Filipina Menghadapi Kekurangan 159.000 Ruang Kelas saat Pendanaan Jauh Tertinggal dari Kebutuhan

Baca 9 Menit
Philippines Faces 159,000 Classroom Shortage as Funding Falls Far Behind Need

Kesenjangan ruang kelas kian besar menjelang sekolah dibuka kembali

Filipina menghadapi kekurangan 159.000 ruang kelas ketika sekolah negeri bersiap dibuka pada 29 Agustus 2023. Pejabat pendidikan menggambarkan ruang-ruang yang sesak, sekolah yang beroperasi dengan tiga giliran belajar, serta lebih dari satu juta siswa yang belajar di tempat sementara.

Daftar Isi
  1. Kesenjangan ruang kelas kian besar menjelang sekolah dibuka kembali
  2. Bagaimana kekurangan ini melampaui perkiraan sebelumnya
  3. Mengapa anggaran pembangunan masih kurang
  4. Daerah dengan ruang kelas paling padat
  5. Tiga giliran mempersempit waktu belajar
  6. Lebih dari satu juta siswa belajar di tempat sementara
  7. Kekurangan guru menambah kendala
  8. Perubahan yang akan dibawa oleh usulan penanganan
  9. Poin Utama

Departemen Pendidikan (DepEd) menyampaikan angka 159.000 itu kepada Komite Pendidikan Dasar Senat pada 23 Agustus, dalam pembahasan mengenai persiapan tahun ajaran 2023-2024 dan usulan untuk mengembalikan kalender sekolah Juni-Maret. Kekurangan tersebut bertambah 68.000 ruang kelas dibandingkan angka 91.000 pada tahun sebelumnya, atau naik sekitar 75%.

Asisten Sekretaris DepEd Bringas mengatakan kesenjangan itu mencakup ruang kelas yang belum tersedia serta ruangan yang rusak akibat topan dan bencana lainnya. Pejabat mengidentifikasi 440 ruang kelas yang hancur total. Namun, persoalan yang lebih luas jauh melampaui penggantian ruangan tersebut: gedung sekolah yang ada tidak mampu menampung semua siswa sesuai kapasitas ruang kelas yang ditetapkan departemen.

Dalam dengar pendapat mengenai kesiapan sekolah, DepEd memperkirakan biaya untuk mengatasi kekurangan tersebut sekitar P397 miliar. Wakil Menteri Epimaco Densing III kemudian memperkirakan biayanya sekitar P420 miliar dalam pembahasan Senat mengenai usulan anggaran pendidikan 2024. Sementara itu, departemen menerima P10 miliar untuk belanja modal pembangunan sekolah pada 2023, dengan jumlah yang kurang lebih sama diusulkan untuk 2024.

Bagi siswa, kekurangan itu bukan sekadar berarti harus duduk berdesakan. Sejumlah sekolah membagi hari belajar menjadi tiga giliran, sehingga waktu belajar setiap kelompok berkurang. Sekolah lainnya menggunakan ruang darurat, bangunan sementara, atau area terbuka. Respons DepEd mencakup rencana pembangunan tambahan, kemungkinan penggunaan ruang kelas prefabrikasi, serta perubahan penempatan guru.

Iklan

Bagaimana kekurangan ini melampaui perkiraan sebelumnya

Angka 159.000 dari DepEd jauh berbeda dari perkiraan sebelumnya. Pada Agustus 2022, Densing mengatakan kepada sebuah komite DPR bahwa defisit diperkirakan turun menjadi 40.000 ruang kelas. Angka yang disampaikan menjelang pembukaan sekolah pada Agustus 2023 hampir empat kali lipat dari perkiraan tersebut.

Densing kemudian menyebut kekurangan sebelum pembangunan tahun itu mencapai 165.433 ruang kelas, dan berpotensi turun menjadi sekitar 159.000 setelah ruang-ruang baru selesai dibangun. Penjelasannya menempatkan angka yang lebih besar sebagai kondisi awal dan angka yang lebih kecil sebagai perkiraan setelah pembangunan.

Rangkaian pengumuman tersebut menunjukkan perubahan penilaian departemen:

  • Agustus 2022: Densing mengatakan kepada sebuah komite DPR bahwa defisit ruang kelas diperkirakan turun menjadi 40.000.
  • 23 Agustus 2023: DepEd menyampaikan kekurangan 159.000 ruang kelas kepada Komite Pendidikan Dasar Senat.
  • 29 Agustus 2023: Sekolah dijadwalkan memulai tahun ajaran 2023-2024.
  • Dalam pembahasan lanjutan Senat mengenai usulan anggaran 2024: Densing menyebut kekurangan awal sebanyak 165.433 ruang kelas dan memaparkan kebutuhan pendanaan hingga 2030.

Karena itu, pembangunan setiap tahun memiliki dua tujuan: menutup kekurangan yang terakumulasi dan mengikuti pertambahan kebutuhan. Perkiraan pendanaan jangka panjang Densing memperhitungkan kebutuhan tambahan 12.000 ruang kelas setiap tahun, yang menambah jumlah ruang kelas yang harus disediakan pemerintah.

Mengapa anggaran pembangunan masih kurang

DepEd mengatakan alokasi P10 miliar untuk belanja modal pembangunan sekolah pada 2023 akan mendukung pembangunan lebih dari 7.100 ruang kelas. Jika 7.100 dijadikan patokan, jumlah itu hanya mencakup sekitar 4,5% dari kekurangan 159.000 ruang kelas, bahkan sebelum memperhitungkan tambahan kebutuhan atau kerusakan bangunan lebih lanjut.

Senator Sherwin Gatchalian, ketua komite pendidikan dasar Senat, menyebut pendanaan itu "jauh dari" jumlah yang dibutuhkan. Dengan usulan alokasi 2024 yang kurang lebih sama, departemen menghadapi satu tahun lagi ketika pembangunan yang direncanakan hanya akan memenuhi sebagian kecil dari kekurangan tersebut.

Perkiraan biaya juga perlu dicermati. Bringas menyebut sekitar P2 juta per ruang kelas, di samping perkiraan total P397 miliar. Sementara itu, Densing kemudian menggunakan rata-rata P2,5 juta dengan total sekitar P420 miliar. Perkalian sederhana 159.000 dengan P2 juta menghasilkan P318 miliar; dengan P2,5 juta, hasilnya P397,5 miliar. DepEd tidak memberikan perincian yang menjelaskan perbedaan antara biaya per unit dan perkiraan total tersebut.

Iklan

Densing memperkirakan dibutuhkan P105 miliar per tahun untuk mengatasi kekurangan pada 2030 sekaligus memenuhi kebutuhan tambahan 12.000 ruang kelas setiap tahun. Usulan belanja tahunan itu 10,5 kali lipat dari alokasi P10 miliar pada 2023. Angka tersebut merupakan kebutuhan pendanaan yang disampaikan kepada para senator; dalam dengar pendapat yang dimaksud, tidak ada pengumuman bahwa anggaran sebesar itu telah disetujui.

Daerah dengan ruang kelas paling padat

Jenjang SMA melaporkan tingkat kepadatan tertinggi. Sedikitnya setengah dari 7.520 ruang kelas SMA yang tercantum dalam angka kesiapan sekolah mengalami kepadatan berlebih, dibandingkan dengan 41% dari 10.188 ruang kelas SMP. Tingkat kepadatan yang dilaporkan untuk taman kanak-kanak hingga kelas 6 sekitar 32%.

Standar ruang kelas DepEd menetapkan satu ruangan untuk setiap 35 siswa sekolah dasar dan satu ruangan untuk setiap 40 siswa SMP atau SMA. Standar ini mengukur kapasitas ruang fisik: jumlah siswa yang dirancang untuk ditampung dalam satu ruangan.

Perbedaan antarjenjang cukup besar. Tingkat kepadatan di SMA setidaknya 18 poin persentase lebih tinggi daripada tingkat di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Di SMP, angkanya sembilan poin persentase lebih tinggi dibandingkan jenjang yang lebih rendah. Angka-angka tersebut menunjukkan tekanan khusus pada sistem sekolah menengah, meski sekolah dasar juga menghadapi kepadatan yang meluas.

Bringas menyebut kawasan perkotaan padat sebagai prioritas pembangunan, termasuk Metro Manila, Kota Cebu, dan sejumlah wilayah Calabarzon. Sekolah-sekolah di kawasan tersebut termasuk yang menerapkan tiga giliran belajar agar dapat menampung siswa di gedung yang tersedia.

Tiga giliran mempersempit waktu belajar

Sekolah yang menerapkan tiga giliran menggunakan ruang kelas yang sama untuk tiga kelompok siswa pada waktu berbeda. Pengaturan ini memungkinkan satu gedung melayani lebih banyak anak dalam sehari, tetapi membagi waktu yang tersedia untuk lebih banyak kelompok.

Pemimpin Minoritas Senat Aquilino "Koko" Pimentel III mengatakan siswa di kawasan metropolitan "dirugikan" karena jam belajar yang lebih singkat. Ia mempertanyakan bagaimana anak-anak diharapkan memahami dalam empat jam materi yang biasanya dirancang untuk enam jam.

Bagi siswa dengan jadwal seperti itu, kekurangan ruang kelas juga berarti kekurangan waktu belajar. Tempat duduk mungkin tersedia selama sebagian hari, sementara waktu untuk pelajaran dipadatkan. Pimentel mengkhawatirkan perubahan jadwal turut mengubah kondisi belajar.

Bringas mengatakan DepEd sedang mengkaji dampak buruk sistem tiga giliran dan memprioritaskan pembangunan di kawasan perkotaan padat agar waktu belajar tidak dikorbankan. Pendekatan itu memusatkan perhatian pada tempat-tempat yang dapat mengurangi ketergantungan sekolah pada giliran belajar berulang setiap hari dengan menambah ruang kelas.

Iklan

Lebih dari satu juta siswa belajar di tempat sementara

Densing menyampaikan ukuran lain dari tekanan terhadap fasilitas sekolah kepada para senator: 1.004.000 siswa diajar di ruang kelas darurat, ruangan sementara, atau area terbuka. Bagi para siswa tersebut, penyediaan ruang kelas reguler menjadi prioritas yang dinyatakan departemen.

DepEd berkoordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya mengenai kemungkinan penggunaan ruang kelas prefabrikasi. Prefabrikasi berarti membuat bagian-bagian bangunan terlebih dahulu lalu merakitnya di lokasi, alih-alih melakukan setiap tahap pembangunan di sana.

Senator Imee Marcos mengangkat pembangunan sekolah prefabrikasi dalam pembahasan anggaran dan menanyakan apakah departemen mempertimbangkan teknologi tersebut. Densing mengatakan koordinasi sedang berlangsung, tetapi tidak menyebut jadwal penyelesaian atau jumlah ruang kelas yang dipastikan akan dibangun dengan cara itu.

Densing juga mengatakan DepEd berniat membangun lebih banyak gedung sekolah bertingkat agar lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Bangunan bertingkat memungkinkan beberapa lantai ruang kelas menempati area tanah yang sama, pendekatan yang relevan bagi kawasan perkotaan padat ketika sekolah membutuhkan lebih banyak ruangan di lahan terbatas.

Kekurangan guru menambah kendala

Masalah kapasitas DepEd juga mencakup tenaga pengajar. Angka yang dibahas dalam dengar pendapat kesiapan sekolah menunjukkan bahwa guru tidak mencukupi di 9% sekolah yang melayani taman kanak-kanak hingga kelas 6, 24% sekolah SMP, dan 34% sekolah SMA.

Rasio ideal guru menurut departemen adalah satu guru untuk setiap 25 siswa taman kanak-kanak, 32 siswa sekolah dasar, 42 siswa SMP, dan 45 siswa SMA. Rasio tenaga pengajar ini memiliki tujuan berbeda dari standar kapasitas ruang kelas: yang satu mengatur jumlah tenaga pengajar, sementara yang lain mengatur kapasitas ruangan.

Gatchalian memperingatkan bahwa guru yang mengajar lebih dari enam jam dapat memiliki lebih sedikit waktu untuk tugas lainnya. Ia secara khusus menyebut perencanaan pelajaran sebagai pekerjaan yang dapat terdampak ketika beban guru terlalu berat.

DepEd mengatakan layanan perencanaannya sedang mengkaji penempatan guru dan mempertimbangkan pemindahan guru dari sekolah yang memiliki kelebihan tenaga pengajar ke sekolah yang kekurangan. Bringas juga mengatakan alokasi tahunan 10.000 guru tidak cukup untuk memenuhi seluruh kekurangan dan kebutuhan di sekolah yang melampaui rasio ideal. Penempatan tenaga pengajar di lokasi yang sulit dijangkau menjadi persoalan lainnya.

Iklan

Perubahan yang akan dibawa oleh usulan penanganan

Usulan DepEd menanggapi sejumlah tekanan yang berbeda. Pembangunan tambahan di kota-kota padat dapat membantu sekolah mengurangi penggunaan tiga giliran. Ruang kelas reguler dapat menggantikan tempat belajar sementara. Gedung bertingkat dapat menambah kapasitas di lokasi dengan lahan terbatas, sementara pemindahan guru dapat mengatasi distribusi tenaga pengajar yang tidak merata.

Skala pembangunan tahunan tetap menjadi hal utama. Densing memperkirakan 5.000 hingga 6.000 ruang kelas dapat dibangun setiap tahun dengan biaya rata-rata P2,5 juta. Dibandingkan dengan perkiraan kebutuhannya, yakni tambahan 12.000 ruang kelas per tahun, laju tersebut akan membuat 6.000 hingga 7.000 ruang kelas tetap tidak terpenuhi setiap tahun, sebelum mengurangi tunggakan yang sudah ada.

Usulan P105 miliar per tahun dari departemen ditujukan untuk mengatasi kedua tekanan sekaligus: ruang kelas yang sudah kurang dan ruang baru yang dibutuhkan setiap tahun. Program yang hanya berfokus pada kekurangan saat ini tetap harus memperhitungkan kebutuhan yang terus bertambah.

Tantangan langsung menjelang pembukaan sekolah pada 29 Agustus adalah menampung anak-anak di ruang kelas dan jadwal belajar yang tersedia. Target jangka panjang yang disampaikan kepada para senator adalah 2030, dengan laju kemajuan bergantung pada pendanaan tahunan yang jauh lebih besar dan pembangunan fasilitas sekolah baru.

Poin Utama

  • DepEd melaporkan kekurangan 159.000 ruang kelas menjelang pembukaan sekolah pada 29 Agustus 2023, naik sekitar 75% dari 91.000 pada tahun sebelumnya.
  • Pejabat menyampaikan perkiraan total biaya sekitar P397 miliar dan, kemudian, P420 miliar untuk mengatasi kekurangan tersebut.
  • Alokasi pembangunan sekolah sebesar P10 miliar pada 2023 diperkirakan akan menyediakan lebih dari 7.100 ruang kelas.
  • Sejumlah sekolah di Metro Manila, Kota Cebu, dan Calabarzon menerapkan tiga giliran belajar, sehingga memicu kekhawatiran mengenai berkurangnya waktu belajar.
  • DepEd mengatakan 1.004.000 siswa belajar di ruang kelas darurat, ruangan sementara, atau area terbuka.
  • Densing mengusulkan P105 miliar per tahun hingga 2030, dengan memperhitungkan kebutuhan tambahan 12.000 ruang kelas setiap tahun.
Bagikan Artikel Ini

Mungkin Anda Juga Suka