Korea Selatan Bantah Klaim Intelijen AS Hanya Mencakup Rudal, Pembatasan Informasi Nuklir Masih Berlaku

Seoul membantah penghentian kerja sama secara luas, tetapi mengakui keterbatasan intelijen nuklir

Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengatakan pada Minggu, 11 Oktober, bahwa Amerika Serikat terus berbagi intelijen tentang pasukan konvensional Korea Utara, perkembangan di dalam negeri itu, keamanan siber, dan kontraintelijen. Pernyataan tersebut membantah klaim bahwa pertukaran intelijen telah dibatasi hanya pada informasi rudal.

Namun, bantahan itu bukan berarti semua pembatasan telah dicabut. NIS mengakui masih ada informasi yang dibatasi, sementara panglima tertinggi militer Korea Selatan mengatakan kepada anggota parlemen pada 8 Oktober bahwa kerja sama belum sepenuhnya pulih. Perselisihan ini berpusat pada intelijen mengenai fasilitas nuklir Korea Utara, menyusul pernyataan terbuka Menteri Unifikasi Chung Dong-young pada 6 Maret yang mengidentifikasi Kusong sebagai lokasi pengayaan uranium.

Badan tersebut juga membantah tuduhan terpisah bahwa total volume intelijen yang diberikan Washington telah berkurang. Sikapnya membedakan pembatasan atas informasi tertentu dari berlanjutnya kemitraan intelijen yang jauh lebih luas.

Dalam pernyataan pada Minggu, NIS menggambarkan pertukaran itu sebagai kerja sama timbal balik, bukan aliran satu arah dari Washington ke Seoul:

Kami kembali menegaskan bahwa, selain sejumlah informasi intelijen yang memicu pembatasan berbagi informasi yang sebelumnya telah dikonfirmasi pemerintah, Korea dan AS terus aktif bekerja sama dalam intelijen di berbagai bidang.

Dengan demikian, kontroversi ini berpusat pada dua persoalan terpisah: seberapa banyak intelijen yang terus dipertukarkan sekutu, dan apakah Korea Selatan masih tidak memiliki akses ke informasi nuklir tertentu yang ingin dipulihkan oleh para pejabatnya. Total volume yang tidak berubah, dengan sendirinya, tidak membuktikan bahwa setiap kategori informasi masih tersedia.

Apa yang masih dibagikan dan apa yang dilaporkan dibatasi?

NIS menyebut enam bidang besar yang masih menjadi ruang kerja sama: rudal Korea Utara, kemampuan militer konvensional, perkembangan di Korea Utara, hubungan internasional, keamanan siber, dan kontraintelijen. Kemampuan konvensional mencakup pasukan militer dan senjata selain senjata nuklir. Kontraintelijen berkaitan dengan pendeteksian dan pencegahan spionase serta perlindungan informasi sensitif.

Laporan yang dibantah badan tersebut menyebut bahwa informasi rudal pada praktiknya merupakan satu-satunya kategori intelijen Amerika yang masih disampaikan kepada Seoul. Laporan itu juga menyatakan pertukaran informasi rudal terus berlangsung karena menjadi bagian dari kerja sama Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang.

Pihak berwenang Korea Selatan membantah klaim yang lebih luas tersebut, tetapi mengonfirmasi adanya pembatasan yang lebih sempit. Pembatasan itu dilaporkan mencakup sebagian citra satelit Amerika mengenai Korea Utara dan analisis terkait, khususnya yang menyangkut fasilitas nuklir. Washington belum memerinci secara terbuka informasi apa yang ditahan.

Pernyataan NIS tidak secara khusus menyebut pengembangan nuklir Korea Utara sebagai salah satu bidang kerja sama yang masih aktif. Kelalaian menyebut bidang itu bukan bukti bahwa semua pertukaran informasi nuklir telah berhenti, terutama karena militer menyatakan hanya sebagian informasi nuklir yang dibatasi. Namun, cakupan kategori tersebut masih belum jelas.

Mengapa pengungkapan Kusong pada 6 Maret penting

Chung menyebut Kusong bersama Yongbyon dan Kangson dalam sidang Majelis Nasional pada 6 Maret. Menurut sejumlah laporan mengenai perselisihan ini, pernyataannya merupakan pengidentifikasian Kusong secara terbuka sebagai lokasi pengayaan uranium yang pertama kali dilakukan pejabat senior Korea Selatan.

Pengayaan uranium meningkatkan proporsi isotop uranium yang dapat mempertahankan reaksi berantai nuklir. Bergantung pada tingkat pengayaannya, bahan tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar reaktor atau senjata nuklir. Karena itu, informasi tentang lokasi dan operasi fasilitas pengayaan membantu pemerintah menilai kemampuan Korea Utara memproduksi bahan nuklir.

Washington dilaporkan menilai pengungkapan Chung menggunakan intelijen rahasia yang dibagikan kepada Seoul dan mengajukan protes sebelum membatasi sebagian pertukaran informasi. Kementerian Unifikasi Korea Selatan membantah penafsiran itu dan menyatakan bahwa pernyataan tersebut didasarkan pada informasi yang telah tersedia untuk umum.

Kementerian itu merujuk pada laporan Institute for Science and International Security tahun 2016, wawancara tahun 2024 dengan peneliti Bruce Bennett, serta laporan Center for Strategic and International Studies tahun 2025. Sebelum pernyataan Chung, pihak berwenang Korea Selatan dan Badan Energi Atom Internasional telah menyebut Yongbyon dan Kangson secara terbuka sebagai lokasi pengayaan, tetapi belum secara resmi mengidentifikasi Kusong.

Jadi, perselisihan ini bukan hanya tentang apakah Kusong pernah disebut dalam pembahasan publik sebelumnya. Persoalannya adalah apakah konfirmasi terbuka oleh seorang menteri telah mengungkap informasi yang dilindungi. Penjelasan terperinci dari pihak Amerika mengenai penilaian tersebut belum disampaikan kepada publik.

Bagaimana perselisihan ini berkembang

Kontroversi ini berlangsung selama beberapa bulan dan kembali menjadi sorotan dalam audit tahunan Majelis Nasional. Perkembangan utamanya adalah:

• 6 Maret: Chung secara terbuka menyebut Kusong, Yongbyon, dan Kangson sebagai lokasi pengayaan uranium. Washington dilaporkan mengajukan protes dan kemudian membatasi sebagian pertukaran intelijen.
• Juni: Atas permintaan Washington, NIS tidak diikutsertakan dalam pertemuan kelompok kerja trilateral tentang ancaman siber Korea Utara yang melibatkan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang.
• 8 Oktober: NIS mengakui tidak diikutsertakan pada Juni. Dalam audit parlemen, ketua Kepala Staf Gabungan mengonfirmasi bahwa sebagian pembatasan intelijen masih berlaku.
• 9 Oktober: Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengatakan Washington mengharapkan Seoul mematuhi standar aliansi, khususnya dalam urusan intelijen dan kontraintelijen.
• 10 Oktober: Sebuah laporan menyebut pertukaran intelijen Amerika telah dipersempit hingga hanya mencakup rudal Korea Utara. Kementerian Pertahanan membantah klaim itu pada malam harinya.
• 11 Oktober: NIS mengeluarkan bantahan terperinci, dengan menyatakan bahwa kerja sama masih luas dan total volume intelijen Amerika tidak berkurang.

Laporan berbeda mengenai lamanya pembatasan berlaku. Satu laporan menyebut pembatasan berlangsung selama enam bulan, sementara laporan lain mengaitkannya dengan periode lebih dari tujuh bulan berdasarkan keterangan NIS. Keduanya menyebut perselisihan bermula pada Maret, dan pernyataan pada Oktober mengonfirmasi bahwa sebagian pembatasan masih berlaku.

Kesiapan militer dan pemantauan nuklir merupakan dua hal berbeda

Kementerian Pertahanan mengatakan berbagi intelijen untuk mempertahankan kesiapan militer yang kuat menghadapi Korea Utara tidak dibatasi. Kementerian itu juga menyatakan peningkatan kemampuan intelijen mandiri Korea Selatan cukup untuk mengimbangi informasi yang terkena pembatasan.

Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Jin Young-seung, memberikan keterangan yang lebih spesifik dalam audit pada 8 Oktober. Ketika ditanya tentang tanda-tanda peringatan peluncuran rudal dan lintasan rudal, ia mengatakan informasi tersebut dibagikan. Ia juga menyatakan pertukaran terus berlangsung terkait indikator peringatan dini dan situasi lainnya.

Namun, saat ditanya tentang informasi penting terkait nuklir, Jin mengakui sebagian informasi masih dibatasi, meski ia menegaskan bahwa kesiapan militer tidak terdampak. Ia mengatakan pertukaran informasi belum sepenuhnya dipulihkan.

Jin mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pemulihan akses merupakan hasil yang diharapkan:

Pada akhirnya, langkah terbaik adalah menyelesaikan situasi ini secepat mungkin, dan kami sedang berupaya ke arah itu.

Pernyataan-pernyataan ini menyangkut kebutuhan yang berbeda. Kesiapan militer segera bergantung pada pendeteksian ancaman dan persiapan respons. Pemantauan pengembangan nuklir juga mencakup penilaian terhadap fasilitas, kegiatan produksi, dan perubahan dari waktu ke waktu. Pernyataan bahwa pasukan tetap siap tidak menjawab apakah akses ke semua penilaian nuklir yang dibutuhkan telah pulih.

Kementerian maupun NIS tidak menerbitkan pengukuran yang menunjukkan bagaimana pengumpulan informasi dalam negeri mengimbangi informasi Amerika tertentu yang tidak tersedia. Jaminan mereka merupakan penilaian resmi, bukan perbandingan cakupan intelijen yang dibuktikan kepada publik.

Korea Selatan mengandalkan kapasitas pengawasannya sendiri

Klaim Seoul bahwa informasi yang dibatasi dapat diimbangi sebagian bertumpu pada investasi dalam pengintaian mandiri. Melalui program 425, Korea Selatan memperoleh lima satelit pengintaian militer dan menuntaskan pengerahan operasionalnya pada April 2026.

Program yang dijalankan sejak 2013 itu dirancang untuk memperkuat kemampuan Korea Selatan mendeteksi dan memantau tanda-tanda aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara, serta mengamati sasaran strategis utama. Program ini memberi Seoul sarana pengumpulan informasi sendiri, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada sistem Amerika.

Satelit observasi Bumi terpisah, Arirang 7, diluncurkan pada Desember 2025 dengan resolusi yang disebut mencapai 30 sentimeter. Resolusi menggambarkan tingkat detail yang dapat dibedakan oleh sistem pencitraan; itu bukan berarti sebuah citra saja dapat memastikan apa yang terjadi di dalam fasilitas. Arirang 7 bukan bagian dari program pengintaian militer.

Korea Selatan juga berencana mengembangkan dan meluncurkan sekitar 20 satelit kecil dan 40 satelit ultraringan pada 2030, bersama kendaraan peluncur berbahan bakar padat buatan dalam negeri. Rencana itu mencakup sekitar 60 satelit masa depan, dibandingkan dengan lima satelit yang diperoleh melalui program 425, meski kemampuan dan misinya tidak dapat dianggap sama.

Investasi tersebut menjelaskan alasan militer menyoroti peningkatan kemampuan nasional. Namun, hal itu tidak membuktikan bahwa citra Korea Selatan dapat menggantikan setiap citra Amerika, produk analisis, atau bentuk intelijen lainnya yang dibatasi.

Pertemuan siber pada Juni dan peringatan Washington

NIS mengakui tidak diikutsertakan dalam kelompok kerja trilateral ancaman siber pada Juni setelah adanya permintaan dari Amerika. NIS mengaitkan insiden itu dengan kesalahpahaman yang menurutnya telah diselesaikan, serta menyatakan bahwa kerja sama dengan Washington saat ini berlangsung erat.

Catatan publik tidak menunjukkan bahwa Korea Selatan secara keseluruhan dikeluarkan dari pertemuan tersebut. Pengecualian yang diakui hanya menyangkut NIS. Badan itu juga belum mengungkap kesalahpahaman spesifik maupun ketentuan penyelesaiannya.

Seorang pejabat senior pemerintahan AS menyampaikan harapan Washington secara tertulis pada 9 Oktober:

Kami mengharapkan ROK mematuhi standar aliansi yang telah terjalin selama beberapa dekade, khususnya dalam hal intelijen dan kontraintelijen.

ROK adalah singkatan dari Republic of Korea, nama resmi Korea Selatan. Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS yang terpisah juga mengatakan Washington mengharapkan semua sekutunya menangani urusan intelijen dan kontraintelijen dengan semestinya.

Kedua pernyataan itu tidak menyebut pelanggaran tertentu, menjelaskan pembatasan, maupun memberikan jadwal pemulihan akses. Karena itu, pernyataan Washington tidak mendukung klaim adanya penghentian kerja sama secara luas. Pernyataan tersebut juga tidak memberikan kepastian sebesar klaim Seoul bahwa kesalahpahaman telah diselesaikan.

Tuduhan lain dibantah dan seruan pemecatan mencuat

Perselisihan intelijen ini disertai tuduhan mengenai visa, perjalanan, dan kekhawatiran Amerika terhadap kegiatan NIS. Badan itu mengakui adanya keterlambatan yang memengaruhi sejumlah personel yang ditugaskan di Kedutaan Besar Korea Selatan, tetapi mengaitkannya dengan pengetatan prosedur masuk AS, bukan keretakan kerja sama intelijen.

NIS membantah bahwa Direktur Lee Jong-seok berencana mengunjungi Washington pada Maret dan pihak berwenang Amerika menolak mengatur kunjungan tersebut. NIS juga membantah klaim bahwa agen yang terlibat dalam penanganan kebocoran data besar di Coupang telah dimasukkan ke dalam daftar pembatasan masuk Amerika.

Pemerintah secara terpisah membantah bahwa Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyampaikan kekhawatiran tentang NIS kepada Menteri Perindustrian Kim Jung-kwan dalam perundingan investasi. Bantahan-bantahan ini perlu dibedakan dari pembatasan terkait informasi nuklir dan pengecualian dari pertemuan pada Juni, yang diakui para pejabat.

Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Jang Dong-hyeok menyerukan pemecatan Chung dan Lee. Ia menggambarkan pembatasan, pengecualian dari pertemuan, dan masalah visa sebagai bukti kerusakan pada aliansi. Laporan berbeda mengenai apakah salah satu seruan pemecatan itu ditujukan kepada menteri pertahanan atau menteri unifikasi, meski laporan terperinci menyebut Chung, sang menteri unifikasi.

NIS menanggapi pemberitaan yang tidak akurat dengan kritik yang sangat tajam, dan memperingatkan bahwa klaim palsu dapat merugikan kepentingan nasional dan aliansi. Kritik tersebut tidak menghilangkan perlunya menyelesaikan pembatasan yang telah dikonfirmasi pemerintah.

Perbedaan kebijakan di Seoul mempersulit respons

Laporan mengenai perbedaan pendapat di internal pemerintah menunjukkan adanya prioritas yang berlainan di antara para pejabat yang mendukung koordinasi lebih erat dengan Washington dan mereka yang lebih mengutamakan otonomi Korea Selatan serta dimulainya kembali dialog dengan Pyongyang.

Chung mendukung perbaikan hubungan dengan Korea Utara dan pendekatan bertahap yang terlebih dahulu berupaya menghentikan perluasan program nuklir sebelum mengupayakan denuklirisasi. Penekanan pendekatan ini berbeda dari tekanan melalui sanksi dan tuntutan denuklirisasi.

Salah satu perselisihan yang dilaporkan muncul dalam pembahasan Dewan Keamanan Nasional mengenai ledakan ranjau di zona demiliterisasi yang dikaitkan dengan ranjau Korea Utara. Menteri Luar Negeri Cho Hyun dilaporkan mengusulkan kemungkinan sanksi sepihak atas aktivitas siber Korea Utara. Chung dilaporkan menentang usulan itu karena menilainya tidak cukup terkait dengan insiden tersebut dan tidak sejalan dengan pendekatan pemerintah terhadap Korea Utara.

Cho membantah telah terjadi perselisihan, tetapi mengakui perbedaan pendapat mungkin saja ada. Laporan tersebut tidak membuktikan bahwa perbedaan ini menyebabkan pembatasan intelijen Amerika, tetapi menggambarkan tantangan dalam menyampaikan kebijakan yang konsisten di berbagai kementerian.

Lee Kwan-se, direktur Institute for Far Eastern Studies, mendesak para pejabat untuk membedakan landasan dasar keamanan dari hal-hal yang dapat dirundingkan, serta memastikan kementerian luar negeri, keamanan, dan unifikasi memiliki tujuan dan pesan yang sama.

Analis berbeda pendapat tentang penyebab utama dan solusinya

Nam Sung-wook, profesor ketua di Sookmyung Women's University, berpendapat bahwa ketidakpercayaan Amerika terhadap Chung dan Direktur NIS Lee akan menyulitkan penyelesaian cepat. Ia mengatakan penggantian mereka mungkin meredakan ketegangan, meski menilai Presiden Lee Jae Myung kecil kemungkinan melakukannya. Itu merupakan penilaian analis, bukan syarat personel yang diumumkan Washington kepada publik.

Nam mendesak Seoul mengupayakan penyelesaian segera:

Tidak akan menguntungkan Korea Selatan jika situasi ini dibiarkan berlanjut, dan pembatasan berbagi intelijen harus diselesaikan sesegera mungkin. Namun, mengingat besarnya keraguan Washington, persoalan ini mungkin tidak akan segera selesai.

Jun Bong-geun dari Korea National Diplomatic Academy menawarkan penjelasan berbeda. Ia menggambarkan gesekan sebagai bagian dari peralihan aliansi menuju kemitraan strategis yang lebih setara. Ia mendesak dilakukannya pembahasan berkelanjutan dan tercapainya kesepahaman bersama di Korea Selatan mengenai prioritas strategis.

Jun juga mengingatkan agar berbagai perselisihan tidak dilebur menjadi satu argumen politik:

Dengan narasi seputar hubungan Korea Selatan-AS dijadikan senjata untuk meraih keuntungan politik dalam negeri, baik di Seoul maupun Washington, pendekatan yang bijaksana diperlukan. Berbagai konflik perlu dipisahkan dan diselesaikan satu per satu.

Kim Jae-chun dari Sogang University mengaitkan ketegangan dengan komitmen investasi yang tertunda, pengungkapan Kusong, dan perselisihan yang melibatkan Coupang. Isu lain yang disebut meliputi investasi gas alam cair di Alaska dan mandeknya pembicaraan kerja sama nuklir mengenai kapal selam, pengayaan uranium, dan pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas.

Park Won-gon dari Ewha Womans University menyoroti persepsi sebagian tokoh yang terkait dengan gerakan MAGA Donald Trump bahwa Seoul terlalu dekat dengan China. Laporan juga menyebut pendeta Son Hyun-bo mengkritik pemerintahan Lee setelah bertemu Trump di Gedung Putih pada Agustus. Persepsi politik tersebut belum terbukti secara terbuka sebagai alasan pembatasan intelijen.

Kekhawatiran terpisah mencakup perluasan cakupan undang-undang spionase Korea Selatan agar meliputi negara asing dan organisasi sejenis, serta tuduhan pada Juli oleh Komite Kehakiman DPR AS terkait Coupang. Tuduhan tersebut tidak membuktikan adanya pelanggaran atau kaitan yang terkonfirmasi dengan pembatasan informasi nuklir.

Tekanan publik meningkat, tetapi jadwal pemulihan belum ditetapkan

Survei Korea Gallup yang dilakukan pada 6-8 Oktober terhadap 1.000 orang dewasa menemukan tingkat persetujuan atas kinerja Presiden Lee sebesar 37%. Di antara responden yang menyetujui kinerjanya, diplomasi merupakan alasan yang paling sering disebut, yakni 24%.

Penilaian terpisah terhadap kebijakan menunjukkan tingkat persetujuan 43% dan ketidaksetujuan 38% untuk diplomasi. Kebijakan terhadap Korea Utara mendapat persetujuan 24% dan ketidaksetujuan 55%, selisih negatif 31 poin persentase. Sebaliknya, diplomasi mencatat selisih positif lima poin.

Survei melalui telepon itu memiliki tingkat respons 9,7% dan margin kesalahan yang disebut sebesar 3,1 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan sebelum bantahan pada 11 Oktober, sehingga tidak dapat mengukur dampak pernyataan itu atau memastikan bahwa kekhawatiran intelijen menjadi penyebab angka-angka tersebut.

Min Jung-hoon dari Korea National Diplomatic Academy mengusulkan agar pejabat senior urusan luar negeri dan keamanan berkunjung ke Washington sebelum pertemuan Lee dan Trump yang diperkirakan berlangsung dalam KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik pada November. Itu merupakan rekomendasi untuk koordinasi, bukan pengumuman jadwal pemulihan.

Lim Eul-chul dari Institute for Far Eastern Studies di Kyungnam University berpendapat pertukaran intelijen yang sudah berlangsung memberikan manfaat timbal balik yang besar dan perlu segera dipulihkan ke tingkat yang lebih tinggi. Cho Han-beom dari Korea Institute for National Unification juga menyoroti persoalan kepercayaan yang belum terselesaikan dalam urusan intelijen dan kontraintelijen.

Belum ada jadwal publik untuk mencabut pembatasan yang masih berlaku. Pertanyaan yang belum terjawab mencakup cakupan persis pembatasan tersebut, syarat yang diharapkan Washington dipenuhi Seoul, dan bagaimana kedua sekutu akan memastikan kerja sama telah pulih sepenuhnya.

Intinya

• NIS membantah bahwa berbagi intelijen AS hanya mencakup rudal Korea Utara atau bahwa total volumenya telah berkurang.
• Para pejabat Korea Selatan mengakui masih ada pembatasan atas sebagian intelijen, termasuk informasi mengenai program nuklir Korea Utara.
• Perselisihan ini menyusul pengidentifikasian Kusong secara terbuka sebagai lokasi pengayaan uranium oleh Chung Dong-young pada 6 Maret.
• Militer menyatakan informasi peringatan rudal masih dibagikan dan kesiapan tidak terdampak.
• NIS mengakui tidak diikutsertakan dalam pertemuan trilateral ancaman siber pada Juni, tetapi menyatakan kesalahpahaman yang mendasarinya telah diselesaikan.
• Washington menyerukan kepatuhan terhadap standar aliansi dalam urusan intelijen dan kontraintelijen, tetapi tidak merinci jadwal pemulihan.
• Kapasitas pengawasan Korea Selatan yang meningkat mendukung pemantauan mandiri, tetapi tidak membuktikan bahwa setiap produk Amerika yang dibatasi telah tergantikan.