Perombakan Sistem Alih Daya Bangladesh Membuat Sekitar 100.000 Lowongan Pemerintah Tertunda

Reformasi perekrutan menghambat perekrutan di rumah sakit dan kantor

Sekitar 100.000 usulan pekerjaan sementara di kantor-kantor pemerintah Bangladesh tertunda karena kebijakan alih daya yang direvisi mengizinkan departemen mengontrak pekerja secara langsung, sementara peraturan pengadaan publik belum memiliki prosedur yang sesuai. Usulan yang tertunda itu mencakup sekitar 20.000 pekerja layanan untuk institusi kesehatan dan 5.000 pekerja untuk gedung serta kantor pemerintah di bawah Departemen Pekerjaan Umum.

Posisi tersebut berada pada golongan 16 hingga 20, mencakup pekerjaan pendukung seperti membersihkan rumah sakit, membantu di laboratorium, memindahkan troli pasien, dan merawat fasilitas publik. Kementerian membutuhkan tenaga kerja, tetapi para pejabat mengatakan mereka tidak dapat melanjutkan perekrutan baik melalui pengaturan sebelumnya dengan penyedia swasta maupun melalui mekanisme baru yang melibatkan pekerja perorangan.

Divisi Keuangan meminta Otoritas Pengadaan Publik Bangladesh (BPPA) pada 21 September untuk menyiapkan perubahan hukum yang diperlukan. Dalam jawaban pada 14 Oktober, otoritas pengadaan itu memperingatkan bahwa kontrak langsung dengan perorangan akan mengubah struktur dasar alih daya dan dapat menimbulkan masalah keuangan, administrasi, dan kontrak. Kebuntuan tersebut dijelaskan dalam laporan yang diperbarui pada 21 Oktober 2026.

Perselisihan ini mempertemukan dua kepentingan yang bersaing dalam proses perekrutan yang sama. Pekerja ingin terbebas dari biaya perekrutan dan pemotongan gaji yang mereka kaitkan dengan penyedia swasta. Pejabat pengadaan menginginkan sistem yang dapat diterapkan untuk memilih pekerja, menegakkan kontrak, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab jika layanan tidak memenuhi standar.

Bagi pasien dan warga yang menggunakan kantor publik, persoalan langsungnya lebih praktis: institusi tidak dapat merekrut petugas kebersihan, asisten, dan staf pendukung lain yang mereka katakan dibutuhkan. Institusi kesehatan dan Departemen Pekerjaan Umum secara keseluruhan mencakup sekitar 25.000 dari 100.000 posisi yang diusulkan, atau sekitar seperempatnya.

Perubahan dalam kebijakan yang direvisi

Pemberitahuan kebijakan alih daya 2025 dari Kementerian Keuangan mencatat tanggal penerbitan resmi pada 16 April 2025. Revisi 21 September dan korespondensi terkait membahas perubahan selanjutnya mengenai cara departemen memperoleh layanan berdasarkan kebijakan tersebut.

Dalam pengaturan sebelumnya, kantor pemerintah memilih penyedia jasa swasta melalui proses kompetitif. Kantor itu menandatangani kontrak dengan perusahaan, lalu perusahaan menyediakan pekerja. Para pekerja menjalankan tugas di lingkungan pemerintah sebagai karyawan penyedia jasa tersebut.

Pengaturan yang direvisi menghapus penyedia jasa swasta dari jalur perekrutan ini. Kementerian, divisi, dan departemen akan memperoleh layanan langsung dari perorangan. Mereka juga dapat menggunakan IIFC, sebuah lembaga khusus yang disetujui Divisi Keuangan.

Divisi Keuangan mengatakan tujuannya mencakup mempercepat operasional pemerintah, memperoleh layanan dalam waktu lebih singkat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi belanja publik, serta meningkatkan mutu layanan. Usulan perubahan hukumnya dimaksudkan agar kontrak langsung dapat dilakukan dalam sistem pengadaan.

Mengapa departemen tidak dapat menggunakan mekanisme baru

Undang-Undang Pengadaan Publik 2006 dan Peraturan Pengadaan Publik 2025 menjadi kerangka hukum untuk pembelian oleh pemerintah. Pengadaan adalah proses yang digunakan badan publik untuk membeli barang, pekerjaan, atau jasa dengan dana publik.

Surat Divisi Keuangan tertanggal 21 September menyatakan bahwa alih daya tercakup dalam kerangka tersebut sebagai layanan fisik. Namun, peraturan itu tidak mencakup metode yang diusulkan untuk memperoleh layanan secara langsung dari perorangan. Karena itu, departemen tidak memiliki prosedur pengadaan yang sesuai untuk pengangkatan sementara pada golongan 16 hingga 20.

Kebijakan dapat menjelaskan apa yang ingin dilakukan kementerian, sementara peraturan pengadaan menetapkan cara kantor boleh membelanjakan uang dan membuat kontrak. Dalam hal ini, kebijakan baru dan prosedur pembelian tersebut tidak lagi selaras. Para pejabat mengatakan kesenjangan itu menghalangi penerapan pengaturan yang direvisi.

Kementerian juga membutuhkan petunjuk mengenai tender yang sedang berjalan untuk memperoleh pekerja melalui penyedia swasta. Revisi tersebut tidak menjelaskan bagaimana tender itu harus ditangani. Beberapa departemen telah menulis surat kepada Kementerian Keuangan untuk meminta penjelasan, sehingga menambah persoalan transisi yang mendesak di tengah perbedaan hukum yang lebih luas.

Di mana penumpukan perekrutan terkonsentrasi

Institusi di bawah Kementerian Kesehatan mengusulkan sekitar 20.000 pekerja layanan, menurut informasi yang dikaitkan dengan pejabat Kementerian Keuangan. Posisi yang terdampak mencakup petugas kebersihan rumah sakit, asisten laboratorium, petugas troli, dan pekerja pendukung lainnya.

Asib Ahsan, sekretaris bersama Divisi Pendidikan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, mengatakan divisinya telah meminta arahan Kementerian Keuangan mengenai tender yang sedang berjalan. Beberapa ribu pekerja dijadwalkan dipekerjakan dengan upah harian, tetapi perekrutan tidak dapat dilanjutkan karena kebijakannya belum jelas.

Departemen Pekerjaan Umum mengusulkan sekitar 5.000 pekerja untuk memberikan layanan kebersihan dan layanan lainnya di kediaman serta kantor pemerintah. Kesulitan perekrutan serupa juga berdampak pada kementerian yang bertanggung jawab atas perkeretaapian, kesejahteraan sosial, dan pertanian.

Institusi kesehatan mencakup sekitar seperlima dari perkiraan penumpukan tersebut, berdasarkan 20.000 usulan pekerja dari total sekitar 100.000. Departemen Pekerjaan Umum mencakup 5% lainnya. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masalah tersebut meluas jauh melampaui satu kementerian dan mencakup layanan bagi masyarakat maupun pemeliharaan fasilitas pemerintah.

Bagaimana kebijakan ini sampai pada situasi sekarang

Bangladesh memperkenalkan kebijakan alih daya pertamanya pada 2008, menurut para pejabat Kementerian Keuangan. Pemerintah berupaya mengurangi kenaikan belanja untuk gaji, tunjangan, dan pensiun dengan mengubah cara memperoleh tenaga kerja untuk kategori pekerjaan pendukung tertentu.

Sejak 2009, pengaturan alih daya sementara menggantikan perekrutan langsung oleh pemerintah untuk kategori pekerjaan yang saat itu disebut pekerjaan kelas tiga dan empat. Kebijakan tersebut mewajibkan kontrak dengan lembaga swasta yang diakui, melarang kontrak dengan pekerja perorangan, dan melarang penerbitan surat pengangkatan atas nama individu dalam pengaturan tersebut.

• 2008: Pemerintah memperkenalkan kebijakan alih daya pertamanya.
• 2009: Pengaturan alih daya sementara mulai menggantikan perekrutan langsung untuk pekerjaan pendukung yang terdampak.
• 2018: Kebijakan tersebut direvisi.
• 16 April 2025: Kementerian Keuangan menerbitkan pemberitahuan kebijakan alih daya 2025.
• 21 September: Divisi Keuangan mengeluarkan revisi lanjutan dan meminta perubahan terhadap undang-undang serta peraturan pengadaan.
• 14 Oktober: BPPA menanggapi dengan menyampaikan kekhawatiran mengenai kontrak langsung, partisipasi swasta, dan penerapan kebijakan.
• 21 Oktober 2026: Penumpukan perekrutan disebut berdampak pada sekitar 100.000 usulan posisi sementara.

Perubahan terbaru membalik salah satu ciri utama model sebelumnya: kontrak dibuat antara kantor pemerintah dan penyedia jasa, bukan antara kantor dan setiap pekerja. Keberatan BPPA banyak menyoroti konsekuensi dari perubahan tersebut.

Alasan otoritas pengadaan menyampaikan kekhawatiran

BPPA menyatakan bahwa salah satu tujuan alih daya adalah menghindari hubungan kontraktual langsung antara kantor pemerintah dan pekerja layanan. Tujuan lainnya adalah membatasi kerumitan keuangan dan administrasi yang muncul jika kelak ada tuntutan agar para pekerja tersebut diangkat menjadi pegawai tetap yang dibiayai melalui anggaran pemerintah.

Dalam model penyedia jasa, pemerintah membeli layanan dari perusahaan, yang tetap bertanggung jawab atas karyawannya. Kontrak langsung akan menempatkan kantor dan pekerja perorangan dalam hubungan yang berbeda, sehingga badan publik memikul tanggung jawab kontraktual yang sebelumnya ditangani melalui penyedia jasa.

BPPA juga mempertanyakan apakah pekerja layanan perorangan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mematuhi dan melaksanakan kontrak yang ditetapkan berdasarkan hukum pengadaan publik. Kekhawatirannya mencakup praktik pengelolaan kewajiban kontrak, selain soal siapa yang menjalankan pekerjaan.

Otoritas tersebut mengatakan bahwa pemilihan pekerja, tanggung jawab kontraktual, dan partisipasi sektor swasta perlu ditinjau secara bersamaan. Tanggung jawab kontraktual berarti kewajiban berdasarkan kontrak, termasuk pihak yang harus bertanggung jawab ketika suatu kewajiban tidak dipenuhi. Keputusan ini menentukan cara kantor menuntut layanan yang andal serta cara pekerja memahami ketentuan kerjanya.

Partisipasi swasta dan opsi IIFC

BPPA memperingatkan bahwa menyingkirkan penyedia jasa swasta dapat merugikan industri layanan yang ada dan menimbulkan kekhawatiran mengenai kesetaraan partisipasi dalam pengadaan pemerintah. BPPA menyatakan bahwa melarang sektor swasta dalam proses pengadaan dapat bertentangan dengan kerangka pengadaan dan praktik internasional.

Otoritas tersebut juga mengangkat persoalan lain terkait pembelian layanan dari lembaga milik pemerintah. Berdasarkan Pasal 99(1)(b) Peraturan Pengadaan Publik 2025, lembaga milik pemerintah yang menyediakan layanan fisik melalui kontrak langsung harus menggunakan personelnya sendiri.

Ketentuan itu membuat kapasitas tenaga kerja menjadi faktor penting dalam pengaturan nasional yang diusulkan melalui lembaga semacam itu. BPPA mengatakan jumlah tenaga kerja, kemampuan organisasi, dan potensi konflik kepentingan lembaga tersebut perlu dipertimbangkan.

Karena itu, opsi IIFC membawa pertanyaan operasional tersendiri ke dalam pembahasan. Lembaga yang melayani kantor-kantor di seluruh Bangladesh memerlukan personel dan kapasitas manajemen untuk melaksanakan pekerjaan yang dikontrakkan. BPPA meminta Divisi Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya membahas kebutuhan tersebut bersama mekanisme perekrutan langsung yang diusulkan.

Pekerja dan penyedia jasa menggambarkan risiko yang berbeda

Pekerja yang dipekerjakan melalui perusahaan swasta mengeluhkan bahwa penyedia jasa meminta pembayaran dalam jumlah besar sebelum menempatkan mereka di kantor pemerintah, lalu memotong sebagian upah mereka setiap bulan. Mereka menyerukan agar badan pemerintah mempekerjakan mereka secara langsung.

Keluhan tersebut menjelaskan mengapa penghapusan penyedia jasa menarik bagi pekerja: langkah itu dapat mengubah pihak yang mengendalikan akses ke pekerjaan dan mengurus pembayaran mereka. Laporan tersebut tidak mencantumkan angka untuk biaya perekrutan yang dituduhkan maupun pemotongan bulanan.

Penyedia jasa swasta berpendapat bahwa mereka memberikan pelatihan, pengawasan, dan mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pekerja ketika terjadi masalah. Mereka menyatakan bahwa kantor pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk menangani tugas-tugas tersebut bagi tenaga kerja dalam jumlah besar.

Abu Taleb, presiden Bangladesh Outsourcing Manpower Provider Society, mengatakan perusahaan swasta telah menempatkan lebih dari 500.000 pekerja di institusi pemerintah. Ia memperingatkan bahwa perekrutan langsung dapat meningkatkan kekacauan, penyimpangan, dan korupsi di kalangan pejabat, sekaligus membebani kapasitas badan publik. Angka pekerja dan perkiraannya merupakan klaim dari perwakilan penyedia jasa.

Kedua pandangan tersebut menyoroti tanggung jawab yang berbeda. Pekerja berfokus pada biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. Penyedia jasa berfokus pada pihak yang melatih, mengawasi, dan mendisiplinkan staf. Pengaturan pengganti perlu menetapkan tanggung jawab tersebut sekaligus menyediakan jalur hukum bagi departemen untuk merekrut pekerja.

Hal-hal yang harus diputuskan sebelum perekrutan dilanjutkan

Divisi Keuangan telah meminta perubahan terhadap undang-undang dan peraturan pengadaan agar departemen dapat memperoleh layanan alih daya secara langsung dari perorangan. BPPA meminta diskusi bersama yang melibatkan Divisi Keuangan, otoritas tersebut, dan pemangku kepentingan terkait sebelum langkah selanjutnya ditetapkan.

Keputusan mendesak mencakup cara menangani tender yang sedang berjalan, cara memilih pekerja perorangan, kontrak yang akan mereka tandatangani, serta badan yang akan mengelola pekerjaan mereka. Tinjauan yang lebih luas juga mencakup partisipasi penyedia jasa swasta dan kapasitas lembaga pemerintah mana pun yang digunakan untuk menyediakan layanan.

Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk kesepakatan final, perubahan hukum, atau dimulainya kembali perekrutan yang tertunda. Karena itu, departemen yang membutuhkan ribuan pekerja masih menunggu petunjuk lebih lanjut dan mekanisme pengadaan yang dapat mereka terapkan.

Masalah utamanya konkret: Bangladesh telah mengusulkan cara baru untuk memperoleh layanan pendukung sebelum menuntaskan pengaturan hukum dan administrasi yang diperlukan untuk menerapkannya. Selama pengaturan tersebut belum disepakati, sekitar 100.000 usulan posisi sementara di berbagai institusi yang membutuhkan tenaga kerja itu masih tertunda.

Poin-Poin Utama

• Sekitar 100.000 usulan posisi sementara pada golongan 16 hingga 20 tertunda di berbagai institusi pemerintah Bangladesh.
• Penumpukan tersebut mencakup sekitar 20.000 pekerja layanan kesehatan dan 5.000 pekerja untuk Departemen Pekerjaan Umum.
• Kebijakan yang direvisi mengizinkan pengaturan langsung dengan pekerja, tetapi Divisi Keuangan menyatakan bahwa peraturan pengadaan perlu diubah agar sesuai.
• BPPA menyampaikan kekhawatiran mengenai kontrak, biaya kepegawaian di masa depan, partisipasi swasta, dan kapasitas institusi.
• Pekerja menuduhkan adanya biaya perekrutan dan pemotongan upah, sementara penyedia jasa membela perannya dalam pelatihan dan pengawasan.
• Departemen masih membutuhkan petunjuk mengenai tender yang sedang berjalan, dan belum ada tanggal yang diumumkan untuk dimulainya kembali perekrutan.