Maharashtra Janjikan Rs 5.000 Sebelum Diwali saat Cakupan Bantuan Kekeringan Meluas Menjadi 305 Taluka

Empat puluh taluka lagi mendapat bantuan kekeringan

Maharashtra akan menyalurkan Rs 5.000 langsung ke rekening bank petani terdampak sebelum Diwali, demikian diumumkan Kepala Menteri Devendra Fadnavis di Mumbai pada 14 Oktober 2026, setelah pemerintah memperluas daftar wilayah kekeringan hingga mencakup 305 dari 358 taluka di negara bagian tersebut. Pembayaran itu merupakan uang muka atas bantuan Pemerintah Pusat yang diharapkan, dan dimaksudkan agar segera diterima petani sembari penilaian kerusakan tanaman dan prosedur administrasi berlanjut.

Penambahan 40 taluka membuat deklarasi kekeringan mencakup sekitar 85,2% wilayah, naik dari 74% ketika 265 taluka masuk dalam daftar. Taluka adalah subdivisi administratif di dalam sebuah distrik. Perluasan ini berarti seluruh 12 konsesi bantuan kekeringan standar negara bagian kini berlaku di wilayah yang baru ditambahkan, mencakup langkah-langkah seperti restrukturisasi pinjaman pertanian, keringanan pajak tanah, keringanan biaya listrik, serta dukungan untuk air minum dan ternak.

Fadnavis mengatakan resolusi pemerintah tambahan, yaitu perintah resmi untuk melaksanakan keputusan tersebut, telah diterbitkan setelah pejabat memeriksa keluhan mengenai wilayah yang tidak tercakup dalam deklarasi sebelumnya. Berbicara kepada wartawan setelah rapat kabinet, ia menjelaskan perubahan tersebut:

Kekeringan awalnya ditetapkan di 265 taluka. Setelah mengevaluasi keluhan, 40 taluka tambahan dimasukkan sehingga jumlahnya menjadi 305 taluka. Seluruh 12 konsesi bantuan kekeringan standar negara bagian kini diperluas ke taluka-taluka tersebut.

Pengumuman ini disampaikan di tengah bukti kerugian panen yang parah dan meningkatnya desakan agar bantuan diberikan dalam jumlah lebih besar. Sebuah tim penilai Pemerintah Pusat yang beranggotakan 11 orang mengamati kerusakan luas, termasuk hasil panen nihil di sejumlah wilayah. Organisasi petani dan pemimpin oposisi berpendapat bahwa Rs 5.000 terlalu sedikit untuk menutupi biaya produksi, kebutuhan rumah tangga, dan utang yang belum dilunasi.

Arti pembayaran Rs 5.000

Fadnavis menyebut penyaluran tersebut sebagai bantuan langsung sebelum festival, dengan dukungan lebih lanjut akan diberikan setelah bantuan Pemerintah Pusat diterima. Ia mengatakan seluruh evaluasi administratif dan prosedur penilaian Pemerintah Pusat membutuhkan waktu dan secara hukum tidak dapat diselesaikan sebelum Diwali.

Karena itu, pemerintah menjalankan dua jalur: transfer awal ke rekening bank untuk kebutuhan mendesak, serta proses yang lebih panjang untuk menilai kerugian dan menentukan bantuan berikutnya. Permintaan sementara Maharashtra kepada Pemerintah Pusat mengajukan bantuan kekeringan sebesar Rs 17.500 crore. Itulah jumlah yang diminta, sementara tahap berikutnya mencakup memorandum terperinci yang memaparkan kerusakan tanaman, kekurangan pakan ternak, dan perkiraan kelangkaan air.

Pengumuman sebelumnya menjanjikan bantuan yang dihitung per hektare, yakni pembayaran berdasarkan luas lahan pertanian yang rusak. Namun, pengumuman 14 Oktober menetapkan jumlah awal tetap sebesar Rs 5.000 untuk setiap petani terdampak. Bantuan atas kerugian panen akan ditentukan melalui keputusan pemerintah terpisah setelah pemeriksaan dan survei lapangan.

Pemerintah belum menetapkan tanggal pasti penyaluran, besaran akhir kompensasi panen, ataupun tanggal bantuan Pemerintah Pusat dipastikan cair. Tenggat terdekatnya adalah sebelum Diwali, sementara pejabat menargetkan penilaian selesai pada 20 Oktober dan memorandum final diserahkan sebelum 23 Oktober.

Perkembangan penanganan kekeringan

Deklarasi awal Maharashtra mencakup 265 taluka di 32 dari 36 distrik, menyusul kekurangan curah hujan selama musim kharif. Tanaman kharif umumnya ditanam sekitar musim monsun dan sangat bergantung pada hujan selama masa pertumbuhannya. Jeda panjang pada Agustus dan September merusak tanaman yang masih berdiri di banyak wilayah.

Fadnavis mengunjungi lahan terdampak di Mohagavhan, di taluka Mangrulpir, distrik Washim, termasuk lahan milik petani Anil Bhagre dan Abdul Naeem Sheikh Rahim. Dalam kunjungan pada September itu, ia mengatakan perintah kekeringan pertama akan menggunakan tahap penilaian yang disebut Trigger-1, sementara wilayah yang awalnya tidak dimasukkan dapat dipertimbangkan kemudian melalui Trigger-3.

• 24 September: Fadnavis memeriksa tanaman yang rusak di Washim dan menjanjikan bantuan langsung sebelum Diwali.
• 25 September: Ia mengatakan perintah deklarasi kekeringan pertama akan diterbitkan hari itu.
• 12 Oktober: Fadnavis mengatakan petani dengan tanaman rusak di taluka dan desa terdampak akan menerima bantuan, dengan kerusakan panen menjadi fokus utama penanganan.
• 14 Oktober: Pemerintah mengumumkan uang muka Rs 5.000 dan mengonfirmasi perluasan dari 265 menjadi 305 taluka.
• 20 Oktober dan sebelum 23 Oktober: Pejabat menargetkan penyelesaian penilaian kerugian panen dan penyerahan memorandum final kepada Pemerintah Pusat.

Fadnavis mengatakan pemberitahuan Oktober mempercepat pemberian bantuan dari jadwal biasanya, yakni deklarasi pada akhir November dan bantuan pada Desember. Respons pemerintah telah dimulai dengan deklarasi awal pada September, disusul perluasan pada Oktober.

Pemeriksaan lapangan akan menentukan kompensasi lanjutan

Para kolektor distrik telah diminta mengatur pemeriksaan lahan yang rusak, disertai foto dan koordinat GPS yang akurat. Pemeriksaan tersebut menghasilkan panchnama, catatan resmi yang mendokumentasikan temuan pejabat di lokasi. Laporan harus disampaikan kepada pemerintah melalui komisaris pertanian.

Delegasi Pemerintah Pusat yang dipimpin Muktanand Agarwal, sekretaris bersama di departemen pertanian dan kesejahteraan petani pemerintah pusat, melakukan survei selama tiga hari. Anggotanya memeriksa desa-desa terdampak di Marathwada, Vidarbha, dan sebagian Maharashtra barat, termasuk distrik Ahilyanagar dan Solapur. Seorang anggota delegasi menyebut adanya kasus hasil panen nihil, selain waduk yang menyusut dan kekhawatiran mengenai ketersediaan air minum bagi ternak.

Fadnavis mengatakan kedelai mengalami dampak paling parah di banyak tempat setelah jeda curah hujan yang berlangsung sekitar dua bulan. Kapas, tur, dan tebu juga terdampak. Tur adalah tanaman kacang-kacangan yang digunakan untuk menghasilkan dal, makanan pokok di banyak rumah tangga India.

Kelangkaan air juga dapat membatasi kemampuan petani untuk memulihkan pendapatan melalui tanaman rabi atau musim panas, Fadnavis memperingatkan. Rabi adalah musim tanam setelah musim monsun. Petani yang kehilangan tanaman kharif biasanya dapat berupaya memperoleh penghasilan dari panen berikutnya, tetapi pilihan itu bergantung pada ketersediaan air yang tersimpan atau irigasi.

Cakupan 12 langkah bantuan

Langkah-langkah standar Maharashtra untuk mengatasi kekeringan menangani sejumlah tekanan sekaligus: pinjaman pertanian, pungutan publik, biaya pendidikan, pekerjaan, pangan, air, dan pakan ternak. Perluasan ke seluruh 305 taluka memperluas akses melampaui wilayah yang tercakup dalam deklarasi pertama.

Langkah-langkah yang diumumkan bersama perintah kekeringan awal meliputi:

• Keringanan pajak tanah, restrukturisasi pinjaman pertanian, dan penangguhan penagihan pinjaman terkait pertanian.
• Keringanan tagihan listrik dan perlindungan dari pemutusan pompa pertanian di desa-desa yang dinyatakan mengalami kelangkaan.
• Pembebasan biaya ujian bagi siswa sekolah dan mahasiswa.
• Pelonggaran aturan skema jaminan kerja agar lebih banyak pekerjaan dapat dimulai.
• Truk tangki air minum bila diperlukan, pasokan bahan pangan bagi petani dan buruh tani, serta pengaturan pakan ternak.
• Pekerjaan konservasi air serta perencanaan penyediaan air minum dan air untuk ternak.

Restrukturisasi pinjaman pertanian mengubah jadwal pembayaran agar peminjam memiliki lebih banyak waktu untuk melunasi utang. Keringanan pajak dan biaya mengurangi pengeluaran lain saat pendapatan pertanian tertekan. Pekerjaan melalui skema jaminan kerja dapat memberikan upah ketika kegiatan pertanian menawarkan lebih sedikit pekerjaan, sehingga paket ini juga relevan bagi buruh tani, bukan hanya pemilik lahan.

Menteri Pendapatan Chandrashekhar Bawankule mengatakan dana yang dialokasikan untuk infrastruktur dan perencanaan distrik dapat dialihkan untuk bantuan kekeringan bila diperlukan. Ia juga memaparkan pekerjaan untuk memperkuat struktur penyimpanan air dan melindungi pasokan menjelang musim panas.

Pembatasan penagihan utang dan keringanan biaya pendidikan

Fadnavis mengatakan bank koperasi sentral distrik dan lembaga kredit telah menerima peringatan keras agar tidak melakukan penagihan paksa, pelecehan, atau tekanan berlebihan terhadap petani. Pemerintah juga berupaya memperluas perlindungan serupa ke bank swasta dan lembaga keuangan.

Daftar terverifikasi yang berisi tambahan 3,5 lakh petani, atau 350.000 orang, telah diproses untuk pembayaran keringanan utang terjadwal, katanya. Pembayaran itu ditangani bersamaan dengan langkah-langkah bantuan kekeringan. Besarnya jumlah dalam daftar tersebut menambah urgensi pekerjaan administratif, karena petani membutuhkan akses kredit untuk musim tanam berikutnya.

Pemerintah telah menghapus ketentuan dalam resolusi tahun 1992 yang membatasi pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak petani. Fadnavis mengatakan pengecualian tersebut kini berlaku di seluruh wilayah terdampak. Paket bantuan awal secara khusus mencakup pembebasan biaya ujian bagi siswa sekolah dan mahasiswa.

Petani juga akan dilindungi dari penagihan paksa atas tagihan listrik yang belum dibayar. Pompa pertanian berkapasitas hingga 7,5 tenaga kuda mendapat listrik gratis berdasarkan kebijakan negara bagian yang berlaku, sementara langkah bantuan kekeringan awal juga memberikan keringanan untuk pompa berkapasitas lebih besar. Tenaga kuda adalah satuan daya motor pompa.

Air minum dan pakan ternak perlu segera ditangani

Tekanan terhadap ketersediaan air di Marathwada kian meningkat. Fadnavis mengatakan permukaan air tanah di sumur pantau telah turun hingga lebih dari tiga meter di bawah permukaan, sehingga persiapan pengiriman truk tangki lebih awal dilakukan untuk Oktober dan November. Pergerakan truk tangki akan dipantau menggunakan GPS.

Menurut kepala menteri, hampir 16.000 sambungan air ilegal telah diputus untuk menjaga pasokan air minum. Ia mengatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap pengambilan air tanpa izin. Penanganan ini menggabungkan pengiriman air ke tempat-tempat yang mengalami kekurangan dengan upaya melindungi pasokan yang tersedia.

Fadnavis memperkirakan cadangan pakan ternak regional cukup untuk 90 hari hingga tujuh bulan; dalam pertemuan dengan delegasi Pemerintah Pusat, ia menyebut persediaan di berbagai distrik dapat bertahan selama 90 hingga 120 hari. Angka tersebut menunjukkan tingkat tekanan yang berbeda di tiap wilayah, dengan sejumlah distrik memiliki cadangan yang jauh lebih singkat.

Petani yang memiliki akses ke irigasi atau air bendungan telah didorong untuk menanam jowar rabi dan tanaman pakan ternak. Jowar, yang juga disebut sorgum, dapat menghasilkan biji-bijian dan bahan untuk pakan ternak. Pemerintah berkomitmen membeli pakan ternak yang dipanen dengan Harga Dukungan Minimum, atau MSP, yakni harga pembelian yang ditetapkan pemerintah.

Fadnavis juga memaparkan rencana untuk meningkatkan produksi pakan ternak di wilayah yang memiliki cukup air, membeli dan menyimpan persediaan, serta mendatangkan pakan dari negara bagian lain bila diperlukan. Pengaturan ini penting karena ternak tetap membutuhkan pakan setiap hari meskipun gagal panen membuat rumah tangga hanya memiliki sedikit penghasilan.

Alasan petani dan pemimpin oposisi menuntut lebih banyak bantuan

Uang muka Rs 5.000 memicu protes di luar kantor tehsil tambahan Goregaon di Hingoli. Para petani menyebarkan uang kertas senilai total Rs 5.000 dan meneriakkan slogan menentang pemerintah. Protes tersebut mencerminkan kemarahan atas kesenjangan antara pembayaran yang diumumkan dan biaya yang menurut petani harus mereka tanggung.

Anggota legislatif Shiv Sena (UBT) Kailas Patil menyebut pembayaran itu sebagai "penghinaan dan olok-olok". Mantan menteri dalam negeri Anil Deshmukh mengkritik pemerintah karena mengingkari janji sebelumnya untuk memberikan bantuan luas. Anggota legislatif Kongres Vijay Wadettiwar mempertanyakan prioritas belanja, termasuk Kumbh Mela dan Jalan Tol Shaktipeeth.

Rohit Pawar, seorang anggota legislatif, menyerukan bantuan minimal Rs 1 lakh per hektare bagi petani dan Rs 25.000 bagi buruh tani. Ia meminta uang muka segera sebesar Rs 30.000 hingga Rs 35.000 bagi petani dan Rs 10.000 untuk setiap rumah tangga buruh tani.

Pawar memperkirakan biaya produksi pertanian sebesar Rs 30.000 hingga Rs 50.000 per hektare. Berdasarkan angkanya, uang muka Rs 5.000 hanya akan menutupi sekitar 10% hingga 16,7% biaya produksi bagi petani yang menggarap satu hektare. Perhitungannya mencakup biaya produksi, sedangkan pembayaran pemerintah merupakan uang muka tetap sebelum bantuan lanjutan ditentukan.

Mantan menteri Harshvardhan Patil juga menuntut Rs 1 lakh per hektare dan mendesak negara bagian meminjam uang untuk memberikan bantuan langsung. Perbedaan pendapat ini mencakup besaran bantuan segera sekaligus seberapa cepat paket yang lebih lengkap dapat menjangkau rumah tangga.

Tuntutan kompensasi dan jadwal protes berikutnya

All India Kisan Sabha menuntut kompensasi yang setara dengan jumlah pertanggungan dalam Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), skema asuransi tanaman nasional. Jumlah pertanggungan adalah nilai perlindungan tanaman dalam polis asuransi. Organisasi tersebut ingin jumlah itu dijadikan dasar kompensasi, bukan pembayaran tetap dalam jumlah kecil.

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin termasuk Ashok Dhawale, J.P. Gavit, Ajit Nawle, Yashwant Zhade, dan Umesh Deshmukh berpendapat bahwa Rs 5.000 tidak akan menutupi pengeluaran dasar untuk benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Mereka juga mengatakan keterlambatan pembayaran keringanan utang mengancam akses petani terhadap pinjaman baru untuk musim tanam.

Organisasi tersebut meminta pembayaran segera cicilan kesembilan dan kesepuluh skema Namo Shetkari Mahasanman Nidhi. Mereka memperkirakan tunggakan mencapai Rs 3.590 crore untuk hampir 8,9 juta keluarga petani yang memenuhi syarat. Para pemimpin petani menjadikan waktu pembayaran tersebut sebagai salah satu fokus kritik mereka.

Petani berencana melakukan konvoi kendaraan dari Akole di Ahilyanagar menuju Mumbai mulai 26 Oktober, disusul Satyagraha tanpa batas waktu di Azad Maidan mulai 27 Oktober. Satyagraha adalah bentuk protes tanpa kekerasan. Tuntutan mereka mencakup kompensasi kekeringan, penghapusan pinjaman, asuransi tanaman, dan hak atas hutan.

Ujian langsung bagi pemerintah adalah menyalurkan uang muka yang dijanjikan sebelum Diwali, disusul keputusan penilaian dan pendanaan yang diperlukan untuk bantuan lanjutan. Dalam rapat 14 Oktober, kabinet juga mengesahkan resolusi terpisah untuk mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas 25 tahun menjabat sebagai kepala pemerintahan, yang dimulai dengan pengangkatannya sebagai kepala menteri Gujarat pada 7 Oktober 2001.

Poin Utama

• Maharashtra telah menetapkan 305 dari 358 talukanya sebagai wilayah terdampak kekeringan, sekitar 85,2% dari total.
• Fadnavis menjanjikan Rs 5.000 untuk setiap petani terdampak sebelum Diwali sebagai uang muka atas bantuan Pemerintah Pusat yang diharapkan.
• Seluruh 12 langkah bantuan kekeringan standar kini mencakup 40 taluka tambahan.
• Negara bagian meminta Rs 17.500 crore kepada Pemerintah Pusat dan menargetkan penuntasan penilaian panen pada 20 Oktober.
• Bantuan mencakup perlindungan dari penagihan pinjaman, pembebasan biaya pendidikan, keringanan listrik, truk tangki air, dan pengaturan pakan ternak.
• Organisasi petani menginginkan kompensasi lebih besar dan merencanakan protes mulai 26 Oktober, disusul Satyagraha mulai 27 Oktober.