Mantan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo Dijatuhi Hukuman 23 Tahun dalam Putusan Bersejarah Kasus Pemberontakan Darurat Militer

Demokrasi Korea Selatan Diuji dalam Putusan Bersejarah

Pengadilan Seoul menjatuhkan putusan mengejutkan yang menggema di dunia politik Korea Selatan, dengan menghukum mantan Perdana Menteri Han Duck-soo 23 tahun penjara atas perannya dalam tindakan yang secara resmi dinyatakan hakim sebagai pemberontakan. Putusan ini menjadi kali pertama pengadilan secara hukum mengategorikan deklarasi darurat militer yang gagal oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol sebagai pemberontakan. Putusan tersebut menetapkan preseden hukum penting yang dapat memengaruhi nasib sejumlah pejabat terkemuka yang menghadapi dakwaan serupa.

Han, 76 tahun, menerima vonisnya pada Rabu di Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Ketua majelis hakim Lee Jin-kwan memerintahkan agar ia segera ditahan. Hukuman penjara itu jauh lebih berat daripada tuntutan jaksa selama 15 tahun, mencerminkan penilaian pengadilan bahwa tindakan mantan perdana menteri tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap tatanan konstitusional Korea Selatan. Han menjadi menteri kabinet pertama dari pemerintahan Yoon yang dinyatakan bersalah atas dakwaan pidana yang berkaitan langsung dengan upaya pemberlakuan darurat militer, sehingga kasusnya berpotensi menjadi tolok ukur bagi persidangan mendatang.

Putusan ini berpusat pada peristiwa yang terjadi pada 3 Desember 2024, ketika Presiden Yoon Suk Yeol muncul di televisi pada pukul 22.28 untuk mengumumkan pemberlakuan darurat militer. Deklarasi itu mengejutkan negara dan langsung memicu perlawanan dari para legislator dan warga, hingga akhirnya dibatalkan Majelis Nasional dalam hitungan jam. Tindakan yang oleh jaksa dan kini juga oleh pengadilan digambarkan sebagai upaya terkoordinasi untuk merongrong lembaga demokrasi tersebut telah memicu salah satu krisis politik terbesar di Korea Selatan dalam beberapa dekade terakhir.

Pengadilan menyebut peristiwa ini sebagai pemberontakan, sebuah penilaian yang membawa implikasi besar dan berpotensi membuka jalan bagi konsekuensi yang lebih berat bagi Yoon sendiri. Ia menghadapi putusan terpisah pada 19 Februari, dengan jaksa menuntut hukuman mati. Vonis bersalah terhadap Han atas dakwaan terlibat dalam tindakan-tindakan utama pemberontakan, memberikan kesaksian palsu, dan memalsukan dokumen resmi menjadi tonggak penting dalam respons hukum terhadap krisis darurat militer tersebut.

Penilaian Keras Pengadilan atas Tindakan Han

Hakim Lee menyampaikan penilaian tajam atas tindakan Han, dengan menekankan tanggung jawab khusus yang diembannya sebagai pejabat tertinggi kedua dalam pemerintahan Korea Selatan. Pengadilan menyimpulkan bahwa Han memiliki kewajiban konstitusional sekaligus wewenang praktis untuk mencegah deklarasi darurat militer, tetapi justru memilih memfasilitasi pelaksanaannya.

Terdakwa memiliki kewajiban sebagai perdana menteri yang secara tidak langsung mendapat legitimasi demokratis dan bertanggung jawab untuk menaati Konstitusi dan hukum serta melakukan segala upaya untuk mewujudkan dan membela Konstitusi. Meski demikian, ia mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab ini hingga akhir, karena mengira pemberontakan 3 Desember mungkin berhasil, dan memilih untuk turut serta sebagai anggota.

Penilaian ini secara langsung bertentangan dengan strategi pembelaan Han, yang berpusat pada klaim bahwa ia secara pribadi menentang deklarasi darurat militer dan mengalami guncangan psikologis saat Yoon mengumumkannya. Sepanjang persidangan, Han menyatakan tidak pernah mendukung atau berupaya membantu pelaksanaan darurat militer. Kepada pengadilan pada November, ia mengatakan, "Saya tidak pernah mendukungnya atau mencoba membantu pelaksanaannya." Para hakim sepenuhnya menolak pernyataan tersebut dan menyimpulkan bahwa Han merupakan peserta aktif dalam pemberontakan, bukan sekadar pengamat pasif.

Pengadilan mengidentifikasi sejumlah tindakan spesifik yang menunjukkan keterlibatan Han, termasuk perannya mengatur apa yang disebut hakim sebagai "tampilan luar" berupa rapat kabinet yang sah untuk mengesahkan begitu saja dekret yang inkonstitusional. Bukti yang diajukan selama persidangan menunjukkan bahwa hanya enam menteri kabinet yang dipanggil lebih awal ke kantor kepresidenan. Han membantu memastikan rapat itu memenuhi kuorum minimum yang disyaratkan agar sah, sembari aktif mencegah pembahasan bermakna mengenai dekret darurat militer.

Rekaman CCTV menjadi bukti yang sangat merugikan pembelaan Han. Rekaman itu memperlihatkan Han mengangguk saat Yoon menjelaskan rencana darurat militer dan menerima dokumen, termasuk maklumat resminya. Pengadilan menetapkan bahwa Han telah mengetahui rencana darurat militer beberapa jam sebelum pengumuman Yoon di televisi, sehingga melemahkan klaim bahwa ia tidak mengetahui rencana tersebut atau tidak siap menanggapinya. Alih-alih memanfaatkan informasi awal itu untuk menggalang penolakan atau memperingatkan kolega, bukti menunjukkan Han menggunakan waktu tersebut untuk memfasilitasi pemenuhan persyaratan prosedural deklarasi itu.

Hakim Lee menyebut deklarasi darurat militer Yoon sebagai "kudeta oleh pemimpin terpilih", dan membedakannya dari kudeta militer dalam sejarah. Menurutnya, tindakan itu menimbulkan bahaya unik bagi demokrasi justru karena berasal dari dalam struktur konstitusional, bukan dari luar. Penalaran ini mendasari keputusan pengadilan untuk tidak mengikuti preseden pemidanaan dari kudeta militer masa lalu. Pengadilan menjatuhkan hukuman lebih berat karena menilai tindakan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap legitimasi demokratis.

Panggilan Telepon yang Memberatkan

Salah satu bukti paling kuat terhadap Han adalah rekaman panggilan telepon pada 8 Desember. Dalam percakapan itu, ia menginstruksikan seorang ajudan kepresidenan untuk memusnahkan dokumen darurat militer yang diberi tanggal mundur. Kata-kata mantan perdana menteri tersebut dalam panggilan itu sangat merusak kredibilitasnya.

Mari buat seolah-olah tanda tangan saya tidak pernah ada.

Saran tersebut, yang terekam dalam audio dan diperdengarkan di pengadilan, bertentangan langsung dengan klaim Han bahwa ia menentang deklarasi darurat militer. Hal itu menunjukkan adanya kesadaran akan kesalahan, bukan perlawanan atas dasar prinsip. Pengadilan tidak melihat penyesalan yang tulus dalam perilaku Han sepanjang persidangan, dan mencatat bahwa ia terus menyembunyikan bukti serta memberikan kesaksian palsu bahkan ketika proses persidangan berlanjut. Panggilan 8 Desember menunjukkan upaya aktif untuk menutupi perannya, bukan sekadar keterlibatan pasif. Perbedaan ini turut memengaruhi vonis bersalah dan beratnya hukuman.

Masalah hukum yang dihadapi Han tidak terbatas pada dakwaan pemberontakan. Pengadilan menyatakan ia bersalah atas sejumlah dakwaan terkait, termasuk memberikan kesaksian palsu dalam proses pemakzulan Yoon, membuat dokumen palsu, dan memusnahkan arsip kepresidenan. Setiap dakwaan tambahan mencerminkan apa yang dinilai hakim sebagai pola penghalangan proses hukum dan ketidakjujuran yang melampaui deklarasi darurat militer awal. Vonis-vonis tambahan ini memperkuat kesimpulan pengadilan bahwa Han bukan hanya terlibat dalam tindakan inkonstitusional, tetapi kemudian juga menjalankan upaya sistematis untuk menutupinya.

Putusan menyeluruh tersebut mencakup hampir setiap aspek tindakan Han selama krisis darurat militer, mulai dari keikutsertaannya dalam rapat kabinet hingga upayanya kemudian untuk menjauhkan diri dari peristiwa tersebut. Pendekatan menyeluruh ini menjelaskan mengapa hukuman akhirnya jauh melampaui vonis 15 tahun yang direkomendasikan jaksa. Hakim Lee memutuskan bahwa faktor-faktor yang memberatkan, termasuk jabatan konstitusional Han yang tinggi, perannya yang aktif memfasilitasi dekret, serta upayanya kemudian menyembunyikan bukti, membenarkan hukuman yang lebih berat daripada yang dianggap layak oleh jaksa sekalipun.

Krisis 3 Desember dan Dampaknya

Untuk memahami beratnya hukuman Han, perlu menelaah konteks deklarasi darurat militer dan kekacauan yang segera ditimbulkannya di tengah masyarakat dan pemerintahan Korea Selatan. Ketika Yoon Suk Yeol muncul di televisi pada malam itu, ia mengumumkan langkah-langkah darurat luar biasa yang menangguhkan perlindungan konstitusional biasa dan memberi wewenang kepada militer untuk mengambil alih fungsi-fungsi penting pemerintahan. Deklarasi itu secara khusus menargetkan pihak-pihak yang disebut Yoon sebagai kekuatan anti-negara di dalam negeri. Ia menyebut Majelis Nasional yang dikuasai oposisi sebagai "sarang penjahat" dan berjanji memberantas "pengikut Korea Utara yang tak tahu malu dan kekuatan anti-negara."

Istilah-istilah provokatif tersebut mengingatkan pada bahasa yang digunakan pada era otoriter Korea Selatan, membangkitkan kenangan menyakitkan tentang kediktatoran yang diyakini banyak orang telah ditinggalkan negara itu sejak 1980-an. Pelaksanaan darurat militer mencakup pengerahan tentara dan polisi ke Majelis Nasional dan kantor-kantor pemilu, tindakan yang oleh pengadilan disebut sebagai "kerusuhan" atau "kudeta oleh pemimpin terpilih" yang bertujuan merongrong tatanan konstitusional. Penggunaan kekuatan terhadap lembaga demokrasi ini dinilai pengadilan sebagai upaya melanggar hukum untuk menekan oposisi dan mengonsolidasikan kekuasaan.

Perlawanan terhadap deklarasi itu berlangsung segera dan meluas. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di luar Majelis Nasional, sementara para legislator bergegas ke gedung tersebut untuk menggelar sidang darurat. Meskipun pasukan militer dan polisi berada di lokasi, cukup banyak legislator berhasil memasuki ruang sidang dan menolak dekret Yoon, yang menunjukkan ketangguhan lembaga demokrasi Korea Selatan. Tidak terjadi kekerasan besar dalam bentrokan tersebut, terutama karena banyak tentara dan polisi yang dikerahkan menolak mengendalikan pengunjuk rasa secara agresif atau menghalangi para legislator. Sikap itu mencerminkan adanya perlawanan di dalam lembaga terhadap perintah darurat militer.

Dampak politiknya terbukti menghancurkan bagi Yoon dan pemerintahannya. Majelis Nasional bergerak cepat untuk memakzulkan presiden, dan Han Duck-soo menjabat sebagai presiden sementara pada 14 Desember 2024, setelah keputusan pemakzulan dikukuhkan. Namun, masa jabatan Han sebagai presiden sementara berlangsung singkat dan penuh kontroversi. Pada 27 Desember, Majelis Nasional dengan suara bulat mengesahkan mosi pemakzulan terhadapnya, menangguhkan tugasnya di tengah tuduhan terkait perannya memfasilitasi proses darurat militer.

Kontroversi spesifik yang melatarbelakangi pemakzulan Han berpusat pada penolakannya untuk mengisi kursi kosong di Mahkamah Konstitusi, yang saat itu tengah mempertimbangkan apakah Yoon harus resmi diberhentikan dari jabatannya. Para legislator oposisi berpendapat bahwa memulihkan jumlah hakim secara penuh akan meningkatkan peluang Yoon diberhentikan, dan menilai kelambanan Han sebagai upaya melindungi mantan patronnya. Mahkamah Konstitusi kemudian memulihkan posisi Han sebagai presiden sementara, tetapi reputasinya telanjur rusak. Setelah pengadilan secara resmi memberhentikan Yoon dari jabatan presiden pada awal April, Han mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu sela bulan Juni. Ia akhirnya mundur dari pencalonan setelah gagal memperoleh nominasi partai konservatif.

Dari Teknokrat Menjadi Terdakwa: Karier Han Duck-soo yang Luar Biasa

Jatuhnya Han Duck-soo, yang mencapai puncaknya dengan vonis pada Rabu, sangat kontras dengan kariernya yang cemerlang sebagai salah satu teknokrat Korea Selatan paling berpengalaman dan dihormati. Sebagai diplomat dan birokrat karier, Han menduduki posisi senior di bawah lima presiden berbeda dari pemerintahan konservatif maupun progresif. Hal ini menunjukkan kemampuannya yang tidak biasa dalam menghadapi lanskap politik Korea Selatan yang kerap bergejolak. Han pertama kali menjabat perdana menteri di bawah Presiden liberal Roh Moo-hyun pada 2007 hingga 2008. Masa jabatan keduanya dimulai di bawah Presiden konservatif Yoon Suk Yeol pada Mei 2022.

Keputusan Yoon mengangkat Han pada awalnya tampak sebagai upaya menghadirkan stabilitas dan pengalaman ke dalam pemerintahan. Han akhirnya menjadi perdana menteri dengan masa jabatan terlama di bawah satu presiden dalam sejarah demokrasi Korea Selatan, sebuah bukti kemampuan beradaptasi secara politik dan kecakapannya dalam pemerintahan. Selama empat dekade mengabdi di sektor publik, Han menjadi sosok tetap dalam pemerintahan Korea, melampaui sekat partisan dan berfokus pada keahlian teknis alih-alih pertarungan ideologis. Latar belakang ini membuat vonis bersalah atas keterlibatannya dalam upaya merongrong demokrasi menjadi sangat mencolok, dan oleh banyak pengamat dipandang sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang ia bangun selama puluhan tahun pengabdian.

Sepanjang persidangan, tim hukum Han menekankan rekam jejak panjang pengabdiannya kepada publik dan berpendapat bahwa perilakunya selama krisis darurat militer mencerminkan tantangan bekerja di bawah presiden yang bertekad menempuh langkah kontroversial. Mereka menggambarkan Han sebagai sosok yang berusaha meredam dorongan Yoon, tetapi terkendala struktur pemerintahan yang hierarkis dan keterbatasan praktis jabatannya. Pengadilan sepenuhnya menolak gambaran tersebut. Pengadilan menyimpulkan bahwa Han memiliki wewenang sekaligus kewajiban untuk menentang perintah inkonstitusional, tetapi memilih untuk tidak menjalankan keduanya.

Pengalaman Han yang luas di sejumlah pemerintahan mungkin menjelaskan mengapa ia tetap bebas selama sebagian besar proses persidangan. Pada Agustus, seorang hakim menolak surat perintah penangkapannya dengan alasan masih ada "ruang untuk memperdebatkan masalah hukum" terkait tanggung jawabnya. Keputusan ini mencerminkan apa yang dinilai banyak pakar hukum sebagai kerumitan dalam membuktikan niat kriminal spesifiknya, mengingat latar belakangnya sebagai teknokrat dan keadaan luar biasa seputar deklarasi darurat militer. Namun, putusan menyeluruh pada Rabu, yang menyimpulkan bahwa ia terlibat aktif dan kemudian berupaya menutupi perbuatannya, tampaknya telah menghapus keraguan tersebut dan memenangkan posisi jaksa.

Respons Han terhadap vonis itu tampak datar. Setelah putusan dibacakan, ia berkata kepada wartawan, "Saya akan dengan rendah hati mengikuti keputusan hakim," sambil mengenakan setelan jas dan dasi hijau. Pengacaranya menyatakan akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung, yang berarti tantangan hukum akan terus berlanjut. Perkiraan pengadilan bahwa kasus ini akan berlanjut hingga tingkat tertinggi mencerminkan pentingnya isu konstitusional yang dipertaruhkan dan potensi dampaknya terhadap pemerintahan di masa depan.

Makna Putusan bagi Yoon Suk Yeol

Mungkin konsekuensi terpenting dari vonis Han adalah maknanya bagi mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang menghadapi persidangan pemberontakan sendiri dengan putusan dijadwalkan pada 19 Februari. Jaksa menuntut hukuman mati dalam kasus Yoon dan menyebutnya sebagai dalang di balik deklarasi darurat militer. Korea Selatan belum melaksanakan hukuman mati sejak 1997, tetapi beratnya hukuman yang diminta mencerminkan pandangan jaksa mengenai ancaman luar biasa yang ditimbulkan tindakan Yoon terhadap tatanan konstitusional.

Yoon sebelumnya telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena menghalangi penangkapannya sendiri setelah deklarasi darurat militer, dalam kasus terpisah dari dakwaan pemberontakan. Vonis terdahulu ini terkait tuduhan bahwa ia menentang upaya untuk menahannya, memalsukan maklumat darurat militer, dan tidak memberi sebagian anggota kabinet hak untuk membahas dekret darurat militernya. Yoon telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Ia menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan dan mengecam penyelidikan sebagai "liar", dengan menuding adanya "manipulasi" dan "distorsi".

Mantan presiden itu berulang kali membantah berupaya memberlakukan pemerintahan militer jangka panjang. Ia beralasan bahwa dekret darurat militer dimaksudkan untuk memperingatkan publik tentang apa yang ia gambarkan sebagai penghalangan oleh parlemen yang dikuasai kaum liberal. Namun, penyidik menyimpulkan bahwa langkah tersebut sebenarnya bertujuan mengonsolidasikan dan memperpanjang cengkeramannya atas kekuasaan. Pengadilan menyebut tindakan Han sebagai keterlibatan dalam "kudeta oleh pemimpin terpilih". Ini mengisyaratkan bahwa hakim kemungkinan akan menggunakan penalaran serupa terhadap Yoon dan berpotensi menjatuhkan hukuman yang lebih berat mengingat perannya sebagai sosok yang diduga merancang rencana darurat militer.

Yoon saat ini menghadapi delapan persidangan pidana terpisah, yang mencerminkan luasnya ancaman hukum akibat deklarasi darurat militer dan tindakan-tindakan terkait. Selain dakwaan pemberontakan, jaksa juga menuduhnya menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan tindak pidana tambahan. Hasil perkara-perkara ini akan menentukan apakah Yoon menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Ini merupakan kejatuhan dramatis bagi seorang presiden konservatif yang menjabat dengan janji stabilitas dan reformasi.

Krisis darurat militer telah membawa konsekuensi besar bagi politik dan pemerintahan Korea Selatan. Selain Han dan Yoon, sejumlah pejabat tinggi lainnya menghadapi dakwaan, termasuk menteri pertahanan, keselamatan, dan kehakiman Yoon, serta kepala intelijen, kepala kepolisian, dan beberapa komandan militer tertinggi. Luasnya penuntutan ini mencerminkan pandangan penyidik bahwa yang terjadi adalah upaya sistematis untuk merongrong proses konstitusional, bukan tindakan terpisah oleh segelintir orang.

Kekacauan politik dan kekosongan kekuasaan yang timbul akibat krisis itu mencoreng citra Korea Selatan di dunia internasional serta mengguncang diplomasi dan pasar keuangannya, meski negara tersebut kini mulai kembali stabil. Lee Jae Myung, mantan pemimpin oposisi utama liberal Partai Demokrat, memenangkan pemilu sela setelah Yoon diberhentikan, sehingga pemerintahan konstitusional normal kembali berjalan. Namun, proses hukum terhadap mantan pemerintahan masih berlangsung, sekaligus menjadi mekanisme pertanggungjawaban dan pengingat bahwa demokrasi Korea Selatan nyaris menghadapi krisis serius.

Reaksi di Dalam dan Luar Negeri

Vonis tersebut memicu beragam tanggapan di tengah masyarakat Korea Selatan, mencerminkan perpecahan politik mendalam yang terungkap selama krisis darurat militer. Di sebuah stasiun kereta di Seoul, Kim Su-hyeon, seorang penumpang berusia 23 tahun, menyaksikan liputan berita dan menyampaikan pandangan yang juga dianut banyak penentang pemerintahan Yoon.

Putusan ini dapat diterima sepenuhnya oleh warga yang menentang darurat militer.

Pandangan ini mencerminkan kelegaan di kalangan mereka yang memandang deklarasi darurat militer sebagai ancaman nyata terhadap demokrasi dan meyakini bahwa pertanggungjawaban penting untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Bagi generasi muda yang sepenuhnya tumbuh di Korea Selatan yang demokratis, deklarasi darurat militer itu menjadi gambaran mengejutkan tentang masa lalu yang mereka kira hanya akan ditemukan dalam buku sejarah. Hukuman berat terhadap Han Duck-soo menjadi jaminan bahwa lembaga demokrasi masih mampu membela diri dari godaan otoritarianisme.

Namun, tidak semua tanggapan sepenuhnya positif. Kim In-sik, penumpang berusia 79 tahun, menyampaikan pandangan yang lebih bernuansa tentang warisan Han dan keadaan yang mengakhiri kariernya.

Saya tidak tahu apakah pria lanjut usia ini berniat mengabdikan diri kepada rakyat Korea Selatan dengan caranya sendiri, tetapi hasilnya tidak baik.

Pandangan mendua ini mencerminkan kerumitan posisi Han dan tragedi kariernya yang berakhir dalam kehinaan, bukan pensiun terhormat yang mungkin diharapkan bagi seorang teknokrat yang pernah mengabdi di bawah lima pemerintahan. Bagi sebagian warga Korea yang lebih tua, yang mengingat berbagai peralihan politik dan upaya birokrasi untuk bertahan, perilaku Han mungkin menggambarkan kompromi dan kegagalan moral yang kadang dilakukan pejabat publik ketika terjepit antara kewajiban konstitusional dan tekanan politik.

Di tingkat internasional, kasus ini menjadi sorotan sebagai ujian ketangguhan demokrasi di kawasan yang masih memiliki pengaruh otoriter kuat. Kemampuan Korea Selatan untuk meminta pertanggungjawaban pejabat tertingginya melalui jalur hukum, bukan cara di luar hukum, menunjukkan kekuatan lembaga demokrasinya, meski upaya pemberlakuan darurat militer itu sendiri mengungkap potensi kerentanan. Respons hukum yang menyeluruh terhadap krisis ini pada akhirnya dapat memperkuat demokrasi Korea Selatan dengan menetapkan batas-batas yang jelas bagi kekuasaan konstitusional, yang akan membuat pemimpin masa depan berpikir dua kali sebelum melanggarnya.

Pakar hukum menekankan pentingnya putusan ini sebagai preseden. Banyak yang memperkirakan putusan tersebut akan memengaruhi bukan hanya perkara-perkara lain terkait deklarasi darurat militer, tetapi juga penafsiran wewenang eksekutif di Korea Selatan pada masa mendatang. Kesediaan pengadilan menjatuhkan hukuman yang melampaui tuntutan jaksa menunjukkan adanya lembaga peradilan independen yang siap menegaskan kewenangannya, bahkan dalam perkara yang melibatkan pejabat tertinggi pemerintahan. Independensi peradilan merupakan salah satu perlindungan kelembagaan utama yang mencegah deklarasi darurat militer Yoon berhasil, dan kini terus melindungi tatanan konstitusional melalui proses pertanggungjawaban hukum.

Jalan ke Depan bagi Demokrasi Korea Selatan

Saat Han Duck-soo bersiap menghadapi proses banding dan negara menantikan putusan atas kasus Yoon Suk Yeol pada 19 Februari, Korea Selatan merenungkan betapa dekatnya negara itu dengan krisis demokrasi serta pelajaran apa yang perlu diambil dari pengalaman tersebut. Deklarasi darurat militer mengungkap kerentanan kelembagaan yang kemungkinan akan berusaha diatasi masyarakat sipil dan para pemimpin politik pada tahun-tahun mendatang. Langkah-langkah itu dapat mencakup protokol yang lebih jelas bagi kabinet untuk menentang perintah presiden yang inkonstitusional, perlindungan yang lebih kuat bagi pelapor pelanggaran di dalam pemerintahan, serta mekanisme yang lebih efektif agar lembaga legislatif dan yudikatif dapat merespons dengan cepat jika eksekutif melampaui kewenangannya.

Respons hukum yang menyeluruh, dengan banyak pejabat tinggi menghadapi dakwaan di berbagai pengadilan, menunjukkan betapa rumitnya mengungkap upaya terkoordinasi untuk merongrong lembaga demokrasi. Setiap putusan berkontribusi pada narasi yang lebih luas mengenai pertanggungjawaban dan batas-batas kekuasaan eksekutif, serta berpotensi mencegah upaya otoriter di masa depan. Fakta bahwa deklarasi darurat militer gagal begitu cepat, sementara lembaga legislatif dan yudikatif bergerak efektif untuk melawannya, menunjukkan ketangguhan tatanan demokrasi Korea Selatan.

Pada saat yang sama, kasus ini menimbulkan pertanyaan sulit tentang bagaimana seorang teknokrat terhormat seperti Han Duck-soo dapat terlibat dalam tindakan yang begitu jelas bertentangan dengan tradisi konstitusional Korea Selatan. Vonisnya menunjukkan bahwa perlindungan kelembagaan saja tidak cukup tanpa keberanian moral pribadi dan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi yang melampaui loyalitas politik atau kemajuan karier. Pendidikan dan persiapan bagi pejabat senior pemerintahan mungkin perlu lebih menekankan etika konstitusional dan kewajiban untuk menolak perintah ilegal, siapa pun yang mengeluarkannya.

Bagi warga Korea Selatan, persidangan yang masih berlangsung menjadi pembelajaran kewargaan tentang hakikat dan kerapuhan demokrasi. Bukti terperinci yang dipaparkan di pengadilan memberi wawasan yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana upaya otoriter dapat berkembang di dalam sistem demokrasi dan berbagai bentuk perlawanan yang dapat dilakukan. Pembelajaran publik ini mungkin sama berharganya dengan hukuman yang dijatuhkan, karena dapat membentuk warga yang lebih memahami situasi dan lebih waspada dalam membela lembaga demokrasi di masa depan.

Masyarakat internasional terus mengikuti proses ini dengan saksama. Respons Korea Selatan terhadap krisis demokrasinya kemungkinan akan memengaruhi cara negara-negara lain menyeimbangkan pertanggungjawaban dan stabilitas setelah gejolak politik. Proses hukum yang menyeluruh, dengan penghormatan terhadap proses hukum yang adil dan independensi peradilan, dapat menjadi contoh bagi masyarakat demokratis lain yang menghadapi tantangan serupa. Pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa upaya serius untuk merongrong demokrasi pun dapat ditangani melalui mekanisme konstitusional, tanpa terjerumus ke dalam kekacauan atau aksi balas dendam.

Seiring proses hukum berlanjut menuju penyelesaian, Korea Selatan tampaknya akan keluar dari krisis ini dengan lembaga demokrasi yang lebih kuat, bukan rusak permanen. Hukuman berat terhadap Han Duck-soo, ditambah konsekuensi yang mungkin lebih berat bagi Yoon Suk Yeol, mengirimkan pesan tegas bahwa upaya merongrong tatanan konstitusional akan menghadapi konsekuensi serius. Pesan ini pada akhirnya dapat menjadi pencegah paling penting terhadap godaan otoriter pada masa depan, sehingga 3 Desember 2024 tetap menjadi peristiwa tersendiri, bukan awal babak yang lebih kelam dalam sejarah Korea Selatan.

Poin-Poin Utama

• Mantan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo, 76 tahun, dijatuhi hukuman 23 tahun penjara atas perannya dalam pemberontakan darurat militer pada 3 Desember 2024.
• Pengadilan memutuskan deklarasi darurat militer tersebut merupakan pemberontakan, menjadi penetapan hukum pertama untuk kasus semacam ini.
• Hakim Lee Jin-kwan menyebut peristiwa itu sebagai "kudeta oleh pemimpin terpilih" yang menimbulkan bahaya unik bagi demokrasi.
• Hukuman 23 tahun penjara itu melampaui tuntutan jaksa selama 15 tahun, mencerminkan penilaian pengadilan atas faktor-faktor yang memberatkan.
• Han dinyatakan bersalah karena terlibat dalam tindakan-tindakan utama pemberontakan, memberikan kesaksian palsu, dan memalsukan dokumen resmi.
• Bukti yang memberatkannya mencakup panggilan telepon saat Han meminta seorang ajudan memusnahkan dokumen bertanggal mundur: "Mari buat seolah-olah tanda tangan saya tidak pernah ada."
• Han menjadi anggota kabinet pertama dari pemerintahan Yoon yang dinyatakan bersalah atas dakwaan terkait darurat militer.
• Mantan Presiden Yoon Suk Yeol menghadapi putusan pada 19 Februari atas dakwaan pemberontakan. Jaksa menuntut hukuman mati.
• Yoon sebelumnya telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena menghalangi penangkapannya sendiri setelah deklarasi darurat militer.
• Majelis Nasional membatalkan deklarasi darurat militer dalam hitungan jam setelah pengumuman Yoon di televisi.
• Han menjabat sebagai perdana menteri di bawah lima presiden berbeda dan menjadi perdana menteri dengan masa jabatan terlama di bawah satu presiden dalam sejarah demokrasi Korea.
• Rekaman CCTV memperlihatkan Han mengangguk saat Yoon menjelaskan rencana darurat militer dan menerima dokumen terkait beberapa jam sebelum pengumuman.
• Pengadilan menyimpulkan Han membantu memastikan rapat kabinet memenuhi kuorum minimum, sembari mencegah pembahasan bermakna mengenai dekret tersebut.
• Han sempat menjabat sebagai presiden sementara setelah pemakzulan Yoon, tetapi dirinya kemudian juga dimakzulkan sebelum dipulihkan ke jabatannya dan akhirnya mengundurkan diri.
• Banyak pejabat tinggi lainnya, termasuk menteri pertahanan, kehakiman, dan dalam negeri, menghadapi dakwaan terkait.