Protes Ken-Betwa River Link Mengungkap Sengketa soal Kompensasi, Air, dan Satwa Liar

Proyek air berskala besar menghadapi perlawanan di sepanjang Sungai Ken

Proyek penghubung Sungai Ken-Betwa menjanjikan irigasi di Bundelkhand yang terdampak kekeringan, tetapi Waduk Daudhan yang dibangun sebagai bagian proyek itu juga akan menenggelamkan sekitar 9.000 hektare lahan, termasuk 4.141 hektare Taman Nasional Panna. Angka-angka dalam kajian lingkungan Desember 2012 itu menjelaskan mengapa proyek yang dipromosikan sebagai penopang hidup petani kini memicu perebutan atas rumah, hutan, dan sumber penghidupan yang akan terdampak.

Proyek yang menghubungkan Madhya Pradesh dan Uttar Pradesh itu dilaporkan menelan biaya 44.605 crore rupee, atau 446,05 miliar rupee. Proyek ini merupakan komponen besar pertama dari program nasional yang lebih luas untuk menghubungkan sungai, dengan biaya yang disebut mencapai sekitar US$87 miliar. Laporan mengenai aksi protes menyebut biaya komponen Ken-Betwa sekitar US$4,6 miliar. Program nasional dan proyek ini merupakan komitmen belanja yang berbeda, bukan dua perkiraan biaya untuk proyek yang sama.

Salah satu demonstran adalah Bitti Bai Kondar, ibu dari empat putra dewasa yang ikut berunjuk rasa bersamanya. Berdiri di Sungai Ken dengan wajah berlumur lumpur, ia menggambarkan ikatan dengan tanah yang telah digarap keluarganya selama lebih dari satu abad. Ia mengatakan kenaikan permukaan air yang terkait dengan pekerjaan proyek telah membanjiri desanya.

Kondar, warga terdampak yang menuntut kompensasi lebih baik dan tempat tinggal, menggambarkan kehilangan itu sebagai berikut:

Pemerintah mengambil tanah dan air kami tanpa memberi kami tempat lain untuk tinggal.

Perempuan yang berbaring di atas tumpukan kayu pemakaman simbolis dan warga yang berdiri di dalam air membuat sengketa relokasi ini terlihat jelas. Namun, aksi protes di distrik-distrik tetangga tidak semuanya terkait dengan bendungan yang sama. Memisahkan gerakan-gerakan tersebut, serta membedakan pembayaran ganti rugi tanah dari rehabilitasi yang benar-benar terlaksana, penting untuk memahami persoalan yang belum terselesaikan.

Apa yang dijanjikan rencana teknis

Ringkasan kajian lingkungan Badan Pengembangan Air Nasional, yang disusun AFC India Limited pada Desember 2012, menjelaskan rencana pembangunan bendungan di dekat Desa Daudhan, 2,5 kilometer di hulu bendung Gangau yang sudah ada. Rencana itu mencakup waduk dengan kapasitas tampung bruto 2.853 juta meter kubik dan kanal sepanjang sekitar 218,7 kilometer yang berakhir di Barwa Sagar.

Kanal itu dirancang untuk mengalirkan 1.074 juta meter kubik air setiap tahun, dengan 591 juta meter kubik dialihkan ke Betwa. Pemindahan air antardaerah aliran sungai berarti memindahkan air dari satu sistem sungai ke sistem lainnya, bukan sekadar mengalirkannya ke hilir dalam daerah tangkapan air asal.

Rencana Fase I tahun 2012 mencantumkan irigasi tahunan untuk 323.000 hektare di wilayah layanan baru di Madhya Pradesh, 252.000 hektare di wilayah layanan yang sudah ada di Uttar Pradesh, dan 60.294 hektare di sepanjang kanal. Jika dijumlahkan, ketiga kategori itu mencapai 635.294 hektare. Wilayah layanan irigasi adalah lahan pertanian yang dirancang untuk dilayani jaringan irigasi.

Kajian yang sama merencanakan penyediaan air minum bagi sekitar 1,342 juta orang dan pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 78 megawatt. Deskripsi proyek yang lebih baru mencantumkan target lebih besar: irigasi untuk 904.000 hektare, pembangkit listrik tenaga air 103 megawatt dan tenaga surya 27 megawatt, serta hampir 194 juta meter kubik air minum per tahun.

Deskripsi terbaru itu juga mencakup Proyek Lower Orr, Bendung Kotha, Proyek Multipurpose Kompleks Bina, dan pemulihan Sistem Kanal Ken. Perbedaan cakupan ini penting: angka Fase I tahun 2012 dan total proyek yang dicantumkan belakangan tidak boleh dianggap sebagai janji yang sama atau bukti bahwa manfaatnya sudah terwujud.

Berapa banyak keluarga terancam kehilangan tempat tinggal?

Kajian Desember 2012 mengidentifikasi sekitar 1.585 rumah tangga terdampak di sepuluh desa yang akan tergenang waduk. Kajian itu memisahkan 806 keluarga yang akan direlokasi melalui rehabilitasi proyek dari 779 rumah tangga di empat desa dalam Cagar Harimau Panna, yang relokasinya diserahkan kepada Departemen Kehutanan Negara Bagian berdasarkan ketentuan Otoritas Konservasi Harimau Nasional. Pembagian administratif itu tidak menghapus dampak terhadap kehidupan keluarga-keluarga tersebut.

Rencana rehabilitasi yang lebih baru disebut mengidentifikasi 1.913 keluarga dan 8.339 orang di sepuluh desa. Jumlah ini 328 keluarga lebih banyak daripada yang tercatat dalam kajian sebelumnya. Laporan lain menyebut cakupan pengadaan tanah yang lebih luas, yakni 7.193 keluarga di 21 desa, termasuk 14 desa di Chhatarpur dan tujuh di Panna. Total-total ini mencakup periode atau wilayah berbeda dan tidak dapat digabungkan menjadi satu angka relokasi.

Kajian lama itu sendiri memuat ketidakkonsistenan: satu bagian menyebut 1.585 sebagai jumlah penduduk, sementara bagian lain mengidentifikasikannya sebagai jumlah rumah tangga dan menyebut populasi wilayah studi sebanyak 7.224 orang. Untuk memastikan jumlah akhir warga terdampak, diperlukan daftar terbaru yang telah diselaraskan.

Angka luas lahan juga perlu dicermati. Kajian tersebut menyebut total lahan waduk yang akan tergenang mencapai 9.000 hektare, tetapi secara terpisah mencatat 2.171 hektare lahan yang diperoleh untuk penggenangan waduk. Laporan berikutnya menggambarkan angka yang lebih kecil itu sebagai lahan desa di dalam wilayah genangan yang lebih luas. Kajian tersebut juga mencatat 4.209,67 hektare untuk kanal, kanal tepi kiri Ken, dan rumah pembangkit listrik, serta 42,37 hektare untuk kawasan permukiman dan fasilitas pendukung.

Mengapa kenaikan kompensasi belum mengakhiri sengketa

Kompensasi tanah disebut sedikitnya 1,25 juta rupee per hektare, naik dari penawaran awal sebesar 500.000 rupee. Nilai tersebut 2,5 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Kebijakan pemerintah pusat yang disebutkan adalah membayar nilai yang lebih tinggi antara 1,25 juta rupee per hektare atau jumlah yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Hak atas Kompensasi yang Adil dan Transparansi dalam Pengadaan Tanah, Rehabilitasi dan Pemukiman Kembali 2013.

Rumah, pohon, sumur, dan aset lainnya seharusnya dinilai secara terpisah. Laporan menyebut paket khusus pada September 2023 sebesar 1,25 juta rupee per orang dewasa, dengan pasangan suami istri dihitung sebagai satu unit, serta pembayaran rumah berkisar antara 50.000 hingga 150.000 rupee. Deskripsi lain menyebut keluarga yang memenuhi syarat mendapat bantuan 700.000 rupee beserta sebidang tanah, atau 1,25 juta rupee tanpa tanah. Laporan-laporan ini menjelaskan jenis manfaat yang berbeda dan tidak menetapkan satu pembayaran seragam bagi setiap rumah tangga.

Usha Parmar, pejabat distrik yang disebut dalam laporan aksi protes, mengatakan kompensasi telah dibayarkan kepada lebih dari 90 persen warga. Secara terpisah, Kolektor Chhatarpur Parth Jaiswal mengatakan sekitar 750 crore rupee telah disalurkan dan 30 hingga 35 kasus di Daudhan masih belum terselesaikan. Kedua pernyataan itu tidak membuktikan bahwa setiap aset telah dinilai dengan benar atau bahwa rumah pengganti dan layanannya sudah siap.

Warga mengatakan ada nama yang tidak tercantum, klasifikasi rumah tangga yang dipersengketakan, dan pembayaran yang lebih rendah daripada biaya penggantian. Sonu Saur dari Sukvaha mengatakan ia menerima 1 juta rupee untuk dua acre, sementara harga tanah di sekitar mencapai 1,2 juta rupee per acre. Menurut perhitungannya, membeli dua acre lahan setara akan menelan biaya 2,4 juta rupee. Perbandingan itu merupakan keterangan warga mengenai harga setempat, bukan penilaian pasar yang telah diverifikasi.

Vinod Ahirwar dari Kadwara mengatakan rumah yang biaya pembangunannya sekitar 1 juta rupee dinilai hanya 131.000 rupee. Demonstran lain menuntut perlakuan yang setara bagi perempuan dan laki-laki serta penyelidikan atas dugaan pembayaran kepada orang-orang yang tidak tinggal di desa terdampak. Dugaan tersebut berbeda dari temuan pelanggaran yang telah terbukti.

Penghidupan tidak bisa diukur hanya dari bangunan rumah

Kajian 2012 menemukan bahwa kegiatan berbasis pertanian menyumbang hampir 90 persen pendapatan rumah tangga terdampak, sementara hasil hutan bukan kayu menyumbang 8 persen lagi. Buruh tani mencakup sekitar 56,38 persen pekerja dan kegiatan bercocok tanam 38 persen. Karena itu, relokasi mengancam akses terhadap pekerjaan dan sumber daya, selain kepemilikan bangunan.

Bhagwati Saur, warga Mainari, mengatakan keluarganya memiliki sekitar lima acre lahan dengan pohon mangga, mahua, dan jambu biji, tetapi saat diwawancarai belum menerima kompensasi ataupun pemberitahuan terkait. Warga lain mengatakan pendataan melewatkan rumah, anak-anak yang sudah dewasa, atau kerabat lanjut usia. Kelalaian seperti itu dapat menentukan apakah sebuah keluarga berhak memperoleh bantuan rehabilitasi tersendiri.

Dhaniram Bhatnagar, seorang pemuka agama setempat, mengatakan kuil tempatnya bekerja telah tenggelam dan kompensasi hanya mencakup rumahnya, bukan pendapatannya yang hilang:

Kuil itu satu-satunya sumber penghasilan saya dan sekarang sudah tidak ada.

Kajian lingkungan mengakui bahwa kuil-kuil setempat akan terdampak dan menyarankan agar kuil dapat dibangun di permukiman baru. Namun, membangun kembali kuil saja tidak membuktikan bahwa penghasilan pemuka agama atau komunitas yang menopangnya telah pulih.

Warga yang ditawari lahan di Kawar Karondiya, sekitar 25 hingga 30 kilometer melalui jalan darat dari Daudhan, dilaporkan menghadapi pasokan air yang tidak memadai. Mereka membayar 500 rupee untuk satu pengiriman air dengan truk tangki berkapasitas 5.000 liter. Perintah rehabilitasi tertanggal 4 Oktober 2023 menetapkan penyediaan fasilitas, termasuk air, layanan kesehatan, dan sekolah. Ketergantungan pada truk tangki yang dilaporkan menunjukkan bahwa catatan pembayaran dan rehabilitasi yang benar-benar terlaksana merupakan dua ukuran berbeda.

Gerakan protes yang melibatkan lebih dari satu proyek

Protes Ken-Betwa mencakup aksi simbolis di atas tumpukan kayu pemakaman selama 18 hari pada 2023, mogok makan, dan demonstrasi pada 2026. Warga menuntut lahan pertanian pengganti, termasuk tiga acre per keluarga yang direlokasi, serta batas waktu kelayakan pada 2026. Itu adalah tuntutan, bukan perubahan kebijakan kompensasi yang telah dikonfirmasi.

Laporan mengenai Daudhan menyebut pembongkaran pada 13 Mei 2026. Pejabat mengatakan mereka membongkar rumah milik orang-orang yang telah pindah dan bangunan kosong di atas tanah pemerintah. Warga desa menuduh mereka tidak mendapat pemberitahuan yang memadai. Laporan 8 Juli juga menyebut dugaan relokasi paksa dan pembongkaran selama musim hujan, disertai tuntutan rehabilitasi yang adil.

Pada 19 Juli 2026, polisi dilaporkan menahan aktivis Amit Bhatnagar dan demonstran lainnya di Kupi, mengakhiri tahap protes tersebut. Warga menggambarkan tindakan itu sebagai upaya membungkam gerakan mereka. Perbedaan keterangan mengenai pembongkaran dan dugaan penggunaan kekuatan perlu diselidiki, bukan dianggap sudah terbukti berdasarkan salah satu versi.

Laporan terpisah tertanggal 9 Oktober 2026 menggambarkan aksi protes air di Distrik Panna menentang proyek irigasi Majhgaon milik Pemerintah Madhya Pradesh. Di Banhari Kalan pada 6 Oktober, sejumlah perempuan masuk ke dalam air dan beberapa di antaranya berbaring di atas tumpukan kayu pemakaman simbolis. Laporan itu membedakan gerakan tersebut dari protes Ken-Betwa sebelumnya di Chhatarpur. Metode aksi dan persoalan kompensasi mereka serupa, tetapi kedua proyek itu tidak boleh dicampuradukkan.

Kehilangan hutan telah terdokumentasi, bukan sekadar kemungkinan

Kajian 2012 memperkirakan 5.258 hektare hutan akan tergenang, termasuk 4.141 hektare Taman Nasional Panna. Dengan demikian, hutan mencakup sekitar 58,4 persen dari total area waduk seluas 9.000 hektare. Bagian taman nasional mencapai sekitar 78,8 persen dari hutan yang terdampak.

Dibandingkan dengan luas taman yang disebut mencapai 54.300 hektare, kajian itu memperkirakan hilangnya habitat sebesar 7,67 persen. Kajian tersebut memperingatkan bahwa pembentukan waduk dapat memengaruhi persebaran harimau dan menimbulkan risiko bagi tumbuhan serta hewan darat. Sengketa ini menyangkut bukan hanya luas lahan yang hilang, tetapi juga letaknya di dalam habitat satwa liar.

Kajian itu juga mengidentifikasi perubahan pada aliran sungai di hilir, kimia air, dan suhu. Kajian tersebut memprediksi peningkatan pengisian ulang air tanah di sekitar waduk dan wilayah irigasi, sekaligus memperingatkan bahwa daerah dengan permukaan air tanah kurang dari dua meter setelah musim hujan dapat menghadapi genangan dan salinisasi.

Pemerintah berpendapat bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikurangi melalui langkah-langkah seperti penanaman pohon dan konservasi satwa liar. Kajian itu mengalokasikan 2.915,06 crore rupee untuk penghijauan kompensasi dan 3.543,98 crore rupee untuk rencana pengelolaan lingkungan. Angka-angka tersebut berasal dari kajian 2012, bukan catatan terverifikasi mengenai belanja atau hasil konservasi saat ini.

Neraca air masih diperdebatkan

Argumen utama proyek ini adalah bahwa ketersediaan air di Sungai Ken dapat membantu memenuhi kekurangan di daerah aliran sungai Betwa. Himanshu Thakkar, koordinator Jaringan Masyarakat Asia Selatan untuk Bendungan, Sungai, dan Manusia, mempertanyakan apakah dasar tersebut telah terbukti:

Kelayakan proyek ini masih sangat dipertanyakan karena bertumpu pada asumsi hidrologis: adanya surplus di daerah aliran Sungai Ken dan defisit di daerah aliran Sungai Betwa.

Thakkar menambahkan:

Asumsi itu tidak pernah dibuktikan secara meyakinkan.

Kajian 2012 mencatat alokasi berdasarkan perjanjian 25 Agustus 2005 antara pemerintah pusat, Madhya Pradesh, dan Uttar Pradesh. Kajian itu menjelaskan komitmen sebesar 3.387 juta meter kubik air dari Sungai Ken di Daudhan, tidak termasuk kebutuhan ekologis, dengan 1.700 juta meter kubik dialokasikan untuk Uttar Pradesh dan 1.687 juta meter kubik untuk Madhya Pradesh.

Kajian tersebut kemudian menyatakan bahwa peningkatan ketersediaan air yang dihitung saat penyusunan laporan proyek terperinci akan memungkinkan Madhya Pradesh menggunakan 2.379,62 juta meter kubik. Hal ini menjadikan perkiraan neraca air sebagai persoalan utama: pemindahan air yang direncanakan harus sejalan dengan kebutuhan irigasi dan air minum yang sudah ada, serta aliran yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan sungai.

Seorang juru bicara pemerintah tidak langsung menanggapi asumsi ilmiah ketika dimintai komentar, melainkan merujuk pada pernyataan 21 Agustus mengenai manfaat proyek berupa irigasi, air minum, dan pembangkit listrik tenaga air bagi Bundelkhand. Tahun pernyataan tersebut tidak disebutkan dalam laporan. Kajian itu menjelaskan perhitungan proyek, tetapi tidak menyelesaikan sanggahan Thakkar mengenai ketersediaan surplus air yang dapat diandalkan.

Pendataan dan proses pengadilan belum selesai

Para administrator memerintahkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap daftar kompensasi. Pada Mei 2026, Jaiswal mengatakan tim sedang memverifikasi nama-nama yang terlewat. Hakim Subdivisi Bijawar Vijay Dwivedi menjelaskan pembayaran untuk 14 desa di Chhatarpur sebesar 84 crore rupee untuk wilayah berpenghuni dan 267 crore rupee untuk lahan pribadi, serta paket 464 crore rupee bagi 3.718 keluarga. Kategori-kategori ini tidak boleh dijumlahkan dengan total lain yang dilaporkan tanpa memeriksa tanggal dan cakupannya.

Kolektor Mrinal Meena kemudian mengumumkan persetujuan dana sebesar 7,37 crore rupee bagi 59 warga terdampak di lima desa dan memerintahkan pendataan ulang. Laporan yang tersedia belum menetapkan catatan lengkap per desa mengenai warga yang terlewat, penambahan data berikutnya, dan keputusan kelayakan.

Dalam perkara Arihant Tiwari melawan Pemerintah India, nomor WP/14875/2026, Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh meminta tanggapan negara bagian mengenai tindak lanjut atas laporan 2019 dari Komite Pemberdayaan Pusat yang ditunjuk Mahkamah Agung. Gugatan tersebut menyangkut Cagar Harimau Panna, Suaka Buaya Ken, dan masyarakat yang direlokasi. Gugatan terkait izin satwa liar berpindah dari Pengadilan Hijau Nasional ke Mahkamah Agung, yang kemudian merujuknya kepada komite tersebut.

Pengadilan Tinggi menolak membentuk komite pengaduan terpisah karena dinilai akan menciptakan sistem paralel. Pengadilan juga menolak untuk mengasumsikan adanya ketidakpatuhan terhadap arahan Mahkamah Agung. Permintaan tanggapan bukanlah putusan bahwa proyek ini melanggar hukum, dan juga tidak menyelesaikan keberatan terkait lingkungan.

Pengadilan meminta penjelasan mengenai proses di Mahkamah Agung dan tanggapan atas surat tertanggal 21 Januari 2022 dari Forum Dialog Kebijakan tentang Konflik Air di India. Dalam laporan mengenai perkara 2026 itu, sidang dijadwalkan pada 13 Oktober; tidak ada hasil lanjutan yang disebutkan. Secara terpisah, persyaratan izin lingkungan yang dilaporkan mengharuskan persoalan rehabilitasi dan pemukiman kembali diselesaikan sebelum proyek mulai beroperasi.

Tanggal-tanggal yang menjelaskan sengketa saat ini

Proyek ini berkembang selama beberapa dekade, sementara paket kompensasi dan aksi protes berlangsung menurut jadwal masing-masing. Tonggak utama yang dilaporkan antara lain:

• 25 Agustus 2005: Pemerintah pusat, Madhya Pradesh, dan Uttar Pradesh sepakat menyusun laporan proyek terperinci.
• Desember 2012: Kajian lingkungan Fase I menguraikan rencana teknis, perkiraan relokasi, dan kehilangan hutan.
• 2019: Komite Pemberdayaan Pusat menyerahkan laporannya.
• Desember 2021: Kabinet Uni menyetujui proyek.
• September dan Oktober 2023: Paket khusus rehabilitasi dan perintah yang mencakup tunjangan serta fasilitas diumumkan.
• April 2025: Pembangunan dilaporkan mulai meningkat pesat.
• Mei hingga Juli 2026: Pembongkaran, verifikasi kompensasi, dan aksi protes dilaporkan, disusul penahanan demonstran oleh polisi pada 19 Juli.
• Oktober 2026: Aksi protes terpisah terkait Majhgaon dilaporkan di Panna, sementara perkara Ken-Betwa di pengadilan dijadwalkan pada 13 Oktober.

Persoalan yang belum terselesaikan membutuhkan langkah nyata: daftar keluarga terdampak yang terverifikasi, penilaian aset yang dapat dipertanggungjawabkan, layanan permukiman kembali yang berfungsi, serta kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan dan rehabilitasi. Kemajuan pembangunan dan dana yang telah disalurkan merupakan bagian dari gambaran tersebut, tetapi keduanya saja tidak membuktikan bahwa keluarga yang direlokasi dapat membangun kembali kehidupan mereka.

Poin Utama

• Proyek Ken-Betwa dilaporkan menelan biaya 44.605 crore rupee dan bertujuan mengalihkan air untuk membantu Bundelkhand.
• Kajian 2012 memperkirakan 9.000 hektare lahan akan tergenang, termasuk 4.141 hektare Taman Nasional Panna.
• Jumlah keluarga berbeda menurut tanggal dan cakupan proyek: 1.585 rumah tangga dalam kajian lama, 1.913 keluarga dalam rencana waduk yang lebih baru, dan 7.193 keluarga di wilayah pengadaan tanah yang lebih luas.
• Warga mempermasalahkan daftar penerima yang memenuhi syarat, penilaian aset, kompensasi atas hilangnya mata pencaharian, dan kondisi di permukiman pengganti.
• Protes di Panna menentang proyek Majhgaon terpisah dari gerakan Ken-Betwa.
• Dalam laporan yang tersedia, pendataan tambahan dan tanggapan pengadilan masih tertunda; belum ada hasil sidang lanjutan atau rehabilitasi yang dinyatakan selesai.