Rancangan ESA Ghats Barat: Enam Negara Bagian Berselisih soal Batas, Perlindungan Belum Tuntas

Usulan seluas 56.825,7 kilometer persegi menghadapi ujian lagi

Rancangan ketujuh India untuk menetapkan 56.825,7 kilometer persegi Ghats Barat sebagai Kawasan Sensitif Ekologis (ESA) kembali membawa sengketa batas konservasi ke hadapan badan legislatif negara bagian dan komunitas desa. Diterbitkan pada 27 Juli 2026, usulan ini mencakup Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, dan Tamil Nadu. Masa penyampaian keberatan publik selama 60 hari telah berakhir, sementara komite ahli yang menelaah keberatan negara bagian mendapat perpanjangan waktu hingga Juli 2027.

Badan legislatif Karnataka dengan suara bulat menolak rancangan tersebut dalam bentuknya saat ini pada 22 September dan meminta waktu satu tahun untuk melakukan survei lapangan. Kerala ingin kawasan berpenduduk, lahan pertanian, dan perkebunan dikecualikan. Maharashtra telah mengajukan usulan revisi, sementara Goa mempersoalkan masuknya beberapa desa. Perbedaan pendapat menyangkut lokasi penerapan pembatasan sekaligus pihak yang akan menanggung dampak ekonominya.

Aturan yang diusulkan menyasar pertambangan, penggalian batu, penambangan pasir, proyek pembangkit listrik termal baru, industri yang sangat mencemari, serta proyek konstruksi besar tertentu. Aturan itu tidak memerintahkan pengambilalihan lahan pribadi, penggusuran, ataupun larangan menyeluruh atas kegiatan pertanian. Pembedaan ini menjadi inti perdebatan, ketika kekhawatiran tentang rumah dan mata pencaharian sering muncul bersamaan dengan keberatan komersial terhadap pembatasan ekstraksi dan pembangunan.

Catatan resmi juga perlu dibaca dengan cermat. Register notifikasi ESA Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim mencantumkan rancangan keenam sebagai S.O. 3060(E), tertanggal 31 Juli 2024, beserta rancangan sebelumnya dan dokumen komite. Rancangan ketujuh tertanggal Juli 2026 dan tanggapan negara bagian setelahnya dijelaskan dalam laporan-laporan berikutnya, bukan dibuktikan oleh register itu saja.

Apa yang akan dilarang, dan apa yang tetap bisa dilakukan?

Rancangan ini diusulkan berdasarkan Undang-Undang (Perlindungan) Lingkungan, 1986. Penetapan ESA membentuk kawasan geografis tempat kegiatan tertentu dibatasi karena dampak lingkungannya. Penetapan itu sendiri bukan instruksi untuk mengalihkan kepemilikan lahan kepada pemerintah.

Pertambangan, penggalian batu, dan penambangan pasir baru akan dilarang di dalam kawasan yang ditetapkan. Tambang yang sudah beroperasi harus ditutup dalam waktu lima tahun sejak notifikasi final atau ketika masa sewa berakhir, mana yang lebih dahulu. Dengan demikian, periode lima tahun baru dimulai setelah notifikasi final diterbitkan, bukan sejak rancangan dipublikasikan.

Pembangkit listrik termal baru dan perluasan pembangkit yang sudah ada juga akan dilarang. Pembatasan yang sama berlaku untuk industri baru dalam kategori merah dan perluasan industri yang sudah ada. Kategori merah adalah klasifikasi pencemaran untuk industri dengan potensi pencemaran tinggi, bukan label yang mencakup semua jenis usaha.

Untuk konstruksi, usulan ini melarang proyek baru dan perluasan dengan luas bangunan minimal 20.000 meter persegi. Pembatasan kawasan permukiman menggunakan ambang batas 50 hektare dan luas bangunan 150.000 meter persegi. Ketentuan ini menyasar pembangunan besar tertentu, bukan setiap perubahan pada rumah. Bangunan tempat tinggal yang sudah ada boleh diperbaiki dan direnovasi.

Pertanian, perkebunan, dan mata pencaharian masyarakat sehari-hari disebut sebagai kegiatan yang dapat terus berlangsung. Pembangkit listrik tenaga air tidak dilarang secara menyeluruh, tetapi proyeknya akan dikenai penilaian lingkungan dan persyaratan, termasuk aliran sungai minimum tanpa terputus selama musim kemarau. Persyaratan ini dimaksudkan agar pembangkitan listrik tidak membuat bagian hilir sungai kekurangan air ketika aliran alami berada pada titik terendah.

Proporsi yang ditanggung enam negara bagian sangat berbeda

Luas yang diusulkan tidak terbagi merata. Karnataka mencakup 20.668 kilometer persegi, disusul Maharashtra dengan 17.340 kilometer persegi. Kedua negara bagian itu mencakup total 38.008 kilometer persegi, atau sekitar 66,9% dari usulan ESA. Karena itu, tanggapan mereka sangat menentukan seberapa luas sistem pegunungan tersebut akan mendapat perlindungan ini.

• Karnataka: 20.668 kilometer persegi.
• Maharashtra: 17.340 kilometer persegi.
• Kerala: 9.993,7 kilometer persegi.
• Tamil Nadu: 6.914 kilometer persegi.
• Goa: 1.461 kilometer persegi.
• Gujarat: 449 kilometer persegi.

Bagian Karnataka yang diusulkan mencapai sekitar 36,4% dari total, sementara bagian Gujarat kurang dari 1%. Angka-angka ini menunjukkan mengapa proses perundingan yang seragam dapat memicu reaksi politik yang sangat berbeda: luas lahan yang terdampak dan kegiatan di dalamnya sangat bervariasi antarnegara bagian.

Laporan-laporan berbeda dalam menggambarkan seberapa dekat beberapa negara bagian dengan kesepakatan. Salah satunya menyebut Gujarat dan Goa pada umumnya telah menyetujui kawasan yang diusulkan, sementara pengajuan revisi Maharashtra masih ditelaah. Observer Research Foundation menyebut Gujarat dan Maharashtra pada umumnya menerima usulan tersebut. Penerimaan secara umum tidak sama dengan kesepakatan mengenai daftar desa final atau penyelesaian notifikasi hukum.

Karnataka meminta survei, Kerala menginginkan pengecualian

Penolakan Karnataka berpusat pada keandalan peta. Badan legislatifnya berpendapat bahwa pemetaan satelit tidak cukup membedakan hutan dari perkebunan, lahan pertanian, rumah, dan infrastruktur publik. Karnataka juga mengangkat persoalan terkait pemberian hak atas tanah, hutan yang dikategorikan demikian, serta klaim yang masih tertunda berdasarkan Undang-Undang Hak Hutan, 2006.

Verifikasi lapangan dapat membantu memastikan lokasi batas yang melintasi permukiman atau mengidentifikasi penggunaan lahan secara keliru. Namun, hal itu saja tidak akan menentukan apakah lereng yang berpenghuni perlu dikenai pembatasan penggalian batu atau konstruksi besar. Akurasi pemetaan dan pilihan aturan lingkungan saling terkait, tetapi merupakan keputusan yang berbeda.

Luas kawasan yang diminta Kerala dilaporkan dengan angka yang berbeda. Satu laporan menyebut pengurangan dari 9.993,7 menjadi 8.590,69 kilometer persegi. Observer Research Foundation menyebut luas yang diusulkan sebesar 8.711,98 kilometer persegi dan pengecualian 98 desa di Wayanad, Idukki, dan Malappuram. Kedua angka luas usulan itu berbeda 121,29 kilometer persegi; laporan-laporan tersebut tidak menjelaskan apakah angka itu mencerminkan revisi bertahap atau pengajuan yang berbeda.

Berdasarkan angka pertama, Kerala akan mengurangi 1.403,01 kilometer persegi, atau sekitar 14% dari alokasi dalam rancangan. Berdasarkan angka kedua, pengurangannya sebesar 1.281,72 kilometer persegi, atau sekitar 12,8%. Keduanya akan menjadi perubahan besar, sehingga batas yang tepat sama pentingnya dengan angka luas utama.

Permintaan lainnya juga spesifik. Maharashtra meminta 378 desa dikecualikan. Goa ingin 21 desa dikeluarkan, sesuai dengan perbedaan antara 108 desa dalam rancangan dan 87 desa yang diusulkan negara bagian itu. Kerala meminta pengecualian yang mencakup Perbukitan Cardamom dan sebagian wilayah Idukki. Persoalan Tamil Nadu yang belum terselesaikan mencakup batas, penggunaan lahan setempat, dan ketidaksesuaian informasi.

Perjalanan rancangan berulang hingga tahap ini

Sengketa ini sudah ada sebelum notifikasi pertama. Panel Ahli Ekologi Ghats Barat yang dipimpin ekolog Madhav Gadgil mengusulkan perlindungan di seluruh kawasan tersebut melalui tiga tingkat sensitivitas ekologis, dengan peran penting bagi pengambilan keputusan lokal. Kelompok Kerja Tingkat Tinggi berikutnya, yang dipimpin mantan Ketua Organisasi Penelitian Antariksa India K Kasturirangan, dibentuk pada 2012 untuk meninjau pendekatan tersebut.

Kelompok Kasturirangan merekomendasikan sekitar 59.940 kilometer persegi untuk dilindungi. Kerangka yang lebih terbatas itu menjadi dasar kerja rancangan notifikasi sejak 2014. Total kawasan yang diusulkan saat ini lebih kecil 3.114,3 kilometer persegi dari rekomendasi tersebut, atau berkurang sekitar 5,2%.

• 2011: Panel Gadgil mengusulkan kerangka perlindungan bertingkat untuk Ghats Barat.
• 2012: Kelompok kerja Kasturirangan dibentuk untuk meninjau rekomendasi sebelumnya.
• 10 Maret 2014: Rancangan ESA pertama diterbitkan sebagai S.O. 733(E).
• 4 September 2015: Rancangan kedua diterbitkan sebagai S.O. 2435(E).
• 28 Februari 2017 dan 3 Oktober 2018: Rancangan-rancangan berikutnya diterbitkan.
• 6 Juli 2022: Rancangan kelima diterbitkan sebagai S.O. 3072(E).
• 31 Juli 2024: Rancangan keenam diterbitkan sebagai S.O. 3060(E).
• 27 Juli 2026: Rancangan ketujuh diterbitkan, menurut laporan-laporan berikutnya.
• 22 September 2026: Badan legislatif Karnataka menolak rancangan terbaru dalam bentuknya saat ini.

Terdapat ketidaksesuaian prosedural dalam kronologi yang dilaporkan. Observer Research Foundation menyebut Peraturan (Perlindungan) Lingkungan, 1986 menetapkan jangka waktu 545 hari sebelum rancangan kedaluwarsa. Laporan lain menyebut rancangan Juli 2024 kedaluwarsa pada akhir Juli 2026, kira-kira dua tahun kemudian. Keterangan itu tidak selaras tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai tenggat yang berlaku atau perpanjangan. Tanggal notifikasi rancangan keenam juga perlu dibedakan dari 2 Agustus 2024, yang menurut satu laporan merupakan tanggal publikasinya.

Batas membelah bentang alam, belum tentu risikonya

Kerangka Kasturirangan membedakan bentang alam alami dari bentang alam budaya. Klasifikasinya pada 2013 menempatkan sekitar 60% Ghats Barat dalam kategori budaya, termasuk permukiman, lahan pertanian, dan perkebunan, serta sekitar 40% dalam kategori alami, yang sebagian besar terdiri dari hutan yang relatif masih utuh. ESA yang diusulkan dipilih dari kategori terakhir.

Pembedaan ini mengurangi cakupan pembatasan di kawasan berpenduduk. Namun, hal itu juga memunculkan pertanyaan kebijakan yang sulit: bentang alam yang telah berubah tetap dapat menjalankan fungsi ekologis dan membuat penduduk terpapar bahaya lingkungan. Kebun rumah, perkebunan rindang, sawah, dan hutan keramat dapat membantu mengatur air, mempertahankan tanah, serta mendukung keanekaragaman hayati, meskipun bukan hutan yang masih utuh.

Pengecualian dari ESA bukan berarti suatu tempat aman dari sisi lingkungan. Pengecualian itu juga tidak berarti semua hukum lingkungan, kehutanan, atau tata ruang lainnya tidak lagi berlaku. Artinya, pembatasan khusus yang melekat pada penetapan ini tidak akan berlaku di sana.

Sebuah keputusan yang dilaporkan pada 2018 mengeluarkan sekitar 3.115 kilometer persegi atas permintaan Kerala. Angka itu mendekati selisih yang dihitung antara rekomendasi Kasturirangan dan luas usulan saat ini, meski kemiripan angka saja tidak membuktikan seluruh riwayat penyesuaian batas.

Bagi warga, persoalan praktisnya bukan sekadar apakah suatu desa masuk atau tidak dalam peta kawasan lindung. Persoalannya adalah apakah aturan membedakan kegiatan bercocok tanam dan perbaikan rumah dari penggalian batu, pemotongan lereng skala besar, dan pembangunan besar, serta apakah kegiatan berbahaya di atas atau di dekat permukiman mendapat pengawasan yang memadai.

Kekhawatiran petani berbeda dari kepentingan komersial

Kekhawatiran tentang nilai tanah menjadi salah satu alasan penolakan tidak bisa dianggap hanya sebagai sengketa pemetaan. Alex Ozhukayil, ketua Asosiasi Petani Independen Kerala, berpendapat bahwa pembatasan dapat menurunkan nilai properti pertanian:

Pembatasan ini berdampak pada nilai tanah kami, dan bagi petani, tanah kami adalah kekayaan kami,

Kekhawatiran itu dapat muncul sekalipun kegiatan bercocok tanam tetap diizinkan. Pembatasan pembangunan di masa depan dapat memengaruhi penilaian pemilik terhadap aset mereka. Namun, laporan-laporan tersebut tidak memberikan perkiraan terukur mengenai perubahan harga tanah, sehingga penurunan harga tidak boleh disajikan sebagai dampak ekonomi yang sudah terbukti.

Operator tambang batu, pengembang, dan usaha pariwisata menghadapi persoalan berbeda: apakah mereka boleh melakukan kegiatan yang akan dilarang atau dibatasi oleh rancangan tersebut. Kepentingan mereka mungkin bersinggungan dengan kepentingan sebagian pemilik tanah, tetapi tidak sama dengan kebutuhan keluarga yang membudidayakan kopi atau kapulaga.

N Badusha, presiden Wayanad Prakruthi Samrakshana Samithy, menggambarkan perlindungan sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat, bukan mengusir mereka:

ESA bukan berarti mengusir warga; ESA berarti membuat hidup mereka lebih aman.

Tidak adanya ketentuan penggusuran dalam rancangan tersebut mendukung bagian pertama dari pembedaan itu. Namun, keselamatan bergantung pada lebih dari sekadar penetapan: penegakan aturan, pengelolaan drainase, pemantauan curah hujan, dan keputusan konstruksi yang tepat tetap penting. Klaim bahwa penggusuran pasti terjadi maupun janji bahwa perlindungan akan menyeluruh sama-sama tidak menggambarkan usulan ini secara akurat.

Wayanad menunjukkan mengapa peta saja tidak cukup

Tanah longsor pada Juli 2024 di Mundakkai dan Chooralmala, Wayanad, menewaskan ratusan orang dan menghancurkan permukiman. Wilayah Meppadi telah diidentifikasi sebagai kawasan sensitif ekologis oleh panel Gadgil pada 2011. Bencana ini membuat perdebatan batas semakin mendesak, tetapi tidak membuktikan bahwa satu pilihan kebijakan menyebabkan tanah longsor atau bahwa notifikasi ESA akan mencegahnya.

Longsor memiliki banyak penyebab. Hujan ekstrem dapat memicu pergerakan tanah, sementara kondisi tanah, bentuk lereng, drainase, dan perubahan penggunaan lahan memengaruhi kerentanan. Penggalian batu, pemotongan jalan, dan konstruksi yang tidak direncanakan dengan baik dapat menambah tekanan, tetapi laporan-laporan tersebut tidak memberikan temuan yang menetapkan besarnya kontribusi setiap kegiatan terhadap bencana 2024.

Kekhawatiran yang lebih luas adalah dampak kumulatif. Sejumlah pembangunan di satu lereng dapat mengubah pergerakan air dan kondisi lereng dengan cara yang tidak dapat dipahami jika setiap proyek dinilai secara terpisah. Karena itu, penilaian lingkungan perlu mempertimbangkan bentang alam sekitar, termasuk permukiman di bawah lokasi kegiatan yang diusulkan.

Bentang alam yang sama menopang pasokan air jauh melampaui batas wilayahnya. Ghats Barat merupakan daerah aliran sungai bagi sistem Godavari, Krishna, dan Kaveri. Hal ini menimbulkan pembagian biaya dan manfaat yang tidak merata: pembatasan dapat mengurangi peluang ekonomi setempat, sementara aliran air yang terjamin dan ekosistem yang berfungsi memberi manfaat bagi masyarakat yang tinggal jauh dari sana.

Pengakuan sebagai Situs Warisan Dunia tidak menyelesaikan sengketa regulasi ini. Properti UNESCO yang ditetapkan pada 2012 terdiri dari 39 bagian, bukan satu penetapan yang mencakup setiap lahan pertanian, desa, dan lereng di seluruh Ghats Barat. ESA yang diusulkan merupakan kerangka perlindungan domestik yang terpisah.

Apa yang bisa dilakukan sebelum Juli 2027?

Komite ahli yang diketuai Sanjay Kumar, mantan Direktur Jenderal Kehutanan di kementerian lingkungan hidup, dibentuk pada April 2022. Perpanjangan masa kerjanya hingga Juli 2027 memberi waktu tambahan untuk menelaah keberatan negara bagian, batas desa, dan kebutuhan pembangunan yang saling bersaing. Tanggal tersebut merupakan tenggat bagi komite, bukan tanggal pasti penerbitan notifikasi final.

Rancangan ini memungkinkan penetapan final dilakukan secara bertahap, baik per negara bagian maupun melalui satu notifikasi gabungan. Ketentuan ini juga tercantum dalam rancangan sebelumnya. Mekanisme tersebut dapat memungkinkan kawasan yang batasnya sudah disepakati untuk ditetapkan tanpa menunggu keenam negara bagian, meskipun hal itu akan meningkatkan kebutuhan koordinasi lintas batas negara bagian.

Dalam analisisnya mengenai kebuntuan ini, Suneha Majumder, peneliti magang di Observer Research Foundation, mengusulkan komite batas bersama yang melibatkan pemerintah pusat, negara bagian, dan perwakilan desa. Ia juga merekomendasikan zonasi bertingkat yang didukung survei mekanika tanah, stabilitas lereng, dan hidrologi. Ini merupakan usulan untuk menyelesaikan keberatan, bukan langkah yang sudah diterapkan.

Usulan lainnya adalah Pembayaran Jasa Ekosistem, yakni dukungan keuangan bagi masyarakat atau pemerintah yang menjaga manfaat ekologis yang dinikmati pihak lain. Pendanaan potensial dapat berasal dari pungutan daerah aliran sungai atau transfer anggaran. Belum ada formula pendanaan, hak atas pembayaran, atau jadwal pembayaran yang ditetapkan.

Hak Sumber Daya Hutan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Hak Hutan, 2006, menawarkan jalur lain untuk melibatkan gram sabha dalam perlindungan dan pengelolaan hutan. Pengakuan atas hak-hak ini masih belum merata, terutama di kawasan perkebunan. Mengaitkan regulasi dengan hak-hak tersebut memerlukan perhatian pada siapa yang memegang kewenangan dan bagaimana dana sampai kepada masyarakat, bukan menganggap setiap warga atau desa sudah memiliki hak yang diakui.

Hal-hal Utama

• Rancangan ketujuh mengusulkan ESA seluas 56.825,7 kilometer persegi di enam negara bagian.
• Karnataka dan Maharashtra bersama-sama mencakup sekitar 66,9% dari kawasan yang diusulkan.
• Pembatasan menyasar pertambangan, industri pencemar, dan pembangunan besar tertentu, bukan penggusuran menyeluruh atau larangan bertani.
• Karnataka meminta survei lapangan; luas kawasan Kerala yang diusulkan untuk dikurangi dilaporkan sebesar 8.590,69 atau 8.711,98 kilometer persegi.
• Rancangan mengizinkan penetapan final secara bertahap per negara bagian atau melalui notifikasi gabungan.
• Komite Sanjay Kumar mendapat perpanjangan waktu hingga Juli 2027, tetapi belum ada tanggal pasti penerbitan notifikasi final.
• Akurasi batas, hak masyarakat, dan pengaturan kegiatan berbahaya tetap menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan.