Demokrat Minta Kejelasan soal UPOV 1991 saat Thailand Debatkan Hak Petani atas Benih

Hak atas benih menjadi ujian dalam perundingan dagang Thailand

Partai Demokrat Thailand menuntut perlindungan bagi petani sebelum pemerintah menerima komitmen mengenai perlindungan varietas tanaman dalam perundingan dagang dengan Uni Eropa. Perselisihan ini menyangkut UPOV 1991, konvensi internasional yang melindungi hak pemulia tanaman, serta apakah perubahan hukum Thailand akan mempersempit kemampuan petani menyimpan benih, meningkatkan biaya produksi, atau melemahkan perlindungan sumber daya genetik lokal.

Weer Sriwarathanabul, wakil juru bicara partai, meminta jawaban atas empat hal: penyelesaian sengketa yang adil, hak menyimpan benih untuk musim tanam berikutnya, dukungan bagi peneliti Thailand sekaligus pembagian manfaat, serta kajian dampak yang transparan dengan konsultasi publik luas. Peringatannya berpusat pada ketimpangan sumber daya antara investor besar dan petani kecil ketika muncul klaim kepemilikan atau sengketa hukum.

Dewan Petani Nasional juga membuka konsultasi publik. Dalam undangannya kepada petani, dewan tersebut menyatakan bahwa keikutsertaan dalam UPOV 1991 dapat membatasi penyimpanan atau pertukaran benih tertentu, sekaligus berpotensi mendorong pengembangan varietas tanaman baru dan membuka peluang perdagangan. Tanggapan akan menjadi masukan bagi rekomendasi dewan kepada pemerintah, dan survei ini membutuhkan waktu kurang dari lima menit.

Pertanyaan mendesak saat ini bukan apakah petani sudah kehilangan hak-hak tersebut. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Thailand 1999 masih berlaku, dan pejabat pertanian menyatakan kajian masih berlangsung. Hal yang belum terjawab adalah komitmen apa yang mungkin dijanjikan pemerintah dalam perjanjian dagang, bagaimana janji itu akan memengaruhi peraturan perundang-undangan domestik, dan perlindungan mana yang akan tetap berlaku jika terjadi perubahan. Keterangan mengenai perundingan berbeda-beda, sehingga penjelasan yang tepat tentang kewajiban yang diusulkan menjadi sangat penting.

Perlindungan yang ingin dipertahankan Partai Demokrat

Tuntutan Weer menghubungkan hak hukum dengan biaya praktis bertani. Menyisihkan sebagian hasil panen untuk ditanam kembali dapat mengurangi kebutuhan membeli benih baru. Jika praktik itu dikenai pengecualian yang lebih sempit, biaya, atau sengketa perizinan, petani bisa menanggung pengeluaran yang berbeda-beda, bergantung pada jenis tanaman dan perlindungan yang melekat pada varietasnya.

Permintaan pertamanya adalah proses penyelesaian sengketa yang tidak merugikan petani kecil. Hak formal untuk menggugat klaim kepemilikan hanya memberi sedikit perlindungan jika petani tidak mampu membayar penasihat hukum atau menjalani perkara panjang melawan perusahaan yang jauh lebih besar. Ia ingin ketimpangan tersebut diatasi sebelum Thailand menerima komitmen baru.

Permintaan kedua adalah perlindungan atas hak menyimpan dan menanam kembali benih pada musim berikutnya tanpa kenaikan biaya yang tajam. Permintaan ketiga menggabungkan dukungan bagi peneliti Thailand dengan pengaturan yang mengembalikan manfaat dari pemanfaatan sumber daya genetik lokal dan varietas asli. Permintaan keempat menyerukan kajian dampak yang dipublikasikan dan konsultasi yang tidak hanya melibatkan pejabat serta kepentingan komersial.

Weer juga memperingatkan bahwa kebijakan benih berdampak lebih luas daripada sekadar pendapatan petani, yakni hingga biaya hidup. Kekhawatiran ini menyangkut dampak yang mungkin terjadi, bukan bukti bahwa harga konsumen telah naik akibat UPOV 1991. Tuntutan utamanya adalah agar pemerintah menjelaskan risiko dan perlindungan sebelum membuat komitmen yang mengikat.

Pejabat menyebut kajian masih berlangsung, sementara keterangan soal perundingan berbeda

Pada 11 Oktober, Wakil Sekretaris Tetap sekaligus juru bicara Kementerian Pertanian dan Koperasi Krit Uttamawethin mengatakan Departemen Pertanian telah diminta mengkaji keuntungan, kerugian, serta kemungkinan dampaknya terhadap perekonomian dan mata pencaharian petani. Ia juga mengatakan belum ada pembahasan maupun perundingan dengan pihak mana pun mengenai persoalan tersebut.

Pernyataan itu berdampingan dengan keterangan yang menyebut UPOV 1991 sebagai isu yang telah dibahas dalam perundingan Thailand-Uni Eropa. Associate Professor Jessada Denduangboripant, ahli biologi di Universitas Chulalongkorn, mengatakan Kementerian Perdagangan dan tim perunding telah mengonfirmasi bahwa isu tersebut dibahas, tetapi belum ada kesimpulan. Konsultasi Dewan Petani Nasional juga menyebut keikutsertaan dalam UPOV sebagai isu dalam perundingan dagang.

Keterangan-keterangan tersebut mungkin merujuk pada tahap berbeda atau pekerjaan lembaga yang berbeda, tetapi tidak menunjukkan status perundingan yang sama. Pembahasan klausul dagang yang diusulkan, penilaian internal kementerian, dan keputusan resmi untuk bergabung dengan suatu konvensi merupakan langkah-langkah terpisah. Pemerintah belum menjelaskan perbedaan itu dalam pernyataan yang dikutip di sini.

Menteri Pertanian Suriya Juangroongruangkit telah menginstruksikan pejabat untuk mendengar pandangan petani secara luas, menurut Krit. Wakil Direktur Jenderal sekaligus juru bicara Departemen Pertanian Sasinya Pantan mengatakan pembahasan harus dilakukan melalui departemen, kementerian, Kabinet, dan Parlemen, dengan konsultasi publik sebelum diajukan kepada Kabinet.

Hak menyimpan benih bergantung pada pengecualian hukum

UPOV 1991 menyediakan kerangka internasional untuk melindungi varietas tanaman baru. Tujuan ekonominya adalah memberi penghargaan atas investasi dalam pemuliaan dengan memberikan kendali kepada pemulia atas penggunaan tertentu dari varietas yang dilindungi. Hak-hak tersebut dapat mendukung penelitian, tetapi cakupan pengecualian juga penting bagi petani yang memperbanyak benih alih-alih membelinya setiap musim.

Perdebatan ini membedakan dua ketentuan yang terkadang dianggap sama. Pasal 15(1) memuat pengecualian wajib, termasuk tindakan yang dilakukan secara pribadi dan bukan untuk tujuan komersial, tindakan eksperimental, serta kegiatan pemuliaan tertentu. Pasal 15(2) memungkinkan negara mengadopsi pengecualian opsional yang mengizinkan petani, dalam batas yang wajar dan dengan tetap melindungi kepentingan sah pemulia, menggunakan hasil panen untuk perbanyakan di lahan mereka sendiri.

Pengecualian untuk menanam kembali di lahan milik petani sendiri bersifat opsional, bukan hak tanpa batas yang berlaku otomatis. Rumusan dan penerapannya dalam hukum domestik sangat penting. Aturan yang mengizinkan petani menanam kembali varietas terlindungi di lahan yang sama belum tentu mengizinkan pertukaran benih dengan tetangga atau penjualannya untuk diperbanyak.

Jessada berpendapat UPOV 1991 bukan larangan total atas penyimpanan benih dan pengecualian domestik dapat melindungi petani kecil. Para pengkritik menyoroti kemungkinan pengecualian itu menjadi sangat sempit. Kedua pandangan tersebut bertemu pada satu hal: hukum yang berlaku harus menjelaskan penggunaan mana yang diizinkan. Perbedaan mereka terletak pada apakah ruang yang diberikan konvensi sudah memadai.

Kementerian Pertanian menyebut undang-undang Thailand yang berlaku saat ini menyeimbangkan perlindungan pemulia dengan varietas asli dan varietas komunitas, pembagian manfaat, serta kemampuan petani mempertahankan benih untuk ditanam di lahan sendiri. Karena itu, perbandingan yang relevan adalah antara perlindungan saat ini dan penggantinya yang diusulkan secara spesifik, bukan antara penggunaan benih tanpa batas dan pelarangan menyeluruh.

Varietas tradisional dan pembagian manfaat adalah dua persoalan berbeda

Weer memperingatkan bahwa investor besar dapat mengklaim hak yang terkait dengan varietas tradisional dan memungut biaya dari petani untuk penggunaannya. Jessada membantah anggapan bahwa perusahaan dapat begitu saja mengambil kepemilikan atas setiap varietas lokal yang sudah ada. Ia merujuk pada persyaratan perlindungan: kebaruan, perbedaan, keseragaman, dan kestabilan.

Istilah-istilah ini memiliki makna hukum yang spesifik. Perbedaan berkaitan dengan kemampuan membedakan suatu varietas dari varietas lain; keseragaman dan kestabilan berkaitan dengan konsistensi karakteristiknya yang relevan. Dalam aturan perlindungan varietas tanaman, kebaruan berkaitan dengan eksploitasi komersial sebelumnya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Kebaruan tidak semata-mata berarti tanaman tersebut diklaim belum pernah ada.

Kekhawatiran yang lebih luas adalah apa yang terjadi ketika materi genetik lokal digunakan dalam pengembangan varietas baru. Undang-undang Thailand 1999 mencakup mekanisme pembagian manfaat yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya tanaman asli atau liar tertentu. Pembagian manfaat berarti mengembalikan bagian nilai yang dihasilkan dari sumber daya tersebut kepada dana atau komunitas terkait sesuai kesepakatan.

UPOV 1991 sendiri tidak mewajibkan sistem pembagian manfaat semacam itu. Ketiadaan ketentuan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap perlindungan di Thailand harus dihapus. Namun, hal itu menjadikan hubungan antara kewajiban dagang, aturan pendaftaran, dan perlindungan yang sudah ada sebagai pokok utama kajian hukum.

Para pengkritik juga mengangkat Pasal 14(5), yang mengatur varietas turunan esensial. Secara umum, varietas ini sebagian besar berasal dari varietas lain tetapi tetap mempertahankan karakteristik esensialnya. Ketentuan tersebut dapat memperluas kendali pemulia awal terhadap varietas turunan tertentu. Ketentuan ini bukan klaim kepemilikan menyeluruh atas semua tanaman, makanan, atau resep tradisional.

Janji investasi berhadapan dengan pasar benih yang terkonsentrasi

Pendukung berpendapat bahwa hak pemulia yang lebih kuat dapat menarik investasi, mendorong varietas baru, serta memberi perlindungan lebih baik bagi peneliti dan pemulia petani Thailand atas hasil kerja mereka. Jessada menyoroti peluang yang melibatkan tanaman bernilai ekonomi penting, termasuk padi, durian, kelapa aromatik, dan anggrek. Manfaat tersebut masih berupa kemungkinan, bukan keuntungan terukur dari keputusan yang telah diambil Thailand.

Dewan Petani Nasional mengakui keseimbangan yang sama dalam konsultasinya: kemungkinan pembatasan sejumlah praktik terkait benih sekaligus kemungkinan manfaat dalam pemuliaan dan perdagangan. Tantangannya adalah menentukan siapa yang akan memperoleh manfaat, petani mana yang akan menanggung biaya baru, dan apakah lembaga penelitian publik dapat berpartisipasi secara efektif.

Angka yang dikutip dalam perdebatan ini menyebut pangsa gabungan empat perusahaan benih jagung terkemuka sebesar 69%, sedangkan dua perusahaan benih sayuran terkemuka menguasai 58%. Berdasarkan angka tersebut, perusahaan lain masing-masing menguasai 31% dan 42%. Pasar untuk kedua jenis tanaman itu berbeda, sehingga persentase tersebut tidak boleh digabungkan menjadi satu perkiraan nasional.

Angka lain yang dikutip adalah 203 hak atas varietas tanaman yang secara kolektif dimiliki tiga perusahaan terkemuka di Thailand. Ini adalah jumlah hak, bukan persentase dari seluruh hak atau penjualan benih. Tanpa angka total, jumlah tersebut tidak dapat menunjukkan pangsa perusahaan-perusahaan itu atas perlindungan yang terdaftar.

Angka-angka ini membantu menjelaskan mengapa para pengkritik mempertanyakan apakah persaingan saja dapat menahan harga. Namun, angka tersebut tidak menunjukkan seberapa besar perubahan harga benih jika undang-undang baru diberlakukan. Klaim bahwa harga dapat naik beberapa kali lipat masih berupa perkiraan, bukan dampak yang terdokumentasi dari perjanjian yang diusulkan.

Pengawasan sebelumnya dan perkembangan pada Oktober

Direktur BioThai Prokchol Ousap berpendapat bahwa penolakan ini berlandaskan penelitian bertahun-tahun, bukan reaksi mendadak di media sosial. Ia merujuk pada kajian komite DPR Thailand pada 2020 mengenai usulan Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif, yang mendengar keterangan dari lebih dari 400 pejabat, akademisi, dan pemangku kepentingan. Kajian sebelumnya itu menelaah risiko terkait UPOV 1991, meski membahas perjanjian dagang yang berbeda.

Perdebatan saat ini juga merujuk pada laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa bernomor A/HRC/63/26 dan komunikasi tertanggal 21 September 2026 dari empat mandat pelapor khusus PBB, bernomor OL OTH 81/2026. Komunikasi tersebut disebut mendesak Uni Eropa mencabut usulan Pasal X.51 mengenai UPOV 1991. Keterangan ini merupakan uraian yang dilaporkan tentang dokumen PBB tersebut, bukan temuan yang secara independen diverifikasi di sini langsung dari dokumennya.

• 2020: Komite parlemen Thailand mengkaji CPTPP, termasuk kekhawatiran terkait perlindungan varietas tanaman, setelah mendengar lebih dari 400 peserta.
• 21 September 2026: Komunikasi yang dikaitkan dengan empat mandat pelapor khusus PBB menentang usulan ketentuan UPOV 1991 dalam perundingan Thailand-Uni Eropa.
• 2 Oktober 2026: Kelompok masyarakat sipil mengajukan petisi kepada Delegasi Uni Eropa untuk meminta penghapusan persyaratan UPOV 1991.
• 6 Oktober 2026: Putaran kesepuluh perundingan di Phuket dilaporkan berakhir, dengan kesepakatan atas 15 dari 24 bab.
• 11 Oktober: Pejabat pertanian menyatakan penilaian masih berlangsung dan menjanjikan konsultasi sebelum tahap persetujuan pemerintah berikutnya.

Menurut keterangan mengenai putaran perundingan di Phuket, bab kekayaan intelektual masih belum disepakati. Kesepakatan atas 15 dari 24 bab berarti sembilan bab masih belum rampung, tetapi jumlah itu tidak mengukur tingkat kesulitan isu yang tersisa. Pernyataan 11 Oktober tidak mencantumkan tahun, berbeda dengan keterangan bertanggal mengenai putaran perundingan tersebut.

Keputusan yang masih harus diambil Thailand

Pembedaan penting adalah apakah usulan Uni Eropa mewajibkan keanggotaan resmi dalam UPOV 1991 atau mengharuskan hukum Thailand memenuhi standarnya tanpa keanggotaan. Jessada menegaskan bahwa keduanya merupakan kewajiban berbeda. Para pengkritik berpendapat penyelarasan tetap dapat memaksa perubahan besar terhadap perlindungan domestik meski Thailand tidak resmi bergabung.

Karena itu, keanggotaan dan penyelarasan standar perlu dinilai secara terpisah. Pasal 35(1) melarang reservasi terhadap konvensi, yang berarti negara yang bergabung tidak bisa begitu saja mengecualikan ketentuan yang tidak disukainya. Perundingan untuk merumuskan ketentuan berbeda dalam perjanjian dagang merupakan proses lain. Tidak satu pun pembahasan tersebut membuktikan bahwa Thailand telah menerima klausul yang diusulkan.

Bab kekayaan intelektual yang masih belum disepakati itu dilaporkan juga memuat usulan farmasi yang disebut memperpanjang perlindungan paten dari 20 menjadi 25 tahun dan memberikan eksklusivitas data regulasi selama delapan tahun dengan kemungkinan tambahan dua tahun. Eksklusivitas data membatasi penggunaan data uji klinis yang diserahkan perusahaan asal untuk memperoleh persetujuan regulasi. Hal ini terpisah dari hak atas benih, tetapi menunjukkan mengapa penilaian terhadap perjanjian dagang tidak boleh hanya berfokus pada peluang ekspor pertanian.

Informasi penting yang masih belum tersedia adalah kewajiban spesifik yang sedang dipertimbangkan Thailand, perubahan domestik yang diperlukan, dan cakupan setiap pengecualian. Kajian dampak yang bermanfaat akan mengidentifikasi tanaman yang terdampak, memperkirakan biaya berdasarkan berbagai aturan, serta menjelaskan cara kerja pembagian manfaat dan penyelesaian sengketa yang terjangkau.

Keterangan mengenai perundingan menyebut pemerintah menargetkan penyelesaian perjanjian pada akhir 2026. Itu adalah target, bukan tanggal penandatanganan yang telah dipastikan. Tidak ada tanggal spesifik yang disebutkan untuk pemungutan suara parlemen, batas waktu konsultasi publik, atau keputusan final. Untuk saat ini, undang-undang 1999 masih berlaku, sementara Partai Demokrat dan perwakilan petani meminta jawaban sebelum komitmen menjadi mengikat.

Poin-Poin Utama

• Partai Demokrat menginginkan perlindungan dalam penyelesaian sengketa, penyimpanan benih, penelitian Thailand, pembagian manfaat, dan konsultasi publik.
• Dewan Petani Nasional mengumpulkan pandangan petani mengenai kemungkinan pembatasan serta manfaat potensial dalam pemuliaan dan perdagangan.
• Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Thailand 1999 masih berlaku.
• UPOV 1991 mengizinkan pengecualian opsional untuk menanam kembali varietas terlindungi di lahan petani sendiri, dengan sejumlah batasan.
• Keterangan berbeda mengenai apakah UPOV 1991 sudah dibahas dalam perundingan atau masih dalam kajian awal.
• Putaran kesepuluh perundingan dagang dilaporkan menyepakati 15 dari 24 bab, sementara bab kekayaan intelektual belum disepakati.
• Belum ada keputusan final mengenai keanggotaan atau tanggal pemungutan suara parlemen.