Putusan Pengadilan Nepal yang Tak Dilaksanakan Membuat Hak Publik, Warisan Budaya, dan Miliaran Rupee Terkatung-katung

244 putusan untuk kepentingan publik menunggu pelaksanaan

Pejabat Direktorat Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nepal melaporkan bahwa 244 putusan untuk kepentingan publik belum dilaksanakan. Putusan-putusan itu mencakup hak dan kewajiban mulai dari pemungutan suara bagi warga di luar negeri hingga perlindungan lingkungan. Catatan keuangan terpisah yang dikaitkan dengan direktorat yang sama mencatat denda tertunggak lebih dari Rs 31,75 miliar, sementara korban baru menerima kurang dari 5% kompensasi yang tercatat sebagai hak mereka.

Salah satu putusan yang diperselisihkan memerintahkan penutupan atau pemindahan industri pencemar dalam radius 15 kilometer dari Lumbini, tempat kelahiran Buddha. Kasus lain menyangkut perlakuan yang adil bagi tentara Gurkha, akses pemungutan suara bagi warga Nepal di luar negeri, serta pembayaran peralatan dialisis yang telah digunakan pemerintah.

Keterlambatan ini bukan sekadar perkara pengadilan yang menunggu jawaban kementerian atas surat. Laporan kemajuan pemerintah menggambarkan putusan yang berpindah dari satu kantor ke kantor lain tanpa menghasilkan tindakan yang diwajibkan. Sebagian putusan menyangkut perlindungan lahan publik dan air tanah, dan telah tertunda lebih dari 15 tahun.

Angka-angka utama itu juga memiliki keterbatasan. Total 244 putusan untuk kepentingan publik yang tertunda menurut laporan direktorat berbeda dari angka 91 dalam laporan kemajuan pemerintah. Catatan yang ada tidak menjelaskan apakah kedua angka tersebut mencakup periode, lembaga, atau kategori yang berbeda. Keduanya tidak dapat dianggap sebagai ukuran yang setara.

Perbedaan utamanya adalah antara memenangkan perkara dan memperoleh pemulihan hak yang diputuskan. Putusan lingkungan mengharuskan tindakan terhadap pencemaran. Putusan tentang pemungutan suara mengharuskan adanya pengaturan agar surat suara dapat diberikan. Putusan kompensasi mengharuskan pembayaran. Surat-menyurat berulang dapat mendokumentasikan upaya penegakan tanpa mewujudkan satu pun hasil tersebut.

Kewenangan direktorat pelaksana putusan

Direktorat Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung bukan sekadar layanan pengingat informal. Uraian resmi lembaga tersebut menyebutkan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perintah yang dikeluarkan dalam permohonan tertulis demi kepentingan publik, serta mengoordinasikan dan mengawasi pekerjaan pelaksanaan putusan lainnya.

Direktorat itu dibentuk setelah keputusan rapat pleno Mahkamah Agung pada 2066/1/29 dan keputusan ketua mahkamah agung pada 2066/2/27 dalam kalender Bikram Sambat. Bab 15 Peraturan Mahkamah Agung 2074 menjadi dasar hukumnya. Pasal 130 mengatur pemberian arahan kepada pengadilan bawahan dan badan lain, rapat koordinasi, pelatihan staf, serta usulan perubahan hukum atau kebijakan.

Kewenangannya juga mencakup pelaporan kegagalan yang belum terselesaikan kepada majelis hakim apabila lembaga yang bertanggung jawab tidak bersedia dimintai pertanggungjawaban. Hal ini penting karena kegagalan kementerian tidak harus terus-menerus dibiarkan dalam pertukaran surat: direktorat memiliki jalur resmi untuk membawa kembali persoalan itu kepada hakim agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Uraian lembaga tersebut membedakan pelaksanaan putusan perdata, pidana, dan perkara permohonan tertulis. Disebutkan bahwa Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2074 dan Pasal 230 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 2074 pada umumnya menempatkan pelaksanaan putusan pengadilan reguler pada pengadilan distrik terkait. Putusan permohonan tertulis untuk kepentingan publik kerap memerlukan tindakan yang berbeda, seperti kebijakan, anggaran, atau keterlibatan beberapa lembaga pemerintah.

Direktorat sendiri menyebut minimnya tindakan negara sebagai kelemahan dalam penegakan hukum pidana. Uraiannya juga menelusuri perhatian terhadap pelaksanaan putusan melalui kajian reformasi peradilan dan rencana strategis kedua badan peradilan untuk 2066/67 hingga 2070/71. Dengan demikian, masalah ini sudah ada sebelum munculnya putusan-putusan terbaru yang diperselisihkan dan tunggakan pelaksanaan saat ini.

Lumbini menghadapi sengketa putusan pencemaran

Hakim Kumar Regmi dan Sunil Kumar Pokharel mengeluarkan perintah mandamus terkait Lumbini pada Bhadra 11, 2082, menyusul permohonan dari advokat senior Prakashmani Sharma, advokat Sanjay Adhikari, dan lainnya. Mandamus adalah perintah pengadilan yang mewajibkan otoritas publik menjalankan kewajiban hukum.

Putusan tersebut dilaporkan mewajibkan industri pencemar dalam radius 15 kilometer dari kawasan warisan budaya untuk ditutup atau dipindahkan, dengan masa pelaksanaan dua tahun. Batas selatan kawasan itu disebut mencapai perbatasan India. Pemerintah dilaporkan mengacu pada persoalan geografis tersebut saat mempertimbangkan peninjauan kembali putusan, alih-alih mulai melaksanakannya.

Sharma berpendapat bahwa pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan kawasan industri itu sebelum pengadilan turun tangan. Ia menentang upaya meminta peninjauan kembali sebagai respons terhadap kewajiban yang sebelumnya telah diterima pemerintah.

Sharma, advokat senior sekaligus pemohon dalam perkara itu, mengatakan:

Bahkan sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan putusan, pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan kawasan industri dari Lumbini, tempat kelahiran Buddha.

Ia juga mengatakan Komite Warisan Dunia prihatin atas ketidakpatuhan tersebut dan memperingatkan bahwa Lumbini bisa kehilangan status Warisan Dunia. Itu merupakan peringatannya, bukan keputusan resmi untuk mencabut status tersebut. Tidak disebutkan adanya keputusan komite yang menetapkan hasil seperti itu ataupun proses pencabutan yang telah dijadwalkan.

Perbedaan antara keterlambatan dan tenggat waktu yang telah berakhir juga penting. Putusan tersebut dilaporkan memberi waktu dua tahun, tetapi catatan yang ada tidak memastikan apakah masa itu telah berakhir. Catatan tersebut menggambarkan sengketa pelaksanaan dan kemungkinan peninjauan kembali, tanpa menyebutkan putusan peninjauan, penangguhan perintah, atau jadwal pemindahan yang terperinci.

Kasus warisan budaya terdahulu menunjukkan pola serupa

Sengketa Lumbini memiliki preseden serupa dalam kumpulan putusan penting yang diterbitkan Mahkamah Agung. Permohonan tertulis No. 3027 tahun 2059, Prakash Mani Sharma dan lainnya melawan Sekretariat Kabinet dan lainnya, menyangkut tempat pembakaran batu bata di Lembah Kathmandu serta keputusan pemerintah yang tidak dilaksanakan.

Putusan itu mencatat keputusan penutupan dan instruksi yang dikeluarkan beberapa badan pemerintah pada rentang 2057 hingga 2059. Putusan tersebut juga mencatat kekhawatiran para pemohon bahwa tempat pembakaran batu bata berjarak kurang dari dua kilometer dari kawasan Warisan Dunia Bhaktapur dan Changu Narayan, sehingga masyarakat dan monumen terpapar pencemaran.

Advokat Raju Prasad Chapagain mengutip perkiraan bahwa tempat pembakaran batu bata menyumbang 89,90% dari total emisi partikel tersuspensi di lembah tersebut. Partikel tersuspensi adalah partikel di udara, termasuk debu dan jelaga. Angka historis itu disampaikan dalam perkara tersebut; angka itu bukan pengukuran terkini atas pencemaran udara di lembah.

Temuan utama pengadilan bersifat administratif. Tiga tahun setelah keputusan pemerintah dikeluarkan, para kuasa hukum tidak dapat menjelaskan langkah mana yang telah dilaksanakan, mana yang belum, atau kapan tindakan akan dilakukan. Pengadilan menyimpulkan bahwa kebijakan lingkungan hanya tinggal di atas kertas dan meminta perhatian menteri lingkungan atas kegagalan tersebut.

Persamaan dengan Lumbini terletak pada hal yang spesifik: dalam kedua perkara, pemohon meminta campur tangan pengadilan terkait pencemaran di dekat situs warisan budaya setelah tindakan pemerintah dijanjikan. Putusan terdahulu menunjukkan bahwa putusan baru saja tidak cukup untuk mengatasi kegagalan memenuhi komitmen yang sudah ada.

Pemungutan suara di luar negeri dan hak Gurkha membutuhkan langkah nyata

Pada Chaitra 7, 2074, Mahkamah Agung mengeluarkan arahan dalam permohonan terpisah yang melibatkan advokat Yagyamani Neupane dan Prem Chandra Rai untuk menjamin hak memilih bagi warga Nepal di luar negeri. Perintah itu tidak terbatas pada pekerja migran. Pengaturan yang diminta mencakup warga negara yang berada di luar negeri untuk berbagai keperluan.

Pengadilan juga mengakui bahwa negara tempat warga Nepal berada memiliki undang-undang dan kebijakan yang berbeda-beda tentang hak warga negara asing untuk memilih dari wilayah mereka. Pengadilan menginstruksikan pemerintah untuk menjalin komunikasi diplomatik dengan negara-negara tersebut dan, bila perlu, dengan perusahaan yang mempekerjakan pekerja Nepal.

Neupane, yang kini juga menjadi anggota parlemen dari Partai Rastriya Swatantra, mengatakan permintaan berulang kali belum membuahkan pelaksanaan. Ia berencana meminta penjelasan melalui komite-komite parlemen, termasuk Komite Urusan Negara. Belum ada tanggal sidang atau jadwal operasional pemungutan suara di luar negeri yang disebutkan.

Putusan terpisah menyangkut perjanjian tripartit Nepal, India, dan Inggris tertanggal 9 November 1947 yang mengatur perekrutan Gurkha. Padam Sundar Limbu dan pemohon lainnya menggugat ketentuan yang mereka nilai diskriminatif, termasuk penggunaan skala gaji India, berdasarkan Konstitusi Nepal, Undang-Undang Hak Sipil, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Para pemohon juga menyoroti penugasan melawan China dan Pakistan, serta di Sri Lanka pada 1987, sebagai hal yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan martabat nasional Nepal. Hal-hal tersebut merupakan argumen yang diajukan dalam perkara, bukan temuan bahwa setiap ketentuan yang diperselisihkan telah dinyatakan tidak sah.

Putusan tertanggal Magh 24, 2079 itu mengarahkan langkah-langkah menuju manfaat dinas yang adil, sesuai perkembangan zaman, dan berlandaskan kesetaraan, sembari menghindari kerugian terhadap hubungan historis Nepal dengan Inggris. Putusan tersebut menyerukan penelitian oleh para ahli, konsultasi dengan kelompok terdampak, serta inisiatif diplomatik yang mempertimbangkan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Kegagalan yang dilaporkan adalah tidak memadainya tindak lanjut atas langkah-langkah tersebut, bukan tidak dibayarkannya sejumlah uang tertentu yang ditetapkan pengadilan.

Pemasok peralatan dialisis masih menunggu pembayaran

Sengketa di sektor kesehatan menunjukkan kewajiban keuangan yang lebih langsung. Ayush Bista dari Nepalgunj mengatakan Birang Trading Company menginvestasikan Rs 470 juta untuk peralatan dan fasilitas dialisis di sejumlah lokasi, termasuk Jawalakhel, Rumah Sakit Provinsi Seti, Nepalgunj Medical College, Akademi Ilmu Kesehatan Pokhara, dan Rumah Sakit Provinsi Mechi.

Hemodialisis menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah ketika ginjal tidak mampu menjalankan fungsi tersebut secara memadai. Perusahaan itu membawa perkara ke pengadilan setelah pemerintah menggunakan peralatan dan infrastrukturnya tanpa memberikan kompensasi dan pembayaran jasa yang diminta.

Pada Asar 18, 2082, Pengadilan Tinggi Patan memerintahkan Kementerian Kesehatan dan Kependudukan untuk memberikan kompensasi dan membayar penggunaan peralatan tersebut. Ini adalah perkara di Pengadilan Tinggi, terpisah dari putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, tetapi menunjukkan kesenjangan yang sama antara perintah dan pelaksanaannya.

Sebuah komite penilai kementerian menaksir nilai peralatan dan fasilitas itu sekitar Rs 352,4 juta. Dokumen dilaporkan mencatat kesepakatan untuk memberikan Rs 210 juta setelah pembahasan kabinet dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Bista mengatakan jumlah itu pun belum diterima.

Angka Rs 210 juta setara sekitar 45% dari investasi yang diklaim sebesar Rs 470 juta dan sekitar 60% dari taksiran komite sebesar Rs 352,4 juta. Perbandingan tersebut menjelaskan skala kompromi yang ia gambarkan. Namun, perbandingan itu tidak membuktikan bahwa investasi awal, taksiran nilai, dan jumlah yang harus dibayarkan secara hukum merupakan angka yang sama.

Bista mengatakan ia mengunjungi direktorat pelaksana putusan tiga atau empat kali sebulan dan menindaklanjuti surat-suratnya kepada kementerian. Kementerian dilaporkan menyebut berkas asli hilang dalam kebakaran saat protes sebagai alasan keterlambatan. Kronologinya tidak jelas: catatan itu menyebut protes terjadi pada Bhadra 23 dan 24, 2080, tanpa memperjelas tanggal tersebut. Direktorat telah menginstruksikan kementerian untuk menyusun kembali berkas bila perlu dan segera melaksanakan perintah.

Makna sebenarnya dari denda yang belum dibayar

Angka pelaksanaan putusan gabungan dilaporkan mencakup tahun fiskal 2082/83 hingga akhir Jestha. Catatan itu mencantumkan total hukuman penjara selama 165.881 tahun, dua bulan, dan 10 hari; sebanyak 41.197 tahun, 10 bulan, dan 29 hari telah dijalani, sementara 122.904 tahun, 10 bulan, dan lima hari masih belum dijalani.

Angka-angka tersebut perlu dicermati. Total yang dilaporkan tidak cocok secara aritmetika dengan jumlah yang disebut telah dijalani dan yang masih tertunggak. Uraian awal juga menyebut secara lebih umum sekitar 121.000 tahun hukuman yang belum dijalani. Ini adalah akumulasi catatan hukuman di berbagai perkara, bukan jumlah narapidana atau ukuran jumlah orang yang saat ini masih bebas.

Angka denda lebih konsisten: Rs 43.211.728.610 tercatat, sementara Rs 11.455.335.604 telah dikumpulkan. Dengan demikian, Rs 31.756.393.006 masih tertunggak, atau sekitar 73,5% dari jumlah yang tercatat.

Kompensasi korban menunjukkan kegagalan yang lebih besar. Dari Rs 1,5838 miliar yang tercatat sebagai hak korban, hanya Rs 78,3 juta, atau 4,95%, yang telah dibayarkan. Dengan demikian, sekitar Rs 1,5055 miliar masih belum dibayar. Pemulihan dana pemerintah yang ditetapkan dalam perkara bahkan lebih rendah: Rs 37,9 juta terkumpul dari Rs 2,3732 miliar yang tercatat, dengan tingkat pemulihan 1,60%.

Uraian umum mengenai Rs 34 miliar pendapatan yang belum terkumpul tidak boleh disamakan dengan sisa denda. Denda, kompensasi korban, dan pemulihan dana pemerintah merupakan kategori yang berbeda. Secara khusus, kompensasi adalah hak korban dan tidak boleh disajikan sebagai pendapatan negara biasa.

Laporan 91 perkara menyebutkan kantor yang bertanggung jawab

Laporan terpisah tentang kemajuan pelaksanaan dari Kantor Perdana Menteri mengidentifikasi 91 putusan untuk kepentingan publik yang masih tertunda. Laporan itu disusun di bawah kepemimpinan sekretaris utama saat itu, Suman Raj Aryal, dan sekretaris hukum Pushkar Sapkota, serta dilaporkan dirilis pada Shrawan 11.

Laporan tersebut mengaitkan 20 putusan tertunda dengan Kementerian Dalam Negeri, 19 dengan Kantor Perdana Menteri, dan 15 dengan Kementerian Hukum, Kehakiman, dan Urusan Parlemen. Secara keseluruhan, ketiga kementerian itu mencakup 54 dari total 91 perkara yang disebutkan, atau sekitar 59%.

Daftar lainnya mencakup 14 putusan untuk bekas Kementerian Kehutanan dan Lingkungan serta delapan untuk bekas Kementerian Urusan Federal dan Administrasi Umum. Bekas Kementerian Perempuan, Anak, dan Lansia serta sejumlah pemerintah kota masing-masing tercatat memiliki lima perkara, sementara Kota Metropolitan Kathmandu dan Kantor Jaksa Agung masing-masing memiliki dua.

Laporan itu menggambarkan surat-menyurat yang diteruskan dari Kantor Perdana Menteri ke kementerian, departemen, dan bagian tanpa menghasilkan pelaksanaan. Laporan tersebut menyebut kekurangan anggaran, infrastruktur, dan tenaga terampil, selain gugatan berulang serta ketidakpastian tentang cara melaksanakan sebagian putusan.

Daftar 91 perkara dan angka 244 dari direktorat tidak dapat diselaraskan berdasarkan uraian yang dipublikasikan. Rincian kementerian berguna untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab, tetapi tidak membuktikan bahwa tunggakan yang lebih besar telah berkurang menjadi 91 atau bahwa selisihnya merupakan putusan yang telah selesai dilaksanakan.

Kronologi putusan dan tindakan yang tertunda

Kasus-kasus ini berlangsung selama beberapa dekade. Tanggal Nepal di bawah mempertahankan nama bulan dan tahun dalam kalender Bikram Sambat agar tidak dianggap sebagai tanggal Gregorian, kekeliruan yang muncul dalam sejumlah uraian berbahasa Inggris mengenai putusan Lumbini dan Gurkha.

• 2059 BS: Permohonan terkait tempat pembakaran batu bata menggugat pencemaran dan kegagalan melaksanakan keputusan pemerintah sebelumnya.
• Jestha 12, 2066 BS: Mahkamah Agung mengeluarkan putusan mengenai pelaksanaan laporan Komisi Rawal tentang lahan publik dan pemerintah.
• Poush 1, 2066 BS: Sebuah arahan mengatur regulasi pengambilan air tanah di Lembah Kathmandu.
• 1 April 2011: Pengadilan memerintahkan pengadaan fasilitas persalinan di penjara dan pembentukan tim kajian dalam waktu enam bulan.
• Chaitra 7, 2074 BS: Arahan dikeluarkan untuk mengatur pemungutan suara bagi warga Nepal di luar negeri.
• Magh 24, 2079 BS: Putusan tentang manfaat dinas Gurkha menyerukan penelitian, konsultasi, dan tindakan diplomatik.
• Asar 18, 2082 BS: Pengadilan Tinggi Patan memerintahkan pembayaran dalam sengketa peralatan dialisis.
• Bhadra 11, 2082 BS: Mahkamah Agung mengeluarkan perintah terkait pencemaran di Lumbini, yang dilaporkan memberi waktu dua tahun untuk pelaksanaan.

Sebuah investigasi pada 2020 telah mengidentifikasi 213 putusan yang diabaikan meski memerintahkan pemerintah untuk bertindak, termasuk 92 putusan yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Pemeriksaan dokumen dalam 33 perkara direktorat melalui permintaan informasi menunjukkan adanya pengingat berulang dan jawaban yang terlambat. Angka historis itu tidak dapat dibandingkan langsung dengan angka-angka yang muncul kemudian.

Satu kasus tentang fasilitas persalinan di penjara membutuhkan waktu empat tahun hanya untuk membentuk tim kajian yang seharusnya dibentuk dalam enam bulan. Contoh lainnya menyangkut pengadilan anak, regulasi apotek, perlindungan dari diskriminasi, tempat pembakaran batu bata, dan pengambilan pasir. Catatan yang lebih baru juga menyebut pelaksanaan yang belum tuntas terkait perlindungan Danau Phewa serta arahan yang berdampak pada kelompok minoritas seksual dan gender. Ini adalah kewajiban tertentu yang belum dituntaskan, bukan bukti bahwa semua kebijakan di bidang tersebut tidak ada.

Usulan telah tersedia, tetapi jadwal pelaksanaan belum jelas

Laporan kemajuan pemerintah mengusulkan sistem pelacakan digital bersama yang menghubungkan pengadilan, kementerian, dan Kantor Jaksa Agung. Laporan itu juga merekomendasikan agar permohonan tertulis yang tidak perlu atau diajukan berulang kali dapat dicegah, serta agar komite pemantau dan pejabat kementerian digunakan untuk mengatasi ketidakpastian praktis dalam pelaksanaan putusan.

Panitera utama Bimal Paudel mengatakan pelaksanaan membutuhkan partisipasi aktif polisi, kantor pertanahan dan pendapatan, pemerintah daerah, serta lembaga lainnya. Direktur jenderal direktorat Gajendra Bahadur Singh mengusulkan pelatihan khusus setidaknya dua hari bagi petugas pelaksana, mengingat tuntutan teknis dalam penagihan denda dan pelaksanaan putusan.

Usulan-usulan tersebut menanggapi berbagai kegagalan: pelacakan dapat mengungkap ketidakaktifan, pelatihan dapat meningkatkan pelaksanaan, dan koordinasi dapat memperjelas tanggung jawab. Namun, tak satu pun dengan sendirinya memastikan kementerian telah memindahkan industri, memfasilitasi pemungutan suara di luar negeri, atau membayar kreditur. Kewenangan direktorat yang sudah ada untuk melaporkan kegagalan kepada majelis hakim tetap menjadi mekanisme lain yang dapat digunakan.

Belum ada tanggal pasti yang disebutkan untuk peluncuran sistem pelacakan bersama, program pelatihan, atau pengaturan pemungutan suara di luar negeri. Tidak ada pula jadwal sidang parlemen, hasil peninjauan Lumbini yang telah dikonfirmasi, atau tenggat pembayaran dialisis. Ukuran keberhasilan berikutnya adalah tindakan nyata untuk melaksanakan setiap putusan, disertai koreksi atas perbedaan angka yang belum terselesaikan dan penegasan pihak yang bertanggung jawab.

Poin-Poin Utama

• Direktorat pelaksanaan putusan melaporkan 244 putusan untuk kepentingan publik yang belum dilaksanakan; laporan pemerintah terpisah mencatat 91 putusan tanpa menjelaskan perbedaannya.
• Putusan Lumbini dilaporkan mewajibkan industri pencemar dalam radius 15 kilometer untuk ditutup atau dipindahkan dalam waktu dua tahun.
• Putusan tentang pemungutan suara di luar negeri dan hak Gurkha membutuhkan tindakan hukum, administratif, dan diplomatik yang belum tuntas.
• Pemasok peralatan dialisis mengatakan pembayaran sebesar Rs 210 juta yang telah disepakati belum dibayarkan meski ada perintah dari Pengadilan Tinggi Patan.
• Denda tertunggak yang dilaporkan melebihi Rs 31,75 miliar; hanya 4,95% dari kompensasi korban yang tercatat telah dibayarkan.
• Total hukuman penjara yang dipublikasikan tidak cocok secara aritmetika dan perlu diperjelas.
• Pelacakan digital, pelatihan staf, dan koordinasi telah diusulkan, tetapi belum ada tanggal pasti pelaksanaannya.