Krisis Air di Gili Trawangan Ungkap Kebuntuan Perizinan saat Hotel Berhenti Menerima Tamu

Sepekan tanpa air menekan sektor pariwisata

Sedikitnya 10 hotel di Gili Trawangan berhenti menerima tamu selama krisis air pada September 2026, menurut Ketua Asosiasi Hotel Gili Lalu Kusnawan, karena biaya pembelian air pengganti membebani operasional mereka. Sekitar 315 wisatawan, termasuk ratusan pengunjung asing, dilaporkan meninggalkan penginapan lebih awal sejak 4 September, sementara Kepala Promosi Pariwisata daerah Sahlan M Saleh mengatakan ratusan orang lainnya membatalkan kunjungan.

Gangguan di pulau yang terletak di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, itu melibatkan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), yang memasok air melalui kemitraan dengan perusahaan daerah air minum setempat, Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung. Sistemnya mengolah air laut menjadi air tawar, tetapi perizinan yang belum tuntas dan melibatkan lembaga pemerintah pusat membuat perusahaan enggan beroperasi karena kemungkinan konsekuensi hukum.

Pemerintah daerah merespons dengan pengiriman air darurat dan izin bagi TCN untuk beroperasi sementara selama enam bulan sambil melengkapi dokumennya. Produksi air dilaporkan kembali berjalan sekitar pukul 05.00 WITA pada 10 September, setelah Kapolda berkomunikasi dengan perusahaan. Distribusi kemudian dilanjutkan secara bertahap.

Keterangan mengenai penutupan hotel perlu dicermati. Pernyataan Kusnawan tertanggal 11 September menyebut sedikitnya 10 hotel berhenti menerima tamu; keterangan mengenai dimulainya kembali operasi pada 10 September menyebut pasokan air yang pulih membuat 10 hotel membatalkan rencana penutupan. Kedua keterangan itu tidak menjelaskan secara pasti berapa hotel yang benar-benar menghentikan operasional sepenuhnya.

Krisis ini berdampak lebih luas daripada liburan yang terganggu. Warga membutuhkan pasokan harian yang bisa diandalkan, hotel membutuhkan volume air jauh lebih besar, dan pemerintah harus menyelesaikan perizinan di kawasan konservasi laut yang dilindungi, sementara sejumlah proses hukum terpisah terkait pengaturan pasokan air pada masa lalu maupun sekarang masih berlangsung.

Bagaimana gangguan terjadi

Gangguan tersebut menjadi masalah serius bagi pelaku usaha saat periode pariwisata ramai. Kusnawan menyebut krisis September lebih parah dibandingkan gangguan serupa sekitar dua tahun sebelumnya. Hotel, restoran, dan usaha pariwisata lainnya membeli air dari sumber alternatif.

Satu keterangan menyebut TCN menghentikan pasokan pada 2 September, sementara keterangan lain menyebut distribusi air bersih terhenti pada dini hari 3 September. Perkembangan utama setelahnya meliputi:

• 4 September: Wisatawan mulai meninggalkan penginapan lebih awal, dengan sekitar 315 orang dilaporkan pergi.
• 7 September: Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengumumkan izin operasi sementara selama enam bulan setelah rapat koordinasi dengan pimpinan provinsi.
• 8 September: Kusnawan mengatakan sekitar lima hotel dapat menghentikan operasional, termasuk tiga hotel yang akan tutup jika air tidak tiba keesokan harinya.
• 9 September: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Muslim meminta bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menuntaskan perizinan TCN.
• 10 September: TCN dilaporkan kembali memproduksi air sekitar pukul 05.00 WITA, kemudian distribusi dilanjutkan secara bertahap.
• 11 September: Pernyataan yang dikutip dari Kusnawan menyebut sedikitnya 10 hotel berhenti menerima tamu.
• 10 Oktober: Najmul kembali secara terbuka meminta TCN membuka pasokan air sementara pemerintah mengurus perizinan pusat.

Seruan pada Oktober menunjukkan bahwa upaya untuk menjamin layanan yang andal masih berlanjut setelah pasokan dilaporkan kembali pada September. Dalam pernyataan tersebut, Najmul juga meminta kontrak pasokan ditinjau dan mengatakan kabupaten akan mengawasi upaya pemulihan layanan yang andal.

Mengapa hotel tak bisa terus membeli air

Menurut Kusnawan, terdapat sekitar 530 usaha akomodasi di Gili Trawangan. Selama gangguan, pengelola membeli air dari truk tangki, sumur warga, dan dalam beberapa kasus air kemasan untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Kusnawan memperkirakan hotel dengan 20 kamar tanpa kolam renang membutuhkan sekitar 15 meter kubik air setiap hari untuk mandi dan mencuci. Dalam pernyataannya pada 8 September, ia menggunakan contoh hotel dengan 22 kamar untuk menggambarkan kebutuhan dalam jumlah yang sama. Lima belas meter kubik setara dengan 15.000 liter, jumlah besar yang harus dibeli dan diangkut setiap hari.

Lima hotel dengan kebutuhan sebesar contoh tersebut memerlukan 75 meter kubik air per hari. Jumlah itu sedikit di atas batas atas perkiraan perusahaan air minum, yakni 60 hingga 70 meter kubik untuk kebutuhan harian sekitar 600 rumah tangga. Perbandingan ini menjelaskan mengapa pengiriman darurat yang ditujukan bagi warga dapat membuat usaha akomodasi kesulitan.

Hotel menghadapi kenaikan biaya sekaligus penurunan pendapatan. Sebagian berhenti menerima reservasi baru, mengembalikan uang tamu, atau bersiap tutup sementara. Kusnawan mengatakan ia mendapat informasi bahwa lebih banyak hotel tidak akan dapat beroperasi pada Sabtu karena tak sanggup lagi menanggung biaya pembelian air.

Warga mendapat pasokan darurat

Najmul mengatakan perusahaan daerah air minum siap memasok 70 meter kubik air ke Gili Trawangan dan air mulai menjangkau kawasan permukiman. Menurut perkiraannya, kebutuhan rumah tangga sekitar 600 keluarga mencapai 60 hingga 70 meter kubik per hari. Keterangan lain mengenai respons darurat memasukkan usaha dalam perkiraan kebutuhan yang sama.

Awalnya, perusahaan air minum menanggung biaya distribusi melalui pengaturan internalnya. Najmul mengatakan air mungkin dipasok gratis pada awalnya, dengan tarif disesuaikan kemudian sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah kabupaten menugaskan perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan air mendesak warga.

Pada tahap awal gangguan, asosiasi hotel mendapat informasi bahwa dua tangki air tersedia bagi warga di sekitar pelabuhan. Usaha pariwisata yang membutuhkan jumlah lebih besar harus mengambil sendiri air dari Muara Putat, dekat Pelabuhan Bangsal di Pemenang, Pulau Lombok.

Kusnawan mengusulkan langkah darurat lain: perusahaan air minum dapat membeli air payau dari sumur warga dan menyalurkannya ke hotel. Air payau mengandung garam, sehingga pengolahan dan peruntukannya perlu diperhatikan. Usulannya berfokus pada pengaturan pasokan alternatif melalui perusahaan air minum, bukan membiarkan setiap hotel mengatur pembelian sendiri-sendiri.

Izin enam bulan, tetapi perizinan belum tuntas

Pemerintah Lombok Utara dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memilih langkah administratif sementara yang dikenal di Indonesia sebagai diskresi. Dalam kasus ini, langkah tersebut memberi TCN ruang untuk kembali memasok air sambil melengkapi izin dari pemerintah pusat yang diperlukan untuk operasionalnya.

Najmul mengumumkan pengaturan selama enam bulan setelah rapat koordinasi pada 7 September. TCN diwajibkan melengkapi dokumen perizinan selama periode itu, dengan bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam prosesnya. Ia mengatakan pengaturan sementara itu akan berakhir lebih cepat jika izin selesai dalam satu atau dua bulan.

Muslim, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, menyebutnya sebagai langkah sementara ketiga. Dua langkah sebelumnya masing-masing berlaku selama enam bulan. Dengan demikian, pengaturan terdahulu telah memberikan waktu satu tahun untuk menyelesaikan dokumen perizinan.

Muslim mempertanyakan mengapa proses perizinan belum juga selesai setelah waktu tersebut. Kekhawatirannya bersifat praktis: izin sementara berulang mungkin dapat menjaga aliran air untuk sementara, tetapi pulau itu tetap rentan mengalami gangguan lagi ketika setiap masa izin berakhir.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Ahmad Nur Aulia mengatakan pejabat sedang menunggu keputusan pemerintah pusat dan memperkirakan pasokan akan kembali dalam satu atau dua hari. Ia mengatakan mencari investor lain akan membutuhkan waktu, sementara warga dan pelaku usaha membutuhkan air segera. Najmul juga mengatakan penggantian penyedia akan melibatkan prosedur administrasi dan tender.

Apa yang menghambat sistem air laut?

TCN menggunakan teknologi osmosis balik air laut (SWRO). Proses ini mendorong air laut melalui membran yang memisahkan sebagian besar garam dari air. Air tawar yang dihasilkan kemudian dapat diolah dan disalurkan melalui sistem pasokan.

Najmul mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak keberatan dengan teknologinya. Menurutnya, masalahnya terletak pada persyaratan teknis dan perizinan yang belum tuntas. Ruang laut berada dalam kewenangan kementerian tersebut, sementara kegiatan di darat dapat memerlukan persetujuan lingkungan dari lembaga lain.

Muslim meminta kementerian membantu permohonan persetujuan penggunaan ruang laut, yang dikenal sebagai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Permohonan itu diproses melalui sistem Online Single Submission Indonesia, sebuah platform perizinan usaha.

Menurut penjelasan Muslim mengenai prosesnya, persetujuan penggunaan ruang laut harus diselesaikan sebelum perusahaan melanjutkan ke persyaratan perizinan dasar berikutnya, termasuk dokumen lingkungan. Dokumen tersebut dapat berupa analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau dokumen upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dikenal sebagai UKL-UPL.

Kementerian mendorong pengajuan ulang berkas perizinan dan menyambut upaya untuk mempercepat pemrosesan. Muslim meminta pejabat dan perusahaan mengidentifikasi secara tepat metode teknis atau dokumen mana yang perlu diperbaiki. Ia juga mengutip peraturan perundang-undangan Cipta Kerja, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 mengenai penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang dan perizinan.

Isu konservasi muncul sebelum krisis terbaru

Kesulitan TCN memperoleh izin laut berawal dari aktivitas di kawasan konservasi laut nasional Gili Matra. Pada Juni 2024, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang bersama aparat pengawasan kelautan dan perikanan menghentikan sementara pengeboran terkait pemasangan pipa perusahaan.

Langkah tersebut menyusul laporan tentang endapan lumpur di sekitar lokasi pengeboran dan kekhawatiran akan dampaknya terhadap ekosistem laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian mencabut izin lokasi laut TCN dengan alasan perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kegiatannya berdampak pada ekosistem pesisir.

Karena itu, masalah pasokan di pulau tersebut menyangkut layanan publik sekaligus tanggung jawab lingkungan. Warga dan usaha pariwisata bergantung pada air tawar, sementara infrastruktur di kawasan konservasi harus mematuhi aturan penggunaan ruang laut yang dilindungi.

Muslim meminta pemerintah kabupaten, perusahaan air minum, TCN, dan kementerian menelaah persyaratan administratif secara bersama-sama. Ia menginginkan solusi perizinan permanen dan penjelasan yang jelas mengenai hambatan yang ada, bukan siklus operasi sementara lainnya yang kembali diikuti ketidakpastian.

Penyedia sebelumnya menghadapi vonis pidana

Pengaturan pasokan air sebelumnya melibatkan perusahaan berbeda, yakni PT Gerbang NTB Emas (GNE), milik pemerintah provinsi, dan PT Berkat Air Laut (BAL). Kemitraan mereka melayani Gili Trawangan dan Gili Meno, dan dirancang untuk mengolah air laut.

Perkara pidana tersebut terkait pengambilan air tanah tanpa izin pengeboran dan pemanfaatan air tanah. Pada 31 Oktober 2024, Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan hukuman penjara satu tahun kepada Direktur GNE Samsul Hadi dan Direktur BAL William John Matheson. Keduanya juga didenda Rp1 miliar, dengan tambahan hukuman kurungan tiga bulan jika denda tidak dibayar.

Putusan bersalah tersebut dikuatkan pada tingkat banding, dan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pada Juli 2025. Hukuman Samsul telah dijalankan. Matheson masuk dalam daftar pencarian Kejaksaan Mataram setelah tidak memenuhi panggilan untuk pelaksanaan hukuman dan dilaporkan berada di luar Indonesia.

Kejaksaan di Nusa Tenggara Barat juga membuka penyidikan korupsi atas kemitraan GNE dan BAL, bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menghitung potensi kerugian negara. GNE menerima Rp1,25 miliar dari bagi hasil penjualan air selama periode November 2019 hingga Oktober 2022; perhitungan kerugian negara masih dikaji secara terpisah.

Kemitraan TCN juga menghadapi pemeriksaan hukum

Kemitraan TCN dengan perusahaan air minum Lombok Utara bermula dari proses pengadaan pada 2017. Pada 30 Juni 2025, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan perusahaan air minum dan TCN melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pengadaan usaha penyediaan air menggunakan teknologi SWRO.

KPPU menjatuhkan denda Rp8 miliar kepada perusahaan air minum dan Rp4 miliar kepada TCN. Temuannya berkaitan dengan pengaturan pemenang tender, pemberian kesempatan eksklusif kepada TCN, serta penetapan perusahaan itu sebagai pemrakarsa proyek tanpa prosedur dan dokumen yang dinilai sah oleh komisi.

Perusahaan air minum dan TCN menggugat putusan tersebut. Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan keberatan mereka dan membatalkan putusan komisi. KPPU kemudian mengajukan kasasi sehingga sengketa itu berlanjut ke Mahkamah Agung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah memeriksa kemitraan TCN. Pengaduan masyarakat disampaikan pada Mei 2024, dan dokumen diserahkan pada Oktober 2024. Najmul mengatakan ia memberikan keterangan kepada komisi tersebut pada Agustus 2026 mengenai alasan pemerintah kabupaten menjalin pengaturan itu.

Najmul menjelaskan bahwa perusahaan air minum tidak memiliki kapasitas untuk sepenuhnya memenuhi permintaan sehingga mencari mitra swasta. Sengketa tender, pemeriksaan terhadap kemitraan ini, dan vonis sebelumnya terkait air tanah merupakan proses terpisah, dengan persoalan hukum dan pihak yang berbeda.

Oktober kembali diwarnai tuntutan atas layanan yang andal

Seruan Najmul pada 10 Oktober kembali menempatkan kebutuhan air mendesak sebagai fokus respons pemerintah kabupaten. Ia meminta TCN kembali memasok air sementara pejabat berkoordinasi dengan kementerian pusat dan mengatakan kontrak kerja sama perlu dievaluasi untuk mencegah gangguan berulang.

Lombok Utara juga sedang memproses usulan untuk menjadikan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air sebagai satu kecamatan tersendiri. Najmul mengatakan langkah itu akan menempatkan ketiga pulau di bawah struktur administrasi lokal yang lebih terpadu. Ia juga mendukung pembahasan pembentukan badan otorita untuk meningkatkan pengelolaan dan perizinan di seluruh pulau tersebut.

Pengelola hotel menginginkan bantuan segera sekaligus pengaturan permanen. Kusnawan mengatakan ia telah menulis surat kepada Presiden Indonesia pada Minggu sebelum pernyataannya pada 8 September. Sahlan, ketua badan promosi pariwisata provinsi, mendesak para pengambil keputusan menyelesaikan krisis dan mengatakan sejumlah pihak belum didengar.

Izin enam bulan memberi pejabat dan TCN tenggat yang jelas untuk menyelesaikan proses perizinan. Belum ada tanggal pasti untuk persetujuan permanen atau putusan Mahkamah Agung terkait sengketa persaingan usaha, dan seruan pada Oktober tidak memberikan keterangan lengkap mengenai kesinambungan pasokan setelah 10 September. Bagi rumah tangga dan hotel, prioritas mendesak tetaplah ketersediaan air yang cukup setiap hari, dengan dukungan izin yang memungkinkan layanan terus berjalan.

Poin Utama

• Sedikitnya 10 hotel berhenti menerima tamu, menurut asosiasi hotel; pasokan yang pulih juga dilaporkan membuat 10 hotel membatalkan rencana penutupan.
• Sekitar 315 wisatawan meninggalkan penginapan lebih awal, sementara pembatalan kunjungan oleh ratusan orang dilaporkan secara terpisah.
• TCN dilaporkan kembali memproduksi air pada 10 September, dan distribusi dilanjutkan secara bertahap.
• Perusahaan air minum menyiapkan pasokan darurat hingga 70 meter kubik bagi warga, sementara sebuah hotel dalam contoh membutuhkan 15 meter kubik per hari.
• Pemerintah memberi izin operasi sementara selama enam bulan sambil TCN melengkapi perizinan pusat.
• Persyaratan konservasi laut, putusan tender yang disengketakan, dan pemeriksaan terhadap kemitraan pasokan tetap menjadi hal utama dalam mencari solusi permanen.
• Pada 10 Oktober, Bupati Lombok Utara kembali meminta pasokan air dilanjutkan dan kontrak dievaluasi.