Vietnam Perintahkan Tinjauan Menyeluruh Pendidikan Sekolah, Buku Pelajaran dan Kekurangan Guru Jadi Sorotan

Tinjauan mencakup ruang kelas, buku, dan tenaga pengajar sejak 2023

Sekretariat Partai Komunis Vietnam meluncurkan tinjauan menyeluruh terhadap pendidikan sekolah untuk periode 2023 hingga 30 September 2026, dengan hasil yang dijadwalkan disampaikan kepada Sekretariat pada 10 Desember. Tinjauan ini akan mengkaji kurikulum kelas 1 hingga 12, isi dan biaya buku pelajaran, kekurangan guru, fasilitas sekolah, serta investasi di sekolah berasrama di komune perbatasan. Proses ini harus rampung sebelum 15 Desember 2026.

Keputusan dan rencana kerja diumumkan di Kementerian Pendidikan dan Pelatihan pada 13 Oktober 2026. Trinh Van Quyet, anggota Politbiro, sekretaris Komite Sentral Partai, sekaligus kepala Komisi Propaganda Pusat, memimpin delegasi tersebut. Tugas resminya ditujukan kepada Komite Tetap Partai di kementerian itu, untuk mengkaji bagaimana komite tersebut memimpin dan mengorganisasi pelaksanaan Resolusi Politbiro No. 71-NQ/TW tentang pengembangan pendidikan dan pelatihan.

Menteri Pendidikan Hoang Minh Son mengatakan pendidikan sekolah berdampak pada lebih dari 20 juta siswa dan 1 juta guru. Tinjauan ini menyatukan sejumlah persoalan yang sering dikaji secara terpisah: apakah pelajaran sesuai bagi anak-anak, apakah buku terjangkau dan dapat digunakan kembali, apakah sekolah memiliki cukup ruang kelas dan peralatan, serta apakah guru berkualifikasi tersedia saat suatu mata pelajaran dijadwalkan.

Bagaimana delegasi dibentuk

Sekretariat membahas persoalan terkait buku pelajaran dan kurikulum sekolah pada 16 September 2026. Kantor Komite Sentral Partai kemudian menyampaikan keputusan tersebut melalui Surat Dinas No. 5099-CV/VPTW tertanggal 18 September. Surat itu menugaskan Quyet memimpin delegasi dan menginstruksikan Komisi Propaganda dan Pelatihan Pusat untuk berkoordinasi dengan Komite Inspeksi Pusat dan lembaga terkait lainnya.

Periode tinjauan dimulai pada 2023, sedangkan Resolusi 71 diterbitkan pada 22 Agustus 2025. Artinya, delegasi akan mengkaji perkembangan sebelum resolusi tersebut serta pelaksanaannya setelah diterbitkan. Karena itu, keputusan investasi, kepegawaian, dan kurikulum yang dibuat sebelum resolusi dapat menjadi bagian dari penilaian kondisi saat ini.

Quyet menyebut kegiatan ini sebagai delegasi pemantauan Sekretariat pertama yang dipimpin oleh anggota Politbiro yang juga menjabat sebagai sekretaris Komite Sentral Partai. Ia membedakan cakupan menyeluruh kegiatan ini dari inspeksi sebelumnya yang menyasar kasus tertentu atau persoalan pendidikan yang lebih terbatas. Hasil yang diharapkan adalah masukan bagi Politbiro dan Sekretariat mengenai hal-hal yang perlu dipertahankan, diubah, atau didukung melalui kebijakan baru.

Beban kurikulum dan pilihan mata pelajaran akan ditelaah

Penilaian kurikulum akan mencakup pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Delegasi akan mengkaji landasan ilmiah program, kesinambungan pembelajaran antarkelas, serta koherensi transisi antarjenjang pendidikan. Delegasi juga akan menilai apakah materi sesuai dengan perkembangan psikologis siswa dan kondisi praktis di berbagai wilayah.

Persoalan spesifik yang akan dikaji meliputi beban kurikulum, upaya mengurangi tuntutan berlebihan, pengajaran terpadu, dan pilihan mata pelajaran. Pengajaran terpadu menggabungkan materi terkait dari sejumlah mata pelajaran, sehingga sekolah perlu mengatur pembelajaran lintas bidang tersebut. Tinjauan akan mempertimbangkan apakah penyusunan pelajaran ini sesuai dengan keseluruhan kurikulum dan apakah sekolah mampu melaksanakannya dalam kondisi nyata.

Quyet meminta masukan dari para ahli dan ilmuwan yang telah berpengalaman mengkaji kurikulum selama bertahun-tahun dan melalui berbagai tahap reformasi. Penilaian mereka diharapkan mengidentifikasi unsur yang masih sesuai dan yang perlu disesuaikan. Belum ada kurikulum revisi, daftar mata pelajaran yang akan dihapus, atau batas beban belajar baru yang diumumkan sebagai hasil tinjauan ini.

Isi, biaya, dan penggunaan ulang buku pelajaran menjadi persoalan tersendiri

Tinjauan buku pelajaran akan mengkaji pendidikan moral, sejarah, politik, ideologi, dan cara hidup, terutama dalam pelajaran sastra, sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan. Delegasi akan meminta masukan ahli mengenai bagian yang perlu dipertahankan, materi dari buku pelajaran sebelumnya yang dapat digunakan kembali, serta isi yang perlu dihapus atau diganti. Tanggung jawab atas penyusunan dan penerbitan buku juga akan dikaji.

Quyet mencontohkan puisi-puisi yang menurutnya sulit dipahami sebagai materi yang perlu dinilai lebih saksama. Laporan mengenai pernyataannya tidak menyebutkan puisi yang dimaksud atau mencantumkan temuan ahli terkait puisi tersebut. Komentarnya mengemukakan topik untuk ditinjau, bukan keputusan final mengenai buku tertentu.

Kebijakan satu kurikulum dengan banyak set buku pelajaran akan dinilai dari segi kualitas, pemilihan, dan biaya. Kurikulum menetapkan materi yang harus dipelajari siswa, sedangkan buku pelajaran menyajikan materi untuk memenuhi ketentuan tersebut. Delegasi diminta mencari tahu di bagian mana masalah timbul dalam skema itu, siapa yang bertanggung jawab, dan perubahan praktis apa yang perlu dilakukan.

Buku yang memuat latihan untuk langsung dikerjakan siswa di halamannya juga menjadi fokus. Setelah diisi, buku tersebut mungkin tidak lagi cocok digunakan siswa lain dengan cara yang sama. Quyet meminta agar dipertimbangkan penghapusan atau penggantian buku semacam itu jika menimbulkan pemborosan bagi orang tua. Persoalan ini berbeda dari jumlah set buku pelajaran: satu set saja tetap dapat berisi buku yang sulit digunakan kembali. Belum ada perkiraan biaya rumah tangga yang ditimbulkan atau keputusan untuk melarang buku-buku tersebut.

Kekurangan buku pelajaran disertai tuntutan akuntabilitas yang lebih tegas

Ketersediaan buku pelajaran juga dibahas dalam pertemuan dengan pemilih di Da Nang pada 12 Oktober. Tran Cam Tu, anggota Politbiro dan anggota tetap Sekretariat, bertemu dengan pemilih dari distrik Hai Chau, Hoa Cuong, Thanh Khe, An Hai, dan Son Tra bersama delegasi Majelis Nasional kota tersebut. Ia mengatakan Politbiro telah membentuk inspeksi menyeluruh yang mencakup pendidikan dan pelatihan, termasuk kurikulum, buku pelajaran, pengajaran, guru, dan struktur organisasi.

Tu mempertanyakan mengapa siswa masih kekurangan buku ketika Vietnam memiliki kapasitas penerbitan dan produksi serta banyak lembaga penerbitan. Ia mengatakan kekurangan itu perlu dikaji dan diselidiki untuk mengetahui penyebabnya, dengan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Pernyataannya membahas akses terhadap buku, sedangkan diskusi pada 13 Oktober juga mencakup isi, harga, dan desain buku.

Sejumlah laporan menggambarkan mandat kelembagaan kegiatan ini secara berbeda. Tu menyebutnya inspeksi Politbiro, sedangkan rencana yang diumumkan menyangkut delegasi pengawasan Sekretariat. Quyet mengatakan kegiatan tersebut bukan inspeksi yang dipicu dugaan pelanggaran dan tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan individu atau organisasi. Namun, Nguyen Van Chien, wakil kepala Komisi Propaganda Pusat, mengatakan tujuannya juga mencakup penilaian terhadap indikasi pelanggaran, jika ada, oleh organisasi dan anggota Partai. Pernyataan-pernyataan ini tidak membuktikan bahwa pelanggaran telah terjadi, dan kaitan antara kedua gambaran tersebut belum dijelaskan.

Peninjauan fasilitas akan membandingkan kekurangan dengan jumlah siswa

Delegasi akan menilai kekurangan sekolah, ruang kelas, dan peralatan mengajar, serta investasi sejak 2023. Quyet meminta perbandingan antara jumlah siswa, sekolah yang tersedia, dan kebutuhan yang belum terpenuhi pada setiap jenjang pendidikan. Pendekatan ini tidak cukup hanya mencatat proyek pembangunan, tetapi juga perlu menilai apakah penyediaan fasilitas sebanding dengan jumlah anak yang membutuhkan tempat belajar.

Sekolah berasrama yang menggabungkan pendidikan dasar dan menengah pertama di komune perbatasan akan mendapat perhatian khusus. Tinjauan akan mengkaji investasi di sekolah-sekolah tersebut dan kapasitasnya dalam memenuhi kebutuhan setempat. Dengan memasukkan sekolah ini, fasilitas, tempat tinggal, dan akses pendidikan di wilayah perbatasan akan dinilai secara bersamaan.

Pengumuman tinjauan belum menyebutkan jumlah nasional kekurangan ruang kelas, kelangkaan peralatan, atau kebutuhan yang belum terpenuhi di sekolah berasrama perbatasan. Angka-angka tersebut termasuk data yang diharapkan disediakan kementerian. Sebelum data itu diketahui, delegasi belum dapat menyajikan perhitungan kuantitatif tentang kesenjangan antara fasilitas yang ada dan kebutuhan siswa.

Jumlah guru dan pendapatan akan dinilai secara bersamaan

Tinjauan kepegawaian mencakup administrasi pendidikan, manajemen sekolah, dan guru. Tinjauan akan mengkaji kelebihan dan kekurangan tenaga kerja di daerah, termasuk kesulitan di wilayah tertinggal serta kekurangan yang terkait dengan perampingan atau reorganisasi lembaga pendidikan. Kementerian harus menjelaskan di mana kekurangan tenaga terjadi, mengapa kesenjangan itu ada, dan tindakan apa yang diusulkan.

Perhatian terhadap ketimpangan lokal penting karena jumlah keseluruhan guru tidak menunjukkan apakah tersedia guru untuk mengajar mata pelajaran tertentu di tempat yang membutuhkannya. Quyet mengaitkan kepegawaian dengan hak siswa memperoleh pendidikan yang lengkap, dan memperingatkan adanya situasi ketika suatu mata pelajaran yang dijadwalkan tidak memiliki guru. Tinjauan ini belum menerbitkan angka kekurangan guru berdasarkan wilayah atau mata pelajaran.

Kesejahteraan guru akan dinilai berdasarkan pendapatan bulanan aktual, termasuk gaji dan tunjangan, bukan hanya koefisien gaji. Koefisien gaji adalah faktor yang digunakan untuk menghitung salah satu komponen upah; angka itu sendiri tidak mencerminkan total pendapatan. Quyet meminta agar pendapatan dibandingkan dengan tingkat gaji umum pegawai negeri. Belum ada tabel pendapatan atau usulan kenaikan yang diumumkan, sehingga tinjauan ini merupakan permintaan untuk mengumpulkan data, bukan keputusan mengenai gaji ke depan.

Kunjungan ke daerah dan tenggat pelaporan Desember

Delegasi berencana meminta masukan dari para ahli, ilmuwan, dan pendidik, termasuk mereka yang bekerja di dalam maupun di luar sektor pendidikan. Delegasi akan dibagi menjadi tiga kelompok untuk melakukan kunjungan ke wilayah yang mewakili Vietnam bagian utara, tengah, dan selatan, meliputi kota-kota besar, dataran rendah, daerah pegunungan, dan kawasan perbatasan. Kementerian akan membantu memilih daerah, lembaga, dan pakar agar penilaian mencakup beragam kondisi.

Son berkomitmen bahwa kementerian akan menyusun laporan yang lengkap dan jujur, didukung data, sebelum 20 Oktober. Jadwal yang diumumkan adalah sebagai berikut:

• 16 September 2026: Sekretariat membahas persoalan buku pelajaran dan kurikulum sekolah.
• 18 September: Surat Dinas No. 5099-CV/VPTW menyampaikan keputusan pembentukan delegasi.
• 13 Oktober: Keputusan dan rencana pengawasan diumumkan di kementerian pendidikan.
• 13 hingga 20 Oktober: Komite Tetap Partai di kementerian dijadwalkan menyerahkan laporan dan dokumen pendukung.
• 20 hingga 30 Oktober: Delegasi mempelajari laporan dan dokumentasi.
• 1 hingga 20 November: Delegasi bekerja sama dengan organisasi dan lembaga terkait; pengaturan spesifik akan diumumkan kemudian.
• 21 hingga 30 November: Delegasi menyelesaikan laporannya.
• 10 Desember: Temuan dijadwalkan disampaikan kepada Sekretariat.
• Sebelum 15 Desember: Kegiatan pengawasan harus rampung.

Sejumlah laporan menyebut kegiatan ini berlangsung hingga 15 Desember, sedangkan rencana terperinci mewajibkan penyelesaian sebelum tanggal tersebut dan menjadwalkan penyampaian laporan pada 10 Desember. Nama lembaga yang terlibat dalam pertemuan November dan jadwal rinci kunjungan ke daerah belum diumumkan.

Resolusi 71 menetapkan target, bukan temuan tinjauan

Resolusi 71 menjadi kerangka kebijakan yang digunakan delegasi untuk menilai penyelenggaraan pendidikan. Target yang ditetapkan untuk 2030 mencakup setidaknya 80% sekolah menengah memenuhi standar nasional dan setidaknya 85% penduduk usia sekolah menyelesaikan pendidikan menengah atas atau kualifikasi setara. Tidak boleh ada provinsi atau kota yang berada di bawah 60% untuk indikator terakhir tersebut.

Selisih antara target nasional penyelesaian pendidikan sebesar 85% dan batas minimum 60% untuk setiap daerah adalah 25 poin persentase. Angka-angka ini merupakan target, bukan pengukuran kinerja saat ini. Pengumuman tersebut tidak menyebutkan tingkat penyelesaian pendidikan nasional saat ini atau perbandingan antarprovinsi, sehingga jarak terhadap target itu belum dapat dihitung.

Resolusi itu juga menyerukan peninjauan kurikulum, satu set buku pelajaran nasional yang seragam, serta upaya menyediakan buku pelajaran gratis bagi semua siswa pada 2030. Sasaran pendidikan yang lebih luas mencakup pendidikan prasekolah universal bagi anak berusia tiga hingga lima tahun dan pendidikan wajib hingga sekolah menengah pertama. Namun, kegiatan pengawasan yang diumumkan berfokus pada pendidikan sekolah, bukan seluruh sektor pendidikan.

Laporan Desember diharapkan merekomendasikan pilihan kebijakan, bukan sekadar mencatat keluhan. Belum ada keputusan mengenai penggantian buku pelajaran, investasi sekolah, kepegawaian, atau gaji guru. Quyet mengatakan setelah Politbiro menetapkan kesimpulan, Komite Partai Pemerintah akan mengatur pelaksanaan yang konsisten. Fokus utamanya saat ini adalah memastikan laporan kementerian dan kunjungan ke daerah dapat menjelaskan skala, penyebab, dan pihak yang bertanggung jawab atas persoalan yang sedang dikaji.

Poin Utama

• Tinjauan Sekretariat mencakup pendidikan sekolah dari 2023 hingga 30 September 2026.
• Trinh Van Quyet memimpin delegasi yang mengkaji kurikulum, buku pelajaran, fasilitas, dan kepegawaian.
• Kualitas, biaya, kekurangan buku pelajaran, dan buku yang sulit digunakan kembali menjadi bidang peninjauan yang terpisah.
• Pendapatan guru akan dinilai berdasarkan gaji dan tunjangan, bersamaan dengan ketimpangan kepegawaian di daerah.
• Tiga kelompok akan mengunjungi wilayah di Vietnam bagian utara, tengah, dan selatan.
• Temuan dijadwalkan disampaikan pada 10 Desember, dan kegiatan harus rampung sebelum 15 Desember 2026.
• Belum ada perubahan kurikulum, pembatasan buku pelajaran, alokasi investasi, atau keputusan gaji yang diumumkan.