Partai Rakyat Thailand Memimpin Jajak Pendapat, tetapi Menghadapi Hambatan Lama untuk Berkuasa

Kandidat Luffy dan Bahasa Politik Baru

Suttasitt "Macky" Pottasak menyusuri daerah pemilihannya di pedesaan Nakhon Ratchasima dengan skuter listrik, mengenakan topi jerami yang menandainya sebagai penggemar Monkey D. Luffy, kapten bajak laut optimistis dari anime Jepang One Piece. Mantan produser drama televisi berusia 37 tahun itu membuat video harian ringan yang menjelaskan kebijakan dan ditonton jutaan kali di media sosial, sangat kontras dengan kekakuan formal politik tradisional Thailand. "Politik adalah sesuatu yang dibuat membosankan oleh generasi sebelumnya. Saya ingin membuatnya menyenangkan," jelas Macky saat beristirahat di sela-sela kunjungan ke rumah-rumah kayu dan kanal irigasi di desanya di timur laut Thailand. "Kami tidak punya uang untuk membeli suara. Kami hanya warga biasa, tetapi punya tekad kuat untuk menyelesaikan masalah yang terus berlarut-larut. Saya rasa warga desa bisa melihatnya."

Gaya kampanye Macky mencerminkan pendekatan Partai Rakyat menjelang pemilihan umum 8 Februari. Partai ini memikat kaum muda dan warga perkotaan Thailand melalui kepiawaiannya menggunakan media sosial dan referensi budaya pop, sembari membangun jaringan akar rumput di provinsi-provinsi pedesaan yang dahulu menjadi basis mesin politik mapan. Di desa demi desa, Macky mendengar kisah kesulitan ekonomi: kaum muda yang pergi ke Bangkok atau ke luar negeri untuk bekerja di sektor manufaktur, warga lanjut usia yang ditinggalkan tanpa pendamping saat keluarga tercerai-berai, serta petani yang terjebak dalam jerat utang. Utang rumah tangga Thailand kini termasuk yang tertinggi di Asia, sementara pertumbuhan PDB tertahan di bawah 2% per tahun, jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Indonesia. Tahun lalu, angka kelahiran negara itu anjlok 10%, penurunan tertajam di dunia, menandakan krisis demografi yang mengancam membebani perekonomian.

Dari Future Forward ke Partai Rakyat: Siklus Pembubaran

Macky mewakili inkarnasi ketiga gerakan reformasi progresif Thailand dalam waktu kurang dari satu dekade. Perjalanan ini dimulai pada 2019 dengan Future Forward, yang didirikan oleh pewaris industri otomotif karismatik Thanathorn Juangroongruangkit. Partai itu mengejutkan kemapanan politik dengan meraih posisi ketiga dalam pemilu pertamanya. Mahkamah Konstitusi membubarkan Future Forward pada 2020 karena masalah teknis pendanaan kampanye, serta melarang Thanathorn berpolitik selama satu dekade. Partai itu dibentuk kembali sebagai Move Forward, yang meraih 151 kursi parlemen, jumlah terbanyak, dalam pemilu 2023 dengan platform yang menjanjikan pembubaran monopoli, penghapusan wajib militer, dan reformasi undang-undang lese majeste yang kejam, yang mengkriminalisasi kritik terhadap monarki.

Meski menang dalam pemilu, Move Forward tak pernah menyentuh tuas kekuasaan. Konstitusi 2017, yang disusun di bawah pemerintahan militer, memberi Senat yang anggotanya ditunjuk kekuasaan untuk bergabung dengan DPR terpilih dalam memilih perdana menteri. Para senator konservatif, bersama partai-partai yang bersekutu dengan militer, menghalangi Move Forward membentuk pemerintahan, sehingga Pheu Thai dapat menyusun koalisi dengan partai-partai pro-militer. Pada Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi membubarkan Move Forward sepenuhnya. Mahkamah memutuskan bahwa usulannya untuk mengubah undang-undang lese majeste merupakan upaya menggulingkan sistem politik, dan melarang 11 pemimpin, termasuk mantan ketua partai Pita Limjaroenrat, berpolitik selama sepuluh tahun.

Dalam hitungan hari, para anggota parlemen yang tersisa berkumpul kembali sebagai Partai Rakyat, nama yang sengaja mengingatkan pada Khana Ratsadon, Partai Rakyat yang melancarkan revolusi 1932 dan mengakhiri monarki absolut Thailand. "Lembaga paling sakral dan abadi dalam sistem politik demokratis adalah rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara," demikian pernyataan partai itu saat diluncurkan. Partai tersebut mengadopsi segitiga oranye terbalik sebagai logo yang melambangkan "kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan." Jajak pendapat kini menunjukkan Partai Rakyat mendapat dukungan sekitar sepertiga pemilih. Survei terbaru Suan Dusit Poll dan NIDA menempatkannya jauh di atas pesaingnya, Bhumjaithai dan Pheu Thai.

Arsitektur Hak Veto Tanpa Pemilu

Kemenangan pemilu tidak pernah menjamin kekuasaan pemerintahan di Thailand modern. Konstitusi 2017 membentuk kerangka yang oleh ilmuwan politik disebut "otokrasi elektoral", dengan menanamkan kekuasaan luar biasa pada lembaga-lembaga yang tidak dipilih untuk membatasi atau mengesampingkan mandat rakyat. Meski Senat tidak lagi ikut memberikan suara dalam pemilihan perdana menteri pada siklus pemilu kali ini, lembaga itu tetap memiliki pengaruh besar melalui kewenangan mengukuhkan hakim Mahkamah Konstitusi dan anggota Komisi Pemilihan Umum. Lembaga-lembaga "wasit" ini berulang kali membentuk ulang lanskap politik melalui petisi pembubaran partai, putusan diskualifikasi, dan pemberhentian perdana menteri yang sedang menjabat.

Dalam tiga tahun terakhir, Mahkamah Konstitusi telah memberhentikan dua perdana menteri dari Pheu Thai, termasuk Paetongtarn Shinawatra pada Agustus 2025 karena pelanggaran etika terkait panggilan telepon dengan pemimpin Kamboja Hun Sen. Mahkamah yang sama memberhentikan pendahulunya, Srettha Thavisin, pada Agustus 2024. Siripan Nogsuan Sawasdee, ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn, menjelaskan berbagai pembatasan sistematis tersebut.

Jika Thailand merupakan demokrasi yang berfungsi, semua ini tidak akan terjadi. Kita mengadakan pemilu secara rutin, yang kadang diselingi kudeta militer. Namun, pemilu hanya menentukan para wakil di majelis rendah parlemen. Pemilu tidak menentukan siapa yang memerintah. Hal itu ditentukan oleh jaringan elite dan lembaga-lembaga yang tidak dipilih, yang berperan memveto kehendak pemilih.

Arsitektur hak veto itu melampaui pengadilan. Komisi Nasional Antikorupsi (NACC) saat ini menyelidiki 44 mantan anggota parlemen Move Forward, termasuk 15 calon anggota parlemen Partai Rakyat saat ini, terkait dukungan mereka pada 2021 terhadap usulan untuk mengubah undang-undang lese majeste. Penyelidikan ini menggantung seperti pedang di atas kepemimpinan partai dan berpotensi menjadi dasar diskualifikasi massal dari politik.

Kandidat Pemimpin Menavigasi Ranjau Hukum

Partai Rakyat mencalonkan tiga kandidat perdana menteri sebagai langkah antisipasi terhadap serangan hukum yang diperkirakan akan terjadi. Ketua partai Natthaphong Ruengpanyawut, mantan insinyur perangkat lunak dan eksekutif TI berusia 38 tahun, kini menghadapi penyelidikan dalam kasus 44 anggota parlemen, bersama wakil ketua Sirikanya Tansakun, ekonom berusia 44 tahun yang memelopori inisiatif reformasi anggaran partai. Keduanya termasuk di antara 25 anggota parlemen aktif yang disebut dalam penyelidikan NACC terkait pengajuan amendemen Pasal 112.

Kerentanan hukum ini membuat Veerayooth Kanchoochat, wakil ketua partai bidang strategi berusia 46 tahun, menjadi satu-satunya kandidat perdana menteri yang tidak menghadapi perkara hukum aktif. Pakar kebijakan industri yang mengajar selama sebelas tahun di National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo itu selama ini menjaga profil rendah sebagai arsitek strategi partai. Para pengamat politik mencermati Veerayooth. Ia dipandang sebagai calon paling kuat untuk memimpin partai setelah kasus 44 anggota parlemen berakhir. Pertanyaan kuncinya adalah apakah ia dapat membangun kembali gerakan Oranye bersama para pemimpin tersisa yang tidak menghadapi perkara hukum.

Thanathorn Juangroongruangkit, pendiri yang dilarang berpolitik dan tetap menjadi pemimpin spiritual gerakan, tetap tak gentar meski dikepung berbagai perkara hukum. "Mereka takut kepada kami," katanya kepada BBC saat bersiap mengikuti tur kampanye dengan bus. "Mereka takut akan perubahan. Mereka ingin hari esok sama seperti kemarin. Mereka mengira dengan membubarkan partai kami dan melarang para pemimpin kami berpolitik, kami akan menjadi lebih kecil. Faktanya, kami semakin besar."

Stagnasi Ekonomi Bertemu Reformasi Struktural

Popularitas Partai Rakyat sebagian bersumber dari diagnosisnya atas masalah struktural ekonomi Thailand, yang sangat kontras dengan paket stimulus jangka pendek yang ditawarkan para pesaing. Bhumjaithai mengusung skema subsidi pembayaran bersama dan Pheu Thai menjanjikan lotre "pencetak jutawan" yang akan menghasilkan sembilan jutawan setiap hari. Sementara itu, Partai Rakyat meluncurkan peta jalan ekonomi komprehensif "Transform Thailand". Rencana itu membagi pelaksanaan ke dalam 100 hari pertama, tahun pertama, dan masa jabatan penuh empat tahun, dengan sasaran birokrasi berbelit dan monopoli yang menghambat persaingan.

Agenda 100 hari pertama mencakup suntikan likuiditas sebesar 250 miliar baht melalui jalur kredit terarah, termasuk 100 miliar baht untuk pinjaman rumah pertama dan 100 miliar baht untuk transformasi industri digital dan AI. Partai itu berjanji menjalankan operasi "Guillotine Regulasi" untuk menghapus undang-undang usang dalam 18 bulan, dengan memanfaatkan "Biz Portal" digital terpadu untuk menyederhanakan perizinan dan mengurangi peluang korupsi. Rencana jangka panjang mencakup pengembangan "Proyek Megabesar Oranye", seperti pengerahan bus listrik di 15 kota besar dan peningkatan Pelabuhan Ranong senilai 10 miliar baht untuk membuka jalur perdagangan dengan India.

Profesor Apichat Satitniramai dari Universitas Thammasat berpendapat bahwa partai-partai pesaing "salah sasaran" dengan paket stimulus yang bekerja seperti obat pereda nyeri yang kian tidak efektif. "Paket stimulus ini seperti obat pereda nyeri, yang semakin kurang efektif jika semakin sering kita gunakan," katanya. "Menurutnya, Partai Rakyat adalah satu-satunya yang berpikir jangka panjang, bukan hanya memikirkan apa yang diperlukan untuk memenangkan pemilu."

Pesaing, Referendum, dan Perhitungan Koalisi

Pemungutan suara 8 Februari menghadapkan pemilih pada dua keputusan sekaligus: memilih 500 anggota DPR dan menentukan melalui referendum apakah konstitusi 2017 perlu diganti. Referendum ini hanya langkah pertama dalam proses tiga tahap yang berat sebagaimana disyaratkan Mahkamah Konstitusi. Suara "ya" akan memberi wewenang kepada parlemen untuk mulai menyusun konstitusi, tetapi referendum berikutnya harus menyetujui pendekatan penyusunannya dan mengesahkan naskah akhir. Senat tetap memiliki pengaruh atas ambang batas amendemen berdasarkan Pasal 256.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, yang memimpin Partai Bhumjaithai konservatif, membubarkan parlemen pada Desember untuk mendahului pemungutan suara mosi tidak percaya, sekaligus memosisikan dirinya sebagai pemimpin masa perang di tengah bentrokan perbatasan terbaru dengan Kamboja. "Saya berjanji akan melindungi tanah air kita dengan nyawa saya," kata Anutin dalam rapat umum di Bangkok. "Jika Anda menginginkan perdana menteri yang tidak bisa diintimidasi musuh, pilih partai saya." Politikus piawai bernegosiasi berusia 59 tahun itu menarik banyak kader yang membelot dari partai lain dan membangun kredibilitas teknokratis, dengan tujuan menambah perolehan jauh di atas 71 kursi yang diraih Bhumjaithai pada 2023.

Pheu Thai, mesin populis yang didirikan miliarder Thaksin Shinawatra, memasuki pemilu dalam keadaan melemah setelah dua perdana menterinya digulingkan pengadilan dalam kurun dua tahun. Berkampanye dengan slogan menciptakan jutawan setiap hari dan menjanjikan bantuan tunai, partai itu beralih dari sikap reformis sebelumnya menuju akomodasi dengan kemapanan politik. Para analis menilai koalisi pascapemilu antara Bhumjaithai dan Pheu Thai masih mungkin terbentuk, sehingga berpotensi mengucilkan Partai Rakyat meski unggul dalam jajak pendapat.

Pergeseran Generasi dalam Perwakilan

Di luar platform kebijakan, Partai Rakyat mencerminkan transformasi demografis dalam politik Thailand. Gerakan ini menarik jumlah perempuan muda yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi kandidat, mengatasi ketimpangan gender yang secara historis meminggirkan keterwakilan perempuan. Dalam pemilu 2023, Move Forward memimpin semua partai dengan 36 perempuan terpilih menjadi anggota parlemen, disusul Pheu Thai dengan 29 orang. Pemilu 2026 melanjutkan tren ini. Kandidat seperti Karanic Chantada, mantan apoteker dan pramugari berusia 32 tahun, membawa latar belakang profesional yang berbeda dari garis keturunan politik tradisional.

"Ini generasi baru, pergeseran paradigma baru," kata Ruengrawee Pichaikul, direktur Gender and Development Research Institute. "Semakin demokratis Thailand, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam politik. Jika masyarakat lebih terbuka, perempuan akan memiliki lebih banyak kesempatan. Dibandingkan dengan pemerintahan militer, situasinya sangat, sangat berbeda." Para kandidat muda mengatakan gender mereka memengaruhi pendekatan terhadap layanan bagi konstituen dan prioritas kebijakan, termasuk ketentuan cuti menstruasi dan kebijakan pengasuhan penuh empati dalam platform ketenagakerjaan partai.

Apa yang Terjadi Setelah Suara Dihitung

Sekalipun Partai Rakyat meraih kursi terbanyak seperti yang diperkirakan jajak pendapat, membentuk pemerintahan yang stabil tetap sulit secara matematis maupun politik. Tak ada partai yang diperkirakan memperoleh 251 kursi yang diperlukan untuk meraih mayoritas mutlak, sehingga negosiasi koalisi tak terhindarkan dan partai-partai konservatif memiliki keunggulan struktural. Partai Rakyat menolak mendukung masa jabatan kedua Anutin atau bergabung dengan Partai Kla Tham yang konservatif, sehingga calon mitranya terutama terbatas pada Pheu Thai dan faksi-faksi progresif yang lebih kecil. Namun, pengkhianatan Pheu Thai pada 2023 masih segar dalam ingatan, ketika partai itu meninggalkan blok reformis untuk membentuk pemerintahan bersama partai-partai pro-militer.

Referendum konstitusi menambah satu lapis ketidakpastian. Persetujuan pemilih saja hanya membuka proses bertahun-tahun yang membutuhkan supermayoritas parlemen dan pemungutan suara rakyat lanjutan. Partai-partai konservatif, termasuk Bhumjaithai, menggambarkan perubahan konstitusi sebagai amendemen parsial saja, dengan tujuan mempertahankan kendali sepertiga Senat atas amendemen mendatang dan melindungi peran politik militer.

Bagi Macky dan konstituennya di Nakhon Ratchasima, berbagai persoalan kelembagaan yang abstrak ini berarti ketidakpastian nyata tentang apakah suara mereka benar-benar akan membawa perubahan. Saat berkeliling di sawah dengan skuter listriknya, topi Luffy menjadi tanda optimisme sekaligus perlawanan terhadap peluang yang tampaknya mustahil. Apakah partai progresif ketiga Thailand dalam tujuh tahun terakhir akhirnya dapat menembus arsitektur hak veto, atau siklus pembubaran dan pergantian nama akan berlanjut, tidak hanya ditentukan oleh penghitungan suara hari Minggu, tetapi juga oleh kesediaan pusat-pusat kekuasaan yang tak dipilih rakyat untuk menghormati keputusan pemilih.

Hal-Hal Penting

• Partai Rakyat memimpin jajak pendapat menjelang pemilu 8 Februari. Partai ini merupakan wujud ketiga gerakan progresif yang sebelumnya dibubarkan sebagai Future Forward (2020) dan Move Forward (2024).
• Mahkamah Konstitusi dan Komisi Nasional Antikorupsi menjadi ancaman hukum yang terus membayangi. Sebanyak 44 mantan anggota parlemen, termasuk dua dari tiga kandidat perdana menteri partai, sedang diselidiki dan dapat didiskualifikasi.
• Ekonomi Thailand menghadapi tantangan struktural, termasuk utang rumah tangga yang termasuk tertinggi di Asia, pertumbuhan PDB di bawah 2%, dan angka kelahiran yang turun 10% tahun lalu.
• Pemilu berlangsung bersamaan dengan referendum konstitusi untuk mengganti piagam 2017 yang disusun militer. Namun, reformasi menyeluruh membutuhkan tiga referendum terpisah dan persetujuan parlemen.
• Perdana Menteri konservatif Anutin Charnvirakul mencalonkan diri kembali melalui Partai Bhumjaithai dengan kampanye nasionalisme dan stimulus ekonomi, sementara Pheu Thai, partai yang sebelumnya berkuasa, mengusung pembagian uang tunai populis.
• Tak ada partai yang diperkirakan meraih mayoritas mutlak dari 500 kursi parlemen, sehingga negosiasi koalisi pascapemilu akan menentukan siapa yang memerintah.
• Partai Rakyat mengusulkan penggantian wajib militer dengan dinas sukarela, pembubaran monopoli bisnis, dan penerapan "Guillotine Regulasi" untuk memangkas birokrasi yang berbelit.