Ekspansi Nikel Indonesia Membebani Air, Hutan, dan Mata Pencaharian di Teluk Weda

Investasi baru bernilai miliaran dolar, biaya yang kian besar bagi Halmahera

Ekspansi industri senilai US$10,2 miliar di Kawasan Industri Indonesia Weda Bay akan menambah pengolahan nikel, produksi aluminium, dan manufaktur baterai di pesisir yang sudah menghadapi kehilangan hutan, pencemaran perairan, dan banjir. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan paket tersebut pada 8 Oktober 2026, sementara warga dan pegiat menyerukan penilaian independen tentang dampak pembangunan lanjutan bagi Halmahera.

Pengumuman pemerintah Indonesia mengonfirmasi 11 proyek hilirisasi nikel dengan total investasi US$10,2 miliar, atau sekitar 180 triliun rupiah. Prabowo mengatakan empat proyek industri telah mulai beroperasi secara komersial dan tujuh proyek baru mulai dibangun, bersamaan dengan ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut nilai investasi empat proyek yang telah rampung mencapai US$3,4 miliar.

Empat proyek yang telah beroperasi secara komersial mencakup mixed hydroxide precipitate (MHP) dari PT Blue Sparking Energy, material baterai nikel mangan kobalt (NMC) dan litium besi fosfat (LFP) dari PT REPT Batero Indonesia, aluminium elektrolitik dari PT Pioneer Aluminium Industries, serta komponen alat berat listrik dari PT XCMG Indonesia Manufacturing.

Tujuh proyek yang mulai dibangun adalah PT Guang Ching Nickel Cobalt, PT Inno Prima Material, PT Tinci Materials Indonesia, PT Weda Bay Aluminium, PT Bintang Karya Aluminium, PT Flat Solar Energy Indonesia, dan PT Foton Guangqing Motor Indonesia. Rosan mengatakan proyek-proyek baru itu mencakup material baterai berbasis nikel, separator baterai kendaraan listrik dan elektronik, produk aluminium, alat berat listrik, serta kaca fotovoltaik untuk industri energi surya.

Taruhan ekonominya besar. Menteri investasi Indonesia mengatakan kawasan itu mempekerjakan sekitar 117.000 pekerja dan pengolahan nikel menyumbang sekitar separuh perekonomian Maluku Utara. Ekspansi ini melibatkan perusahaan di bidang mesin, truk, baterai, kaca surya, dan bahan kimia, sehingga rantai industri meluas melampaui pengolahan bijih.

Dampak lingkungannya juga nyata. Studi pada 2025 terhadap 46 warga Teluk Weda menemukan bahwa kadar merkuri dalam darah sekitar 47 persen responden melampaui nilai acuan peneliti, sementara kadar arsenik sekitar 32 persen responden melampaui nilai acuan tersebut. Temuan itu perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan sumber paparan atau prevalensinya di masyarakat yang lebih luas.

Bagi Abdullah Ambar, nelayan berusia 64 tahun di Lelilef Sawai, perubahan itu telah sampai ke depan rumahnya. Setelah puluhan tahun bekerja di kapal penangkap ikan asing, ia pulang dan membangun armada yang terdiri dari tiga perahu. Masing-masing mampu mengangkut hingga setengah ton ikan cakalang dan kembung dari perjalanan 12 jam. Kini ia bercerita tentang kebisingan, sulitnya menangkap ikan, kondisi air yang tidak nyaman, dan harga yang terus naik di tempat keluarganya tinggal selama beberapa generasi.

Bagaimana larangan ekspor mengubah pesisir

Kebijakan hilirisasi Indonesia berarti mengolah mineral di dalam negeri alih-alih mengekspor bijih mentah. Pembatasan ekspor nikel sebagian mulai berlaku pada 2014, dengan pengecualian bagi perusahaan yang berkomitmen membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri. Larangan penuh ekspor bijih nikel mentah menyusul pada 2020, yang membantu menarik modal ke pabrik peleburan dan pabrik material baterai.

Data Forum Industri Nikel Indonesia menunjukkan produksi bijih meningkat dari 7,8 juta ton pada 2015 menjadi 265 juta ton pada 2025, sekitar 34 kali lipat dari volume sebelumnya. Jumlah fasilitas pemurnian bertambah dari enam menjadi 79 dalam periode yang sama, dengan 90 lainnya sedang dibangun. Produksi nikel olahan meningkat dari 368.000 ton menjadi 2,2 juta ton. Tonase bijih dan produksi nikel olahan merupakan ukuran yang berbeda dan tidak boleh dianggap setara.

Di seluruh Halmahera, konsesi tambang mencakup sekitar 2.560 kilometer persegi, kira-kira seperujuh luas pulau. Di sekitar Teluk Weda, fasilitas industri membentang sepanjang 11 kilometer pesisir, mengubah Lelilef, Kobe, Gemaf, dan Sagea menjadi permukiman yang dipenuhi asrama, penginapan, jalan ramai, dan penerangan industri.

Sejumlah laporan berbeda mengenai kronologi awal kawasan industri tersebut. Satu laporan menyebut fasilitas pengolahan mulai dibangun pada 2018. Climate Rights International mencatat pembangunan dimulai pada 2018 dan operasi IWIP dimulai pada 2020. Perbedaan itu mungkin merujuk pada fasilitas yang berbeda, tetapi tanggal-tanggal tersebut tidak boleh digabung menjadi satu tanggal pembukaan.

• 2014: Indonesia memberlakukan pembatasan sebagian terhadap ekspor nikel mentah.
• 2018: Pembangunan IWIP dimulai, menurut Climate Rights International.
• 2020: Larangan penuh ekspor bijih nikel berlaku, dan CRI mencatat operasi IWIP dimulai pada tahun ini.
• 21 Juli 2024: Banjir besar melanda masyarakat di sekitar Teluk Weda.
• 12 Juni 2025: Bappenas dan WRI Indonesia meluncurkan peta jalan dekarbonisasi nikel nasional.
• 8 Oktober 2026: Prabowo meluncurkan paket investasi industri yang baru.

Temuan dari warga dan pemetaan hutan

Laporan Nickel Unearthed Climate Rights International pada Januari 2024 bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan pada Februari hingga September 2023. Peneliti mewawancarai 45 warga, termasuk 39 orang yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat: 20 orang Sawai dan 19 orang Tobelo.

Bekerja sama dengan AI Climate Initiative Universitas California, Berkeley, CRI memperkirakan setidaknya 5.331 hektare hutan telah dibuka di dalam konsesi nikel Halmahera. Hutan yang hilang itu menyimpan sekitar 2,04 juta ton setara karbon dioksida, ukuran yang menyatakan berbagai gas rumah kaca dalam skala yang sama.

Angka terpisah yang dikaitkan dengan organisasi lingkungan Walhi menyebut kehilangan hutan di area pertambangan di atas desa-desa yang terdampak banjir Juli 2024 mencapai lebih dari 7.167 hektare. Halmahera Tengah memiliki sekitar 109.000 hektare hutan pada 2016, sementara 26 izin tambang mencakup 57.627 hektare. Angka-angka ini merujuk pada batas wilayah dan periode penilaian yang berbeda dari analisis CRI, sehingga tidak dapat dijumlahkan.

CRI juga mendokumentasikan dugaan pengambilalihan lahan tanpa persetujuan, kompensasi yang tidak memadai, dan intimidasi. Maklon Lobe, petani Sawai dari Gemaf, mengatakan perwakilan IWIP menebang pohon-pohonnya dan memblokir akses ke lahannya pada 2018. Meski memiliki sertifikat untuk 38 hektare, ia mengatakan pada akhirnya hanya menerima pembayaran untuk delapan hektare. Ini adalah dugaan yang dicatat melalui wawancara, bukan temuan pengadilan.

Laporan tersebut menyebut Tsingshan Holding Group, Huayou Cobalt, dan Zhenshi Holding Group sebagai pemegang saham IWIP. Laporan itu juga membahas fasilitas yang saat itu direncanakan oleh Eramet dan BASF, serta POSCO. Rencana-rencana tersebut mencatat proyek yang dibahas pada Januari 2024, bukan konfirmasi bahwa semua fasilitas kemudian benar-benar dibangun.

Nelayan harus melaut lebih jauh dari rumah

Abdullah mengenang pesisir tempat orang dapat menemukan ikan hanya beberapa meter dari pantai. Ia mengatakan lalu lintas kapal kargo mengusir ikan migran, sementara jangkar merusak terumbu karang. Hujan kini membawa tanah merah dan jingga dari bukit yang dibuka ke teluk.

Max Sigoro, nelayan Sawai dari Gemaf yang diwawancarai CRI pada 8 Februari 2023, menggambarkan perubahan pekerjaannya akibat kerusakan perairan dan terbatasnya akses:

Dulu kami mendayung perahu mendekati pantai untuk menangkap ikan, sekarang kami harus pergi lebih jauh. Pergi lebih jauh lebih berbahaya dan kami harus memperhitungkan pasang surut. Biayanya juga lebih besar.

Mekanisme ekologisnya tidak hanya terjadi di Teluk Weda. Dalam pernyataan IPB University pada 12 Juni 2026 mengenai Teluk Buli di Halmahera Timur, dosen ilmu perikanan dan kelautan Dr Meutia Ismet menjelaskan bahwa pembukaan lahan membuat lapisan tanah atas lebih mudah terbawa hujan ke perairan pesisir.

Sedimen tersuspensi menghalangi sinar matahari dan dapat mengurangi oksigen saat bahan organik terurai. Sedimen yang menutupi karang mengganggu alga yang membantu menopang kehidupan karang, sehingga berpotensi menyebabkan stres, pemutihan, dan kematian. Padang lamun dan hutan mangrove juga dapat terdampak. Penjelasannya mengidentifikasi risiko yang relevan dengan pertambangan pesisir, tetapi bukan pengukuran kondisi perairan Teluk Weda.

Meutia juga memperingatkan bahwa logam seperti nikel, besi, mangan, dan kadmium dapat terakumulasi dalam organisme laut dan masuk ke rantai makanan. Ia merekomendasikan pengujian rutin terhadap air, sedimen, dan kandungan logam, pengendalian sedimen yang lebih ketat, revegetasi, serta dukungan bagi masyarakat terdampak.

Banjir dan pasokan air kian tertekan

Banjir Juli 2024 dilaporkan membuat 1.726 orang mengungsi dan menewaskan satu orang. Warga meyakini operasi perusahaan dan pembukaan hutan memperburuk bencana tersebut. Di Kobe, Adrian Patapata, 65 tahun, mengatakan banjir sudah terjadi sebelum pertambangan, tetapi sebelumnya hanya melanda beberapa area di tepi sungai dan jarang mencapai ketinggian di atas lutut.

Ia menggambarkan banjir yang belakangan mencapai dadanya. Saat banjir pada Agustus, yang tahunnya tidak disebutkan, lumpur merah dan jingga merendam lingkungannya selama enam hari. Keluarganya tidur di anjungan darurat di bagian atap, dan banjir berulang membuat tanaman kakao, singkong, dan pisangnya lemah serta tidak produktif.

Warga Sagea khawatir hutan yang menyuplai air ke Danau Sagea serta sistem Gua Boki Maruru dan sungai bawah tanah akan rusak. Juru bicara Save Sagea, Mardani Harid, mengatakan kerusakan di desa-desa sekitar menunjukkan pentingnya melindungi sumber air tersebut. Sebuah investigasi pada September 2024 melaporkan pencemaran logam berat di Sungai Sagea yang diduga terkait aktivitas nikel di hulu, serta air tanah asin di Lelilef.

Laporan berikutnya mengenai pengujian Nexus3 Foundation pada 2025 menyebut kadar kromium dan nikel di Sungai Ake Jira dan Ake Sagea melampaui batas aman, serta kadar arsenik pada ikan teluk 20 kali lebih tinggi daripada yang tercatat pada 2007. Perbandingan itu menunjukkan kenaikan yang dilaporkan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap sampel ikan melampaui batas keamanan pangan.

Penilaian sungai dalam studi tersebut menggunakan standar air kelas 1 untuk Ake Jira karena masyarakat setempat memanfaatkannya sebagai sumber air minum dan air bersih. Hasil 2024 untuk kebutuhan oksigen biokimia (BOD5) dan kebutuhan oksigen kimia (COD) melampaui ambang kelas 1 dan berada dalam standar kelas 3, yang sesuai untuk penggunaan seperti budi daya ikan air tawar, peternakan, dan irigasi pertanian.

Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia melaporkan pada Juli 2025 bahwa PT Weda Bay Nickel telah membuka sekitar 3.099 hektare hingga 2024. Kementerian mengidentifikasi sekitar 2.791 hektare lahan dengan daya retensi air rendah dan mendesak percepatan rehabilitasi. Kementerian juga mengatakan PT Huafei Nickel Cobalt menghasilkan lebih dari 3,4 juta ton tailing berbahaya setiap tahun. Tailing adalah residu pengolahan, dan penyimpanannya di dekat aliran permukaan menimbulkan risiko limpasan tercemar jika penahanannya gagal.

Peringatan kesehatan perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan lebih luas

Studi Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako pada 2025 menggunakan nilai acuan 9 mikrogram per liter untuk merkuri dalam darah dan 12 mikrogram per liter untuk arsenik. Data dari 46 responden memberi indikasi kemungkinan paparan yang perlu ditindaklanjuti, bukan survei yang mewakili seluruh warga Teluk Weda.

Studi yang dirilis pada 26 Mei 2025 itu bersumber dari penelitian lapangan pada Juli 2024 di sekitar Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Menurut ringkasan Nexus3 Foundation, sampel darah diambil dari pekerja IWIP, keluarga nelayan, petani, dan staf pusat kesehatan setempat, lalu diuji untuk enam logam: arsenik, merkuri, nikel, kadmium, talium, dan timbal. Warga yang bukan pekerja IWIP memiliki konsentrasi merkuri dan arsenik dalam darah lebih tinggi dibandingkan pekerja. Wawancara mencatat konsumsi rata-rata dua hingga enam porsi makanan laut dalam dua hari sebelum pengambilan sampel darah.

Nexus3 dan Walhi Maluku Utara juga mengambil 16 sampel ikan hasil tangkapan nelayan Teluk Weda secara acak. Semua sampel menunjukkan kandungan merkuri dan arsenik pada daging ikan. Konsentrasi merkuri berkisar antara 0,02 hingga 0,28 miligram per kilogram, dengan temuan tertinggi pada ikan barakuda, sementara arsenik berkisar antara 0,43 hingga 3,03 miligram per kilogram. Hasil arsenik tertinggi ditemukan pada ikan sorihi yang ditangkap seorang nelayan Gemaf. Ringkasan tersebut menyebut batas WHO untuk ikan sebesar 0,5 miligram per kilogram untuk merkuri dan 2 miligram per kilogram untuk arsenik: kisaran merkuri yang dilaporkan berada di bawah batas itu, sementara kisaran arsenik melampauinya.

Perbandingan dengan data dasar 2007 dari analisis dampak lingkungan Weda Bay Nickel menunjukkan bahwa konsentrasi arsenik terendah pada ikan yang diukur pada 2024 adalah 20 kali lebih tinggi daripada tingkat sebelumnya. Hasil kromium terendah dari dua sampel ikan Nexus3 adalah 13 kali lebih tinggi daripada kadar maksimum dalam data dasar 2007. Ringkasan yang tersedia tidak menyertakan studi lengkap, protokol pengambilan sampel terperinci, atau penjelasan mengenai pemilihan nilai acuan darah.

Secara terpisah, data yang dikaitkan dengan Puskesmas Lelilef Waibulan mencatat 813 kasus infeksi saluran pernapasan akut antara Januari dan Agustus 2026. Debu lingkungan dan emisi industri disebut sebagai kemungkinan faktor penyebab, tetapi jumlah kasus tersebut tidak membuktikan bahwa industri menyebabkan semua atau kasus tertentu.

Laporan CRI pada Januari 2024 juga mencatat kekhawatiran warga tentang gangguan pernapasan dan kulit, sembari mengakui bahwa studi yang secara langsung mengaitkan penyakit tersebut dengan aktivitas IWIP belum tersedia. Laporan itu juga menyebut warga sulit mengakses informasi publik mengenai kualitas udara dan air dari kawasan industri maupun pemerintah.

Peringatan akademis Meutia mengidentifikasi kemungkinan dampak paparan berkepanjangan terhadap konsentrasi logam yang tinggi, termasuk gangguan kulit dan neurologis, penurunan fungsi ginjal, serta risiko kanker. Ini adalah kemungkinan dampak kesehatan, bukan diagnosis terhadap warga Halmahera. Untuk memastikan jalur paparan, konsentrasi, dan penyebabnya diperlukan pengujian lingkungan dan pemeriksaan klinis.

Dampak itu tidak hanya dirasakan di Halmahera. Laporan CRI terpisah, Busy Surviving: Women on Indonesia's Nickel Frontier, mendokumentasikan dampak kesehatan, mata pencaharian, dan budaya yang tidak proporsional terhadap perempuan di dekat dan di hilir operasi tambang di Sulawesi Tenggara dan Tengah. Laporan itu memberikan perbandingan lintas wilayah nikel di Indonesia, bukan studi langsung terhadap perempuan di Teluk Weda.

Pekerjaan disertai biaya hidup dan kekhawatiran soal keselamatan

Pekerjaan menarik pekerja dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Ambon dan Manado. Namun, jumlah pekerja tidak menunjukkan besarnya upah setelah dipotong biaya hunian dan transportasi, kondisi kerja, atau seberapa banyak penghasilan yang tersisa di masyarakat sekitar.

Sebuah laporan Conflict Resolution Unit menguraikan pengalaman Mirna, nama samaran untuk mantan pekerja IWIP. Ia melaporkan penghasilan bulanan sekitar 6 juta rupiah, dengan upah yang sangat bergantung pada kehadiran. Kamar sewa di luar asrama perusahaan dapat berbiaya sekitar 1,5 juta rupiah per bulan, setara seperempat dari upah yang dilaporkannya sebelum biaya lain.

Mirna menceritakan pengamanan ketat, pengawasan dengan drone, pembatasan tamu dan pergerakan, serta kemungkinan pemotongan gaji akibat pelanggaran aturan. Ia juga mengisahkan jam kerja panjang, giliran kerja saat hari libur, serta laporan kecelakaan fatal dan kelelahan. Semua ini merupakan kesaksian pekerja, bukan daftar kecelakaan yang telah diverifikasi atau temuan independen mengenai setiap fasilitas di kawasan tersebut.

Mirna mengatakan ia tetap bekerja saat sakit karena absen berarti kehilangan penghasilan. Asuransi kesehatan nasional menanggung perawatan selanjutnya. Warga dan pekerja juga menggambarkan air sumur yang keruh dan berbau tidak sedap, debu industri, serta pasokan listrik yang tidak andal di luar kompleks perusahaan.

Perkiraan sebelumnya mengenai 80.000 pekerja Indonesia di empat desa Teluk Weda, ditambah ribuan pekerja dari China, berbeda dari angka terbaru sekitar 117.000 pekerja di kawasan industri. Perbedaan waktu dan cakupan geografis membuat pertumbuhan jumlah pekerja tidak dapat dihitung secara andal.

Batubara melemahkan janji energi bersih

Nikel digunakan dalam baja tahan karat dan sejumlah jenis kimia baterai kendaraan listrik, yang membantu meningkatkan penyimpanan energi dan jarak tempuh. Karena itu, ekspansi Indonesia melayani berbagai pasar, bukan hanya mobil listrik. Kinerja lingkungannya sangat bergantung pada cara bijih diolah dan sumber listrik yang memasok energi untuk pengolahan tersebut.

Sebuah makalah Bappenas pada Juni 2025 menyebut batubara memasok 97 persen listrik yang digunakan untuk pengolahan nikel di Indonesia. Industri tersebut mengonsumsi sekitar 100 miliar kilowatt-jam pada 2023. Makalah itu memperkirakan rata-rata emisi sebesar 93 ton setara karbon dioksida untuk setiap ton nikel kelas baterai yang diproduksi.

Perkiraan jumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di Teluk Weda berbeda-beda. Laporan CRI pada Januari 2024 menyebut setidaknya lima pembangkit telah dibangun dan total 12 direncanakan, dengan perkiraan kapasitas gabungan 3,78 gigawatt. Laporan berikutnya menyebut 11 pembangkit beroperasi dan tiga sedang dibangun. Sebuah koalisi mengutip data Global Energy Monitor untuk 14 unit dengan total kapasitas 4.540 megawatt. Laporan lain menyebut fasilitas batubara berkapasitas enam gigawatt. Angka-angka ini mencerminkan tanggal atau definisi yang berbeda dan bukan satu angka kapasitas total yang telah diverifikasi.

Porsi Indonesia dalam pasokan nikel global juga berbeda-beda menurut sejumlah laporan. Perkiraan awalnya sekitar 40 persen, CRI menyebut Indonesia memasok 48 persen permintaan global pada 2022, dan Bappenas menyebut pasokan Indonesia mencapai 60 persen. Persentase tersebut tidak boleh dianggap sebagai angka yang setara untuk tahun yang sama.

Pokok masalahnya lebih jelas: pembangkit listrik mandiri yang dibangun untuk memasok pabrik, bukan jaringan listrik umum, mendominasi penggunaan listrik industri ini. Teknologi kendaraan yang lebih bersih tidak otomatis berarti produksi mineralnya lebih bersih.

Peta jalan nasional menghadapi kendala di Halmahera

Bappenas dan WRI Indonesia meluncurkan peta jalan dekarbonisasi nasional pada 12 Juni 2025. Penyusunannya dimulai pada awal 2024 dan melibatkan lebih dari 30 perusahaan pertambangan dan peleburan, 15 kementerian dan lembaga, serta kalangan akademisi.

Leonardo A. A. T. Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, menjelaskan targetnya:

Peta jalan ini menargetkan pengurangan emisi industri nikel hingga 81 persen pada 2045, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih sebelum 2060.

WRI Indonesia memperkirakan emisi justru dapat meningkat hingga 86 persen pada 2045 tanpa intervensi. Peta jalan itu merekomendasikan kapasitas energi terbarukan sebesar 47,3 gigawatt, termasuk pembangkit berbasis hidrogen hijau berkapasitas 5,1 gigawatt di Maluku Utara. Hidrogen hijau diproduksi dengan menggunakan listrik terbarukan, bukan bahan bakar fosil.

Strateginya mencakup efisiensi energi dan material, penggantian bahan bakar dan material, serta penggunaan listrik dengan emisi lebih rendah. Kebijakan yang diusulkan meliputi harga energi bersih yang kompetitif dan standar nikel hijau nasional. Entri perpustakaan peta jalan Bappenas mengidentifikasi keterbatasan infrastruktur, biaya tinggi, dan ketidakpastian regulasi sebagai hambatan. Uraiannya menyebut periode perencanaan jangka panjang yang berbeda dari pernyataan saat peluncuran, yang merujuk pada rencana nasional 2025–2045.

Halmahera menghadapi kendala khusus. Makalah WRI bertanggal 6 Januari, tanpa menyebutkan tahunnya, mengatakan wilayah ini tidak memiliki infrastruktur jaringan listrik dan sungai besar yang cocok untuk tenaga air, sementara energi surya dan angin terkendala ketersediaan lahan. Kondisi itu menyulitkan penerapan bauran listrik nasional yang disebut terdiri dari 61 persen tenaga air, 30 persen surya, dan 9 persen angin.

IWIP mengatakan berencana membangun kapasitas surya hingga dua gigawatt dan kapasitas angin 500 megawatt, dengan target mengurangi emisi tahunan sebesar empat juta ton. Perusahaan juga mengusulkan penanaman pohon di daerah tangkapan air seluas lebih dari 40.000 hektare, truk pengangkut bijih listrik, dan pengolahan limbah berbahaya. Tanggal mulai operasionalnya belum jelas. Kapasitas surya terpasang juga tidak sama dengan pasokan listrik berkelanjutan.

Siapa yang menanggung biaya pertumbuhan industri?

Menteri Energi Indonesia mengatakan industri nikel telah menarik US$47,36 miliar dan menciptakan 180.600 pekerjaan secara nasional. Pembiayaan dan teknologi China membantu mempercepat pembangunan fasilitas pemurnian, tetapi keseluruhan biaya publik untuk menarik investasi tersebut belum dihitung secara komprehensif.

Kementerian Keuangan memproyeksikan total belanja perpajakan sebesar 564 triliun rupiah pada 2026, dibandingkan 293 triliun pada 2021. Angka ini mencakup keringanan pajak di seluruh perekonomian, bukan hanya sektor nikel. Investor besar dapat menerima pembebasan pajak hingga 20 tahun, sementara perusahaan di kawasan ekonomi khusus dapat memperoleh pembebasan bea masuk impor peralatan dan pajak pertambahan nilai.

Studi Bank Dunia menemukan bahwa kebijakan pembatasan ekspor versi sebelumnya meningkatkan nilai tambah domestik dalam ekspor, tetapi juga menarik perusahaan kecil yang tidak efisien. Sebagian besar produksi masih berupa nickel pig iron untuk baja tahan karat, bukan baterai jadi. Penerapan pajak minimum global sebesar 15 persen oleh Indonesia sejak 2025 juga membuat nilai pembebasan pajak jangka panjang bagi perusahaan multinasional besar menjadi lebih kompleks.

Sulitnya meniru ekspansi nikel terlihat pada bauksit. Saat larangan ekspor bijih mentahnya dimulai pada 2023, kapasitas pengolahan sekitar 13,9 juta ton per tahun, sementara produksi tambang sekitar 30 juta ton, atau kurang dari separuh volume hasil tambang. Indonesia berencana memperluas hilirisasi ke 27 mineral dan komoditas lain pada 2040, tetapi modal, listrik, dan skala pasar tetap menjadi kendala.

Koordinator Koalisi Indonesia Timur Muhammad Al Amien mendesak Prabowo untuk menemui warga terdampak, memerintahkan audit lingkungan dan sosial independen, mewajibkan perusahaan melakukan pemulihan, serta menunda ekspansi yang menambah tekanan ekologis hingga kelayakannya terbukti. Empat belas warga Sagea dan Kiya dilaporkan dipanggil polisi pada Februari 2026 setelah menentang pertambangan. Koalisi itu mengatakan warga harus dapat berpartisipasi tanpa intimidasi.

Tidak ada tanggal penyelesaian yang disebutkan untuk audit independen atau fasilitas pemulihan dan energi yang dijanjikan IWIP. Bagi Abdullah, pertanyaannya adalah apakah masyarakatnya masih dapat hidup dari tanah dan laut saat pertambangan berakhir. Ia menjelaskan mengapa sulit untuk pergi:

Nenek moyang kami mempercayakan tanah ini kepada kami. Ketika tambang sudah habis, kami yang akan tetap berada di sini.

Poin Utama

• Prabowo meluncurkan 11 proyek industri senilai US$10,2 miliar, atau sekitar 180 triliun rupiah, di Teluk Weda pada 8 Oktober 2026: empat proyek mulai beroperasi secara komersial dan tujuh mulai dibangun.
• CRI dan UC Berkeley memperkirakan kehilangan hutan setidaknya seluas 5.331 hektare di dalam konsesi nikel Halmahera.
• Pengujian air, pengambilan sampel darah, dan jumlah kasus gangguan pernapasan perlu ditindaklanjuti, tetapi tidak membuktikan setiap sumber paparan atau penyebab penyakit.
• Bappenas menargetkan pengurangan emisi industri nikel hingga 81 persen pada 2045.
• Belum ada tanggal operasional yang jelas untuk fasilitas surya, angin, pemulihan lingkungan, dan pengolahan limbah yang diusulkan IWIP.
• Warga dan pegiat menuntut audit independen, data pencemaran yang dapat diakses publik, dan perlindungan mata pencaharian masyarakat terdampak.