Thailand Cabut Kewarganegaraan Rabi Yosef Chaim Kantor karena Penggunaan Paspor AS

Enam belas perjalanan ke Australia disebut dalam keputusan kewarganegaraan

Thailand mencabut kewarganegaraan Rabi Yosef Chaim Kantor, kepala rabi negara itu sekaligus pemimpin jaringan Chabad-nya, setelah pihak berwenang menyatakan bahwa ia menggunakan kewarganegaraan Amerikanya untuk bepergian ke dan dari Australia sebanyak 16 kali setelah menjadi warga negara Thailand pada 2013.

Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Anutin Charnvirakul menandatangani perintah tersebut pada 28 Oktober 2026. Kementerian Dalam Negeri merujuk Pasal 19(2) Undang-Undang Kewarganegaraan B.E. 2508 (1965), yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan yang diperoleh melalui naturalisasi jika seseorang terus menggunakan kewarganegaraan sebelumnya.

Departemen Investigasi Khusus (DSI), yang berada di bawah Kementerian Kehakiman, memberikan informasi perjalanan tersebut. Perjalanan terbaru yang tercatat terjadi pada 26 Januari 2026. Kementerian mengatakan Kantor telah mengakui persyaratan naturalisasinya saat mengajukan permohonan dan melanggarnya dengan terus menggunakan kewarganegaraan AS.

Kantor tiba di Bangkok pada 1993 dan telah mengabdikan lebih dari tiga dekade untuk melayani warga Yahudi dan para pengunjung. Chabad menyatakan sedang menempuh jalur hukum untuk menyikapi keputusan tersebut dan pusat-pusatnya di seluruh Thailand tetap buka.

Isi perintah pencabutan kewarganegaraan

Kantor memperoleh kewarganegaraan Thailand berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Kewarganegaraan. Naturalisasinya diumumkan dalam Lembaran Negara Kerajaan pada 11 April 2013, dan kartu identitas nasional Thailand pertamanya diterbitkan pada 2 Mei tahun itu.

Naturalisasi adalah proses hukum yang memungkinkan seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara yang bukan negara asalnya. Dalam kasus Kantor, kementerian menyatakan status tersebut disertai persyaratan yang mengatur penggunaan kewarganegaraan Amerikanya secara berkelanjutan.

Perintah itu menggunakan Pasal 19(2) sebagai dasar untuk mencabut status tersebut. Perintah itu juga merujuk penyelidikan DSI terhadap tindakan warga negara hasil naturalisasi yang dapat memengaruhi keamanan nasional, termasuk kepentingan ekonomi dan sosial Thailand. Kementerian mengatakan pelanggaran yang dibiarkan berlanjut dapat menimbulkan kerugian serius bagi masyarakat.

Temuan dan dasar hukum dalam pengumuman itu berbunyi, dalam terjemahan:

Bahwa telah diketahui bahwa Tuan Yosef Chaim Kantor, warga negara Thailand (sebelumnya warga negara Amerika), yang memperoleh kewarganegaraan Thailand melalui naturalisasi berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Kewarganegaraan B.E. 2508, terus menggunakan kewarganegaraan sebelumnya. Fakta menunjukkan bahwa ia memperoleh kewarganegaraan Thailand sepenuhnya sesuai hukum melalui pengumuman dalam Lembaran Negara Kerajaan pada 11 April 2013, dan kartu identitas nasional pertamanya diterbitkan pada 2 Mei 2013. Namun, informasi dari Departemen Investigasi Khusus, Kementerian Kehakiman, menunjukkan bahwa departemen tersebut menyelidiki warga negara asing yang memperoleh kewarganegaraan Thailand melalui naturalisasi dan melakukan tindakan lain yang dapat memengaruhi keamanan nasional, baik secara ekonomi maupun sosial. Departemen itu mendapati Tuan Yosef Chaim Kantor terus menggunakan kewarganegaraan Amerika untuk bepergian ke dan dari Australia sebanyak 16 kali (terakhir pada 26 Januari 2026), yang merupakan penggunaan kewarganegaraan sebelumnya (Amerika) dan bertentangan dengan persyaratan permohonan naturalisasi sebagai warga negara Thailand.

"Tuan Yosef Chaim Kantor mengetahui persyaratan tersebut pada tanggal ia mengajukan permohonan naturalisasi sebagai warga negara Thailand. Karena itu, kasus ini termasuk dalam kondisi yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan Thailand berdasarkan Pasal 19(2) Undang-Undang Kewarganegaraan B.E. 2508, karena terdapat bukti bahwa ia terus menggunakan kewarganegaraan sebelumnya (Amerika). Jika hal ini dibiarkan berlanjut, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian serius bagi rakyat dan masyarakat.

"Menteri Dalam Negeri, dengan menggunakan kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 19 paragraf pertama Undang-Undang Kewarganegaraan B.E. 2508, dengan ini mencabut kewarganegaraan Thailand Tuan Yosef Chaim Kantor.

Alasan hukum yang disebutkan dalam perintah itu adalah Kantor terus menggunakan kewarganegaraan sebelumnya. Pihak berwenang juga menyelidiki bisnis, properti, dan transaksi keuangan yang terkait dengan Chabad. Penyelidikan tersebut berjalan terpisah dari keputusan kewarganegaraan.

Perkembangan kasus

Kasus kewarganegaraan Kantor mencakup keputusan naturalisasi pada 2013, catatan perjalanan hingga Januari 2026, dan penggeledahan yang dilakukan di Bangkok pada Oktober. Tanggal-tanggal utamanya adalah:

• 1993: Kantor tiba di Bangkok untuk bertugas sebagai rabi komunitas.
• 11 April 2013: Perolehan kewarganegaraan Thailand oleh Kantor diumumkan dalam Lembaran Negara Kerajaan.
• 2 Mei 2013: Ia menerima kartu identitas nasional Thailand pertamanya.
• 26 Januari 2026: Penggunaan kewarganegaraan Amerika terbaru yang disebut dalam perintah itu terjadi dalam perjalanan yang melibatkan Australia.
• 8 Oktober 2026: Pihak berwenang melakukan penggeledahan gabungan di tiga lokasi di Bangkok sebagai bagian dari penyelidikan bisnis, properti, dan keuangan.
• 28 Oktober 2026: Anutin menandatangani perintah pencabutan kewarganegaraan.
• 29 Oktober 2026: Anutin membela keputusan tersebut saat berbicara di parlemen.

Kronologi itu menunjukkan pencabutan dilakukan lebih dari 13 tahun setelah Kantor menjadi warga negara Thailand dan lebih dari 30 tahun setelah ia memulai kiprahnya di Thailand. Perannya sebagai pemimpin agama yang telah lama mengabdi membuat keputusan tersebut menjadi perhatian komunitas yang dilayaninya.

Anutin membela penegakan hukum

Anutin mengatakan pencabutan itu sesuai dengan hukum Thailand. Saat berbicara di parlemen, ia mengarahkan pertanyaan tentang detail kasus kepada direktur jenderal Departemen Administrasi Provinsi dan menggambarkan perannya sendiri sebagai penentu kebijakan.

Perdana menteri sekaligus menteri dalam negeri itu mengatakan lembaga-lembaga terkait harus bertindak tegas ketika hukum dilanggar:

"Setiap tindakan melanggar hukum, apa pun bentuknya, harus ditangani dengan tegas oleh lembaga dan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab. Mereka harus menerapkan hukum sepenuhnya demi menjaga ketertiban masyarakat Thailand," kata Anutin.

Ketika ditanya apakah proses pidana akan menyusul, Anutin kembali mengarahkan pertanyaan kepada pejabat yang menangani kasus tersebut. Ia tidak mengumumkan dakwaan pidana atau keputusan untuk menuntut Kantor. Tindakan langsung pemerintah terhadap Kantor adalah pencabutan kewarganegaraannya, sementara para penyelidik melanjutkan pekerjaan mereka secara terpisah.

Hal yang diselidiki di Bangkok

Penggeledahan pada 8 Oktober melibatkan DSI, Kantor Antipencucian Uang, lembaga-lembaga Kementerian Dalam Negeri, dan regulator lainnya. Para penyelidik memeriksa pengendalian perusahaan, kepemilikan tanah, donasi, dan transaksi keuangan di tiga lokasi di Bangkok.

Di kantor Gan Chabad Co Ltd di distrik Bang Rak, DSI melaporkan menemukan catatan lebih dari 60 perusahaan yang terdaftar di satu alamat. Beberapa di antaranya memiliki direktur atau pemegang saham yang sama. Para penyelidik mengumpulkan dokumen terkait pembelian tanah, donasi, perpajakan, serta kegiatan hotel dan restoran.

Pejabat menyelidiki kemungkinan pemegang saham Thailand bertindak sebagai nominee bagi investor asing. Dalam konteks ini, skema nominee berarti seseorang dari Thailand tercatat sebagai pemegang saham atau pemilik properti, sementara kendali sebenarnya dijalankan oleh orang asing. Pihak berwenang menyelidiki pengaturan semacam itu karena Thailand membatasi kepemilikan asing atas sejumlah jenis usaha dan tanah.

Kantor Antipencucian Uang melacak transfer di dalam dan ke luar Thailand, sementara Departemen Pendapatan memeriksa kewajiban pajak. Pemeriksaan juga mencakup properti yang terkait dengan Chabad di Patong, Phuket. Pihak berwenang menyatakan penyelidikan mereka menyangkut tindakan individu dan kepatuhan hukum, bukan agama atau kewarganegaraan.

Pekerja dan properti pemakaman turut diperiksa secara terpisah

Polisi mengatakan Chabad Foundation Bangkok mempekerjakan tiga pekerja Myanmar tanpa izin kerja. Rabi Nehemya Wilhelm dari Chabad House di Bangkok mengatakan organisasi tersebut secara sah mempekerjakan sekitar 40 pekerja dan telah membayar denda terkait tiga pekerja Myanmar itu, yang dokumennya sedang diproses.

Penjelasan Wilhelm menanggapi persoalan ketenagakerjaan tertentu yang muncul selama pemeriksaan. Penyelidikan bisnis yang lebih luas menyangkut kepemilikan perusahaan, properti, dan transfer uang, yang melibatkan catatan serta persyaratan hukum berbeda.

Gan Chabad juga memperoleh tanah untuk pemakaman Yahudi di kecamatan Samet Tai, distrik Bang Khla, Chachoengsao. Tiga direktur resmi perusahaan itu merupakan warga negara Thailand, sementara para penyelidik memeriksa kemungkinan adanya skema nominee yang melibatkan perusahaan dan transaksi lain.

Secara terpisah, pejabat Thailand menuntut agar jenazah-jenazah Yahudi dipindahkan dari pemakaman yang izin operasionalnya telah kedaluwarsa. Bagi komunitas tersebut, pemeriksaan terhadap tempat ibadah, pengaturan ketenagakerjaan, dan fasilitas pemakaman menimbulkan sejumlah kekhawatiran praktis secara bersamaan.

Pemimpin agama yang telah berakar di Thailand sejak 1993

Kantor tiba di Bangkok bersama istri dan putrinya pada 1993 untuk bertugas sebagai rabi komunitas. Ia menjadi tokoh terkemuka di Asosiasi Yahudi Thailand dan perwakilan senior Chabad-Lubavitch di negara itu.

Chabad adalah gerakan Yahudi Ortodoks yang berkantor pusat di New York. Jaringannya di Thailand menyediakan layanan keagamaan, sosial, dan pendidikan bagi warga Yahudi dan pengunjung, termasuk layanan makanan kosher. Makanan kosher mengikuti aturan makanan dalam agama Yahudi.

Dalam pemeriksaan pada 8 Oktober, Kantor menyebut kegiatan keagamaan dan bantuan bagi wisatawan sebagai tujuan Chabad Foundation of Thailand. Organisasi itu mengatakan donasi digunakan untuk mendukung program-programnya.

Tanggapan Chabad atas keputusan kewarganegaraan tersebut menyoroti hubungan panjang Kantor dengan Thailand. Dalam pernyataannya, organisasi itu menggambarkan arti Thailand bagi Kantor dan keluarganya:

Rabi Kantor telah melayani komunitas Yahudi di Thailand selama lebih dari 30 tahun, dan Thailand adalah rumah bagi dirinya dan keluarganya. Kami menghormati Kerajaan Thailand, hukum, dan lembaga-lembaganya, serta berterima kasih atas keramahan yang telah diberikan selama bertahun-tahun.

Chabad menempuh jalur hukum dan tetap membuka pusat-pusatnya

Chabad menyatakan keputusan kewarganegaraan itu sedang ditentang melalui jalur hukum. Dalam pernyataannya, organisasi tersebut mengungkapkan penyesalan sekaligus menyatakan keyakinan terhadap sistem hukum Thailand. Belum ada tanggal sidang atau jadwal pengambilan keputusan yang diumumkan, dan dampaknya terhadap kemampuan Kantor untuk tinggal dan bekerja di Thailand masih belum jelas.

Wilhelm mengatakan Kantor sedang berkunjung ke New York ketika keputusan itu diumumkan. Menggambarkan dampak pribadi yang dirasakan seorang rabi yang telah tinggal di Thailand selama puluhan tahun, Wilhelm mengatakan:

Thailand adalah rumahnya.

Wilhelm juga menggambarkan ketegangan di dalam komunitas sembari menegaskan bahwa mereka tetap merasa diterima. Ia mengatakan:

Thailand menyambut masyarakat Yahudi" dan "kami tidak merasa terancam.

Chabad menyatakan pusat-pusat keagamaan dan kegiatan lainnya di seluruh Thailand tetap berlangsung seperti biasa. Bagi warga dan wisatawan yang menggunakan layanan tersebut, organisasi itu menyatakan layanan-layanannya tetap tersedia selama persoalan kewarganegaraan diproses melalui jalur hukum.

Kampanye penegakan hukum yang lebih luas

Pemerintahan Anutin meningkatkan pemeriksaan terhadap warga asing yang dituduh melanggar aturan imigrasi atau menggunakan warga Thailand sebagai perantara untuk mengendalikan bisnis dan tanah. Pemerintah juga memberlakukan aturan yang memungkinkan deportasi lebih cepat terhadap warga asing yang dinilai membahayakan ketertiban umum.

Seorang pengusaha lain baru-baru ini kehilangan kewarganegaraan Thailand setelah pihak berwenang menuduhnya terus menggunakan paspor Israel dan tidak mengungkapkan kewarganegaraan Uruguay ketika mengajukan naturalisasi. Kasus tersebut menyangkut penggunaan paspor sekaligus informasi yang diberikan dalam permohonan kewarganegaraan.

Kasus Kantor berpusat pada temuan kementerian bahwa ia terus menggunakan kewarganegaraan Amerika setelah naturalisasi. Kampanye yang lebih luas itu membantu menjelaskan mengapa catatan paspor, kepemilikan perusahaan, dan transaksi tanah menjadi perhatian beberapa lembaga sekaligus.

Bagi Kantor dan komunitas Yahudi, perkembangan konkret berikutnya adalah penanganan gugatan hukumnya. Chabad berjanji akan terus memberikan layanan, sementara pejabat pemerintah menyerahkan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan menegakkan hukum kepada lembaga-lembaga yang menangani kasus tersebut.

Poin Utama

• Anutin Charnvirakul menandatangani perintah pencabutan kewarganegaraan Thailand Rabi Yosef Chaim Kantor pada 28 Oktober 2026.
• Kementerian Dalam Negeri menyebut 16 kali penggunaan kewarganegaraan Amerika untuk bepergian ke atau dari Australia setelah naturalisasi Kantor pada 2013.
• Perintah tersebut merujuk Pasal 19(2) Undang-Undang Kewarganegaraan 1965 dan menggunakan kewenangan pencabutan berdasarkan Pasal 19 paragraf pertama.
• Penyelidikan terpisah menyangkut bisnis, properti, donasi, pajak, dan transfer keuangan yang terkait dengan Chabad.
• Chabad menyatakan sedang menempuh jalur hukum dan pusat-pusatnya di seluruh Thailand tetap buka.
• Kantor telah melayani komunitas Yahudi Thailand sejak tiba di Bangkok pada 1993.