Kelompok Korban Tumpahan Minyak Taean Diperintahkan Mengembalikan Sekitar 285 Miliar Won, Koperasi Berencana Mengajukan Banding

Dana pemulihan diperintahkan untuk dikembalikan setelah bertahun-tahun minim penyaluran

Pengadilan di Seoul memerintahkan dua organisasi yang mewakili masyarakat terdampak tumpahan minyak Taean pada 2007 untuk mengembalikan sekitar 285,2 miliar won kepada Community Chest of Korea. Pengadilan menyatakan proyek pembangunan daerah mereka terhenti, sementara sebagian besar uang yang dibelanjakan terserap untuk gaji dan biaya operasional lainnya.

Putusan pada 1 Oktober 2026 oleh Majelis Perdata ke-31 Pengadilan Distrik Pusat Seoul, yang dipimpin Hakim Ketua Nam In-su, mengabulkan sebagian gugatan lembaga amal tersebut terhadap Yayasan Asosiasi Pantai Barat dan Koperasi Sosial Hebei. Koperasi itu menyatakan akan mengajukan banding.

Rincian putusan menetapkan koperasi harus membayar 185.074.448.715 won, ditambah ganti rugi atas keterlambatan pembayaran. Yayasan wajib membayar 1.552.250.529 won ditambah ganti rugi keterlambatan, serta mengembalikan 98,6 miliar won lainnya setelah mendapat persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan. Jika dijumlahkan, nilai pokoknya mencapai 285.226.699.244 won.

Inti putusan bukanlah bahwa seluruh dana telah hilang. Sebaliknya, pengadilan menyimpulkan bahwa kedua organisasi tidak menjalankan proyek-proyek untuk kepentingan publik yang menjadi tujuan alokasi dana tersebut. Hingga akhir 2021, yayasan baru membelanjakan 4,4% dari alokasinya, sedangkan koperasi sekitar 7,8%. Sebagian besar pengeluaran itu digunakan untuk menopang organisasi masing-masing.

Perbedaan ini penting bagi warga terdampak: besarnya saldo yang tersisa di rekening bank tidak membuktikan bahwa suatu organisasi mampu menyalurkan bantuan yang dijanjikan. Putusan tersebut menilai apakah pengelolaan dana dan rencana proyek dapat mencapai tujuannya, sementara masih ada langkah hukum dan administratif sebelum seluruh uang dapat dipulihkan.

Mengapa nilai pengembalian berbeda

Sejumlah laporan menyebut total dana yang harus dikembalikan sekitar 280 miliar won, 285 miliar won, atau 283,674 miliar won. Rincian pembayaran membantu menjelaskan sebagian perbedaan itu. Angka 283,674 miliar won merupakan gabungan dari pengembalian koperasi yang dibulatkan menjadi 185,074 miliar won dan aset dasar yayasan sebesar 98,6 miliar won, tetapi tidak mencakup tambahan pembayaran 1,552 miliar won yang dibebankan kepada yayasan.

Aset dasar adalah aset yang secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari basis keuangan permanen sebuah yayasan. Dalam perkara ini, pengadilan menyatakan yayasan tidak dapat mengalihkan bagian tersebut tanpa izin dari kementerian pengawasnya.

Karena itu, yayasan diperintahkan mengajukan izin untuk mengalihkan 98,6 miliar won dan persetujuan untuk mengubah anggaran dasarnya agar uang tersebut tidak lagi diklasifikasikan sebagai aset dasar. Pembayaran bagian ini bergantung pada persetujuan tersebut. Ketentuan ini menjelaskan mengapa putusan menjadi kemenangan sebagian bagi lembaga amal itu, meskipun pengadilan menerima alasan utamanya untuk memulihkan dana.

Sebagian besar laporan menyebut total pengembalian yayasan sekitar 100,1 miliar won. Namun, satu laporan berbahasa Inggris menyebut sekitar 110 miliar won, angka yang tidak sesuai dengan rincian perintah pengadilan. Angka-angka yang dilaporkan merupakan nilai pokok; kewajiban keuangan akhirnya juga mencakup ganti rugi keterlambatan pembayaran yang ditetapkan pengadilan.

Dari tumpahan minyak 2007 hingga alokasi 2018

Bencana itu bermula pada 7 Desember 2007, ketika kapal derek bertabrakan dengan kapal tanker Hebei Spirit di lepas pantai Kabupaten Taean, Provinsi Chungcheong Selatan. Sebagian besar laporan menyebut 12.547 kiloliter minyak tumpah, setara dengan 12,547 juta liter. Laporan lain menyebut 10.900 ton. Angka-angka tersebut masing-masing mengukur volume dan massa, sehingga tidak dapat dibandingkan langsung tanpa informasi mengenai massa jenis minyak.

Deskripsi mengenai kapal-kapal itu juga berbeda. Sebagian besar laporan mengaitkan kapal derek dengan Samsung Heavy Industries dan menyebut kapal tanker berbendera China. Laporan lain menyebut kapal tanker terdaftar di Hong Kong dan kapal derek tersebut sebagai Samsung No. 1 yang terkait dengan Samsung C&T. Perbedaan ini tidak mengubah persoalan yang diputus dalam gugatan pemulihan dana.

Laporan yang paling banyak dirujuk menyebut Samsung Heavy Industries pada Februari 2016 sepakat dengan 11 kelompok perwakilan warga terdampak untuk menyumbangkan 290 miliar won melalui Community Chest of Korea. Laporan terpisah menyebut komitmen sebelumnya sebesar 360 miliar won pada November 2013. Laporan-laporan tersebut tidak menjelaskan hubungan angka awal itu dengan kesepakatan yang dibuat kemudian.

Rincian donasi selanjutnya menyebut total sumbangan yang dialokasikan khusus pada 2018 sekitar 306,7 miliar won. Sekitar 104,2 miliar won disalurkan kepada yayasan dan 202,4 miliar won kepada koperasi. Jika dijumlahkan, nilai alokasi yang dibulatkan itu mencapai 306,6 miliar won, sedikit di bawah total yang dilaporkan.

Sejumlah laporan menggambarkan kesepakatan 2016 sebagai donasi itu sendiri, sedangkan laporan yang lebih rinci menyebut donasi yang dialokasikan khusus dan penyalurannya berlangsung pada 2018. Laporan juga berbeda mengenai apakah organisasi-organisasi itu didirikan pada 2016 atau 2018. Namun, semuanya sepakat bahwa kedua organisasi menerima alokasi pada November 2018.

Dua organisasi yang melayani masyarakat pesisir berbeda

Koperasi Sosial Hebei dibentuk oleh kelompok-kelompok dari Taean, Seosan, Seocheon, dan Dangjin. Yayasan Asosiasi Pantai Barat menghimpun kelompok-kelompok dari Boryeong, Sinan, Yeonggwang, Hongseong, Gunsan, Buan, dan Muan. Dengan demikian, dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat di beberapa kawasan pesisir, bukan hanya Taean.

Dana itu dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan warga, pemulihan masyarakat, dan kegiatan ekonomi daerah. Dana tersebut bukan sekadar anggaran untuk segera membersihkan minyak, meskipun sejumlah uraian tentang sengketa ini menggambarkannya sebagai dana pembersihan yang hilang. Alokasi baru diterima kedua organisasi hampir 11 tahun setelah tumpahan minyak terjadi.

Koperasi menyatakan pihaknya tetap menjalankan proyek, termasuk operasional fasilitas perawatan dan pelepasan benih kerang. Koperasi juga menyebut sekitar 180 miliar won dalam bentuk aset tunai ditempatkan di sejumlah lembaga keuangan. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan koperasi mengenai kegiatan dan kondisi keuangannya, bukan kesimpulan bahwa pengadilan menilai pengelolaannya memadai.

Cakupan geografis kedua organisasi juga penting dalam usulan pengelolaan pengganti. Rencana yang berpusat di Taean tetap harus mempertimbangkan kepentingan warga di masyarakat lain yang menjadi tujuan alokasi dana.

Hal yang terungkap dari angka pengeluaran

Hingga akhir 2021, yayasan telah membelanjakan 4,6 miliar won dari alokasi sekitar 104,2 miliar won. Sebesar 3 miliar won dari pengeluaran itu digunakan untuk gaji dan biaya operasional lembaga lainnya. Berdasarkan angka-angka yang dibulatkan tersebut, biaya operasional mencapai sekitar 65% dari pengeluaran, sementara 1,6 miliar won digunakan untuk pengeluaran lain.

Koperasi telah membelanjakan 15,8 miliar won dari alokasi sekitar 202,4 miliar won. Sebagian besar laporan menyebut biaya operasionalnya sebesar 9,4 miliar won, atau sekitar 59% dari pengeluaran. Laporan lain menyebut 9,8 miliar won. Laporan juga membulatkan tingkat pengeluarannya secara berbeda, yakni 7,7% atau 7,8%.

Untuk kedua organisasi, angka 2021 yang paling banyak dilaporkan menunjukkan pengeluaran sebesar 20,4 miliar won, termasuk 12,4 miliar won untuk biaya operasional. Artinya, sekitar 61% dari total pengeluaran tercatat digunakan untuk menopang lembaga. Persentase itu merupakan bagian dari pengeluaran, bukan klaim bahwa 61% dari seluruh dana donasi telah habis digunakan.

Angka-angka berikutnya menunjukkan peningkatan pengeluaran, tetapi ketimpangan yang sama masih terlihat. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diperoleh anggota parlemen Lim Ho-seon menunjukkan pengeluaran koperasi mencapai 22,6 miliar won hingga akhir 2022, atau 11,2% dari alokasinya. Biaya operasional mencapai 12,9 miliar won, dibandingkan dengan 9,7 miliar won untuk proyek.

Dibandingkan akhir 2021, total pengeluaran koperasi meningkat 6,8 miliar won. Namun, biaya operasional tetap lebih besar 3,2 miliar won daripada belanja proyek. Total pengeluaran kedua organisasi dilaporkan sebesar 28,8 miliar won dari 306,7 miliar won, atau sekitar 9,4%, meskipun laporan membulatkan persentasenya menjadi 9,5%.

Audit mengungkap masalah sebelum gugatan

Penolakan warga mulai muncul sekitar 2021. Komite investigasi warga Boryeong menggugat gaji para direktur yayasan dan prosedur perekrutannya, menyerukan pembubaran yayasan, serta meminta agar para pengurusnya mengundurkan diri. Pada 2022, komite itu meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelidiki apakah proyek dijalankan tanpa cukup melibatkan warga terdampak.

Kementerian melakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan, meskipun inspeksi sempat terhenti karena yayasan tidak bekerja sama. Audit dan penyelidikan menemukan pengeluaran perjalanan yang tidak semestinya, pinjaman yang tidak perlu, serta keterlambatan pembentukan majelis umum perwakilan koperasi.

Badan Audit dan Inspeksi melakukan audit lapangan terhadap koperasi pada 2022. Badan tersebut menemukan masalah dalam struktur pelaksanaan proyek dan kegagalan mengambil langkah perbaikan yang efektif, serta meminta rencana yang memungkinkan proyek diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Satu laporan mengenai temuan audit sebelumnya menyebut pembayaran honorarium sebesar 237,33 juta won selama sembilan bulan kepada enam pejabat yang masa jabatannya telah berakhir, serta tunjangan rapat sebesar 51 juta won yang dibayarkan secara tidak semestinya. Langkah pemulihan dana dilakukan atas pembayaran tersebut.

Secara terpisah, ketua dan sekretaris jenderal yayasan dilaporkan telah didakwa atas sejumlah tuduhan, termasuk penggelapan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberatan Hukuman atas Kejahatan Ekonomi Tertentu. Dakwaan merupakan tuduhan, bukan putusan bersalah. Perkara pidana tersebut berbeda dari putusan perdata yang mewajibkan pengembalian dana alokasi.

Pengadilan menitikberatkan pada kemampuan menjalankan proyek

Lembaga amal itu memberi tahu kedua organisasi pada Agustus 2023 bahwa sisa alokasi mereka akan ditarik kembali. Setelah keputusan itu digugat, lembaga tersebut menempuh jalur perdata. Dasar kontrak yang dilaporkan adalah Pasal 6 ayat 2 butir 6 dan 7 dalam perjanjian alokasi, yang mencakup proyek yang terhenti atau ketidakmampuan mencapai tujuannya, serta masalah serius dalam pelaksanaan proyek atau penggunaan anggaran.

Permohonan donasi tertanggal 5 November 2018 juga menyatakan Samsung Heavy Industries setuju agar dana yang tidak terpakai dapat dialihkan menjadi donasi amal umum berdasarkan aturan internal Community Chest. Namun, putusan itu tidak boleh dibaca sebagai pengumuman rencana penyaluran baru. Belum ada program pengganti yang ditetapkan.

Majelis Perdata ke-31 Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjelaskan bahwa operasional yayasan tampaknya lebih mengutamakan biaya tenaga kerja daripada penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan:

Alih-alih menyelesaikan proyek-proyek yang direncanakan dalam masa pelaksanaan, Yayasan tampaknya beroperasi dengan menggunakan pendapatan dari dana yang dialokasikan, seperti bunga, untuk menutup pengeluaran termasuk biaya tenaga kerja.

Pengadilan yang sama menyatakan konflik internal koperasi menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek secara efektif:

Perpecahan internal membuat majelis umum perwakilan Koperasi tidak dapat berfungsi, sementara konflik serius antara kantor pusat dan cabang-cabangnya maupun di dalam kantor pusat itu sendiri membuat proyek-proyek tidak dapat dijalankan dengan semestinya.

Pengadilan juga menilai rencana proyek tidak memadai untuk skala dana yang dikelola. Pertimbangannya menyangkut kemampuan organisasi mencapai tujuan kontrak, bukan keharusan untuk menyimpulkan bahwa seluruh uang mereka telah dicuri.

Banding menyusul upaya mediasi yang gagal

Ketua koperasi Guk Eung-bok menyatakan akan mengajukan banding dan membantah bahwa koperasi telah menggelapkan atau menyalahgunakan dana. Ia berpendapat dana itu berhasil diperoleh berkat upaya warga terdampak selama bertahun-tahun dan mengatakan organisasinya akan mengatasi masalah yang menjadi dasar kritik.

Koperasi menyebut sebagian keterlambatan disebabkan oleh proses hukum. Namun, pengadilan menyimpulkan kondisi internal koperasi merupakan penyebab utama terhentinya pekerjaan. Laporan menyebut kegagalan mengadakan komite seleksi proyek, ketiadaan rencana pelaksanaan yang konkret, serta pembahasan mengenai pemisahan cabang sebagai bukti masalah tersebut.

Sebelum putusan dijatuhkan, pengadilan mengusulkan mediasi yang mencakup pengangkatan direktur dan perubahan anggaran dasar koperasi. Koperasi mengatakan prosedur internalnya, termasuk rapat majelis perwakilan, membuat penerimaan cepat atas usulan itu sulit dilakukan. Mediasi berakhir tanpa kesepakatan pada 23 Juli.

Tanggal-tanggal utama menunjukkan perkembangan sengketa ini:

• 7 Desember 2007: Tumpahan minyak terjadi di lepas pantai Taean.
• Februari 2016: Samsung Heavy Industries mencapai kesepakatan sebesar 290 miliar won dengan 11 kelompok warga, menurut laporan.
• November 2018: Kedua organisasi menerima alokasi dana.
• 2021 dan 2022: Keluhan warga dan audit resmi meninjau pengelolaan serta pengeluaran.
• Agustus 2023: Community Chest memberi tahu organisasi-organisasi tersebut bahwa dana akan ditarik kembali.
• Desember 2023: Gugatan perdata diajukan, menurut salah satu laporan.
• 23 Juli 2026: Mediasi gagal.
• 1 Oktober 2026: Pengadilan mengeluarkan putusan.
• 6 Oktober 2026: Mantan ketua dewan Taean mengusulkan agar dana yang dikembalikan dikelola secara publik.

Koperasi memiliki waktu dua minggu sejak putusan disampaikan untuk mengajukan banding. Tanggal penyampaian putusan maupun jadwal sidang banding tidak disebutkan. Karena itu, pengumuman koperasi menunjukkan niat untuk mengajukan banding, bukan konfirmasi bahwa banding telah didaftarkan.

Warga mengusulkan struktur pengelolaan baru

Mantan Ketua Dewan Kabupaten Taean Kim Jin-kwon mengusulkan pembentukan komite dana publik dalam konferensi pers pada 6 Oktober. Komite tersebut akan melibatkan Community Chest, Kabupaten Taean, dewan kabupaten, Provinsi Chungcheong Selatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, warga terdampak, serta para pakar.

Komite itu akan membahas perlindungan dana pokok dan bunganya yang dikembalikan, prioritas proyek untuk kepentingan publik, partisipasi warga, audit eksternal, serta standar keterbukaan informasi. Kim mengatakan akan mempertimbangkan berjalan kaki sekitar 160 kilometer dari Taean ke kantor Community Chest jika pembahasan resmi tidak dimulai atau tertunda. Ia juga mengenang aksi berjalan kaki ke Seoul dan berulang kali bersujud pada 2012 saat menuntut kontribusi Samsung.

Laporan terpisah menyebut Park Soo-hyun sebagai Gubernur Chungcheong Selatan dan mengatakan ia mendukung pengelolaan oleh warga, sembari menyatakan kesediaan pemerintah provinsi untuk campur tangan dan menjadi mediator. Laporan yang sama menyebut provinsi tidak memiliki kewenangan langsung untuk membelanjakan dana tersebut. Karena itu, pernyataan kesediaan untuk campur tangan bukan berarti pengalihan kendali keuangan telah disetujui.

Persoalan yang belum terselesaikan adalah apakah koperasi mengajukan banding, apakah kementerian mengizinkan pengalihan aset dasar yayasan, kapan dana benar-benar dipulihkan, dan mekanisme apa yang akan menggantikan pengelolaan yang disengketakan. Belum ada usulan yang dilaporkan sebagai keputusan akhir mengenai penggunaan dana. Warga yang menghadiri pembacaan putusan menyatakan khawatir proses lanjutan akan membuat mereka semakin lama menunggu bantuan.

Poin Utama

• Rincian perintah pengembalian menetapkan nilai pokok sekitar 285,23 miliar won, ditambah ganti rugi atas keterlambatan pembayaran.
• Aset dasar yayasan sebesar 98,6 miliar won memerlukan persetujuan menteri sebelum dapat dikembalikan.
• Hingga akhir 2021, kedua organisasi baru membelanjakan masing-masing 4,4% dan sekitar 7,8% dari alokasinya.
• Biaya operasional mencapai sekitar 61% dari total pengeluaran tercatat kedua organisasi pada tahun tersebut.
• Pengadilan menilai rencana proyek yang tidak memadai dan masalah tata kelola internal membenarkan pemulihan dana.
• Koperasi berencana mengajukan banding, tetapi jadwal sidang banding belum ditetapkan.
• Komite pengelolaan publik telah diusulkan, tetapi rencana penyaluran pengganti belum ditetapkan.