Setahun Setelah Banjir Matai'an di Taiwan, Masyarakat Adat Menghadapi Kehilangan Lahan dan Pemulihan yang Belum Tuntas

773,9 hektare tertimbun, dan pemulihan tak sekadar diukur dari beton

Setahun setelah banjir pada 23 September 2025 menewaskan 19 orang dan menyebabkan lima orang hilang di Kecamatan Guangfu, Taiwan, masyarakat adat di sepanjang Sungai Matai'an menghadapi gejolak lain: proyek perlindungan banjir dapat mengubah secara permanen tempat tinggal mereka, lahan yang mereka miliki, dan kemungkinan mereka untuk kembali bertani.

Yuan Eksekutif mencatat 773,9 hektare lahan pertanian tertimbun sedimen. Baru sekitar sepertiganya yang kembali digarap, sementara hasil panen masih belum pulih. Di hulu, sekitar 230 juta meter kubik material yang tidak stabil masih tersisa. Badan Sumber Daya Air berencana membebaskan 340 hektare untuk penampungan sedimen sementara sebagai bagian dari koridor sungai yang lebih luas, sementara rencana terpisah akan mengubah lahan pertanian yang rusak parah di tepi selatan menjadi hutan.

Langkah-langkah ini menangani bahaya yang nyata. Hujan deras dapat menggerakkan sedimen ke hilir, menaikkan dasar sungai, dan mengurangi ruang bagi aliran banjir. Namun, warga mengatakan pembangunan berjalan lebih cepat daripada kejelasan mengenai drainase, relokasi, kompensasi, dan pelibatan masyarakat adat.

Pada 21 September 2026, warga dari enam komunitas mendatangi Yuan Eksekutif dengan membawa sedimen dari kawasan bencana. Pesan mereka: membangun kembali sungai tidak dapat dipisahkan dari membangun kembali kehidupan mereka. Sejumlah keluarga ingin dibantu pindah ke tempat yang lebih aman di dekat lokasi sekarang. Sementara itu, warga lain khawatir kehilangan rumah yang selamat dari banjir awal karena kini berada di jalur perlindungan baru.

Apa yang terjadi saat danau di pegunungan jebol?

Hujan akibat sirkulasi luar Topan Ragasa menyebabkan bendungan alami di hulu Sungai Matai'an jebol. Bendungan longsor terbentuk ketika batu dan tanah yang runtuh membendung sungai hingga menciptakan danau. Penghalangnya dapat terkikis dengan cepat saat air meluap.

Perkiraan awal menyebutkan jebolnya bendungan mulai terjadi sekitar pukul 15.50 pada 23 September. Diperkirakan sekitar 15,4 juta meter kubik air keluar, sebagian besar dalam waktu sekitar 30 menit. Saluran yang terbentuk mungkin mencapai kedalaman 80 meter. Laporan awal juga menyebutkan debit puncak sekitar empat kali lebih besar daripada perkiraan, meski angka itu belum dinyatakan sebagai hasil pengukuran yang pasti.

Jumlah korban berubah seiring munculnya informasi. Laporan awal yang mengutip Menteri Dalam Negeri Liu Shyh-fang menyebutkan 15 orang tewas dan 17 hilang, sementara laporan awal lainnya menyebut jumlah orang hilang mencapai 31. Laporan pada peringatan satu tahun mencatat 19 orang tewas dan lima hilang. Angka-angka tersebut mencerminkan tahapan pelaporan yang berbeda, bukan jumlah korban yang tetap sama.

Sejumlah tanggal penting menunjukkan bagaimana keadaan darurat berkembang menjadi sengketa rekonstruksi berkepanjangan:

• 23 September 2025: Bendungan jebol, mengirimkan air banjir dan material ke Guangfu serta komunitas sekitarnya.
• 2 Oktober 2025: Perwakilan masyarakat adat menyerukan pelibatan dalam perencanaan permukiman kembali, keselamatan relawan, dan penyediaan tempat berlindung yang layak.
• 15 Mei 2026: Hujan deras menyebabkan Sungai Madana meluap dan membanjiri rumah melalui celah konstruksi.
• Juli 2026: Warga Kalotongan mengungsi ke bekas Sekolah Dasar Dongfu saat Topan Bavi mendekat.
• Agustus 2026: Yuan Eksekutif menyetujui draf amendemen untuk mengakui danau longsor sebagai kategori bencana menurut undang-undang.
• 21 September 2026: Enam komunitas mengajukan petisi kepada Yuan Eksekutif terkait lahan, perumahan, mata pencaharian, dan keputusan rekonstruksi.

Tanggul baru tidak mengatasi semua jalur banjir

Atomo terletak dekat pertemuan Sungai Matai'an dan Sungai Hualien. Warga menilai sebagian risiko yang mereka hadapi berasal dari tanggul utara yang dibangun pada 1990-an. Tanggul itu mempersempit koridor sungai dan menempatkan komunitas mereka tepat di jalur aliran banjir.

Dalam bencana 2025, lumpur tebal menelan rumah-rumah di dekat sungai. Sebagian warga berhenti memperbaiki rumah. Warga lainnya bekerja memperbaiki rumah pada siang hari dan tidur di tempat penampungan sementara pada malam hari. Bahkan mereka yang sudah pulang tetap bersiap mengungsi setiap kali hujan semakin deras.

Sedimen juga menumpuk di pertemuan empat anak sungai dari Pegunungan Pesisir dengan Sungai Hualien. Badan Sumber Daya Air mengeruk dan membangun tanggul di sepanjang anak-anak sungai bagian hilir untuk mencegah air dari sungai utama mengalir balik ke hulu. Namun, banjir pada 15 Mei menunjukkan betapa rentannya rumah tangga selama pembangunan berlangsung: air masuk melalui celah dan membasahi rumah yang baru diperbaiki serta furnitur baru.

Kalotongan menghadapi masalah serupa, tetapi tidak sama. Sebagian wilayah komunitas itu terendam hingga kira-kira setinggi satu lantai pada September 2025. Warga mengatakan dasar Sungai Hualien kini lebih tinggi daripada Sungai Luomo di dekatnya. Tanggul mungkin dapat menahan air sungai agar tidak masuk, tetapi juga bisa mempersulit air hujan di dalam permukiman untuk mengalir keluar.

Badan Sumber Daya Air mengatakan pemerintah kabupaten harus merencanakan stasiun pompa atau kolam retensi yang diperlukan setelah tanggul selesai dibangun. Pembagian tanggung jawab tersebut menyisakan masalah praktis: perlindungan dari air yang datang dari luar tidak memadai jika air yang menggenang di dalam komunitas tidak memiliki jalur keluar yang andal.

Warga juga khawatir banjir dapat memutus Jalan Kabupaten 193 dan menghalangi evakuasi. Di hilir, warga di sekitar Jembatan Jianying dan jalan yang sama meminta penjelasan mengenai dampak tanggul hulu yang lebih kuat terhadap risiko banjir di daerah mereka.

Sebagian warga ingin pindah, sementara yang lain takut dipaksa pergi

Warga Kalotongan, Dongi, yang juga dikenal sebagai Li Yu-lan, mengatakan komunitas itu pertama kali menanyakan relokasi lebih dari 20 tahun lalu. Hingga kini belum ada rencana yang jelas. Warga mengusulkan lahan Taiwan Sugar Corporation yang tidak terpakai di samping Sekolah Dasar Dongfu, kurang dari 500 meter dari permukiman mereka sekarang, sebagai kemungkinan lokasi baru.

Usulan itu memungkinkan keluarga pindah dari kawasan berbahaya tanpa harus jauh dari komunitas mereka. Tanggapan Pemerintah Kabupaten Hualien adalah meneruskan persoalan tersebut kepada pemerintah Kecamatan Guangfu. Belum ada lokasi relokasi atau jadwal yang disepakati.

Di tempat lain, relokasi mungkin menjadi sesuatu yang harus diterima warga, bukan sesuatu yang mereka minta. Li Lan-hsiang dan Meng Ying-hua, warga kawasan Xiangcaochang, mengatakan sejumlah rumah yang tidak kebanjiran pada September 2025 bisa dibongkar untuk pembangunan jalur pertahanan selatan kedua yang diusulkan. Mereka meminta pemerintah menjelaskan jalur yang direncanakan, alternatifnya, dan tempat tinggal tertentu jika kepindahan tidak dapat dihindari.

Kekhawatiran agar komunitas tetap utuh disampaikan hanya beberapa hari setelah bencana. Kulas Umo, perwakilan Kelompok Swadaya Fata'an, menegaskan warga adat harus ikut merancang relokasi, bukan sekadar menerima rencana yang sudah jadi.

Pembahasan mengenai relokasi, baik jangka menengah maupun jangka panjang, harus melibatkan suara masyarakat adat. Jika rencana ditetapkan tanpa partisipasi kami, kami tidak punya pilihan selain menerimanya begitu saja.

Berdasarkan pengalaman menghadapi Topan Morakot, Kulas Umo juga memperingatkan bahwa pemencaran komunitas adat melemahkan ikatan budaya dan berdampak pada kesehatan mental. Karena itu, sengketa ini menyangkut lokasi dan keberlangsungan komunitas, bukan sekadar penyediaan bangunan pengganti.

Pembebasan lahan menyentuh sejarah pertanian lintas generasi

Badan Sumber Daya Air mengusulkan perluasan koridor pengelolaan di utara sejauh 740 meter ke arah daratan dan pembebasan 340 hektare untuk penampungan sedimen sementara. Di sisi selatan, badan tersebut merencanakan tanggul kedua di dalam koridor yang diperluas sejauh 200 meter.

Warga mengatakan sekitar 90 persen lahan cadangan masyarakat adat di tepi utara masuk ke dalam kawasan pembebasan lahan yang diusulkan. Ladang-ladang ini dahulu merupakan bagian dari dataran banjir dan telah digarap selama beberapa generasi. Setelah tanggul dibangun pada 1990-an, warga berjuang agar lahan tersebut ditetapkan sebagai lahan cadangan masyarakat adat.

Badan tersebut mengatakan lahan milik pribadi akan dibebaskan dengan harga pasar. Namun, sebagian orang yang menggarap lahan cadangan belum memperoleh hak milik karena proses pengajuan pemerintah masih tertunda. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai pengakuan atas kepentingan mereka dalam proses pembebasan lahan.

Pemilik lahan mengusulkan agar bidang tanah terdampak ditukar dengan lahan lain, bukan hanya diberi uang tunai. Badan Sumber Daya Air mengatakan pertukaran semacam itu di luar kewenangannya. Warga juga menuduh pembangunan dan penempatan sedimen dimulai di lahan pribadi sebelum pemilik menyetujuinya atau memahami prosedurnya secara menyeluruh.

Besarnya skala pengelolaan sedimen menjelaskan kebutuhan akan lahan, tetapi tidak menyelesaikan sengketa tersebut. Badan itu melaporkan telah mengeruk 22,95 juta meter kubik sedimen sejak bencana. Saat ini, pengerukan tahunan mencapai sekitar 10 juta meter kubik, sementara material yang dapat dialirkan keluar sekitar 3 juta meter kubik. Berdasarkan angka tersebut, sekitar 7 juta meter kubik per tahun masih harus ditampung atau dialihkan ke tempat lain.

Uraian terpisah menyebut jumlah yang tersisa sebesar 7 juta ton. Ton mengukur massa, sedangkan meter kubik mengukur volume; kedua angka itu tidak dapat dianggap setara tanpa mengetahui kepadatan sedimen. Debu, kebisingan, dan lalu lintas kendaraan berat sudah berdampak pada rumah tangga di sekitar lokasi.

Kembali menggarap lahan tidak sama dengan memulihkan pendapatan

Dari 773,9 hektare lahan pertanian yang rusak, Yuan Eksekutif menggolongkan 555,3 hektare sebagai terdampak umum dan 218,6 hektare sebagai terdampak parah, dengan kedalaman sedimen sekitar 50 sentimeter sebagai batas pemisah. Kategori terdampak parah mencakup sekitar 28 persen dari total lahan.

Setelah lahan di dalam koridor pengelolaan sungai dikecualikan, sekitar 380 hektare lahan dalam kategori terdampak umum memerlukan bantuan agar dapat kembali digarap. Program pemulihan pertanian membedakan endapan ringan dengan kedalaman di bawah 20 sentimeter dari endapan sedang dengan kedalaman 20 hingga 50 sentimeter. Petani dapat mengajukan bantuan pupuk organik atau meminta bantuan dari Stasiun Penelitian dan Penyuluhan Pertanian Distrik Hualien.

Ni Li-feng, peneliti madya di stasiun tersebut, melaporkan pengajuan bantuan untuk sekitar 170 hektare. Pemetaan awal menunjukkan sekitar 150 hektare mengalami kerusakan ringan dan 50 hektare kerusakan sedang. Jumlahnya 200 hektare, lebih besar daripada luas yang tercatat dalam pengajuan, dan masih perlu diperiksa di lapangan. Angka-angka tersebut tidak boleh dianggap sebagai inventaris akhir yang sudah diselaraskan.

Stasiun itu menargetkan perbaikan tanah yang terdampak ringan selesai pada Oktober 2026, sementara lahan yang terdampak sedang diperkirakan membutuhkan waktu hingga akhir 2027 karena pengerjaan lebih dalam dan penggunaan ekskavator diperlukan.

Bekas sawah petani Lo Jen-ming tertimbun sedimen setebal 20 hingga 40 sentimeter, dan infrastruktur irigasinya rusak. Setelah bahan organik ditambahkan ke tanah, ia mencoba menanam jagung. Hasil panen tetap mengecewakan, sehingga ia mengambil pekerjaan serabutan untuk menopang keluarganya.

Lo memperkirakan pemulihan tanah akan membutuhkan setidaknya tiga tahun dan ingin agar subsidi pupuk terus diberikan. Pengalamannya menunjukkan mengapa lahan yang tercatat kembali ditanami belum tentu dapat menghidupi pemiliknya. Di seluruh kawasan itu, laporan bahwa sedikit lebih dari 200 hektare, atau sekitar sepertiga lahan pertanian yang rusak, telah kembali digarap tidak membuktikan bahwa pendapatan pertanian sudah pulih.

Rencana hutan menawarkan masa depan berbeda bagi lahan yang rusak

Sekitar 163 hektare lahan pertanian yang rusak parah di luar koridor pengelolaan sungai dinilai sulit dipulihkan. Sebagian lahan tertimbun sedimen setinggi hingga delapan meter, bercampur kayu dan batu. Mengangkat semua material itu akan sulit, sementara tanah yang bersifat basa kurang cocok untuk langsung ditanami.

Lahan pertanian yang terdampak parah di tepi selatan direncanakan untuk dibebaskan dan ditanami hutan. Badan Pembangunan Pedesaan serta Konservasi Tanah dan Air merencanakan taman hutan peringatan dengan plaza peringatan, area rumput rendah untuk menampung banjir, serta jalur bersepeda dan rekreasi. Badan Kehutanan dan Konservasi Alam akan menangani penanaman berikutnya di lahan seluas 141 hektare. Angka itu merujuk pada luas penanaman yang menjadi tanggung jawab badan tersebut, bukan seluruh 163 hektare yang dinilai sulit ditanami.

Uji coba penanaman pohon seluas 1,5 hektare selesai pada Maret 2026. Uji coba lainnya, sekitar 0,5 hektare, direncanakan pada Maret 2027 dengan memadukan pohon yang lebih tinggi, vegetasi rendah, dan semak asli. Fungsinya antara lain sebagai penyangga banjir dan untuk mengurangi sedimen yang tertiup angin.

Di tepi utara, pendekatannya terutama berupa subsidi penanaman pohon, bukan pembebasan lahan secara menyeluruh. Bantuan maksimum yang dilaporkan adalah NT$600.000 per hektare selama enam tahun. Namun, skema yang disebutkan, yakni NT$250.000 pada tahun pertama dan NT$60.000 per tahun pada tahun kedua hingga keenam, berjumlah NT$550.000. Selisihnya tidak dijelaskan.

Petani Huang Chun-lung ingin dilibatkan dalam pembahasan taman tersebut dan mempertanyakan apakah pembayaran untuk kehutanan dapat menggantikan pendapatan dari padi. Ia menyebut pendapatan tahunan sebelumnya dari padi hampir NT$300.000 per hektare, dibandingkan bantuan kehutanan tahunan sebesar NT$60.000 setelah tahun pertama. Pembayaran itu sekitar seperlima dari pendapatan padi yang disebutkan, meski pendapatan dan subsidi bukan ukuran laba yang setara.

Lahan pertanian baru membutuhkan investasi dan kepastian akses

Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi lahan milik publik dan lahan yang dikelola publik bagi petani terdampak, disertai bantuan sewa dan penanaman. Bantuan sewa dibatasi hingga NT$40.000 per hektare per tahun dan dijadwalkan berlangsung sampai akhir 2030.

Petani Yang Chin-wen menyewa 6,8 hektare lahan Taiwan Sugar di dekat Danong Dafu untuk menanam jagung. Setelah empat bulan membersihkan batu, ia baru menyelesaikan sekitar sepertiga lahan. Ia memperkirakan penyiapan seluruh lahan akan memakan waktu setahun dan khawatir ketidakpastian akses ke depannya dapat merugikan investasi uang dan tenaga yang telah ia keluarkan.

Di Pangcah Farm, pengelola Su Hsiu-lien kembali menggarap kurang dari dua hektare dari total 4,7 hektare semula. Sekitar 1,2 hektare tertimbun terlalu parah untuk dipulihkan. Upayanya mencakup penggunaan pupuk organik, perbaikan tanah, penanaman kedelai organik, dan irigasi tetes yang dipasang bersama Institut Penelitian Teknologi Industri.

Ia juga terus menanam tanaman asli yang dikenal sebagai kacang pernikahan, yang menurutnya cocok dengan lahan yang rusak. Upaya ini menghubungkan pemulihan pertanian dengan pewarisan budaya. Penambahan luas lahan saja tidak menjawab apakah petani dapat mempertahankan tanaman, praktik, dan pendapatan yang sudah dikenal.

Peneliti memantau sungai yang terus berubah

Pemantauan hingga Juli 2026 mencatat sekitar 130 juta meter kubik sedimen di area longsoran awal dan 100 juta meter kubik lainnya di bendungan sisa serta saluran sungai. Yang Che-ming, profesor madya di Universitas Sains dan Teknologi Nasional Taiwan, menilai area bendungan sisa sebagai kawasan yang paling tidak stabil.

Penelitian Universitas Nasional Yang Ming Chiao Tung menjelaskan dua risiko utama: longsoran baru dapat membentuk danau lain yang menampung hingga 8 juta meter kubik air, atau sedimen yang bergerak dapat menaikkan dasar sungai dan mengurangi kapasitasnya menampung banjir. Citra udara September menunjukkan area danau lama telah kembali menjadi saluran sungai, tetapi hal itu tidak menghilangkan ancaman tersebut.

Universitas Nasional Cheng Kung mendirikan stasiun sains di Guangfu. Para peneliti mengumpulkan lebih dari 1.000 kilogram sedimen dari lebih dari 100 lokasi dan memasang alat pemantau konsentrasi sedimen otomatis di jembatan baja sementara. Pengukuran itu dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi simulasi dan menghasilkan peta risiko desa.

Di Universitas Nasional Chung Hsing, model dengan skala seperlima puluh dari ukuran asli menunjukkan bahwa jebolnya bendungan pada 2025 melibatkan erosi yang mengikis ke bawah dari luapan di hulu dan erosi yang bergerak ke hulu dari bagian bawah. Karena itu, bendungan alami yang panjang dapat jebol dengan cepat akibat proses yang berlangsung dari dua arah.

Keterbatasan pemantauan kembali terlihat setelah danau longsor terbentuk di Sungai Wanli pada 21 Juni 2026. Instrumen yang dipasang pada 28 Juni menunjukkan danau tersebut terisi kurang dari 60 persen, setelah peringatan merah telanjur memicu evakuasi. Sebelum Taiwan membeli alat ukur ketinggian air portabel kedua pada 8 Juli, tidak ada alat pengganti saat instrumen pertama harus diperbaiki.

Peneliti sedang menguji serat optik untuk mendeteksi perubahan tekanan pada bendungan dan ketinggian air. Metode ini masih dalam pengembangan. Pengukuran yang lebih baik dapat mengurangi ketidakpastian, tetapi tidak dapat menjamin satu hasil yang diprediksi atau menghilangkan perlunya evakuasi sebagai langkah pencegahan.

Pelibatan warga dan tanggung jawab pemerintah belum tuntas

Petisi pada September diajukan oleh Fata'an, Tafalong, Atomo, Kalotongan, Cirakayan, dan Cihafayan. Aliansi pemuda mereka mengupayakan pelibatan masyarakat adat sejak awal, informasi yang jelas dengan bahasa yang mudah dipahami, pendataan lahan publik dan lahan Taiwan Sugar, alternatif pembebasan lahan, pembagian tanggung jawab yang terkoordinasi, serta kelanjutan dukungan perumahan.

Mereka juga meminta agar pembebasan lahan dan relokasi yang tidak mendesak tidak dilanjutkan sebelum risiko drainase, analisis sedimen, kebutuhan teknis, dan alternatif dijelaskan. Warga membedakan perlindungan darurat dari proyek permanen yang menentukan penggunaan lahan di masa depan.

Profesor Universitas Nasional Chengchi Kuan Da-wei meminta penjelasan mengenai jalur pertahanan kedua dan kemungkinan dampak di hilir. Akademisi Li Ming-chih dan Lin Chun-ju mengangkat alternatif pembebasan lahan serta kemungkinan penerapan prosedur konsultasi dan persetujuan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Masyarakat Adat.

Wakil Menteri Komisi Konstruksi Publik Lee Yi-te mengatakan perencanaan teknis menyeluruh telah ditugaskan kepada Sinotech Engineering Consultants dan komunitas serta instansi terkait akan dilibatkan. Wakil Menteri Dewan Masyarakat Adat Ljaucu mengatakan baru dua kasus yang diajukan untuk dinilai apakah konsultasi dan persetujuan diperlukan. Belum ada kesepakatan untuk menunda proyek permanen atau pembebasan lahan sementara persoalan itu diperjelas.

Para ahli juga mengusulkan penggunaan Pasal 8 Undang-Undang Perencanaan Tata Ruang untuk menyusun rencana kawasan khusus bagi daerah aliran sungai lintas batas administrasi. Dalam laporan peringatan satu tahun itu, disebutkan belum ada pembahasan mengenai opsi tersebut di lingkungan administrasi perencanaan lahan pada tahun pertama.

Amendemen undang-undang bencana yang diajukan Yuan Eksekutif pada Agustus masih berupa draf, belum dipastikan telah disahkan. Amendemen itu akan menetapkan Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab bencana danau longsor. Belum ada tanggal pemungutan suara di legislatif. Warga masih belum mendapat jawaban pasti mengenai relokasi, pertukaran lahan, fasilitas drainase, dan jadwal dukungan mata pencaharian jangka panjang.

Poin-Poin Utama

• Laporan pada peringatan satu tahun mencatat 19 orang tewas dan lima hilang setelah banjir pada 23 September 2025.
• Sekitar 230 juta meter kubik sedimen masih tersisa di hulu, sehingga risiko banjir dan longsor terus mengancam.
• Dari 773,9 hektare lahan pertanian yang rusak, sekitar sepertiganya kembali digarap, tetapi pendapatan dan hasil panen masih terdampak.
• Usulan kawasan penampungan sedimen di utara memerlukan 340 hektare; rencana terpisah untuk lahan pertanian di selatan mencakup pembebasan lahan dan penanaman hutan.
• Warga meminta rencana drainase dan relokasi yang jelas, alternatif pembebasan lahan, serta pelibatan masyarakat adat yang bermakna.
• Pemulihan tanah berlanjut hingga 2027, sementara bantuan sewa lahan pertanian pengganti dijadwalkan berakhir pada 2030.