Malaysia Tetapkan Upah Minimum RM2.000 Mulai Juni 2027, Perusahaan Kecil Diberi Waktu Lebih Lama

Kenaikan RM300 disepakati, tetapi penerapannya tidak serentak

Malaysia berencana menaikkan upah minimum nasional dari RM1.700 menjadi RM2.000 per bulan mulai Juni 2027, naik RM300 atau sekitar 17,6%, yang diperkirakan akan menguntungkan lebih dari empat juta pekerja. Perusahaan besar akan menerapkan tarif baru lebih dahulu, sementara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memenuhi syarat dengan penjualan tahunan di bawah RM50 juta akan mendapat lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri.

Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan tersebut saat menyampaikan Anggaran 2027 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober 2026. Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmood Merican kemudian mengatakan Dewan Konsultatif Upah Nasional, yang mencakup perwakilan pengusaha dan pekerja, telah menyepakati besaran tersebut tanpa perselisihan.

Persoalan utama sekarang adalah bagaimana masa transisi akan berjalan. Para menteri menggambarkan pengecualian bagi usaha yang lebih kecil sebagai waktu untuk menyesuaikan operasional, bukan sebagai alternatif permanen bagi batas bawah upah. Namun, belum ada tanggal penerapan final bagi perusahaan yang dikecualikan, sehingga belum jelas berapa lama karyawan yang melakukan pekerjaan sebanding dapat menghadapi tarif minimum yang berbeda.

Pemerintah juga mengumumkan kerangka upah bulanan terpisah sebesar RM2.500 bagi lulusan dan pekerja pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan menengah. Perusahaan terkait pemerintah (GLC) dan perusahaan investasi terkait pemerintah (GLIC) berkomitmen menaikkan tolok ukur upah layak dari RM3.100 menjadi RM3.400, yang akan menguntungkan sekitar 230.000 pekerja.

Cakupan langkah-langkah ini berbeda-beda. Upah minimum nasional merupakan batas bawah yang diwajibkan undang-undang untuk gaji pokok, tidak termasuk tunjangan, insentif, dan pembayaran tambahan lainnya. Kerangka upah lulusan masih memerlukan perincian penerapan, sementara tolok ukur RM3.400 mencerminkan komitmen pengusaha terkait pemerintah, bukan ketentuan minimum baru yang berlaku universal.

Bagaimana keputusan ini berkembang

Pengumuman tersebut menyusul tuntutan yang berbeda dari serikat pekerja dan asosiasi bisnis. Pada Agustus, Kongres Serikat Pekerja Malaysia (MTUC) mengusulkan upah minimum RM3.100. Sekretaris Jenderalnya, Kamarul Baharin Mansor, menyoroti kenaikan biaya pangan, perumahan, transportasi, dan kebutuhan lainnya, serta karyawan yang tetap menerima upah minimum meski telah bekerja selama bertahun-tahun.

Asosiasi UKM Malaysia dan Asosiasi Rantai Ritel Malaysia meminta penundaan, dengan alasan bahwa perusahaan membutuhkan dukungan struktural untuk menyerap kenaikan biaya tenaga kerja. Menteri Sumber Daya Manusia Datuk Seri R. Ramanan mengatakan pada September bahwa belum ada keputusan dan pengumuman apa pun memerlukan persetujuan Kabinet.

• Februari 2025: Upah minimum nasional saat ini sebesar RM1.700 mulai berlaku.
• Agustus 2026: MTUC mengusulkan RM3.100, sementara Ramanan mengatakan dewan akan meninjau apakah tarif yang berlaku tetap dipertahankan atau dinaikkan.
• September 2026: Ramanan mengatakan tarif baru belum diputuskan.
• 9 Oktober 2026: Anwar menyampaikan Anggaran 2027 dan mengumumkan tarif RM2.000.
• 10 Oktober 2026: Ramanan memaparkan langkah terkait upah, pekerja gig, dan pelatihan.
• 12 Oktober 2026: Johan menjelaskan pendekatan bertahap dalam debat Asosiasi Ekonomi Malaysia setelah anggaran diumumkan.
• Juni 2027: Tarif nasional baru dijadwalkan mulai berlaku, dengan UMKM yang memenuhi syarat pada awalnya dikecualikan.

Pasal 25(1) Undang-Undang Dewan Konsultatif Upah Nasional mewajibkan peninjauan perintah upah minimum setidaknya sekali setiap dua tahun. Kewajiban tersebut mengharuskan peninjauan, bukan kenaikan otomatis dengan besaran tertentu.

Tarif RM2.000 yang disepakati berada RM1.100 di bawah usulan serikat pekerja. Karena itu, kesepakatan dewan mengenai besaran tersebut bukan berarti semua tuntutan sebelumnya diterima, dan juga tidak menyelesaikan perdebatan terpisah mengenai pengecualian dan penerapan.

Arti pengecualian batas RM50 juta

Dalam debat anggaran di Kuala Lumpur, Johan mengatakan Kabinet telah mempertimbangkan masa penerapan yang lebih panjang bagi perusahaan kecil agar tidak membebani mereka. Ia menyebut dampak konflik di Asia Barat sebagai alasan sebagian perusahaan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan model bisnis mereka.

Johan, Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Malaysia, menjelaskan bahwa dewan telah menyepakati angka upah tersebut sebelum memaparkan penerapannya:

Besaran upah minimum tidak diperselisihkan dan telah disepakati.

Berbagai laporan umumnya menyebut ambang batas kelayakan sebagai penjualan atau omzet tahunan di bawah RM50 juta. Kritik dari pihak oposisi juga merujuk pada pendapatan tahunan di bawah jumlah tersebut. Pengusaha masih memerlukan aturan kelayakan yang terperinci, termasuk cara mengukur omzet dan kapan perusahaan yang melampaui ambang batas harus mematuhi ketentuan tersebut.

Federasi Pengusaha Malaysia (MEF) menyambut baik usulan pengecualian itu, tetapi meminta kriteria yang jelas, komunikasi efektif, dan dukungan praktis. Penasihat seniornya, Datuk Dr Syed Hussain Syed Husman, mengatakan upah pokok yang lebih tinggi juga meningkatkan iuran wajib, pembayaran lembur, dan pengeluaran lain yang terkait dengan upah.

Salah satu pemberitaan mengenai posisi pengusaha menyebut 1 Juni 2027 sebagai tanggal mulai berlaku, sementara sebagian besar pengumuman menyebut Juni 2027 tanpa tanggal pasti. Jadwal penerapan yang definitif dan tenggat akhir bagi UMKM yang dikecualikan tetap diperlukan untuk perencanaan penggajian.

Mengapa kenaikan ini berdampak melampaui gaji terendah

Johan mendorong perusahaan besar menggunakan waktu sebelum penerapan untuk meninjau seluruh struktur gaji, bukan hanya menaikkan upah terendah. Ia mengkhawatirkan pemampatan upah, yang terjadi ketika selisih antara gaji awal dan upah karyawan berpengalaman atau berkualifikasi lebih tinggi menjadi terlalu kecil.

Pemimpin oposisi Datuk Seri Hamzah Zainudin mengangkat persoalan yang sama dalam debat tahap kebijakan Anggaran 2027 di Dewan Rakyat. Ia memberi contoh karyawan dengan masa kerja tiga tahun yang berpenghasilan RM2.000 ketika karyawan baru mulai menerima jumlah yang sama.

Hamzah mengatakan pekerja berpengalaman itu dapat meminta penyesuaian yang sepadan:

Jika seseorang yang telah bekerja selama tiga tahun berpenghasilan RM2.000, sementara pekerja baru kini memperoleh RM2.000, ia juga akan meminta kenaikan RM300 menjadi RM2.300,

Itu hanyalah ilustrasi, bukan hak kenaikan RM300 yang diumumkan bagi semua orang yang sudah berpenghasilan di atas upah minimum. Meski demikian, contoh tersebut menunjukkan mengapa kenaikan total biaya penggajian perusahaan pada akhirnya dapat melampaui biaya langsung untuk menaikkan upah karyawan dari RM1.700 menjadi RM2.000.

Bagi pekerja yang menerima kenaikan penuh RM300 selama 12 bulan, tambahan upah pokoknya berjumlah RM3.600 sebelum potongan. Pengusaha harus memperhitungkan secara terpisah biaya ketenagakerjaan terkait dan perubahan diskresioner pada gaji lainnya. Johan mengatakan peninjauan juga harus mempertimbangkan gaji awal bagi pemegang diploma dan lulusan.

Tolok ukur terpisah untuk keterampilan dan biaya hidup

Kerangka RM2.500 bertujuan mendekatkan remunerasi awal dengan kualifikasi dan keterampilan. Ramanan mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia, yang dikenal sebagai KESUMA, akan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan mekanisme penerapannya. Belum ada tanggal khusus untuk pengarahan tersebut.

Berbagai laporan menyebut langkah tersebut dengan istilah yang berbeda-beda, yakni upah bulanan minimum, gaji awal, dan kerangka penghasilan baru bagi lulusan serta pekerja dengan keterampilan menengah. Sebelum KESUMA menjelaskan aturannya, cakupan yang tepat, tanggal mulai berlaku, dan kaitannya dengan pengecualian UMKM sebaiknya tidak diasumsikan.

Tolok ukur upah layak RM3.400 bagi GLC dan GLIC merupakan komitmen terpisah. Kenaikannya dari RM3.100 juga sebesar RM300, tetapi setara sekitar 9,7%, dibandingkan kenaikan upah minimum nasional sebesar 17,6%. Tolok ukur upah layak bertujuan mencerminkan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi biaya hidup, bukan sekadar menetapkan upah minimum berdasarkan undang-undang yang wajib dibayarkan pengusaha.

Dosen senior Universiti Teknologi MARA Dr Mohd Rahim Khamis mengatakan remunerasi yang sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan dapat mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengatakan gaji awal RM2.500 dapat mempersempit kesenjangan antara kualifikasi pendidikan dan penghasilan.

Anwar mendorong pengusaha swasta untuk mengikuti contoh perusahaan terkait pemerintah. Seruan itu tidak menetapkan RM3.400 sebagai persyaratan upah yang berlaku secara hukum bagi setiap perusahaan swasta.

Apakah perusahaan kecil akan kehilangan pekerja atau dana investasi?

Hamzah memperingatkan bahwa perusahaan yang dikecualikan dapat kesulitan mempertahankan karyawan jika pengusaha besar menawarkan setidaknya RM2.000 sementara perusahaan kecil tetap membayar RM1.700. Ia menyerukan bantuan yang terarah, termasuk insentif yang disalurkan melalui Organisasi Jaminan Sosial (Socso), untuk membantu UMKM mengelola kenaikan biaya upah.

Presiden Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah Malaysia (Samenta) Datuk William Ng mendukung pengecualian tersebut. Ia mengatakan margin keuntungan yang tipis dapat membuat perusahaan tidak memiliki dana untuk otomatisasi, mesin, ekspansi, dan pemenuhan persyaratan lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan.

Ng mengatakan banyak UMKM di Lembah Klang sudah membayar lebih dari RM2.000, tetapi kondisi di wilayah lain berbeda. Ia mencontohkan warung makan kecil di Kota Bharu untuk menggambarkan bagaimana tambahan upah bulanan RM300 dapat memengaruhi keputusan perekrutan yang marginnya tipis. Peringatannya berkaitan dengan berkurangnya perekrutan dan kenaikan harga, bukan penutupan perusahaan secara luas.

Ng, yang mengatakan UMKM mempekerjakan sekitar separuh tenaga kerja Malaysia, mengakui adanya ketimpangan batas bawah upah:

Tentu saja, adanya dua tingkat upah minimum sekarang tidak membantu karena pada akhirnya kita memang ingin menyamakan keduanya. Namun, begitulah keadaannya,

Karena itu, perbedaan pendapat ini sebagian berkaitan dengan waktu. Pendukung pengecualian menilai tambahan waktu dapat menjaga pekerjaan dan investasi. Para pengkritik melihat adanya masa ketika perusahaan kecil mungkin menghadapi persaingan lebih ketat dalam mendapatkan pekerja tanpa tanggal yang jelas untuk menyamakan batas bawah upah.

Ambang batas dapat memengaruhi keputusan untuk berekspansi

Direktur eksekutif Centre for Market Education Dr Carmelo Ferlito mengangkat kekhawatiran berbeda: perusahaan yang penjualannya mendekati RM50 juta dapat menghadapi kenaikan biaya upah mendadak ketika pertumbuhannya melampaui ambang pengecualian. Ia mengatakan potensi hilangnya akses ke tarif pajak UKM dapat menambah tekanan tersebut.

Ferlito memperingatkan bahwa pengaturan tersebut dapat menghambat ekspansi dan mendorong perusahaan untuk memecah usaha atau melaporkan penjualan lebih rendah. Ini merupakan risiko yang diperkirakan, bukan bukti bahwa perusahaan telah mengambil langkah seperti itu sebagai respons atas kebijakan yang diumumkan.

Ia berpendapat bahwa upah rendah terutama mencerminkan kurangnya investasi pada mesin dan keterampilan. Ia menyebut perubahan kebijakan tenaga kerja asing, biaya kepatuhan, perpajakan yang rumit, dan keterlibatan pemerintah sebagai hambatan bagi investasi swasta.

Langkah yang ia inginkan sangat berbeda dari kebijakan pemerintah: menghapus upah minimum yang diwajibkan undang-undang, menurunkan pajak dan biaya kepatuhan perusahaan, serta memberikan bantuan tunai publik yang terarah kepada pekerja berpenghasilan rendah. Jika penghapusan tidak memungkinkan secara politik, ia mengusulkan untuk mempertahankan batas bawah seragam sebesar RM1.700 tanpa pengecualian.

Ekonom lain melihat manfaat dari kenaikan tersebut. Ekonom Malaysia University of Science and Technology Prof Emeritus Dr Barjoyai Bardai mengatakan tambahan RM300 dapat mendorong permintaan pangan, ritel, transportasi, dan jasa karena pekerja berpenghasilan rendah cenderung menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pokok. Ia juga menyerukan penyediaan teknologi, pelatihan, dan pembiayaan untuk membantu UMKM meningkatkan produktivitas.

Pembiayaan dan pelatihan ditujukan untuk mendukung penyesuaian

Anggaran 2027 meningkatkan fasilitas pinjaman dan jaminan pembiayaan UMKM dari RM50 miliar pada 2026 menjadi RM57 miliar pada 2027, naik RM7 miliar atau 14%. Fasilitas tersebut tidak sama dengan subsidi upah langsung: perusahaan tetap harus memenuhi persyaratan pembiayaan, dan dana pinjaman umumnya harus dibayar kembali.

Usulan penurunan tarif pajak penghasilan badan UMKM sebesar satu poin persentase diperkirakan akan menguntungkan sekitar 300.000 perusahaan. Tambahan RM30 juta dialokasikan untuk membantu 4.000 UMKM mengadopsi kecerdasan buatan dan otomatisasi. MEF mendesak agar proses pengajuan sederhana, kriteria kelayakan transparan, dan pencairan dilakukan tepat waktu.

Komitmen pelatihan mencakup RM8 miliar untuk pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasi (TVET) di berbagai kementerian, RM3 miliar dari dana pungutan HRD Corp untuk tiga juta kesempatan pelatihan, dan RM500 juta melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran bagi peserta pelatihan di lembaga publik dan swasta yang terdaftar.

Lebih dari RM40 juta melalui HRD Corp akan mendukung pelatihan perawatan lansia bagi 8.000 warga Malaysia. Program Bakat MADANI di bawah TalentCorp menargetkan 30.000 kesempatan kerja baru pada 2027, sementara Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia akan menerima RM150 juta, dengan prioritas pada keterampilan dan kesempatan kerja bagi kaum muda India.

Langkah lain yang diumumkan meliputi pelatihan robotika dan digital bagi 10.000 orang melalui Dewan Pengembangan Industri Konstruksi, pelatihan bagi 1.000 pemuda Bumiputera melalui MARA, pelatihan otomotif melalui ADTEC, dan perluasan akses ke kursus digital. AI Malaysia Berhad menargetkan pengembangan 200.000 pekerja dengan keterampilan AI, sementara MDEC merencanakan pelatihan dan sertifikasi bagi 5.000 profesional AI.

Tiga juta kesempatan pelatihan tidak berarti tiga juta pekerja berbeda akan memperoleh pekerjaan baru. Penempatan pelatihan, target pekerjaan, dan komitmen upah mengukur hal yang berbeda.

Pekerja gig mendapat paket pendapatan dan perlindungan terpisah

Pemerintah dan Grab akan bersama-sama mendanai paket RM160 juta mulai 2027 untuk pengemudi yang melayani perjalanan yang dipesan dan kurir yang mengantarkan pesanan. Paket ini mencakup dukungan untuk tarif pendapatan, perawatan kendaraan, asuransi, dan iuran Socso. Tanggal mulai yang tepat belum diumumkan.

Ramanan mengatakan pendapatan bersih bulanan median dapat meningkat hingga RM227 bagi pengemudi dan RM100 bagi kurir. Angka tersebut merupakan proyeksi kenaikan, bukan jaminan kenaikan bulanan bagi setiap pekerja. Pendapatan bersih juga berbeda dari penerimaan kotor karena pekerja menanggung biaya saat menyelesaikan penugasan.

Dewan Konsultatif Pekerja Gig sedang merundingkan tarif pendapatan minimum, rumus penghitungan pendapatan, dan standar minimum perlindungan sosial, dengan perincian yang diperkirakan diumumkan pada awal 2027. Ramanan mengatakan penetapan pendapatan harus memperhitungkan jam kerja dan biaya nyata untuk menyelesaikan penugasan.

Langkah perlindungan yang diumumkan mencakup insentif iuran Socso sebesar 35%, yang naik menjadi 50% jika perusahaan platform juga memberikan kontribusi. Anwar membandingkan tingkat 50% yang bersyarat itu dengan insentif saat ini sebesar 18%. Pekerja juga dapat menerima insentif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (EPF) hingga RM600 per tahun, dengan batas seumur hidup RM6.000.

Bank Simpanan Nasional dan Agrobank akan menyediakan pembiayaan RM270 juta bagi pekerja gig yang ingin memulai usaha atau membeli rumah pertama. Secara terpisah, kecocokan iuran Socso sebesar 70% akan mencakup 200.000 pekerja mandiri di 17 sektor yang tidak mewajibkan kepesertaan. Anggaran tersebut juga menguraikan pengaturan sektor pengantaran dan pendaftaran otomatis EPF bagi warga Malaysia yang berusia 18 tahun.

Melindungi daya beli dan keuangan publik

Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan pemerintah akan memperkuat penegakan Undang-Undang Pengendalian Harga dan Antipencatutan serta melanjutkan program penjualan Jualan Rahmah MADANI dan Jualan Agro MADANI. Ia menanggapi kekhawatiran anggota parlemen Sri Gading Aminolhuda Hassan mengenai pemutusan hubungan kerja, harga, dan biaya usaha kecil.

Akmal menyebut inflasi sebesar 1,7% pada kuartal pertama 2026 dan sekitar 1,9% pada kuartal kedua. Inflasi pangan sekitar 1,4% pada Mei dan Juni, kemudian 1,8% hingga 1,9% pada Juli dan Agustus. Angka-angka ini menggambarkan kenaikan harga sebelum upah baru mulai berlaku, bukan dampak akhirnya terhadap harga.

Johan mengatakan inflasi yang terkendali belum mengatasi tekanan rumah tangga karena pendapatan belum mampu mengimbangi biaya kebutuhan sehari-hari. Inflasi yang lebih lambat berarti harga naik lebih perlahan; bukan berarti kenaikan sebelumnya telah dibatalkan.

Karyawan yang memenuhi syarat dan tercakup dalam Sistem Asuransi Ketenagakerjaan yang kehilangan pekerjaan akibat restrukturisasi perusahaan dapat mengajukan tunjangan, termasuk tunjangan pencarian kerja hingga enam bulan. Profesor madya Universiti Putra Malaysia Dr Nor Wahiza Abdul Wahat mengatakan upah yang lebih baik dapat meningkatkan kesejahteraan finansial dan psikologis serta mengurangi pergantian staf. Presiden Pusat Buruh UNI Malaysia Datuk Mohamed Shafie BP Mammal menyerukan perundingan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk melindungi pekerja sembari mempertimbangkan kapasitas UMKM.

Langkah rumah tangga yang lebih luas dalam anggaran tersebut mencakup RM16 miliar untuk Sumbangan Tunai Rahmah dan Sumbangan Asas Rahmah, naik dari RM15 miliar. Johan juga menyebut target defisit fiskal sebesar 3,6% dari PDB pada 2026, 3,3% pada 2027, dan 3% pada 2028 berdasarkan Undang-Undang Keuangan Publik dan Tanggung Jawab Fiskal 2023 (Undang-Undang 850). Perkiraan subsidi produk minyak bumi sekitar RM40 miliar pada 2026 menggambarkan tekanan terpisah yang ditimbulkan harga minyak tinggi terhadap keuangan publik.

Apa yang akan diukur setelah penerapan?

Ketua Klub Anggota Parlemen Pendukung Pemerintah MADANI Datuk Seri Dr Zaliha Mustafa mengusulkan penilaian enam dan 12 bulan setelah penerapan, dengan memantau upah setelah memperhitungkan inflasi, lapangan kerja, jam kerja, produktivitas, dan kondisi usaha. Jika dihitung sejak Juni 2027, periode tersebut jatuh sekitar Desember 2027 dan Juni 2028, tetapi penilaian itu masih berupa usulan, bukan jadwal yang telah dikonfirmasi.

Zaliha menyebut kompensasi karyawan sebesar 33,9% dari PDB dan mendesak pemantauan harga sebelum dan sesudah kenaikan. Usulannya akan menguji apakah kenaikan upah bulanan benar-benar meningkatkan daya beli, bukan terserap oleh harga, pengurangan jam kerja, atau melemahnya perekrutan.

Keputusan mendesak yang masih diperlukan lebih spesifik: aturan kelayakan final bagi UMKM, tanggal penerapan yang akan berlaku bagi pengusaha yang dikecualikan, serta cakupan dan waktu penerapan kerangka RM2.500. Kesimpulan dewan gig yang diperkirakan keluar pada awal 2027 menjadi tonggak berikutnya yang telah disebutkan untuk aturan pendapatan dan perlindungan di luar hubungan kerja konvensional.

Poin Utama

• Upah minimum nasional dijadwalkan naik dari RM1.700 menjadi RM2.000 pada Juni 2027, sehingga menguntungkan lebih dari empat juta pekerja.
• UMKM yang memenuhi syarat dengan penjualan tahunan di bawah RM50 juta pada awalnya akan dikecualikan. Tenggat akhir bagi mereka belum diumumkan.
• KESUMA akan menjelaskan kerangka upah terpisah sebesar RM2.500 bagi lulusan dan pekerja dengan keterampilan menengah.
• GLC dan GLIC akan menaikkan tolok ukur upah layak menjadi RM3.400, yang mencakup sekitar 230.000 pekerja.
• Pengusaha mungkin perlu menyesuaikan upah pekerja berpengalaman dan menanggung biaya ketenagakerjaan lainnya.
• Paket pemerintah dan Grab senilai RM160 juta akan mendukung pendapatan dan perlindungan pekerja gig mulai 2027.
• Penilaian yang diusulkan akan memantau daya beli, lapangan kerja, jam kerja, dan kinerja usaha setelah penerapan.