Kazakhstan Berencana Memperluas Sanksi atas Umpatan ke Platform Online dan Media Massa

Usulan akan memasukkan umpatan online ke dalam aturan ketertiban umum

Kazakhstan berencana memperluas undang-undang tentang hooliganisme ringan agar mencakup umpatan yang dipublikasikan di platform online dan media massa. Langkah ini berpotensi memasukkan siaran langsung, acara bincang-bincang, dan unggahan media sosial ke dalam cakupan sanksi administratif. Perubahan yang diusulkan akan mencakup pembuatan, pengunggahan, atau penyebaran konten yang mengandung umpatan, dengan pengecualian untuk pemberitaan tentang pelanggaran semacam itu.

Perdana Menteri Olzhas Bektenov mengatakan amendemen tersebut direncanakan untuk dibahas parlemen tahun ini. Usulan itu menyangkut Pasal 434 Kitab Undang-Undang tentang Pelanggaran Administratif, yang saat ini telah memungkinkan pemberian sanksi atas tindakan berkata kasar di tempat umum dan perilaku serupa yang menunjukkan sikap tidak hormat serta mengganggu ketertiban umum.

Perubahan utamanya adalah memasukkan publikasi online secara tegas ke dalam ketentuan tersebut. Kazakhstan telah menjatuhkan sanksi atas sejumlah tindakan yang melibatkan penghinaan online dan siaran bernada kasar. Karena itu, usulan ini akan memperluas sistem yang sudah digunakan oleh polisi dan pengadilan.

Sanksi yang saat ini disebutkan untuk Pasal 434 mencakup denda sebesar 20 indeks perhitungan bulanan, hingga 60 jam kerja sosial, atau penahanan administratif selama lima hingga 15 hari. Indeks perhitungan bulanan, yang sering disingkat MCI, adalah nilai acuan pemerintah untuk menghitung denda dan pembayaran lainnya. Nilainya berubah dari waktu ke waktu.

Bagi orang yang menyiarkan, mengunggah, atau membagikan konten, cakupan undang-undang ini menjadi sangat penting: ketentuan tersebut secara tegas mencakup penyebaran, selain pembuatan konten. Mantan anggota parlemen juga menyampaikan kekhawatiran yang berlawanan, yakni tentang pencegahan agresi verbal dan perlindungan lagu, karya seni, serta folklor dari pembatasan yang terlalu luas.

Apa yang akan berubah, dan tindakan apa yang sudah dapat dikenai sanksi?

Pasal 434 saat ini mengatur hooliganisme ringan, kategori pelanggaran administratif yang berkaitan dengan ketertiban umum. Rumusan yang ada mencakup umpatan di tempat umum dan perilaku terkait yang memenuhi unsur hukum pelanggaran tersebut.

Amendemen yang diusulkan akan menambahkan konten yang mengandung umpatan di media massa atau platform online. Pengecualian yang disebutkan akan memungkinkan pemberitaan tentang pelanggaran yang melibatkan bahasa semacam itu. Hal ini penting untuk pemberitaan ketika kata-kata kasar menjadi bagian dari peristiwa yang sedang dilaporkan.

Polisi telah memantau konten online. Penindakan baru-baru ini mencakup denda atau penahanan administratif terkait umpatan, penghinaan, perilaku yang mengganggu, dan aksi berbahaya selama siaran langsung. Kasus lainnya berkaitan dengan komentar dan pesan. Kasus-kasus itu melibatkan perilaku yang berbeda, sehingga keadaan dalam setiap insiden menjadi faktor utama dalam penilaian hukum.

Jadwal legislasi masih belum jelas. Inisiatif ini disebut telah diajukan ke parlemen, sementara keterangan Bektenov menyebut persiapan oleh kabinet dan rencana pengajuan pada bulan tersebut, serta pembahasan tahun ini. Tidak disebutkan tanggal pasti untuk sidang parlemen atau mulai berlakunya aturan.

Penghinaan dan pelanggaran ketertiban umum adalah tindak pidana yang berbeda

Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kazakhstan mengatur penghinaan: merendahkan kehormatan dan martabat orang lain dengan cara yang tidak senonoh. Pelanggaran dasar ini dapat dikenai denda hingga 100 MCI, kerja korektif, atau kerja sosial.

Penghinaan di muka umum, termasuk yang dilakukan secara online, dapat dikenai denda hingga 200 MCI. Kerja korektif atau kerja sosial juga dapat dijatuhkan. Dengan demikian, denda maksimum yang dihitung berdasarkan MCI untuk penghinaan di muka umum atau online dua kali lebih tinggi daripada denda untuk pelanggaran dasar.

Pasal 434 menggunakan pendekatan berbeda. Pasal ini mengatur ketertiban umum dan perilaku yang dikategorikan sebagai hooliganisme ringan. Pasal 131 berfokus pada penghinaan yang ditujukan kepada seseorang. Memahami ketentuan mana yang digunakan pihak berwenang membantu menjelaskan mengapa kasus online dapat berujung pada proses dan sanksi yang berbeda.

Ulasan negatif tentang perusahaan atau layanan tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran. Kritik dan penghinaan yang disampaikan dengan cara tidak senonoh diperlakukan secara berbeda. Rumusan kata-kata, sasaran, audiens, dan keadaan di sekitarnya menjadi pertimbangan saat pihak berwenang menilai pengaduan.

Tidak ada daftar resmi kata-kata terlarang

Kazakhstan tidak memiliki daftar resmi kata-kata yang secara otomatis memicu hukuman. Pihak berwenang dan pengadilan memeriksa di mana kata-kata itu digunakan, apakah kata-kata tersebut ditujukan kepada seseorang, dan apakah perilaku itu memenuhi definisi hukum suatu pelanggaran.

Untuk unggahan online, tangkapan layar dan rekaman layar dapat dijadikan bukti. Penyidik juga harus memastikan siapa yang membuat konten tersebut dan dalam keadaan apa konten itu muncul. Mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab merupakan bagian penting untuk menghubungkan pernyataan yang terekam dengan dugaan pelanggaran.

Sebuah siaran langsung dapat memuat beberapa jenis perilaku sekaligus, seperti umpatan, penghinaan pribadi, dan aksi berbahaya. Penilaian hukum harus mempertimbangkan apa yang terjadi dalam insiden tertentu. Hal ini membantu menjelaskan mengapa uraian singkat tentang hukuman mungkin tidak mencantumkan perincian yang penting bagi pengadilan.

Rumusan yang diusulkan juga membuat orang yang membagikan materi turut terdampak secara langsung oleh pembahasan ini. Dengan mencakup pembuatan, pengunggahan, dan penyebaran, aturan itu menjangkau beberapa tahap peredaran konten dari pembuatnya hingga ke audiens yang lebih luas.

Perkembangan aturan

Pembahasan di Kazakhstan tentang umpatan di ruang publik telah berlangsung sebelum usulan terbaru terkait dunia online. Pada Januari 2023, Azamat Kurimbaev, yang saat itu disebut sebagai wakil kepala Komite Polisi Administratif Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan amendemen yang menaikkan denda untuk hooliganisme ringan dari lima MCI menjadi 20 MCI.

Berdasarkan nilai yang disebutkan saat itu, kenaikannya adalah dari 17.250 tenge menjadi 69.000 tenge, atau empat kali lipat. Nominal tersebut merujuk pada perhitungan tahun 2023 dan perlu dipahami dengan memperhatikan perubahan nilai MCI.

• 9 Januari 2023: Kurimbaev menjelaskan versi baru undang-undang dengan denda sebesar 20 MCI dan penahanan selama lima hingga 30 hari.
• Awal Maret 2023: Amendemen tersebut dijadwalkan mulai berlaku.
• 2025: Pengadilan menerima sekitar 6.200 pengaduan penghinaan, menurut angka resmi yang dikutip dalam pembahasan saat ini.
• Paruh pertama 2026: Angka yang dikutip mencatat lebih dari 2.700 pengaduan dan 440 permohonan yang diperiksa.
• Usulan terbaru: Pemerintah berencana secara tegas memperluas Pasal 434 agar mencakup umpatan di platform online dan media massa.

Rentang penahanan yang dijelaskan Kurimbaev pada 2023, yakni lima hingga 30 hari, berbeda dari lima hingga 15 hari yang disebutkan dalam uraian terkini tentang Pasal 434. Keterangan Bektenov juga menyebut kerja sosial selama 20 hingga 60 jam, sedangkan uraian terkini menetapkan maksimum 60 jam. Versi dan ketentuan yang berlaku perlu diperhatikan saat menilai sanksi untuk kasus tertentu.

Gambaran dari angka pengadilan

Angka resmi yang dikutip dalam pembahasan ini menunjukkan pengadilan menerima sekitar 6.200 pengaduan penghinaan pada 2025, naik 1,5% dari 2024. Lebih dari 2.700 pengaduan tercatat pada paruh pertama 2026.

Angka tersebut juga mencatat secara terpisah 970 permohonan yang diperiksa pada 2025 dan 440 pada paruh pertama 2026. Pengaduan yang diterima dan permohonan yang diperiksa merupakan tahapan berbeda dalam proses pengadilan. Karena itu, kedua angka diperlukan untuk memahami jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dan jumlah yang sedang diperiksa.

Angka untuk kasus penghinaan di muka umum pada paruh pertama 2026 mengandung ketidakkonsistenan internal. Disebutkan bahwa 193 kasus telah diperiksa, tetapi rinciannya mencakup 50 putusan bersalah, 45 putusan bebas, dan 118 perkara yang dihentikan. Jumlah hasil tersebut adalah 213, atau 20 lebih banyak daripada total kasus yang disebutkan. Tidak ada penjelasan mengenai perbedaan ini.

Meski demikian, hasil tersebut menunjukkan beragam putusan yang dijatuhkan pengadilan setelah suatu tuduhan diajukan: putusan bersalah, putusan bebas, atau penghentian proses. Ketidakkonsistenan angka itu membuat perhitungan proporsi kasus yang berujung pada putusan bersalah tidak dapat dilakukan secara andal.

Dukungan terhadap penindakan, kekhawatiran soal karya kreatif

Abzal Kuspan, pengacara dan mantan anggota Mazhilis, majelis rendah parlemen Kazakhstan, mendukung respons hukum terhadap agresi verbal. Ia berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat berkembang menjadi ancaman dan seruan untuk melakukan kekerasan.

Mantan anggota parlemen Rinat Zaiyt juga mendukung penindakan terhadap umpatan, tetapi telah memperingatkan bahwa pembatasan dapat diterapkan secara luas terhadap lagu, karya seni, dan folklor. Ia mempertanyakan siapa yang akan melakukan penilaian untuk menentukan apakah suatu materi termasuk dalam cakupan aturan.

Pandangan mereka menyoroti dua persoalan praktis bagi para pembuat undang-undang. Pertama, bagaimana menanggapi perilaku kasar yang ditujukan kepada seseorang atau audiens publik. Kedua, bagaimana menilai bahasa dalam karya kreatif atau budaya, ketika kata-kata muncul sebagai bagian dari pertunjukan atau cerita yang lebih luas.

Pengecualian untuk pemberitaan merupakan salah satu batasan yang disebutkan dalam usulan tersebut. Kekhawatiran Zaiyt menyoroti bagaimana undang-undang itu akan diterapkan di luar pengecualian tersebut, terutama ketika kata yang dipersoalkan merupakan bagian dari lagu atau karya seni lainnya. Bagi kreator dan penerbit, penilaian itu dapat memengaruhi keputusan tentang materi yang akan dirilis atau dibagikan.

Pemerintah juga menekankan etika dan pencegahan

Bektenov mengatakan sanksi hukum harus disertai upaya pencegahan dan promosi komunikasi yang saling menghormati. Pemerintah menyebut proyek sosial, hibah, artikel media, dan program yang ditujukan kepada kaum muda sebagai bagian dari upaya tersebut.

Pelatihan publik juga menjadi perhatian. Bektenov mengatakan para pelatih tercakup dalam standar profesi yang berlaku sejak Desember sebelumnya, dengan persyaratan terkait pendidikan tinggi, sertifikat internasional yang relevan, dan validasi berkala.

Perdana menteri menjelaskan tanggung jawab para pelatih berdasarkan kerangka tersebut:

Para pelatih bertanggung jawab secara pribadi untuk mematuhi Kode Etik dan memberikan layanan berdasarkan prinsip kejujuran, kesetaraan, dan nondiskriminasi,

Standar profesi dan amendemen administratif yang diusulkan mengatur tanggung jawab yang berbeda. Standar tersebut menetapkan harapan bagi orang yang memberikan layanan pelatihan. Sementara itu, amendemen akan memberi pihak berwenang dasar yang tegas berdasarkan Pasal 434 untuk menindak umpatan yang disebarkan melalui platform online dan media massa.

Bagi audiens dan kreator konten, persoalan langsungnya adalah perluasan sistem penindakan yang sudah ada. Pembahasan parlemen atas rumusan aturan, pengecualian untuk pemberitaan, dan kekhawatiran terkait karya seni akan menentukan seberapa luas perluasan itu diterapkan.

Poin Utama

• Kazakhstan berencana memperluas Pasal 434 tentang hooliganisme ringan agar mencakup konten yang mengandung umpatan di platform online dan media massa.
• Usulan tersebut mencakup pembuatan, pengunggahan, dan penyebaran, dengan pengecualian untuk pemberitaan tentang suatu pelanggaran.
• Undang-undang yang ada telah memungkinkan pemberian sanksi atas pelanggaran ketertiban umum dan penghinaan pribadi, termasuk sejumlah tindakan online.
• Kazakhstan tidak memiliki daftar resmi kata-kata yang secara otomatis memicu hukuman. Konteks dan definisi hukum pelanggaran menjadi pertimbangan.
• Mantan anggota parlemen mendukung penindakan terhadap pelecehan, tetapi menyampaikan kekhawatiran tentang penilaian atas lagu, karya seni, dan folklor.
• Statistik kasus penghinaan di muka umum yang dikutip mengandung perbedaan: jumlah hasil yang dirinci adalah 213, sementara total kasus yang disebutkan 193.
• Tidak disebutkan tanggal pasti untuk sidang parlemen atau mulai berlakunya aturan.