Taiwan Menahan Dua Eksekutif Jiin Ming atas Dugaan Penggunaan Komponen China pada Drone Militer

Enam penggeledahan mengungkap sengketa pengadaan militer

Dua eksekutif senior Jiin Ming Industry Taiwan diperintahkan ditahan selama dua bulan atas dugaan bahwa perusahaan dan anak usahanya memasok drone militer yang berisi chip dan lensa China yang dilarang, lalu menyerahkan sertifikat asal barang palsu agar drone tersebut diterima angkatan bersenjata.

Pengadilan Distrik Taoyuan memerintahkan wakil ketua sekaligus manajer umum Jian Haoting dan direktur bisnis Chen Yangcheng ditahan mulai 9 Oktober 2026, tanpa izin kunjungan maupun surat-menyurat. Jaksa memaparkan penyelidikan tersebut kepada publik pada 12 Oktober, setelah penggeledahan di enam lokasi dan pemeriksaan yang berlangsung hingga semalam.

Dugaan tersebut membuat praktik pengadaan perusahaan bertentangan dengan promosi publiknya bahwa drone yang dibuat tidak menggunakan komponen dari Republik Rakyat China. Namun, penyidik belum mengidentifikasi secara terbuka model drone yang terlibat, sehingga kasus ini belum dapat dikaitkan dengan pesawat VIPER yang diiklankan perusahaan.

Kantor Kejaksaan Distrik Taoyuan menduga adanya pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional, penggunaan dokumen bisnis palsu, serta penipuan yang diperberat karena melibatkan tiga orang atau lebih. Perintah penahanan didasarkan pada dugaan serius dan risiko terhadap penyelidikan. Perintah tersebut bukan putusan bersalah.

Jiin Ming, produsen elektronik dan logam presisi yang terdaftar dengan kode saham 3230, mengatakan operasional tetap berjalan normal. Ketua Tsai Hsiangfeng untuk sementara mengambil alih tugas manajer umum. Perusahaan menyatakan pesanan drone pertahanan menyumbang sekitar 1,1% dari total pendapatan hingga September, bagian yang kecil secara komersial meski dugaan kasus ini menyangkut pengadaan militer yang sensitif.

Barang yang diduga dipasok menurut penyidik

Jaksa mengatakan Jiin Ming dan anak usahanya menerima beberapa kontrak pengadaan drone dari angkatan bersenjata Taiwan. Dugaan pelanggaran tersebut menyangkut chip dan lensa kamera buatan China yang dilarang dalam kontrak dan diduga dipasang pada drone yang diajukan untuk diterima militer.

Anak usaha tersebut disebut dalam pemberitaan sebagai Yingsheng International. Penggeledahan mencakup perusahaan induk, anak usaha, pemasok, dan tempat tinggal orang-orang yang terkait dengan penyelidikan. Kantor pusat Jiin Ming berada di Distrik Luzhu, Taoyuan.

Dugaan tersebut memiliki dua aspek yang saling terkait: asal komponen fisik dan keakuratan dokumen yang menyertainya. Sertifikat asal barang menunjukkan dari mana suatu produk atau komponen berasal. Jaksa menduga sertifikat palsu digunakan untuk memperoleh penerimaan militer meski ada pembatasan dalam kontrak.

Belum ada keterangan publik yang mengidentifikasi produsen chip, pemasok lensa, nilai kontrak, atau jumlah pesawat yang terdampak. Juga belum ada temuan yang diungkapkan bahwa drone tersebut diretas, mengirimkan informasi ke China, atau mengalami kegagalan saat beroperasi. Penyelidikan ini berfokus pada sumber komponen yang dilarang, dugaan penyampaian informasi palsu, dan penyerahan barang, bukan serangan siber yang telah terbukti.

Bagaimana penggeledahan berujung pada penahanan

Kepala Jaksa Chang Chunhui menugaskan jaksa keamanan nasional Lin Yiwei untuk memimpin penyelidikan. Pada pagi 8 Oktober, kantor cabang Kabupaten Hsinchu dari Biro Investigasi Kementerian Kehakiman melaksanakan surat perintah penggeledahan yang diterbitkan Pengadilan Distrik Taoyuan.

Penggeledahan mencakup enam lokasi. Penyidik memeriksa tujuh personel perusahaan, termasuk kedua eksekutif tersebut, dan seorang saksi, serta menyita barang bukti untuk mengungkap apa yang terjadi. Tersangka lainnya diizinkan pergi setelah diperiksa.

Rangkaian utama peristiwa berlangsung selama lima hari:

• 8 Oktober: Penyidik menggeledah kantor perusahaan, pemasok, dan tempat tinggal. Jiin Ming mengungkapkan bahwa Biro Investigasi telah mendatangi kantornya.
• 9 Oktober, sekitar pukul 03.00: Jaksa menangkap Jian dan Chen setelah pemeriksaan semalam dan meminta penahanan dengan pembatasan kontak.
• 9 Oktober: Pengadilan memerintahkan kedua eksekutif ditahan selama dua bulan terhitung sejak tanggal tersebut.
• 12 Oktober: Jaksa memaparkan kasus tersebut kepada publik, sementara Jiin Ming mengumumkan ketuanya akan sementara menjabat sebagai manajer umum.

Masing-masing eksekutif dapat mengajukan banding dalam waktu 10 hari setelah menerima putusan penahanan. Tenggat tersebut dihitung sejak putusan diterima, bukan otomatis sejak tanggal penggeledahan atau pengumuman kepada publik. Belum ada tanggal persidangan atau tanggal pengumuman lebih lanjut mengenai penyelidikan yang diungkapkan.

Mengapa pengadilan menolak pembebasan

Pengadilan memberikan alasan terpisah untuk menahan kedua eksekutif. Untuk Jian, pengadilan menyebut perannya yang berada di tingkat atas dalam dugaan struktur tindak pidana dan menyatakan sebagian keterangannya berbeda dari kesaksian saksi. Pengadilan juga mencatat bahwa kemungkinan adanya kaki tangan dan fakta lain masih diselidiki.

Menurut keterangan mengenai putusan tersebut, Jian awalnya menyangkal melakukan kesalahan, tetapi saat diperiksa di pengadilan mengakui perbuatan yang disebut dalam permohonan penahanan. Pengakuan yang dilaporkan itu relevan bagi penilaian pengadilan, tetapi tidak menggantikan penetapan akhir oleh pengadilan atas dugaan tersebut.

Pengadilan menilai ada risiko persekongkolan dengan kaki tangan atau saksi. Pengadilan juga mempertimbangkan jumlah transaksi militer dan volume penjualan perusahaan sebagai alasan untuk khawatir bahwa perbuatan serupa dapat terulang, meski angka-angka itu belum dipublikasikan.

Chen menyangkal dugaan tersebut. Meski demikian, pengadilan menemukan adanya dugaan serius berdasarkan bukti dalam berkas perkara. Pengadilan menyatakan sebagian keterangannya berubah antara pemeriksaan oleh polisi dan jaksa, serta berbeda dari keterangan saksi, sehingga memperkuat kekhawatiran akan persekongkolan dan pemusnahan bukti.

Untuk Jian, pengadilan secara khusus mempertimbangkan opsi lain, termasuk jaminan, pembebasan di bawah pengawasan orang lain, dan larangan meninggalkan Taiwan melalui udara atau laut. Pengadilan menilai langkah-langkah tersebut tidak cukup untuk mencegah campur tangan terhadap saksi atau kaki tangan. Kedua eksekutif diperintahkan ditahan tanpa izin kunjungan maupun surat-menyurat selama penyidik melanjutkan pekerjaan mereka.

Undang-undang yang diperiksa jaksa

Dugaan tindak pidana keamanan nasional menyangkut penyerahan produk yang berasal dari China daratan untuk pengadaan militer secara sadar. Pemberitaan yang menguraikan penyelidikan tersebut menyebut Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Keamanan Nasional Taiwan.

Jaksa juga merujuk Pasal 215 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dugaan pencatatan bisnis palsu dan penggunaannya. Dalam kasus ini, sertifikat asal barang menjadi penting karena diduga diserahkan sebagai bagian dari proses penerimaan oleh angkatan bersenjata, bukan sekadar disimpan sebagai dokumen internal perusahaan.

Dugaan penipuan yang diperberat tercantum dalam Pasal 339-4 ayat 1 subpasal 2, mengenai penipuan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih. Hanya dua eksekutif yang secara terbuka disebut ditahan. Dugaan tindak pidana itu tidak membuktikan kesalahan atau identitas orang lain, dan penyidik mengatakan kemungkinan adanya kaki tangan masih perlu diperiksa.

Karena itu, kasus ini melampaui sengketa mengenai apakah barang memenuhi spesifikasi kontrak. Jaksa tengah menyelidiki apakah penyerahan tersebut melibatkan pelanggaran pembatasan sumber pengadaan militer secara sadar, dokumen palsu, dan penipuan. Dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses pidana.

Klaim publik VIPER menghadapi pengujian tersendiri

Di situsnya, Jiin Ming memperkenalkan VIPER sebagai drone yang dikembangkan melalui kerja sama di seluruh rantai pasok Taiwan dan ditujukan untuk operasi pertahanan dan strategis. Pernyataan produk VIPER menyebut pesawat tersebut tidak menggunakan komponen atau teknologi China dan sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS, yang dikenal sebagai NDAA.

Perusahaan menjelaskan standar sumber komponen yang dituju secara tegas:

menghapus ketergantungan pada komponen dan teknologi China demi menjamin keamanan dan keandalan maksimal.

Pernyataan itu merupakan jaminan perusahaan, bukan temuan independen mengenai pesawat yang diperiksa dalam penyelidikan ini. Pernyataan tersebut juga menjelaskan standar produksi militer, manufaktur yang dapat ditingkatkan skalanya, serta kerja sama dalam desain, manufaktur, dan pengujian.

NDAA adalah undang-undang pertahanan AS yang mencakup pembatasan pengadaan yang berdampak pada peralatan drone tertentu dari China. Klaim kepatuhan Jiin Ming berbeda dari pertanyaan apakah penyerahan tertentu memenuhi kontrak dan hukum Taiwan. Satu klaim tidak menjawab yang lain.

Jiin Ming telah memamerkan drone militer quadcopter VIPER berukuran kecil dan prototipe pesawat bersayap tetap ringan yang ditenagai mesin jet; keduanya dipromosikan sebagai produk buatan Taiwan. Penyidik belum mengungkapkan apakah salah satunya terlibat. Hal yang relevan adalah perbedaan antara janji publik perusahaan mengenai sumber komponen dan praktik yang diduga terjadi dalam kasus pengadaan, bukan temuan yang telah terbukti terhadap setiap produk yang dijualnya.

Ketua mengambil alih bisnis yang sebagian besar bergerak di sektor industri

Jiin Ming mengatakan pada 12 Oktober bahwa ketua Tsai Hsiangfeng telah dibebaskan setelah diperiksa jaksa tanpa perlu membayar jaminan. Pembebasannya tidak dengan sendirinya menentukan pokok penyelidikan yang lebih luas.

Perusahaan mengatakan telah mengaktifkan mekanisme kontingensi operasional, dengan Tsai untuk sementara menjabat sebagai manajer umum dan bekerja bersama tim manajemen profesional untuk melanjutkan bisnis yang sudah berjalan. Perusahaan berjanji bekerja sama dengan penyidik, tetapi menolak membahas detail kasus karena penyelidikan bersifat rahasia.

Komposisi pendapatan yang diungkapkan perusahaan membantu membedakan ambisi pertahanannya dari bisnis saat ini:

• Pengepresan logam dan cetakan menyumbang sekitar 85,8% dari total pendapatan hingga September.
• Bisnis drone menyumbang sekitar 3,3%.
• Pesanan drone terkait pertahanan menyumbang sekitar 1,1% dari total pendapatan.

Dengan menggunakan pangsa perkiraan tersebut, pesanan drone pertahanan menyumbang sekitar sepertiga pendapatan drone: 1,1% dibagi 3,3%. Angka-angka itu tidak menunjukkan nilai kontrak yang sedang diselidiki dan tidak sepatutnya dianggap sebagai ukuran kerugian yang diduga terjadi.

Jiin Ming mengatakan pesanan ekspor tidak terdampak dan bisnis domestik maupun luar negeri yang sudah berjalan serta kondisi keuangannya tidak mengalami dampak material pada tahap ini. Itu merupakan penilaian perusahaan. Informasi publik belum menunjukkan dampak keputusan pengadaan berikutnya, peninjauan kontrak, atau proses pengadilan terhadap bisnisnya.

Pertumbuhan pendapatan terjadi bersamaan dengan kerugian berkelanjutan

Didirikan pada 1987, Jiin Ming memulai usaha di bidang manufaktur logam dan pernah bergerak di bidang elektronik konsumen, termasuk sebagai pemasok Apple yang memenuhi syarat. Ekspansi ke drone militer merupakan bagian dari langkah lebih luas untuk melampaui komponen elektronik tradisional, selain aktivitas di bidang energi terbarukan dan penyimpanan energi.

Perusahaan melaporkan pendapatan konsolidasi September sebesar NT$40,597 juta, turun 4,43% dari Agustus tetapi naik 19,82% dibandingkan bulan yang sama setahun sebelumnya. Laporan lain membulatkan angka itu menjadi NT$41 juta, dengan perubahan masing-masing 4,4% dan 19,8%. Angka-angka tersebut merupakan penyajian yang dibulatkan atas hasil yang sama, bukan total pendapatan yang bertentangan.

Kerugian setelah pajak pada kuartal kedua mencapai NT$49 juta, dibandingkan NT$38 juta pada kuartal pertama dan NT$48 juta pada kuartal yang sama setahun sebelumnya. Kerugian itu membesar NT$11 juta dari kuartal pertama, atau sekitar 29% berdasarkan angka yang dilaporkan. Kerugian per saham pada kuartal kedua adalah NT$0,58.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Jiin Ming sudah menghadapi tekanan keuangan sebelum penggeledahan. Namun, angka-angka itu tidak membuktikan adanya kaitan antara kerugian dan dugaan tindak pidana pengadaan, juga tidak secara independen memverifikasi penilaian perusahaan bahwa penyelidikan tidak menimbulkan dampak bisnis yang material.

Upaya Taiwan memperketat sumber pasokan hingga tingkat komponen

Penyelidikan ini berlangsung saat Taiwan berupaya memperluas produksi drone dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pemasok China. Program pengembangan drone Taiwan diperluas pada 2022 untuk melibatkan perusahaan swasta sebagai kontraktor utama, dengan dukungan riset dari Kementerian Urusan Ekonomi dan dukungan pengadaan dari Kementerian Pertahanan Nasional.

Kementerian pertahanan juga meluncurkan program produksi massal drone senilai NT$7,1 miliar yang dilaporkan, untuk drone yang beroperasi dari darat dan kapal perang. Program yang lebih luas itu terpisah dari nilai kontrak Jiin Ming yang sedang diselidiki dan belum diungkapkan.

Dennis Huang, direktur pelaksana strategi internasional dan operasional Taiwan UAV, menjelaskan kekhawatiran akan terganggunya pasokan yang melatarbelakangi keputusan sumber komponen perusahaannya:

Pemerintah Taiwan melihat betapa pentingnya drone bagi perang modern dan khawatir blokade angkatan laut China dapat secara mendadak memutus pasokan suku cadang dan komponen drone ke Taiwan,

Huang mengatakan penggantian mesin China dengan alternatif dari Australia akan menelan biaya 20 kali lipat, sehingga Taiwan UAV mengembangkan mesin bensin sendiri bersama mitra dan teknisi dari industri skuter bermotor Taiwan. Peralatan pengawasannya mencakup kamera dan perangkat stabilisasi yang dipasok dari Latvia. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa menghilangkan komponen China dapat berarti memadukan pengembangan dalam negeri dengan impor dari tempat lain, bukan memproduksi setiap komponen di Taiwan.

Avilon Intelligence, produsen Taiwan lainnya, mengatakan mengembangkan sistem kendali penerbangan dan komputasi awannya sendiri serta menghindari komponen dan perangkat lunak China yang sensitif. Drone perusahaan itu digunakan untuk keperluan sipil, seperti pemantauan hutan dan pemeriksaan menara listrik. Direktur utamanya, Ming Thanakorn, menyebut drone China berharga lebih rendah tetap menjadi pesaing di pasar swasta.

Kontroversi terpisah pada 16 Agustus menyangkut chip yang diduga berasal dari China dan terlihat pada prototipe drone kementerian pertahanan. Kementerian menyatakan pesawat tersebut merupakan purwarupa konsep yang tidak berkaitan dengan program drone militer dalam negeri. Penjelasan itu dan kontroversi prototipe tersebut berbeda dari penyelidikan Jiin Ming; tidak ada kaitan antara keduanya yang telah dibuktikan.

Persoalan langsung yang belum terjawab cukup konkret: pesawat dan kontrak mana yang terdampak, bagaimana asal komponen diperiksa, siapa yang menyiapkan sertifikat, dan apa yang dapat dibuktikan penyidik mengenai pengetahuan masing-masing orang. Jumlah komponen maupun keputusan militer untuk memeriksa, mengganti, atau menghentikan penggunaan pesawat yang telah diserahkan belum diungkapkan kepada publik.

Poin-Poin Utama

• Eksekutif Jiin Ming Jian Haoting dan Chen Yangcheng diperintahkan ditahan selama dua bulan mulai 9 Oktober 2026, tanpa izin kunjungan maupun surat-menyurat.
• Jaksa menduga chip dan lensa China yang dilarang dipasang pada drone militer dan disertai sertifikat asal barang palsu.
• Penyidik menggeledah enam lokasi dan memeriksa tujuh personel perusahaan serta satu saksi.
• Dugaan tindak pidana mencakup pelanggaran undang-undang keamanan nasional, dokumen bisnis palsu, dan penipuan yang diperberat. Belum ada putusan bersalah.
• Ketua Tsai Hsiangfeng untuk sementara menjabat sebagai manajer umum. Jiin Ming mengatakan operasional tetap normal dan pesanan ekspor tidak terdampak.
• Pesanan drone pertahanan menyumbang sekitar 1,1% dari pendapatan perusahaan hingga September, dibandingkan 3,3% untuk seluruh bisnis drone.
• Model yang terdampak, nilai kontrak, dan jumlah pesawat belum diungkapkan. Masing-masing eksekutif yang ditahan dapat mengajukan banding dalam waktu 10 hari setelah menerima putusan.