Indonesia Siapkan KRI Sriwijaya-100 untuk Bantuan Bencana, Biaya Kapal Induk Jadi Sorotan

Pangkalan udara terapung bagi masyarakat yang terisolasi akibat bencana

Indonesia menyiapkan kapal induk pertamanya, KRI Sriwijaya-100, untuk mengirimkan pasokan darurat, mengangkut personel bantuan, dan mendukung evakuasi di seluruh gugusan pulaunya, setelah kapal tersebut diresmikan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada 24 September 2026.

Mantan kapal induk Angkatan Laut Italia, Giuseppe Garibaldi, dapat mengangkut hingga 18 helikopter dan menampung hingga 830 personel, menurut pernyataan TNI Angkatan Laut. Kapasitas tersebut menempatkan operasi helikopter sebagai inti alasan pemerintah menggunakan kapal itu ketika jalan, jembatan, atau fasilitas lain yang rusak menghambat akses ke masyarakat.

Brigadir Jenderal Rico Sirait, kepala Kantor Informasi Kementerian Pertahanan, mengatakan kapal itu siap mendukung operasi militer selain perang, khususnya penanggulangan bencana. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan modifikasi untuk mendukung helikopter dan drone menjadi prioritas setelah arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas mengenai penanganan bencana.

Misi kemanusiaan ini disertai komitmen keuangan yang besar. Kementerian Keuangan Indonesia menyetujui pembiayaan sebesar $450 juta untuk program kapal induk tersebut pada 2025, sementara perkiraan lebih lanjut untuk biaya modernisasi dan operasional memicu sorotan terhadap kemampuan negara membiayai kapal itu secara berkelanjutan.

Bagi warga yang menunggu bantuan setelah bencana, manfaat yang diharapkan cukup jelas: kapal yang membawa pesawat dan pasokan dapat ditempatkan di lepas pantai untuk mengirimkan bantuan ke lokasi yang tak bisa dijangkau kendaraan bantuan. Agar layanan itu dapat diandalkan, diperlukan pesawat, awak terlatih, perawatan, dan pendanaan, selain kapalnya sendiri.

Mengapa helikopter menjadi inti rencana

Qodari menyebut gempa bumi, banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan sebagai sejumlah keadaan darurat yang dihadapi Indonesia. Dalam pernyataannya pada 28 September, ia menjelaskan sulitnya mengirim personel dan pasokan pokok kepada warga ketika infrastruktur transportasi terganggu.

Qodari, yang lembaganya mengomunikasikan kebijakan pemerintah, menjelaskan bagaimana kapal induk itu dapat membantu mengatasi masalah akses tersebut:

"Dengan kemampuannya mendukung pergerakan helikopter serta membawa dan mendistribusikan berbagai pasokan, KRI Sriwijaya-100 dapat membantu menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses melalui jalur darat atau cara lain," katanya.

Helikopter dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal sehingga bisa beroperasi tanpa landasan konvensional. Kapal yang dilengkapi untuk mendukung helikopter dapat menjadi titik keberangkatan bergerak di dekat daerah terdampak, sehingga mengurangi ketergantungan pada fasilitas di darat.

Sirait menggambarkan kapal itu sebagai pangkalan udara terapung yang dapat mendukung helikopter dan drone saat berlayar. Misi yang direncanakan pemerintah mencakup pengiriman pasokan dalam jumlah besar, evakuasi, operasi medis, dan bantuan darurat di daerah terpencil.

TNI Angkatan Laut juga menyebutkan adanya fasilitas untuk operasi helikopter dan drone. Namun, pejabat belum merinci alokasi pesawat, kapasitas medis, kapasitas kargo bantuan, maupun target penyelesaian modifikasi. Rincian tersebut akan menentukan seberapa banyak bantuan yang dapat dikirimkan kapal induk dalam suatu keadaan darurat.

Dari dinas di Italia ke armada Indonesia

KRI Sriwijaya-100 dibuat oleh Fincantieri di Monfalcone, Italia, dan mulai bertugas di Angkatan Laut Italia pada 1985. Kapal itu tiba di Indonesia pada 2026 setelah kedua negara mencapai kesepakatan pada Maret agar Italia menyerahkan kapal tersebut kepada Jakarta.

Kapal itu tiba di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 18 September setelah berlayar dari Italia melalui Colombo dan Selat Malaka. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Muhammad Ali menggambarkan kedatangannya sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mengoperasikan kapal bekas Italia tersebut.

Proses penyerahan dan persiapan berlangsung melalui beberapa tahap penting:

• 2025: Kementerian Keuangan Indonesia menyetujui pembiayaan sebesar $450 juta untuk program kapal induk.
• Maret 2026: Italia sepakat menyerahkan Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia.
• 18 September 2026: Kapal induk tiba di Tanjung Priok setelah berlayar dari Italia.
• 24 September 2026: Italia secara resmi menyerahkan kapal tersebut, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meresmikannya sebagai KRI Sriwijaya-100.
• 28 September 2026: Qodari memaparkan prioritas penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan.

Upacara pada 24 September mencakup penurunan bendera Italia dan pengibaran bendera Indonesia. Nama Sriwijaya mengingatkan pada kerajaan maritim yang berpusat di Sumatra dan menjadi kekuatan besar di bidang angkatan laut dan perdagangan di Asia Tenggara antara abad ketujuh dan ke-13.

Kemampuan angkut dan koordinasi kapal

Kementerian Pertahanan menyebut panjang kapal induk itu 180 meter dengan bobot benaman 12.000 ton. Analis Dr. Jannus TH Siahaan memperkirakan bobotnya hampir 14.000 ton dalam kajiannya mengenai akuisisi tersebut; bobot benaman mengukur berat kapal berdasarkan jumlah air yang dipindahkannya.

Kapasitas hingga 18 helikopter dan 830 personel yang disebutkan TNI Angkatan Laut memberi gambaran tentang skala platform tersebut. Pengerahan sebenarnya akan bergantung pada pesawat yang dipilih, jumlah personel yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya, serta pasokan yang dibawa untuk setiap misi.

Kementerian Pertahanan juga menyatakan kapal itu dapat berfungsi sebagai pusat komando operasi maritim. Dalam penanggulangan bencana, artinya kapal tersebut dapat menjadi tempat bagi tim militer untuk mengoordinasikan pergerakan pesawat, pengiriman bantuan, dan kegiatan lain di laut.

Operasi medis termasuk dalam peran kemanusiaan yang diusulkan pemerintah. Secara terpisah, Siahaan mengusulkan pengembangan fungsi rumah sakit terapung sebagai bagian dari konsep yang lebih luas untuk menjadikan kapal itu pangkalan bagi helikopter dan pesawat nirawak.

Bagi masyarakat yang terisolasi akibat infrastruktur rusak, kombinasi kemampuan ini penting: membawa pasokan mendekati wilayah terdampak dan mengoordinasikan penerbangan dari platform yang sama dapat menghubungkan bantuan dari lepas pantai dengan warga di pedalaman.

Bantuan bencana berdampingan dengan pertahanan maritim

Qodari mengatakan tugas kemanusiaan kapal induk itu akan melengkapi fungsi utamanya dalam pertahanan maritim. Ia menempatkan penanggulangan bencana sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang, yang umum disingkat MOOTW dan dikenal di Indonesia sebagai OMSP.

Qodari menjelaskan prioritas tersebut dalam pernyataannya:

"Kemampuan ini diprioritaskan untuk mendukung Operasi Militer Selain Perang (MOOTW), khususnya mitigasi bencana dan misi kemanusiaan," katanya.

Istilah tersebut merujuk pada kegiatan militer di luar peperangan. Untuk kapal ini, pejabat telah mengidentifikasi tugas-tugas praktis seperti mengangkut bantuan, mengerahkan personel, dan membantu mengevakuasi warga.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Muhammad Ali juga mengatakan kapal itu dapat "dikerahkan untuk misi tempur jika diperlukan". Kementerian Pertahanan menyebut diplomasi pertahanan sebagai peran lainnya, sehingga kapal induk itu menjadi bagian dari hubungan militer Indonesia sekaligus perencanaan penanganan keadaan darurat di dalam negeri.

Pengadaan ini merupakan bagian dari upaya Prabowo yang lebih luas untuk memodernisasi peralatan militer. Indonesia menandatangani kesepakatan senilai $8,1 miliar pada 2022, ketika ia menjabat sebagai menteri pertahanan, untuk membeli 42 jet tempur Rafale buatan Prancis. Kapal induk ini menambah kemampuan yang berbeda: platform penerbangan yang dapat bergerak melalui laut.

Kapal hibah dengan biaya operasional besar

Indonesia menerima kapal tersebut sebagai hibah, tetapi pengoperasiannya secara berkelanjutan memerlukan renovasi, biaya awak, perawatan, dan bahan bakar. Persetujuan pembiayaan sebesar $450 juta merupakan angka utama pembiayaan pemerintah yang disebutkan untuk program ini.

Siahaan, yang menulis kajian bertanggal 13 Oktober 2026, menaksir nilai aset hibah tersebut sebesar €54 juta, atau sekitar Rp1,1 triliun. Ia memperkirakan biaya modernisasi mencapai Rp7,2 triliun hingga Rp7,5 triliun dan biaya operasional rutin sekitar Rp101 miliar per bulan.

Berdasarkan perkiraan bulanan tersebut, biaya operasi selama 60 bulan mencapai Rp6,06 triliun. Jika ditambah biaya modernisasi, total biaya renovasi dan lima tahun operasional berkisar Rp13,26 triliun hingga Rp13,56 triliun, belum termasuk pengeluaran lainnya. Angka-angka tersebut merupakan perkiraan dalam kajian Siahaan, bukan laporan akhir belanja pemerintah.

Siahaan juga menyebut biaya bahan bakar sekitar Rp1,8 miliar untuk setiap hari kapal berada di laut. Karena itu, frekuensi pelayaran kapal akan menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran tahunannya.

Politisi oposisi menyampaikan kekhawatiran bahwa total biaya pada akhirnya dapat melampaui pembiayaan yang telah disetujui. Pertanyaan anggaran dalam praktiknya mencakup seluruh masa tugas kapal: Indonesia harus membiayai kesiapan kapal untuk menjalankan misi darurat, selain pekerjaan awal yang diperlukan untuk menyiapkannya.

Menjaga kesiapan platform penerbangan yang menua

Kapal induk itu berusia 41 tahun saat tiba pada 2026. Ali mengatakan ia berharap kapal tersebut dapat bertugas untuk Indonesia selama 15 hingga 20 tahun lagi, dan menyampaikan keyakinannya terhadap kondisi kapal.

Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, mengungkapkan harapannya sebagai berikut:

"Kondisinya masih sangat baik dan mudah-mudahan dapat digunakan oleh TNI Angkatan Laut selama 15 hingga 20 tahun ke depan," katanya.

Sirait menyoroti pemanfaatan sumber daya dan keahlian dalam negeri untuk merawat dan memodifikasi kapal sebagai bagian dari upaya memperkuat industri pertahanan Indonesia. Siahaan menjelaskan proses modernisasi yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan galangan kapal Indonesia PT PAL, termasuk pekerjaan pada sistem pendingin udara, sistem manajemen tempur, dan persenjataan defensif.

Siahaan juga menyebut pelatihan, fasilitas perawatan, dan tenaga ahli sebagai kebutuhan agar kapal induk itu dapat beroperasi dalam jangka panjang. Pengoperasian pesawat dari dek yang bergerak membutuhkan koordinasi antara awak penerbangan, tim dek, dan personel perawatan.

Pangkalan yang direncanakan di Teluk Ratai, Lampung, menjadi bagian dari kajiannya. Ia juga menyoroti perlunya fasilitas dok untuk perawatan dan perbaikan besar. Waktu yang digunakan untuk menjalani perbaikan akan memengaruhi kapan kapal dapat dikerahkan dalam keadaan darurat.

Mengubah kapasitas menjadi pengiriman bantuan

Arahan Prabowo mengenai penanggulangan bencana memberi kapal induk itu misi publik yang konkret. Indonesia menginginkan platform yang mampu mengangkut pesawat dan pasokan ke seluruh wilayah kepulauan, tempat rusaknya satu jalur penghubung saja dapat membuat suatu masyarakat sulit dijangkau.

Ali menjelaskan alasan di balik kapasitas helikopter tersebut:

"Banyak bencana terjadi di negara ini. Karena itu, kita benar-benar membutuhkan kapal atau platform yang dapat mengangkut banyak helikopter, sebab helikopter dapat dengan cepat menyalurkan logistik ke daerah terpencil," katanya.

Kapal itu menyatukan beberapa fungsi yang diusulkan: mengangkut pasokan, mendukung penerbangan, mengoordinasikan operasi maritim, serta membantu kegiatan medis dan evakuasi. Setiap fungsi membutuhkan personel dan peralatan yang ditugaskan, mulai dari tim perawatan pesawat hingga personel yang menangani kargo bantuan.

Tantangan langsung Indonesia adalah menghubungkan prioritas penanggulangan bencana pemerintah dengan dukungan operasional berkelanjutan. Bagi warga yang terisolasi setelah gempa, banjir, atau tanah longsor, ukuran keberhasilannya adalah seberapa cepat pasokan dan personel penyelamat tiba, serta seberapa andal bantuan dapat terus disalurkan.

Poin Utama

• KRI Sriwijaya-100 resmi bergabung dengan TNI Angkatan Laut pada 24 September 2026, setelah sebelumnya bertugas untuk Italia dengan nama Giuseppe Garibaldi.
• TNI Angkatan Laut menyatakan kapal itu dapat mengangkut hingga 18 helikopter dan menampung hingga 830 personel.
• Pejabat memprioritaskan kemampuan helikopter dan drone untuk penanggulangan bencana, selain pertahanan maritim.
• Tugas kemanusiaan yang direncanakan mencakup pengiriman bantuan, evakuasi, operasi medis, dan koordinasi darurat.
• Indonesia menyetujui pembiayaan program sebesar $450 juta pada 2025; biaya renovasi dan operasional masih menjadi inti perdebatan anggaran.
• Pelatihan, perawatan, ketersediaan pesawat, dan pendanaan berkelanjutan akan menentukan kemampuan kapal induk itu dalam merespons keadaan darurat.