Usulan Anggaran Timor-Leste US$2,57 Miliar Picu Peringatan soal Tabungan Minyak dan Utang

Anggaran yang lebih besar menghadapi ujian untuk menghasilkan manfaat jangka panjang

Usulan anggaran negara Timor-Leste 2027 berjumlah US$2,5685 miliar, sementara La'o Hamutuk memperingatkan bahwa ketergantungan berkelanjutan pada tabungan minyak bumi, usulan kewenangan pinjaman hingga US$1,6 miliar, dan komitmen besar untuk proyek minyak dan gas dapat membebani keuangan publik selama bertahun-tahun.

Peringatan yang disampaikan koordinator organisasi tersebut, Jonatan Gonçalves, dalam konferensi pers yang diberitakan pada 27 Oktober 2026, menyusul pengajuan resmi anggaran oleh pemerintah ke Parlemen pada 1 Oktober. Kini para anggota parlemen harus mengkaji bagaimana belanja akan mendukung lapangan kerja, produksi pangan, dan layanan esensial sekaligus melindungi cadangan keuangan utama negara.

Kementerian Keuangan mengusulkan batas belanja sebesar US$2,1 miliar pada Juni. Pengajuan pada Oktober itu US$468,5 juta, atau sekitar 22,3%, lebih tinggi daripada batas yang diusulkan sebelumnya. Kenaikan ini menempatkan komitmen pemerintah untuk disiplin fiskal berdampingan dengan usulan belanja yang jauh lebih besar.

La'o Hamutuk juga menyoroti perbedaan proyeksi penarikan Dana Minyak Bumi dalam dua dokumen anggaran. Organisasi itu meminta pemerintah menyelaraskan angka-angka tersebut, menerbitkan informasi lengkap cukup awal agar dapat ditelaah publik, dan menjelaskan perkiraan imbal hasil dari investasi besar sebelum Parlemen menyetujuinya.

Pemerintah menyatakan usulan tersebut mendukung diversifikasi ekonomi, layanan publik, dan reformasi kelembagaan. Dalam pengumuman Oktober, pemerintah mengalokasikan US$756,6 juta untuk modal manusia dan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengembangan keterampilan. Pokok utama perdebatan anggaran adalah bagaimana komitmen tersebut, proyek infrastruktur, dan investasi minyak bumi dapat disesuaikan dengan sumber daya yang mampu ditanggung negara.

Apa yang berubah antara Juni dan Oktober?

Pernyataan Strategi Anggaran Kementerian Keuangan yang diterbitkan pada Juni 2026 mengusulkan batas konsolidasi sebesar US$2,1 miliar, 10,5% lebih rendah daripada anggaran 2026 yang telah direvisi sebesar US$2,3458 miliar. Anggaran yang direvisi adalah anggaran tahunan yang telah disesuaikan pada tahun berjalan.

Rencana Juni mencakup anggaran dasar sebesar US$1,9435 miliar dan US$156,5 juta untuk prioritas kebijakan baru. Rencana itu memproyeksikan penurunan belanja barang dan jasa menjadi US$396,9 juta serta belanja modal dan pembangunan menjadi US$377,4 juta.

Sebaliknya, pengumuman pengajuan anggaran pemerintah pada Oktober mencantumkan total konsolidasi Sektor Publik Administratif sebesar US$2,5685 miliar. Kerangkanya mencakup sekitar US$1,99 miliar dalam proyeksi ke depan, US$197,3 juta dalam penyesuaian anggaran dasar, dan US$380,5 juta untuk prioritas kebijakan pemerintah. Proyeksi ke depan memperkirakan biaya masa depan untuk melanjutkan kebijakan yang sudah ada.

Gonçalves menyebut total belanja yang diusulkan meningkat hingga 12% dibandingkan anggaran 2026. Strategi Kementerian Keuangan pada Juni memperkirakan penurunan 10,5% dibandingkan anggaran 2026 yang telah direvisi. Perbandingan tersebut menggunakan tahapan dan tolok ukur anggaran yang berbeda. Dalam kajiannya, Parlemen perlu menjelaskan perubahan dari sikap menahan belanja yang diusulkan pada Juni menjadi pengajuan yang lebih besar pada Oktober.

Gaji menunjukkan perubahan lain. La'o Hamutuk memperkirakan usulan belanja gaji sebesar US$523 juta, dibandingkan sekitar US$487 juta pada 2026, naik kira-kira 7,4%. Strategi Juni menetapkan anggaran dasar 2027 sebesar US$482,1 juta, dibandingkan US$486,3 juta dalam anggaran 2026 yang telah direvisi.

Negara masih bergantung pada tabungan minyak bumi

Pembiayaan dari Dana Minyak Bumi mencakup sekitar 72% dari anggaran 2026 yang disetujui, menurut Kementerian Keuangan. Pernyataan anggaran bulan Juli La'o Hamutuk menyebut pendapatan minyak bumi berhenti mengalir pada Juni 2025 setelah produksi di Bayu-Undan, satu-satunya ladang aktif di negara itu, berakhir.

Dana tersebut menyimpan kekayaan minyak bumi yang terkumpul dalam bentuk investasi. Penarikan memungkinkan pemerintah terus membiayai belanja setelah produksi berakhir, tetapi penarikan berulang yang melebihi pendapatan berkelanjutan akan mengurangi tabungan yang tersedia untuk menopang anggaran pada masa mendatang.

Strategi bulan Juni memproyeksikan pendapatan domestik sebesar US$290 juta pada 2027. Dibandingkan batas anggaran sebesar US$2,1 miliar yang diusulkan dalam strategi itu, jumlah tersebut hanya akan menutupi sekitar 13,8% belanja. Strategi itu juga memproyeksikan US$533,7 juta dalam Pendapatan Berkelanjutan yang Diperkirakan (ESI), tolok ukur untuk menentukan berapa banyak kekayaan minyak bumi yang dapat menopang belanja tahunan sembari mempertahankan kekayaan tersebut dari waktu ke waktu.

Bahkan dengan batas yang lebih rendah itu, kementerian memproyeksikan penarikan sebesar US$1,1551 miliar di atas ESI. Defisit fiskal yang diperkirakan mencapai 59,9% dari output ekonomi di luar sektor minyak bumi, yang menunjukkan besarnya kesenjangan antara belanja dan pendapatan yang dihasilkan di dalam negeri.

Strategi kementerian memproyeksikan Dana Minyak Bumi berpotensi habis pada 2038 dengan asumsi kebijakan saat ini. Memorandum penjelasan yang menyertai usulan perubahan utang publik dan dikutip dalam tinjauan strategi Dana Minyak Bumi pada Oktober menggunakan perkiraan tahun 2037, sementara pernyataan La'o Hamutuk pada Juli memperingatkan bahwa dana tersebut dapat habis dalam sepuluh tahun. Belanja masa depan, imbal hasil investasi, dan pendapatan domestik akan menentukan berapa lama cadangan itu bertahan.

Rencana pinjaman menambah komitmen lain

Pasal 5 rancangan undang-undang anggaran 2027 akan memberikan wewenang untuk meminjam hingga US$1,6 miliar bagi infrastruktur, kegiatan minyak dan gas, serta tujuan pembangunan lainnya, menurut La'o Hamutuk. Gonçalves memperingatkan bahwa pinjaman besar dengan jangka waktu bertahun-tahun dapat membebani generasi mendatang dengan kewajiban pembayaran jika investasi tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang jelas.

Strategi Juni membahas pemeliharaan batas pinjaman sebesar US$850 juta pada 2027 dan memproyeksikan pembiayaan pinjaman sebesar US$45 juta untuk tahun itu. Batas pinjaman menetapkan batas yang diizinkan untuk komitmen, sementara pembiayaan pinjaman tahunan mengacu pada dana yang diperkirakan akan diterima selama tahun anggaran. Parlemen perlu mengkaji besaran kewenangan yang diusulkan sekaligus jadwal pembayaran mendatang.

Kementerian berpendapat bahwa pinjaman yang dikelola dengan cermat dapat menyebarkan belanja dari waktu ke waktu dan mengurangi tekanan langsung pada penarikan Dana Minyak Bumi. Kementerian memperkirakan utang lunak yang ada mencapai sekitar US$800 juta. Pinjaman lunak umumnya menawarkan persyaratan yang lebih menguntungkan daripada pinjaman komersial biasa, tetapi tetap harus dibayar kembali.

La'o Hamutuk meminta anggota parlemen menilai kemampuan pembayaran, biaya pembiayaan, risiko, serta manfaat ekonomi dan sosial yang diharapkan. Rekomendasinya mengaitkan keputusan pinjaman secara langsung dengan kualitas proyek: investasi harus membantu menghasilkan pendapatan, meningkatkan layanan, atau menurunkan biaya masa depan secukupnya untuk membenarkan komitmen keuangan tersebut.

Proyek gas menyerap alokasi besar

Usulan alokasi untuk Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral mencakup US$193,5 juta untuk negosiasi dan studi pengembangan Greater Sunrise, serta US$38,35 juta untuk studi teknis pipa menuju Natarbora, menurut La'o Hamutuk. Total kedua alokasi yang diusulkan itu mencapai US$231,85 juta.

Organisasi tersebut juga menyoroti usulan belanja untuk studi Bayu-Undan, Tasi Mane, dan kegiatan minyak bumi lainnya. La'o Hamutuk menyerukan penilaian independen serta publikasi studi kelayakan, total biaya, sumber pembiayaan, investor, perkiraan imbal hasil, dan risiko sosial serta lingkungan sebelum komitmen publik besar dibuat.

La'o Hamutuk mempertanyakan komposisi alokasi dalam kelompok investasi sebesar US$492 juta yang disebut ekonomi biru. Organisasi itu menyebut hampir 55% dialokasikan untuk minyak dan gas, sedangkan program ekonomi biru yang spesifik hanya menerima 3%. Organisasi tersebut berpendapat kegiatan minyak bumi tidak termasuk dalam definisi ekonomi biru yang digunakannya.

Dengan menggunakan persentase yang dibulatkan oleh organisasi itu, alokasi tersebut setara dengan sekitar US$270,6 juta untuk minyak dan gas serta US$14,8 juta untuk program khusus tersebut. Pembagian ini penting karena perikanan dan kegiatan lain yang memanfaatkan sumber daya laut harus bersaing memperebutkan pendanaan dalam bidang kebijakan yang dipandang sebagai jalur diversifikasi.

Strategi Juni juga mencatat kemajuan belanja yang sangat berbeda di antara program minyak bumi. Hingga 16 Juni 2026, pengembangan Greater Sunrise telah membelanjakan US$173,5 juta dari alokasi revisi sebesar US$231,4 juta, atau 75%. Tasi Mane membelanjakan US$1,2 juta dari US$63,7 juta, atau 2%.

Infrastruktur membutuhkan dana dan kemampuan pelaksanaan

Alokasi yang diusulkan untuk Dana Infrastruktur pada 2027 sebesar US$327 juta, disusul proyeksi sebesar US$1,807 miliar pada 2028, menurut La'o Hamutuk. Ini merupakan kenaikan sebesar US$1,48 miliar, dengan jumlah yang diproyeksikan untuk 2028 lebih dari lima kali alokasi yang diusulkan untuk 2027.

Angka realisasi belanja Kementerian Keuangan sendiri menunjukkan tantangan dalam mengubah alokasi menjadi pekerjaan yang selesai. Rata-rata tingkat realisasi belanja modal dan pembangunan mencapai 56% antara 2021 dan 2025. Secara praktis, rata-rata hanya sedikit lebih dari separuh dana yang dialokasikan untuk kategori tersebut yang dibelanjakan.

Strategi itu mengidentifikasi kelemahan dalam persiapan proyek, pengadaan, perencanaan pelaksanaan, dan pengelolaan kontrak. Karena itu, La'o Hamutuk meminta agar alokasi besar diimbangi dengan kapasitas kelembagaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek secara transparan.

Pengajuan Oktober mengalokasikan US$414,6 juta untuk infrastruktur dan layanan dasar, US$171,6 juta untuk pembangunan munisipal dan teritorial, serta sekitar US$277,9 juta untuk investasi modal teritorial yang mencakup 1.643 proyek. Ini merupakan kelompok anggaran yang berbeda; proyek-proyek teritorial tersebut mencakup pekerjaan yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum.

Warga yang dimintai pendapat untuk penyusunan anggaran menempatkan infrastruktur sebagai prioritas tinggi: 60,3% memilihnya sebagai pilar pembangunan yang paling membutuhkan perhatian. Di bidang infrastruktur, 69,5% memprioritaskan jalan dan jembatan, disusul pasokan air dan sanitasi. Pernyataan La'o Hamutuk pada Juli menyerukan perhatian pada pemeliharaan dan manfaat, termasuk jalan pedesaan, transportasi laut domestik, sekolah, dan klinik di luar Dili.

Petani dan usaha lokal menghadapi dua kesenjangan

Pertanian hanya menerima 2,1% dari anggaran yang diusulkan, menurut La'o Hamutuk, yang juga menyebut pendanaan untuk penanganan perubahan iklim masih terbatas. Organisasi itu menginginkan lebih banyak investasi dalam produksi pangan lokal, irigasi, pengelolaan air, penelitian pertanian, dan dukungan bagi petani.

Angka kementerian pada Juni menunjukkan bahwa alokasi saja bukan satu-satunya masalah. Hingga 16 Juni, program pertanian, hortikultura, kopi, dan tanaman pangan telah membelanjakan US$3,8 juta dari alokasi revisi sebesar US$27,4 juta, dengan tingkat realisasi 14%. Perikanan mencatat 18%, peternakan 9%, dan pariwisata 20%.

Pembiayaan swasta juga minim di sektor produktif. Kementerian mencatat pinjaman pertanian yang masih berjalan hanya sebesar US$1,4 juta dan pinjaman manufaktur sebesar US$6,4 juta. Bersama rendahnya realisasi belanja publik, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa upaya meningkatkan produksi lokal membutuhkan pembiayaan sekaligus kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif.

La'o Hamutuk menyebut defisit perdagangan barang pada 2025 melampaui US$900 juta. Secara terpisah, kementerian mencatat defisit transaksi berjalan sebesar US$733,6 juta yang dibiayai melalui penarikan Dana Minyak Bumi. Transaksi berjalan mencakup arus barang, jasa, dan pendapatan sehingga menjadi ukuran yang lebih luas daripada neraca perdagangan barang saja.

Pangan impor dan kebutuhan pokok lainnya membuat rumah tangga rentan terhadap kenaikan harga di luar negeri. La'o Hamutuk menunjuk pandemi COVID-19 dan konflik Timur Tengah pada 2026 sebagai contoh guncangan eksternal yang berdampak pada negara itu. Respons yang diusulkan organisasi tersebut bersifat praktis: meningkatkan produksi dalam negeri dan memperkuat sistem yang membantu petani memasarkan hasil pangan.

Pertumbuhan dan pajak harus bermanfaat bagi rumah tangga

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan di luar sektor minyak bumi sebesar 4,6% pada 2027 dan inflasi tahunan rata-rata 1,8%. La'o Hamutuk juga menyebut proyeksi pertumbuhan 4,3% untuk 2026, tetapi ingin kinerja anggaran dinilai berdasarkan lapangan kerja, produktivitas sektor swasta, kemiskinan, dan daya beli rumah tangga, selain output.

Gonçalves menyebut perkiraan pengangguran sebesar 1,6% hingga 1,8% pada 2025, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja hanya 30,5%. Tingkat pengangguran mengukur jumlah orang tanpa pekerjaan yang sedang mencari dan siap bekerja. Tingkat partisipasi mengukur proporsi penduduk usia kerja yang bekerja atau aktif mencari kerja, sehingga rendahnya partisipasi dapat terjadi bersamaan dengan terbatasnya kesempatan kerja.

Organisasi tersebut menyebut pekerjaan informal tersebar luas dan lapangan kerja formal masih terbatas, terutama bagi kaum muda. Pernyataan bulan Juli menyerukan pendidikan dan pelatihan teknis yang terkait dengan pekerjaan di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, teknologi digital, dan usaha lokal.

Kementerian Keuangan berencana memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2027 untuk memperluas basis penerimaan. PPN adalah pajak konsumsi yang dipungut melalui pelaku usaha. Strategi tersebut memperkirakan tambahan penerimaan awal sebesar 1% hingga 1,5% dari PDB, bergantung pada kepatuhan dan kapasitas administrasi.

La'o Hamutuk mendukung penguatan pemungutan pendapatan domestik, tetapi meminta agar dampak PPN dan pajak selektif terhadap rumah tangga rentan dinilai sebelum diterapkan. Organisasi tersebut menyerukan langkah-langkah untuk melindungi akses terhadap pangan bergizi dan kebutuhan pokok, agar reformasi penerimaan dan kesejahteraan rumah tangga dipertimbangkan secara bersamaan.

Pengawasan publik sebelum pemungutan suara akhir

Gonçalves mengakui pemerintah telah mengadakan konsultasi di seluruh munisipalitas dan menyelenggarakan lokakarya Hari Anggaran. Meski demikian, ia menyerukan proses yang lebih kuat agar masyarakat menerima dokumen yang konsisten cukup awal untuk menganalisisnya dan melihat bagaimana masukan mereka memengaruhi keputusan.

Strategi Juni mencatat 1.214 warga sebagai responden dan 40 perwakilan organisasi mitra sosial. Di antara responden warga, 72,7% adalah laki-laki, 22,9% perempuan, dan 4,4% tidak mengungkapkan gender. Penyandang disabilitas mencakup 4,5%.

La'o Hamutuk menyoroti perbedaan proyeksi penarikan Dana Minyak Bumi antara Tabel 60 dalam Buku Laporan Anggaran dan Tabel 5 dalam Buku Unsur Informatif, Volume I. Pemerintah perlu menjelaskan dan menyelaraskan angka-angka tersebut agar Parlemen dan publik dapat menilai rencana penggunaan tabungan.

Organisasi itu juga menyerukan publikasi kontrak, pengadaan yang transparan, audit independen, dan pengawasan yang efektif oleh Parlemen, Pengadilan Audit, serta Komisi Antikorupsi. Dokumen dalam bahasa Tetum yang mudah diakses akan membantu lebih banyak warga mengikuti berbagai keputusan yang diambil.

Proses anggaran telah melewati beberapa tonggak penting:

• Juni 2025: Produksi Bayu-Undan berakhir dan pendapatan minyak bumi berhenti, menurut La'o Hamutuk.
• Juni 2026: Kementerian Keuangan menerbitkan strateginya yang mengusulkan batas belanja sebesar US$2,1 miliar untuk 2027.
• 9 Juli 2026: La'o Hamutuk menyerukan penganggaran yang berpusat pada hasil, produksi lokal, dan pengawasan publik.
• 1 Oktober 2026: Pemerintah mengajukan usulan anggaran sebesar US$2,5685 miliar kepada Parlemen.
• 27 Oktober 2026: Gonçalves menyampaikan kekhawatiran mengenai risiko fiskal, alokasi, dan transparansi.

Usulan tersebut kini menghadapi analisis dan pembahasan di Parlemen berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Pengumuman pengajuan pemerintah tidak menyebutkan tanggal pengesahan akhir. Tujuh rekomendasi La'o Hamutuk mencakup transparansi, keberlanjutan Dana Minyak Bumi, pengawasan pinjaman, penilaian proyek independen, perpajakan yang adil, ketahanan pangan dan iklim, serta investasi untuk lapangan kerja yang beragam.

Poin Utama

• Pemerintah mengajukan usulan anggaran sebesar US$2,5685 miliar, US$468,5 juta di atas batas yang diusulkan pada Juni.
• La'o Hamutuk meminta pengawasan terhadap kewenangan pinjaman hingga US$1,6 miliar dan investasi besar di sektor minyak bumi.
• Kementerian Keuangan memproyeksikan Dana Minyak Bumi berpotensi habis pada 2038 dengan asumsi kebijakan saat ini.
• Pertanian menerima 2,1% dari usulan anggaran, menurut La'o Hamutuk, sementara sektor-sektor produktif juga menghadapi rendahnya realisasi belanja.
• Pemerintah berencana menerapkan PPN pada 2027; La'o Hamutuk menginginkan perlindungan bagi rumah tangga rentan.
• Parlemen harus menilai usulan tersebut sementara organisasi itu mendesak penyelarasan angka, publikasi studi proyek, dan partisipasi publik yang bermakna.