Malaysia Pertimbangkan Perluasan Penggunaan CCTV Pengenal Wajah Setelah Pembicaraan Keamanan dengan China

Kamera setiap 50 meter membentuk proposal kepolisian Malaysia

Malaysia sedang mempertimbangkan perluasan CCTV pengenal wajah di kawasan rawan kejahatan dan kawasan wisata setelah Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi membahas teknologi kepolisian China dengan anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Keamanan Publik China Wang Xiaohong di Beijing pada 14 Oktober 2026. Zahid mengatakan kamera yang dipasang dengan jarak sekitar 50 meter di kawasan berisiko tinggi di China membantu pihak berwenang mengidentifikasi dan menangkap tersangka dalam waktu sekitar tiga menit 30 detik.

Proposal tersebut akan melanjutkan pengawasan yang sudah diterapkan di Malaysia. Kuala Lumpur telah mengaktifkan pengenal wajah pada 10.000 kamera pengawas, menyusul investasi sebesar 500 juta ringgit Malaysia sejak 2020. Zahid juga menyebut uji coba kepolisian sebelumnya di Iskandar Puteri, Johor, serta penggunaan sistem serupa untuk menangani penjambretan tas di Bukit Bintang, Kuala Lumpur.

Pendanaan akan menentukan perluasan lebih lanjut. Zahid mengatakan Malaysia dapat memprioritaskan lokasi yang sering terjadi kejahatan dan ramai dikunjungi wisatawan, alih-alih memasang teknologi tersebut di seluruh kantor pusat kepolisian distrik. Ia berencana menyampaikan pengalaman dari China kepada rekan-rekannya di Kabinet untuk dipertimbangkan.

Zahid, yang juga menjabat Menteri Pembangunan Pedesaan dan Wilayah Malaysia, berbicara kepada wartawan Malaysia setelah pertemuan tersebut dalam kunjungan kerja selama lima hari yang dimulai pada 12 Oktober. Pembahasan tidak hanya mencakup kamera, tetapi juga pertukaran intelijen, penyelidikan narkoba, dan aksi bersama melawan penipuan telekomunikasi dan siber.

Dengan demikian, pembicaraan tersebut mempertemukan dua pendekatan kepolisian: menggunakan kamera dan perangkat lunak untuk memantau jalan tertentu, serta membantu lembaga penegak hukum melacak jaringan kriminal lintas batas. Pendekatan pertama berfokus pada pendeteksian aktivitas di suatu lokasi; pendekatan kedua bergantung pada pertukaran informasi dan koordinasi kerja penyidik lintas negara.

Bagaimana pendekatan pengawasan China bekerja

Zahid menggambarkan pendekatan China sebagai "non-omnipresence", yang berarti teknologi membantu memantau kawasan tanpa mengharuskan personel keamanan hadir secara fisik di setiap tempat. Kamera memberikan pandangan berkelanjutan, sementara perangkat lunak membantu pihak berwenang mengidentifikasi orang atau aktivitas yang mungkin perlu ditindaklanjuti.

CCTV berdefinisi tinggi merekam video secara terperinci. Perangkat lunak pengenal wajah memeriksa ciri-ciri wajah dan membandingkannya dengan gambar yang tersimpan dalam basis data. Bagi pembaca yang mengenal kamera keamanan biasa, perbedaan utamanya adalah sistem ini dapat membantu mencari seseorang, alih-alih meminta petugas memeriksa setiap rekaman secara manual.

Menjelaskan pelajaran yang ingin dibawanya kembali ke Malaysia, Zahid mengatakan:

Ini adalah pelajaran yang saya peroleh dan akan saya sampaikan kepada rekan-rekan di Kabinet tentang bagaimana teknologi dapat memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan melindungi negara kita dari ancaman eksternal,

Jarak kamera yang ia sebutkan, sekitar 50 meter, memberikan gambaran konkret tentang cakupan di lokasi-lokasi China yang dibahas. Kamera yang dipasang berdekatan dapat memberikan rekaman beruntun saat seseorang bergerak di suatu kawasan. Polisi tetap harus menindaklanjuti peringatan, menemukan tersangka, dan melakukan penangkapan.

Makna waktu penangkapan dan klaim soal kejahatan

Zahid menyebut waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangkap tersangka menggunakan sistem China sekitar tiga menit 30 detik. Ia juga menggambarkannya sebagai kurang dari empat menit setelah kejahatan terjadi. Kedua keterangan tersebut mengarah pada manfaat yang sama, yakni memperpendek jeda antara insiden dan respons polisi.

Zahid juga mengatakan sistem tersebut mampu menurunkan tingkat kejahatan hingga di bawah dua digit, bahkan di bawah satu persen. Poin persentase mengukur selisih antara dua persentase: penurunan dari 5 persen menjadi 4 persen berarti turun satu poin persentase. Untuk memahami tingkat kejahatan, perlu diketahui pula jumlah tindak pidana, jumlah penduduk atau ukuran lain yang digunakan, serta periode yang dibandingkan.

Belum ada pengumuman mengenai anggaran, tanggal penerapan, atau daftar lokasi untuk perluasan di Malaysia, dan Zahid tidak menyebutkan kapan pembahasan di Kabinet akan berlangsung. Pernyataannya juga tidak merinci angka dasar yang digunakan dalam klaim tingkat kejahatan, periode pengukuran waktu penangkapan, maupun aturan mengenai basis data wajah, penyimpanan gambar, dan akses terhadapnya.

Malaysia sudah memiliki pengalaman di dalam negeri

Iskandar Puteri menjadi lokasi uji coba kepolisian modern yang diperkenalkan saat Zahid menjabat Menteri Dalam Negeri. Ia mengatakan inisiatif tersebut berkontribusi menurunkan tingkat kejahatan di kawasan itu, sehingga bisa menjadi contoh dalam pembahasan perluasan penggunaan teknologi tersebut.

Bukit Bintang, kawasan wisata dan perbelanjaan utama di Kuala Lumpur, menjadi contoh lainnya. Zahid mengatakan sistem serupa telah membantu mengurangi penjambretan tas di sana. Proposalnya menempatkan kawasan wisata sejajar dengan lokasi rawan kejahatan sebagai prioritas investasi mendatang.

Lokasi-lokasi tersebut menghubungkan proposal itu dengan persoalan sehari-hari: seberapa cepat polisi dapat merespons ketika seseorang dirampok di tempat umum yang ramai. Sistem yang membantu mengidentifikasi tersangka dan melacak pergerakan di jalan-jalan sekitar dapat memberikan informasi yang lebih berguna kepada petugas yang merespons dibandingkan rekaman terpisah yang baru dilihat kemudian.

Uraian Zahid juga menunjukkan bahwa keputusan Malaysia berkaitan dengan sejauh mana pendekatan yang sudah ada akan diperluas. Malaysia memiliki pengalaman dengan proyek-proyek lokal, sementara ibu kotanya kini mengoperasikan jaringan kamera terpadu yang jauh lebih besar.

10.000 kamera Kuala Lumpur menjadi contoh berskala lebih besar

Otoritas Kuala Lumpur telah menginvestasikan 500 juta ringgit, atau setara US$125,9 juta, sejak 2020 untuk memasang dan mengoperasikan jaringan pengawasan pintar di kota tersebut. Pengenal wajah telah diaktifkan pada seluruh 10.000 kamera yang mencakup jalan-jalan utama, persimpangan, ruang publik, dan kawasan komersial.

Kepala Kepolisian Kuala Lumpur Fadil Marsus mengatakan sistem itu meningkatkan kemampuan mendeteksi tersangka hingga 50 persen dan mendukung penyelidikan. Ia juga mengatakan sistem tersebut membantu meningkatkan penyelesaian kasus. Deteksi tersangka berkaitan dengan menemukan atau mengidentifikasi orang yang dicari polisi; penyelesaian kasus mencakup pekerjaan yang lebih luas untuk menuntaskan penyelidikan.

Total investasi dibagi 10.000 kamera setara dengan 50.000 ringgit per kamera. Angka tersebut merupakan pembagian aritmetis dari belanja pemasangan dan operasional sejak 2020, termasuk perangkat lunak dan infrastruktur pendukung yang menjadi bagian dari jaringan. Hal ini membantu menjelaskan mengapa perluasan cakupan memerlukan lebih banyak biaya daripada sekadar membeli kamera.

Wali Kota Kuala Lumpur Fadlun Mak Ujud mengatakan platform terpadu itu menggantikan umpan pengawasan yang sebelumnya beroperasi secara terpisah. Penggabungan umpan tersebut mengurangi kesenjangan informasi dan memberi pihak berwenang pandangan bersama saat menentukan respons.

Jaringan tersebut tidak hanya mengenali wajah

Kamera-kamera Kuala Lumpur terhubung ke platform terpadu yang menggabungkan pengenal wajah, geofencing, analisis perilaku, dan peringatan yang dikeluarkan saat suatu peristiwa terjadi. Geofencing berarti menetapkan batas virtual di sekitar suatu lokasi agar aktivitas di area tersebut dapat memicu pemberitahuan. Analisis perilaku menggunakan perangkat lunak untuk menandai gerakan atau pola yang perlu diperhatikan.

Balai Kota Kuala Lumpur dan Kepolisian Kerajaan Malaysia berbagi informasi melalui sistem tersebut. Hannah Yeoh, Menteri di Departemen Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas Wilayah Federal, mengatakan platform itu memungkinkan strategi pemantauan disesuaikan berdasarkan data terkini dan masukan dari tim penegak hukum.

Di sejumlah titik wisata, pengumuman publik otomatis dalam beberapa bahasa juga disiarkan setiap 10 menit untuk mencegah aktivitas yang mengganggu. Ini merupakan bagian lain dari pendekatan yang dijelaskan Zahid: pihak berwenang dapat berkomunikasi dengan orang-orang di suatu lokasi tanpa menempatkan petugas di setiap titik.

Jaringan yang sama mendukung pemantauan kemacetan lalu lintas, keadaan darurat, dan risiko banjir. Dengan demikian, pengalaman Kuala Lumpur menyatukan beberapa tugas pemerintah kota dalam satu platform, di samping pekerjaan kepolisian yang menjadi inti proposal perluasan Zahid.

Pendanaan akan menentukan lokasi awal perluasan

Zahid menyebut keterbatasan anggaran sebagai kendala penerapan secara nasional. Solusi yang ia usulkan adalah memusatkan sumber daya di lokasi yang sering terjadi kejahatan dan kawasan wisata, alih-alih memperluas cakupan ke seluruh kantor pusat kepolisian distrik.

Membahas bagaimana tambahan sumber daya keuangan dapat memengaruhi cakupan program, Zahid mengatakan:

Mungkin di masa depan, jika sumber daya keuangan kita lebih besar, kita dapat memperluas kepolisian modern lebih jauh dengan memprioritaskan kawasan dengan tingkat kejahatan tinggi, alih-alih menerapkannya di setiap kantor pusat kepolisian distrik,

Belanja Kuala Lumpur memberikan acuan yang berguna untuk keputusan tersebut. Investasi sebesar 500 juta ringgit dihimpun sejak 2020 dan mencakup pemasangan serta operasional. Memperluas kemampuan serupa ke tempat lain akan membutuhkan koneksi kamera, pemeliharaan peralatan, pengoperasian perangkat lunak, serta kepastian bahwa polisi dapat bertindak berdasarkan informasi yang diterima.

Perkembangan tersebut berlangsung selama beberapa tahun:

• Sejak 2020: Otoritas Kuala Lumpur menginvestasikan 500 juta ringgit untuk memasang dan mengoperasikan CCTV pintar.
• Agustus 2025: Operasi Black Ash dan Blackwood menyita lebih dari 1,03 ton sitrat fentanil dengan dukungan intelijen dari China.
• 12 Oktober 2026: Zahid memulai kunjungan kerjanya ke China.
• 14 Oktober 2026: Zahid bertemu Wang Xiaohong di Beijing dan memaparkan kemungkinan perluasan pengawasan serta kerja sama penegakan hukum yang lebih erat.

Penyelidikan narkoba menjadi landasan kemitraan yang lebih luas

Malaysia dan China sepakat meningkatkan pertukaran intelijen, memperkuat kemampuan penegakan hukum, dan memperluas upaya bersama melawan jaringan kriminal yang beroperasi lintas batas negara. Zahid menyebut penyitaan narkoba sebelumnya sebagai contoh hasil kerja sama tersebut.

Menurut Zahid, Operasi Black Ash dan Blackwood menghasilkan penyitaan lebih dari 1,03 ton sitrat fentanil pada Agustus 2025. Ia mengatakan pertukaran intelijen antara polisi Malaysia dan Komisi Pengendalian Narkotika Nasional China membantu operasi tersebut.

Menjelaskan manfaat penegakan hukum yang terkoordinasi, Zahid mengatakan:

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika intelijen dibagikan, operasi dikoordinasikan, dan lembaga penegak hukum bekerja sama, jaringan kriminal internasional dapat dibongkar dengan lebih efektif,

Malaysia juga mengusulkan pembentukan Kelompok Kerja Bersama antara Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika Kepolisian Kerajaan Malaysia dan otoritas penegak hukum narkoba China. Zahid mengatakan proposal tersebut mendapat tanggapan positif dan akan menjadi dasar untuk mengoordinasikan penyelidikan, bertukar intelijen, dan mengadakan pelatihan bersama.

Kelompok kerja akan memberi tugas-tugas tersebut struktur organisasi yang rutin. Proposal ini menghubungkan penyitaan sebelumnya dengan rencana kerja sama berkelanjutan, alih-alih membatasi komunikasi hanya pada penyelidikan tertentu.

Kerja sama penipuan siber melampaui kamera jalanan

Malaysia dan China juga sepakat memperdalam kerja sama operasional untuk memerangi penipuan telekomunikasi dan siber. Rencana tersebut mencakup pertukaran informasi, penyelidikan terkoordinasi, dan pengembangan keahlian teknis untuk menangani sindikat kriminal yang semakin canggih.

Penipuan telekomunikasi melibatkan tipu daya melalui saluran seperti panggilan telepon dan pesan. Penipuan siber memanfaatkan layanan dan sistem digital untuk menipu korban. Penyelidikan kejahatan semacam itu dapat mengharuskan lembaga di berbagai negara menghubungkan informasi mengenai tersangka, komunikasi, dan aktivitas kriminal.

Zahid mengatakan keikutsertaan Malaysia dalam Aliansi Internasional Pemberantasan Penipuan Telekomunikasi dan Siber akan membuka lebih banyak peluang penegakan hukum bersama China dan negara-negara lain. Ia juga mengatakan kerja sama di bidang keamanan siber, pelatihan teknis, dan keterampilan khusus akan terus dijajaki seiring berubahnya metode kriminal.

Pembahasan di Beijing menempatkan proposal CCTV dalam kerangka hubungan keamanan yang lebih luas. Kamera dapat membantu polisi mengikuti kejadian di jalan atau ruang publik, sedangkan pertukaran intelijen dan penyelidikan terkoordinasi membantu lembaga penegak hukum memburu jaringan yang beroperasi lintas batas.

Zahid mengatakan perlindungan terhadap warga Malaysia, pemberantasan sindikat kriminal, serta penjagaan kepentingan dan kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas pemerintah. Ia mengatakan kerja sama keamanan yang lebih kuat akan dijalankan tanpa mengorbankan kedaulatan Malaysia.

Poin-Poin Utama

• Malaysia sedang mempertimbangkan perluasan penggunaan CCTV pengenal wajah di kawasan rawan kejahatan dan kawasan wisata setelah pertemuan Zahid dengan Wang Xiaohong pada 14 Oktober 2026.
• Zahid menggambarkan kamera-kamera China yang dipasang dengan jarak sekitar 50 meter serta identifikasi dan penangkapan tersangka dalam waktu sekitar tiga menit 30 detik.
• Kuala Lumpur sudah menggunakan pengenal wajah pada 10.000 kamera, setelah menginvestasikan 500 juta ringgit sejak 2020.
• Keterbatasan anggaran mendorong perluasan yang terarah; pengalaman dari China akan disampaikan kepada rekan-rekan di Kabinet.
• Malaysia mengusulkan kelompok kerja bersama untuk penegakan hukum narkoba dan sepakat dengan China memperkuat upaya melawan penipuan telekomunikasi dan siber.
• Zahid menyebut penyitaan lebih dari 1,03 ton sitrat fentanil pada Agustus 2025 sebagai hasil kerja sama intelijen.