka. Hasina membantah bertanggung jawab memerintahkan pembunuhan, sementara pengacaranya mempertanyakan jumlah korban tewas.

Transparency International Bangladesh, organisasi yang mengampanyekan pemberantasan korupsi, mencatat 663 perkara terhadap Hasina hingga 19 November 2025, termasuk 453 perkara pembunuhan, dalam laporan yang dirilis pada Februari. Dengan demikian, perkara pembunuhan mencakup sekitar 68% dari total yang tercatat, berdasarkan perhitungan 453 dari 663. Angka-angka itu menggambarkan perkara yang diajukan terhadapnya; hukuman mati dari tribunal merupakan putusan khusus di tengah beban hukum yang jauh lebih luas tersebut.

Hasina mengatakan memahami risiko kepulangan. Saat menggambarkan kemungkinan yang ia khawatirkan, ia mengatakan:

Saya tahu saya mungkin akan ditangkap saat kembali. Saya mungkin dipenjara, disiksa, atau bahkan dibunuh. Saya sepenuhnya menyadari kemungkinan-kemungkinan itu. Namun, saya tidak bisa menghabiskan sisa hidup dengan menyaksikan rakyat saya menderita dari kejauhan.

Pihak berwenang Bangladesh ingin ia kembali untuk menghadapi proses peradilan negara itu. Hasina juga menyebut rencana untuk menyerahkan diri kepada pengadilan setelah kembali. Penolakannya terhadap persidangan dan desakan pemerintah untuk menegakkan proses hukum tetap menjadi inti pertentangan mereka.

Dari pemberontakan hingga pengumuman kepulangan

Hasina menjabat sebagai perdana menteri pada 1996 hingga 2001 dan kembali menjabat pada 2009 hingga 2024. Masa jabatan terakhirnya berakhir setelah unjuk rasa selama berminggu-minggu berkembang menjadi gerakan massa yang melibatkan mahasiswa dan kelompok oposisi.

Peristiwa-peristiwa utama berikut menunjukkan bagaimana sengketa kepulangannya terkait dengan pergantian pemerintahan, hukuman mati, dan tersingkirnya partainya dari politik elektoral:

• Juli dan Agustus 2024: Unjuk rasa menyebar ke seluruh Bangladesh, dan pasukan keamanan melakukan tindakan keras yang mematikan.
• 5 Agustus 2024: Pemerintahan Hasina tumbang dan ia melarikan diri ke India.
• Setelah kepergiannya: Peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus memimpin pemerintahan sementara selama sekitar 18 bulan.
• 2025: Tribunal Kejahatan Internasional menjatuhkan hukuman mati kepada Hasina atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
• Februari 2026: Tarique Rahman menang telak dalam pemilu yang digelar di bawah pemerintahan sementara. Liga Awami dilarang ikut serta.
• Agustus 2026: Hasina mengumumkan niatnya untuk kembali pada Desember.
• 5 November 2026: Kobir menutup kemungkinan menerbitkan paspor atau dokumen perjalanan untuknya dan kembali menegaskan tuntutan ekstradisi Bangladesh.

Rahman, putra mantan perdana menteri Khaleda Zia, memimpin pemerintahan yang berasal dari kalangan lawan politik lama Hasina. Pemerintahannya mewarisi tuntutan ekstradisi dari Yunus, sehingga upaya untuk mengamankan penyerahan Hasina tetap berlanjut selama masa transisi.

Partai terlarang bersiap, sementara lawan meragukannya

Juru bicara Liga Awami Mohammad Ali Arafat mengatakan Hasina tetap bertekad kembali pada Desember dan mengklaim partai itu telah membuat persiapan organisasi di seluruh Bangladesh. Para pemimpin partai di luar negeri menyebut pengumuman tersebut sebagai bagian dari upaya memulihkan kehadiran politik mereka.

Pendukung Liga Awami menggelar pawai singkat mendadak di Dhaka dan berbagai tempat lain meski kegiatan mereka dibatasi. Penangkapan menyertai upaya tersebut. Banyak pemimpin senior masih berada di luar negeri, sementara anggota di Bangladesh menghadapi risiko ditahan ketika tampil di muka umum.

Ruhul Kabir Rizvi, sekretaris jenderal pelaksana Partai Nasionalis Bangladesh pimpinan Rahman, meragukan Hasina akan mengambil risiko tersebut. Menurutnya, janji itu dimaksudkan untuk meredakan keputusasaan di kalangan anggota Liga Awami, bukan mengumumkan perjalanan yang benar-benar akan ia lakukan.

Perbedaan pendapat ini berdampak langsung terhadap para pendukung partai. Arafat menggambarkan kepulangan sebagai tujuan nyata yang dapat menjadi landasan bagi anggota untuk berorganisasi. Lawan politik menuduh para pemimpin di luar negeri membahayakan mereka yang masih berada di Bangladesh dengan menjanjikan kebangkitan kembali.

Larangan terhadap partai itu juga berarti kehadiran fisik Hasina hanya menjadi satu bagian dari kesulitan yang dihadapinya. Pengecualian dari pemilu Februari dan pembatasan kegiatan publik tetap akan menentukan apakah para anggotanya dapat berkampanye, berkumpul secara terbuka, atau bersaing meraih kekuasaan.

Tuduhan persekusi dan kekhawatiran terhadap kelompok minoritas

Hasina menuduh sedikitnya 20.000 anggota Liga Awami telah dibunuh sejak Agustus 2024. Ia juga mengatakan ribuan orang ditangkap, disiksa, atau terpaksa bersembunyi, serta para pendukung kehilangan rumah, usaha, dan mata pencaharian karena afiliasi politik mereka. Angka 20.000 merupakan tuduhannya; tidak ada verifikasi independen yang menyertainya.

Hasina menggambarkan kondisi yang dihadapi partainya dengan kata-kata berikut:

"Tidak ada lingkungan politik atau demokrasi yang normal," katanya.

Human Rights Watch dan organisasi hak asasi lainnya mengkritik pemerintah Rahman terkait hak-hak sipil dan politik. Pemerintah mengatakan penangkapan dilakukan atas tuduhan tertentu. Sayap pers kantor perdana menteri tidak menanggapi permintaan komentar tentang pernyataan terbaru Hasina.

Komunitas minoritas juga melaporkan adanya intimidasi. Laporan kekerasan sejak pemberontakan mencakup pembakaran, aksi main hakim sendiri hingga tewas, dan serangan terhadap lembaga kebudayaan. Lawan politik serta minoritas agama dan etnis termasuk di antara sasaran. Kelompok hak asasi dan pengamat independen menyuarakan kekhawatiran tentang kelompok radikal yang berupaya menekan kekuatan liberal selama pemerintahan sementara, yang membantah tuduhan tersebut.

Pemerintahan Yunus mencabut larangan terhadap Jamaat-e-Islami dan membebaskan beberapa tokoh garis keras Islam dari penjara. Hasina, yang pemerintahannya mengambil sikap keras terhadap kelompok radikal, mengaitkan perubahan politik tersebut dengan meningkatnya kepercayaan diri kalangan ekstremis. Pemerintahan Rahman kini menghadapi kritik terkait memburuknya keamanan dan ketertiban umum serta perlakuannya terhadap lawan politik.

Hasina menolak perlunya perlindungan asing

Hasina mengatakan tidak meminta perlindungan dari kekuatan asing agar dapat kembali. Saat ditanya apakah ia berharap India atau Amerika Serikat akan menekan Bangladesh untuk menjamin keselamatannya, ia menyatakan keputusan itu berada di tangannya sendiri.

Mantan perdana menteri itu mengatakan:

Namun, saya tidak membutuhkan restu kekuatan asing untuk kembali ke negara saya sendiri.

Meski demikian, India tetap berperan penting terhadap hasil akhirnya karena Hasina tinggal di wilayah negara itu dan Bangladesh memintanya mengatur penyerahan Hasina. Bangladesh mengendalikan dokumen perjalanan yang diterbitkannya dan menuntut agar Hasina diserahkan melalui perjanjian tersebut. Karena itu, tekad pribadi yang ia nyatakan berjalan berdampingan dengan keputusan yang harus diambil di New Delhi dan Dhaka.

Bagi anggota Liga Awami, Desember kini menjadi bulan yang menjadi tumpuan harapan pemimpin mereka. Bagi pemerintah, tujuan yang dinyatakan tetaplah pemindahan resmi Hasina ke dalam proses peradilan. Kedua pihak belum mengumumkan cara yang disepakati untuk menjembatani perbedaan tersebut.

Poin-Poin Utama

• Sheikh Hasina mengatakan berniat kembali ke Bangladesh pada Desember 2026 meski dijatuhi hukuman mati pada 2025.
• Bangladesh menutup kemungkinan menerbitkan paspor atau dokumen perjalanan untuknya dan ingin India menyerahkannya berdasarkan perjanjian ekstradisi 2013.
• India mengatakan permintaan ekstradisi sedang menjalani kajian hukum; belum ada jadwal pemindahan yang diumumkan.
• Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan hampir 1.400 orang tewas selama kerusuhan 2024. Hasina membantah memerintahkan pembunuhan.
• Liga Awami masih dilarang dan tidak diikutsertakan dalam pemilu Februari yang dimenangi Tarique Rahman.
• Hasina belum mengungkap tanggal kedatangan atau rute pasti. Para pemimpin partai bersikeras persiapan sedang berlangsung, sementara lawan politik meragukan ia akan kembali.