Jepang Rencanakan Denda ¥500 Juta bagi Lima Perusahaan Terkait Persekongkolan Tender Perkeretaapian Tokyo

Enam kontraktor terancam dinyatakan melanggar aturan dalam tender pemeliharaan

Komisi Perdagangan Adil Jepang tengah menyiapkan perintah kepada lima perusahaan konstruksi untuk mengambil langkah pencegahan agar persekongkolan tender tidak terulang serta membayar denda tambahan dengan total sekitar ¥500 juta terkait kontrak pemeliharaan jalur kereta yang dioperasikan pemerintah Tokyo. Dugaan pengaturan tersebut mencakup keempat jalur kereta bawah tanah Toei, jalur trem Toden Arakawa, dan jalur angkutan Nippori-Toneri.

Komisi diperkirakan akan menyimpulkan bahwa enam perusahaan melanggar Undang-Undang Antimonopoli karena mengatur pemenang kontrak sebelum penawaran diajukan. Perusahaan keenam, Tokyu Kidoh Kogyo, diperkirakan terhindar dari perintah perbaikan maupun denda tambahan setelah melaporkan praktik tersebut sebelum penyelidikan dimulai.

Kasus ini juga melibatkan badan publik yang bertanggung jawab memberikan kontrak. Penyelidik tengah memeriksa apakah Biro Transportasi Pemerintah Metropolitan Tokyo turut serta dalam dugaan pengaturan tersebut. Jika keterlibatan itu terbukti, Tokyo dapat menerima tuntutan terpisah untuk melakukan perbaikan berdasarkan undang-undang Jepang yang melarang keterlibatan pemerintah dalam persekongkolan tender.

Sanksi yang diusulkan belum final. Komisi dilaporkan telah memberi tahu perusahaan-perusahaan tersebut tentang tindakan yang diusulkan dan akan mendengarkan tanggapan mereka sebelum mengambil keputusan akhir. Perbedaan ini penting: penyelidikan telah berlanjut ke tahap penegakan, tetapi perusahaan-perusahaan tersebut masih memiliki kesempatan untuk menanggapi.

Perusahaan mana yang terancam perintah perbaikan?

Lima perusahaan yang diperkirakan akan menerima perintah tersebut adalah Totetsu Kogyo, Tsuboi, Hayakawa Kensetsu, Nisshin Kogyo, dan Sankikensetsu. Totetsu Kogyo terafiliasi dengan East Japan Railway dan tercatat di pasar Prime Bursa Efek Tokyo. Sankikensetsu merupakan bagian dari grup konstruksi Kyushu Railway.

Totetsu Kogyo berkantor pusat di distrik Shinagawa, Tokyo, Tsuboi di distrik Chuo, dan Hayakawa Kensetsu di distrik Taito. Nisshin Kogyo berkantor pusat di Kawasaki, sedangkan Sankikensetsu berkantor pusat di Fukuoka. Tokyu Kidoh Kogyo, perusahaan keenam, juga berkantor pusat di Kawasaki dan merupakan bagian dari grup perkeretaapian Tokyu.

Dugaan pelanggaran yang diperkirakan akan ditetapkan berkaitan dengan pembatasan perdagangan yang tidak wajar menurut Undang-Undang Antimonopoli. Dalam kasus ini, perusahaan-perusahaan tersebut diduga membatasi persaingan dengan menyepakati pihak yang akan memperoleh kontrak tertentu, alih-alih mengajukan penawaran secara mandiri.

Perintah perbaikan yang direncanakan akan mewajibkan perusahaan mengambil langkah agar praktik tersebut tidak berulang. Denda tambahan merupakan sanksi finansial berdasarkan hukum persaingan. Angka ¥500 juta yang dilaporkan adalah total perkiraan untuk kelima perusahaan, bukan denda sebesar itu bagi masing-masing perusahaan. Laporan yang beredar belum mengungkap rincian denda per perusahaan.

Bagaimana dugaan pembagian kontrak dilakukan

Praktik yang dicurigai itu telah berlangsung paling lambat sejak Maret 2020. Perwakilan perusahaan diduga mengatur calon pemenang sebelum tender pekerjaan pemeliharaan, dengan membagi kontrak berdasarkan jalur kereta agar setiap perusahaan dapat berulang kali memperoleh pekerjaan di rute yang diinginkannya.

Jaringan yang terlibat mencakup jalur kereta bawah tanah Asakusa, Mita, Shinjuku, dan Oedo; jalur Toden Arakawa, yang juga dikenal sebagai Tokyo Sakura Tram; serta jalur angkutan otomatis Nippori-Toneri. Dengan demikian, cakupannya lebih luas daripada sistem kereta bawah tanah yang disebut dalam dugaan awal.

Menurut laporan, sebagian besar kontrak di jalur tertentu diberikan kepada perusahaan tertentu. Beberapa tender diikuti penawaran dari beberapa perusahaan setelah dugaan pengaturan tersebut, sementara tender lainnya hanya menerima satu penawaran. Tender dengan beberapa peserta dapat terlihat kompetitif, tetapi persaingan sebenarnya tidak terjadi jika para peserta telah menyepakati pemenangnya.

Namun, satu penawaran saja tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kolusi. Dugaan utamanya adalah koordinasi ant perusahaan sebelum penawaran diajukan, bukan semata-mata jumlah pesertanya. Laporan juga tidak menyebutkan perusahaan mana yang ditunjuk untuk setiap jalur atau memberikan daftar lengkap kontrak yang terdampak.

Lingkup dan nilai kontrak

Biro Transportasi mengontrakkan pekerjaan seperti penggantian rel dan wesel yang sudah tua, yakni peralatan untuk mengarahkan kereta dari satu jalur ke jalur lainnya. Ini merupakan pengadaan untuk pemeliharaan jaringan yang sudah beroperasi, bukan kontrak untuk membangun jalur kereta baru.

Untuk tender yang dijelaskan dalam penyelidikan, biro tersebut menetapkan persyaratan teknis secara terbuka dan mengundang perusahaan yang berminat untuk mendaftar. Perusahaan yang lolos seleksi kemudian dapat mengajukan penawaran. Proses tersebut memungkinkan biro menilai apakah kontraktor memiliki kemampuan yang diperlukan, tetapi dugaan pengaturan berkaitan dengan tindakan para peserta tender sebelum penawaran diajukan.

Harga penawaran pemenang untuk kontrak tahunan dilaporkan berkisar dari puluhan juta yen per perusahaan hingga kisaran ¥200 juta. Dua kontrak yang diberikan pada 2024 memberi gambaran lebih spesifik tentang pengeluaran yang tengah diselidiki.

Pada April 2024, Totetsu Kogyo memenangkan kontrak senilai ¥259,6 juta untuk memperbarui rel antara Stasiun Azabu-Juban dan Roppongi di Jalur Oedo. Pada Juni tahun itu, Tokyu Kidoh Kogyo memperoleh kontrak senilai ¥170 juta untuk pekerjaan di Jalur Mita.

Total nilai kedua kontrak itu mencapai ¥429,6 juta. Nilai kontrak Jalur Oedo lebih besar ¥89,6 juta daripada kontrak Jalur Mita, atau sekitar 53% lebih tinggi. Perbandingan ini menunjukkan skala pengadaan masing-masing, tetapi tidak membuktikan bahwa salah satu kontrak tersebut terlalu mahal. Angka yang dilaporkan tidak menunjukkan berapa biaya proyek-proyek itu jika tender dilakukan secara mandiri.

Mengapa satu perusahaan diperkirakan terhindar dari sanksi

Tokyu Kidoh Kogyo diperkirakan akan tercakup dalam kesimpulan komisi bahwa terjadi pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli, tetapi terhindar dari perintah perbaikan maupun denda tambahan. Alasannya, perusahaan tersebut dilaporkan secara sukarela mengungkapkan praktik itu sebelum komisi memulai penyelidikan.

Sistem keringanan hukuman Jepang mendorong perusahaan untuk mengungkap praktik kartel dengan memberikan pengurangan atau pembebasan sanksi finansial kepada pemohon yang memenuhi syarat. Perlakuan yang diperkirakan akan diterima Tokyu Kidoh menunjukkan bahwa penetapan keterlibatan dan pemberian sanksi merupakan dua persoalan yang berbeda.

Pembebasan yang diperkirakan akan diterimanya tidak berarti perusahaan itu dinyatakan tidak terlibat. Laporan menyebut keenam perusahaan akan tercakup dalam rencana penetapan pelanggaran, sementara lima perusahaan menjadi sasaran perintah yang diusulkan.

Isi persis laporan Tokyu Kidoh belum diberitakan. Tidak ada pula keterangan mengenai bukti yang diserahkan atau kontribusinya terhadap usulan penetapan pelanggaran. Hal yang telah diketahui adalah waktu pelaporannya, yakni sebelum penyelidikan dimulai, serta perlakuan yang diperkirakan akan diterimanya berdasarkan mekanisme keringanan hukuman.

Peran Tokyo menjadi bagian terpisah dalam penyelidikan

Komisi melakukan pemeriksaan di Biro Transportasi dan keenam perusahaan pada 11 November 2025. Pemeriksaan di biro tersebut membuat tindakan pihak yang melakukan pengadaan turut diselidiki bersama tindakan para kontraktor.

Penyelidik tengah memeriksa apakah biro tersebut terlibat dalam dugaan kolusi. Pengungkapan informasi tender yang bersifat rahasia merupakan salah satu bentuk keterlibatan yang mungkin terjadi dan disebut dalam sejumlah laporan, tetapi hal itu belum ditetapkan sebagai temuan dalam kasus ini.

Jika keterlibatan pemerintah dipastikan, komisi dapat mewajibkan Tokyo mengambil langkah perbaikan berdasarkan undang-undang yang bertujuan mencegah pejabat publik membantu persekongkolan tender. Pemerintah metropolitan akan menanggapi secara terpisah, termasuk dengan melakukan penyelidikan internal dan mengambil langkah untuk mencegah pengulangan.

Pada 2019, Tokyo menerima tuntutan perbaikan terkait persekongkolan tender dalam pengelolaan fasilitas pengolahan air limbah. Kasus terdahulu itu menjadi preseden konkret untuk pengawasan saat ini di lingkungan pemerintah metropolitan yang sama. Namun, kasus tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran dalam kontrak pemeliharaan kereta atau menunjukkan keterlibatan pejabat maupun praktik yang sama.

Kronologi dari kontrak hingga rencana penegakan

Rangkaian peristiwa yang dilaporkan berlangsung selama beberapa tahun. Kronologi ini membedakan dugaan awal koordinasi, pemberian kontrak yang diketahui, pemeriksaan, dan tahap tindakan administratif yang diusulkan saat ini.

• 2019: Tokyo menerima tuntutan perbaikan terkait keterlibatan pemerintah dalam persekongkolan tender pengelolaan fasilitas pengolahan air limbah.
• Paling lambat Maret 2020: Dugaan koordinasi tender pemeliharaan jalur kereta telah berlangsung.
• April 2024: Totetsu Kogyo memenangkan kontrak pembaruan rel Jalur Oedo senilai ¥259,6 juta.
• Juni 2024: Tokyu Kidoh Kogyo memenangkan kontrak Jalur Mita senilai ¥170 juta.
• 11 November 2025: Komisi memeriksa Biro Transportasi dan enam perusahaan konstruksi.
• Tahap penegakan saat ini: Perusahaan-perusahaan dilaporkan telah diberi tahu tentang perintah yang diusulkan. Keputusan akhir akan diambil setelah tanggapan mereka dipertimbangkan.

Laporan yang menyebut pengaturan tersebut dimulai beberapa tahun lalu sejalan dengan dugaan lebih spesifik bahwa praktik itu telah berlangsung pada Maret 2020. Tanggal tersebut belum tentu merupakan awal praktik itu; yang disebutkan adalah waktu paling lambat saat pengaturan yang dicurigai itu telah berlangsung.

Hal-hal yang belum diputuskan

Tahap prosedural berikutnya adalah komisi mempertimbangkan tanggapan perusahaan, lalu mengambil keputusan akhir. Tanggal pasti untuk pemeriksaan tanggapan atau penerbitan perintah final belum diumumkan. Belum ada pula informasi kapan penyelidikan mengenai kemungkinan keterlibatan Biro Transportasi akan selesai.

Sejumlah persoalan keuangan masih belum terjawab. Laporan belum menyebut total nilai atau jumlah kontrak yang terdampak, besaran denda tambahan yang diusulkan untuk setiap perusahaan, atau perkiraan biaya tambahan bagi Tokyo. Karena itu, perkiraan denda tambahan sekitar ¥500 juta tidak boleh dianggap sebagai perhitungan kerugian terhadap anggaran publik.

Kasus ini berkaitan dengan persaingan dalam pengadaan. Dugaan yang dilaporkan tidak membuktikan adanya pemeliharaan yang buruk, kegagalan keselamatan kereta, atau gangguan layanan penumpang. Memisahkan persoalan-persoalan tersebut mencegah dugaan mengenai proses pemberian kontrak berubah menjadi klaim tanpa dasar tentang pelaksanaan pekerjaan.

Hasil akhir bergantung pada dua keputusan yang berbeda: apakah komisi mengukuhkan dugaan pelanggaran dan sanksi terhadap perusahaan, serta apakah komisi menetapkan adanya keterlibatan pemerintah yang mewajibkan Tokyo mengambil langkah perbaikan. Keputusan pertama sudah mendekati tahap formal, sedangkan yang kedua masih diselidiki.

Poin-poin Utama

• Enam kontraktor diperkirakan akan dinyatakan melanggar Undang-Undang Antimonopoli terkait koordinasi tender pemeliharaan jalur kereta Tokyo.
• Lima perusahaan terancam perintah perbaikan dan denda tambahan dengan total sekitar ¥500 juta.
• Tokyu Kidoh Kogyo diperkirakan terhindar dari perintah tersebut setelah melaporkan praktik itu secara sukarela sebelum penyelidikan dimulai.
• Dugaan pengaturan mencakup empat jalur kereta bawah tanah Toei, trem Toden Arakawa, dan jalur Nippori-Toneri.
• Praktik tersebut diduga telah berlangsung paling lambat sejak Maret 2020; pemeriksaan dilakukan pada 11 November 2025.
• Biro Transportasi Tokyo tengah diselidiki atas kemungkinan keterlibatannya, tetapi belum ada temuan final.
• Perintah final akan diterbitkan setelah tanggapan perusahaan dipertimbangkan. Tanggal pasti keputusan belum diumumkan.