Menteri Pertanian Jepang Kazuo Yana Mengundurkan Diri di Tengah Kontroversi Anggaran Jalan dan Bus Kampanye

Pengunduran diri pada 14 Oktober menekan Takaichi

Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Kazuo Yana mengundurkan diri pada 14 Oktober 2026, setelah kontroversi terkait pernyataannya tentang pendanaan jalan dan bus gratis bagi pendukung dalam pemilu mengancam mengganggu perdebatan parlemen. Perdana Menteri Sanae Takaichi menerima pengunduran dirinya setelah pertemuan pada malam hari di Kantor Perdana Menteri di Tokyo dan mengatakan akan mengumumkan penggantinya pada Kamis, 15 Oktober.

Yana mundur kurang dari sebulan setelah ditunjuk dalam perombakan Kabinet Takaichi pada 17 September. Ia menjadi menteri pertama yang mundur sejak perombakan itu dan anggota Kabinet pertama yang mengundurkan diri karena skandal sejak pemerintahan Takaichi dimulai pada Oktober tahun sebelumnya.

Tekanan langsung muncul dari dua persoalan: pernyataan yang mengaitkan pemangkasan anggaran jalan untuk dua kota dengan dukungan wali kotanya kepada rivalnya dalam pemilu, serta dugaan bahwa tim kampanyenya menyediakan bus antar-jemput gratis bagi para pendukung. Penjelasannya tentang apakah penyelenggara pemilu telah menyetujui pengaturan bus itu berubah saat ia ditanyai di parlemen.

Yana, anggota Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan kini menjalani masa jabatan keenam di Majelis Rendah, merupakan sekutu dekat Takaichi dalam kebijakan pertanian. Kepergiannya membuat pemerintah harus mengganti menteri saat para anggota parlemen membahas usulan pemangkasan pajak konsumsi atas pangan dari 8% menjadi 1%.

Alasan Yana mundur

Yana menyatakan pengunduran dirinya bertujuan mencegah kontroversi itu semakin mengganggu urusan pemerintahan. Berbicara kepada wartawan setelah bertemu Takaichi, menteri pertanian yang akan mundur itu menjelaskan keputusannya:

Saya tidak bisa lagi membiarkan pembahasan di parlemen dan administrasi pertanian terganggu.

Takaichi juga mengaitkan penerimaan pengunduran diri itu dengan dampaknya terhadap Parlemen, yang di Jepang dikenal sebagai Diet, serta pekerjaan kementerian. Perdana menteri mengatakan kepada wartawan:

Saya tidak bisa membiarkan situasi ketika pembahasan Diet maupun administrasi pertanian terus terdampak.

Takaichi mengakui bertanggung jawab atas penunjukan Yana. Ia mengatakan penerimaan pengunduran dirinya akan memungkinkan pemerintah berkonsentrasi pada kebijakan-kebijakan utama selama masa sidang luar biasa Diet yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, Yana menolak desakan agar mundur. Ia menarik kembali dan meminta maaf atas pernyataannya soal pendanaan jalan, sembari tetap menyatakan bahwa dirinya tidak menekan Kementerian Pertanahan untuk memangkas anggaran pemerintah kota. Pengunduran dirinya terjadi setelah tekanan lebih lanjut dari oposisi terkait dugaan bus kampanye.

Persoalan anggaran jalan

Yana menjadi sorotan pada akhir September terkait pernyataannya kepada para pendukung pada Mei. Ia dilaporkan mengatakan bahwa anggaran jalan untuk dua kota dipangkas drastis karena wali kota masing-masing mendukung rivalnya dalam pemilihan Majelis Rendah pada 8 Februari.

Pernyataan itu mengisyaratkan adanya hubungan antara pilihan politik pemimpin daerah dan dana yang diterima wilayah mereka untuk jalan. Anggaran jalan umum membiayai layanan yang digunakan warga, terlepas dari calon yang didukung wali kota mereka. Karena itu, dugaan hukuman politik menjadi perhatian utama.

Yana pada umumnya mengakui telah menyampaikan pernyataan tersebut, lalu menariknya kembali dan meminta maaf. Ia menyangkal meminta Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata memangkas anggaran itu serta menyangkal telah melakukan pelanggaran.

Analis politik Atsuo Ito mengkritik pertanyaan Yana kepada kementerian transportasi mengenai anggaran jalan di dua kota itu dan menyebutnya sebagai tekanan terhadap kementerian. Ito berpendapat bahwa penggunaan pemangkasan anggaran untuk menyelesaikan perselisihan politik pribadi akan merusak pemerintahan demokratis. Ia juga menyerukan penjelasan yang lebih menyeluruh, alih-alih menganggap pengunduran diri menteri sebagai akhir persoalan.

Pengamat politik Harumi Arima mengatakan Takaichi semestinya memecat Yana saat pernyataan mengenai anggaran itu mencuat. Kritiknya berfokus pada kewajiban seorang menteri untuk membagikan dana publik secara adil.

Bus gratis menjadi persoalan hukum tersendiri

Kampanye Yana juga diduga menyediakan layanan bus antar-jemput gratis bagi para pendukung di Prefektur Tochigi, sebelah utara Tokyo. Dugaan tersebut mencakup kampanye pemilu Februari dan kampanye untuk pemilihan Majelis Rendah sebelumnya.

Persoalan hukumnya berkaitan dengan Undang-Undang Pemilihan Jabatan Publik, yang mengatur kampanye pemilu. Pemberian transportasi tanpa biaya dapat memunculkan pertanyaan apakah kampanye memberikan keuntungan yang dilarang kepada pemilih. Karena itu, persoalannya bukan sekadar bagaimana kampanye mencatat pengeluarannya.

Pejabat komite pengelolaan pemilu Tochigi mengatakan pada 13 Oktober bahwa mereka tidak menerima pertanyaan dari tim kampanye Yana mengenai pengaturan tersebut. Mereka menyatakan bahwa jika dimintai keterangan, mereka akan memperingatkan bahwa layanan bus gratis seperti itu melanggar undang-undang pemilu.

Ilmuwan politik Hoshinobu Iwai, yang mengkhususkan diri dalam hukum pemilu, menilai pengaturan yang dituduhkan itu kemungkinan besar ilegal, merujuk pada kasus-kasus serupa dalam kumpulan preseden hukum. Penilaiannya menambah tekanan agar dijelaskan bagaimana kampanye tersebut mengatur transportasi.

Tidak ada penetapan hukum yang diumumkan bersamaan dengan pengunduran diri itu. Takaichi mengatakan pihak berwenang terkait harus menilai legalitas pengaturan bus tersebut dan ia sendiri tidak bisa memberikan jawaban pasti.

Perubahan penjelasan Yana di parlemen

Awalnya, Yana meyakinkan para anggota parlemen bahwa tim kampanyenya telah memeriksa legalitas bus tersebut. Dalam sidang Majelis Rendah pada 13 Oktober, ia mengatakan tidak ada "pemberian keuntungan atau sumbangan" dan bahwa persoalan itu telah ditangani "secara tepat sesuai dengan hukum".

Penjelasannya hari itu adalah bahwa staf telah memastikan kepada otoritas pemilu setempat bahwa pengaturan tersebut sah sebelum mengatur bus. Pernyataan itu bertentangan dengan keterangan pejabat Tochigi yang mengatakan mereka tidak menerima pertanyaan.

Pada 14 Oktober, Yana memberikan penjelasan yang lebih terbatas. Ia mengatakan staf mungkin bertanya tentang "cara menghitung" biaya bus dalam catatan keuangan kampanye, menarik kembali pernyataan sebelumnya bahwa mereka telah memperoleh konfirmasi mengenai legalitasnya.

Pencatatan pengeluaran dan permintaan nasihat mengenai boleh tidaknya suatu kegiatan menjawab dua pertanyaan berbeda. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana uang yang dibelanjakan kampanye dicatat. Yang kedua berkaitan dengan apakah kampanye boleh menyediakan layanan itu. Penjelasan Yana yang berubah membuat jaminan awalnya tentang persetujuan hukum tetap menjadi fokus pemeriksaan di parlemen.

Partai-partai oposisi mengoordinasikan mosi kecaman

Tekanan dari oposisi meningkat selama beberapa hari. Pada 9 Oktober, ketua urusan Diet dari enam partai oposisi di majelis tinggi sepakat mempertimbangkan mosi kecaman terhadap Yana.

Pada 14 Oktober, ketua urusan parlemen dari 10 partai dan kelompok oposisi sepakat mengajukan mosi jika Yana tidak mengundurkan diri. Kelompok-kelompok itu termasuk Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Demokrat untuk Rakyat.

Yoshitaka Saito, ketua urusan Diet Partai Demokrat Konstitusional, mengatakan mosi itu diperkirakan akan diajukan di Dewan Penasihat, majelis tinggi Jepang. Koalisi Takaichi, yang dipimpin Partai Demokrat Liberal bersama Partai Inovasi Jepang, menguasai kursi minoritas di majelis itu.

Mosi kecaman merupakan pernyataan resmi parlemen yang menunjukkan ketidaksetujuan. Mosi itu tidak mengikat, sehingga tidak serta-merta memberhentikan seorang menteri, tetapi dapat menambah tekanan terhadap perdana menteri untuk bertindak dan mempersulit kerja sama dalam urusan pemerintahan.

Beberapa partai oposisi berencana menilai jawaban Yana dalam sidang komite anggaran di kedua majelis parlemen yang dijadwalkan berlangsung hingga Senin, 19 Oktober. Yana mengundurkan diri sebelum periode pemeriksaan yang direncanakan itu berakhir.

Kontroversi telah menyita waktu staf kementerian

Sehari sebelum mengundurkan diri, pada 13 Oktober, Yana meminta maaf kepada staf kementerian atas beban kerja yang ditimbulkan kontroversi tersebut. Dalam konferensi pers setelah rapat Kabinet, menteri pertanian itu mengatakan:

Saya telah membebani pihak-pihak terkait dengan sangat besar, dan saya benar-benar minta maaf.

Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan membentuk tim pendukung untuk menangani persoalan hukum, jawaban atas pertanyaan Diet, serta pertanyaan media terkait Yana. Tim itu melibatkan pejabat dari luar sekretariat kementerian.

Yana menjelaskan bahwa stafnya sendiri terutama menangani persoalan yang berkaitan dengan aktivitas politiknya. Pejabat kementerian juga ikut terlibat karena ia menjabat sebagai menteri dan menjawab pertanyaan di parlemen.

Tim pendukung itu menunjukkan secara konkret tekanan administratif di balik pernyataan pengunduran dirinya. Pertanyaan tentang perilaku kampanye dan pernyataannya kepada konstituen menyita waktu pejabat di kementerian yang bertanggung jawab atas pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Sekutu di Kabinet mundur saat perdebatan pajak pangan berlangsung

Takaichi menunjuk Yana meski ia memiliki catatan sanksi sebelumnya di Partai Demokrat Liberal. Yana termasuk anggota parlemen pertama yang mendapat jabatan menteri setelah dikenai sanksi partai karena tidak melaporkan pemasukan dari acara penggalangan dana dalam skandal dana politik yang mencuat pada akhir 2023.

Kedekatannya dengan Takaichi dalam kebijakan pertanian membuat pengunduran dirinya lebih berdampak daripada pergantian menteri biasa. Ito mengkritik keputusan Takaichi menunjuk Yana maupun tanggapannya setelah dugaan pelanggaran mencuat, serta menyerukan penjelasan di parlemen dan dalam konferensi pers.

Awalnya, Takaichi mengatakan tidak berniat memecat Yana. Seiring meningkatnya tekanan, ia menyatakan tidak akan ragu melakukannya jika ditemukan pelanggaran hukum. Pada akhirnya, ia menerima pengunduran diri Yana sebelum ada keputusan hukum yang diumumkan.

Pemerintah juga mengusulkan kebijakan kontroversial untuk memangkas pajak konsumsi atas pangan dari 8% menjadi 1% selama dua tahun, mulai April berikutnya. Partai-partai oposisi utama menentang rancangan undang-undang itu. Usulan tersebut memangkas tarif pajak sebesar tujuh poin persentase, sehingga menjadi agenda penting parlemen yang menurut Yana ingin ia cegah agar tidak terus terganggu.

Pengumuman pengganti yang dijanjikan Takaichi pada 15 Oktober menjadi langkah berikutnya untuk memulihkan kepemimpinan kementerian di tengah perdebatan tersebut.

Bagaimana tekanan meningkat

Pengunduran diri Yana menyusul perkembangan selama berbulan-bulan, mulai dari pemilu dan pernyataannya setelah itu hingga aksi oposisi yang terkoordinasi pada Oktober.

• Akhir 2023: Skandal penggalangan dana politik mencuat. Yana kemudian dikenai sanksi oleh partainya karena tidak melaporkan pemasukan.
• 8 Februari 2026: Pemilihan Majelis Rendah berlangsung. Dugaan mengenai bus kampanye gratis mencakup pemilu ini.
• Mei: Yana dilaporkan mengaitkan pemangkasan anggaran jalan untuk dua kota dengan dukungan wali kota masing-masing kepada rivalnya.
• 17 September: Takaichi menunjuk Yana dalam perombakan Kabinet.
• Akhir September: Pernyataan tentang pendanaan jalan menjadi sorotan publik.
• 9 Oktober: Enam partai oposisi di majelis tinggi sepakat mempertimbangkan mosi kecaman.
• 13 Oktober: Yana meminta maaf kepada staf kementerian dan membela pengaturan bus di parlemen. Pejabat pemilu Tochigi mengatakan mereka tidak menerima pertanyaan.
• 14 Oktober: Yana mengubah penjelasannya, kelompok oposisi mengoordinasikan langkah lanjutan, dan Takaichi menerima pengunduran dirinya.
• 15 Oktober: Takaichi mengatakan akan mengumumkan pengganti Yana.

Rangkaian peristiwa itu menunjukkan bagaimana kontroversi pendanaan jalan, dugaan transportasi kampanye, dan tekanan di parlemen berpadu dalam beberapa minggu setelah Yana ditunjuk.

Poin Utama

• Kazuo Yana mengundurkan diri sebagai menteri pertanian pada 14 Oktober 2026, dan Perdana Menteri Sanae Takaichi menerima pengunduran dirinya.
• Ia dikritik karena mengaitkan pemangkasan anggaran jalan dengan dukungan wali kota kepada rivalnya dalam pemilu.
• Bus antar-jemput gratis bagi pendukung kampanye menimbulkan kekhawatiran terkait Undang-Undang Pemilihan Jabatan Publik.
• Pejabat pemilu Tochigi membantah keterangan awalnya bahwa ia telah meminta persetujuan untuk bus tersebut.
• Sepuluh partai dan kelompok oposisi sepakat mengupayakan mosi kecaman jika ia tetap menjabat.
• Takaichi mengakui bertanggung jawab atas penunjukannya dan berjanji mengumumkan pengganti pada 15 Oktober.