Lebih dari 150 Warga Mae Chaem Dilaporkan Kehilangan Akses Bantuan Sosial Akibat Catatan Pajak Perusahaan yang Disengketakan

Catatan pendapatan perusahaan mengancam bantuan kesejahteraan warga desa

Sedikitnya 57 warga Desa Mae Hae Nai di Provinsi Chiang Mai, Thailand, terdampak setelah nama mereka tercantum dalam catatan pajak perusahaan yang menunjukkan pendapatan hingga ratusan ribu baht, meski mereka menyatakan tidak pernah bekerja untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Di wilayah Mae Chaem yang lebih luas, pejabat mengatakan lebih dari 150 orang terdampak.

Catatan yang disengketakan itu membuat warga kehilangan akses ke program kartu bantuan sosial pemerintah. Bagi sebagian warga lanjut usia, kehilangan tersebut berarti tidak lagi menerima bantuan bulanan sebesar 300 baht yang mereka andalkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Warga mengatakan pendapatan yang dicatat atas nama mereka tidak mencerminkan uang yang benar-benar mereka peroleh.

Dugaan tersebut menyangkut tiga perusahaan yang dilaporkan mencantumkan warga sebagai karyawan dan menggunakan data pribadi mereka dalam catatan pemotongan pajak. Warga meminta penyelidikan, perbaikan catatan, serta pemulihan segera atas hak bantuan sosial mereka. Perwakilan salah satu perusahaan menawarkan kompensasi, tetapi belum ada tanggal pasti kapan bantuan akan kembali diberikan.

Laporan tertanggal 7 Oktober 2026 menyebut warga meminta bantuan untuk menyelidiki pendapatan tak terduga dalam jumlah besar yang dikaitkan dengan mereka. Persoalan utamanya adalah kesenjangan antara catatan pajak dan pengakuan warga tentang apa yang terjadi: orang-orang yang menggambarkan kehidupan mereka sebagian besar hanya berlangsung di komunitas pertanian terpencil tercatat menerima pendapatan besar dari perusahaan.

Warga lanjut usia mengaku kehilangan bantuan penting

Phola Methawirot, 62 tahun, mengatakan dirinya tidak berpenghasilan dan bergantung pada bantuan sosial bulanan sebesar 300 baht. Menurut pengakuannya, kehilangan bantuan tersebut menimbulkan kesulitan serius. Jumlahnya memang tidak besar, tetapi bagi orang tanpa penghasilan, hilangnya bantuan itu langsung mengurangi anggaran rumah tangga.

Jenge Rattanaphongphairak, 70 tahun, mengatakan ia jarang bepergian ke luar desa dan tidak mengetahui bagaimana namanya digunakan dalam catatan pajak. Pengakuannya menyoroti pertanyaan mendasar yang perlu dijawab penyelidik: bagaimana data identitas warga yang menyangkal pernah bekerja untuk perusahaan itu bisa masuk ke dokumen ketenagakerjaan dan pajak mereka?

Mae Hae Nai adalah komunitas etnis Pga K'nyau di Kecamatan Pang Hin Fon, Distrik Mae Chaem. Desa itu memiliki 106 rumah tangga, akses jalan yang sulit, dan penduduk yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Keadaan ini penting karena warga membantah dugaan bahwa mereka bepergian ke tempat lain untuk menjalani pekerjaan yang dicatat atas nama mereka.

Kepala desa meminta Departemen Pendapatan dan instansi terkait lainnya menyelidiki kasus ini dan segera memulihkan bantuan. Ia mengatakan warga tidak pergi ke luar wilayah untuk bekerja sebagai buruh. Ia juga menyampaikan kekhawatiran karena namanya sendiri muncul dalam catatan perusahaan, sehingga perlu dipastikan sejauh mana pendaftaran yang disengketakan itu terjadi.

Bagaimana catatan pajak dapat memengaruhi akses bantuan sosial

Pajak yang dipotong di sumber adalah pajak yang dipotong oleh pihak pembayar saat melakukan pembayaran tertentu, seperti upah, lalu dilaporkan kepada otoritas pajak. Catatan semacam itu dapat mengaitkan seseorang yang teridentifikasi dengan pendapatan yang dibayarkan perusahaan. Karena itu, catatan tersebut bukan sekadar daftar internal perusahaan: informasi itu dapat menjadi bagian dari data resmi yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan seseorang.

Dalam kasus ini, warga mengatakan catatan tersebut membuat mereka seolah-olah berpenghasilan ratusan ribu baht. Dampak yang dilaporkan adalah pencabutan kelayakan menerima bantuan sosial, meskipun warga menyangkal menerima penghasilan yang dicatat atas nama mereka. Pencantuman pendapatan, dengan sendirinya, tidak menyelesaikan perselisihan mengenai apakah orang yang namanya tercantum melakukan pekerjaan tersebut atau menerima uangnya.

Penyelidikan harus memisahkan beberapa persoalan: siapa yang memberikan data identitas, siapa yang benar-benar bekerja, siapa yang menerima pembayaran, serta apa yang dilaporkan oleh masing-masing perusahaan. Fakta-fakta tersebut perlu dipastikan untuk menentukan catatan pendapatan mana yang harus diperbaiki dan warga mana yang hak bantuan sosialnya perlu dipulihkan.

Jumlah pasti pendapatan yang dicatat atas nama masing-masing warga belum diungkapkan. Tahun pajak yang dimaksud, rincian keputusan kelayakan, dan kepastian apakah semua orang terdampak kehilangan bantuan dalam kondisi yang sama juga belum disebutkan. Kekosongan informasi tersebut membuat total pendapatan yang disengketakan maupun total bantuan sosial yang hilang tidak dapat dihitung secara akurat.

Satu perusahaan menjelaskan cara memperoleh data identitas

Perwakilan salah satu dari tiga perusahaan mengatakan usaha itu merekrut pekerja di wilayah tersebut berdasarkan kartu identitas yang diberikan seorang pengawas kerja. Perwakilan tersebut mengatakan informasi itu hanya digunakan untuk keperluan pemotongan pajak dan membantah bahwa kartu-kartu tersebut digunakan untuk transaksi lain.

Penjelasan itu menunjukkan kemungkinan jalur masuknya data ke perusahaan, tetapi tidak membuktikan bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu adalah orang yang bekerja. Penjelasan tersebut juga belum menjawab apakah warga mengetahui data mereka telah diberikan, menyetujui penggunaannya, atau menerima upah terkait.

Perbedaan ini merupakan inti pengaduan. Pengawas memberikan data identitas dan perusahaan menerima data itu merupakan tahapan yang berbeda dari proses memastikan identitas pekerja dan mencatat pembayaran. Penyelidik perlu menentukan pemeriksaan apa yang dilakukan dan apakah catatan perusahaan sesuai dengan hubungan kerja yang sebenarnya.

Pengakuan perwakilan perusahaan itu hanya berlaku untuk satu usaha. Tidak ada penjelasan dari dua perusahaan lainnya, dan belum ada temuan resmi yang menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Karena itu, dugaan tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai siapa yang dengan sengaja memberikan atau mengajukan informasi tidak akurat.

Tawaran kompensasi belum menyelesaikan sengketa catatan

Perusahaan yang memberikan tanggapan mengatakan akan membayar kompensasi kepada lebih dari 80 orang terdampak sebesar 3.600 baht per tahun sampai hak mereka atas kartu bantuan sosial pemerintah dipulihkan. Jumlah itu setara dengan 12 kali pembayaran bulanan sebesar 300 baht, sama dengan nilai tahunan bantuan yang disebutkan Phola.

Jika dibayarkan sesuai janji, tawaran tersebut dapat menggantikan jumlah bantuan bulanan itu. Namun, kompensasi tersebut tidak dengan sendirinya memperbaiki catatan pajak yang disengketakan atau memulihkan kelayakan resmi. Ketentuan yang disampaikan belum menjelaskan kapan pembayaran dimulai, apakah kerugian sebelumnya akan diganti, atau bagaimana penerima akan dipilih.

Jumlah-jumlah yang berbeda juga perlu dibedakan. Angka 57 merujuk pada warga yang teridentifikasi di Mae Hae Nai. Lebih dari 150 adalah angka yang dilaporkan untuk wilayah yang lebih luas. Kompensasi yang diusulkan perusahaan mencakup lebih dari 80 orang. Angka-angka ini merujuk pada kelompok yang berbeda dan tidak selalu bertentangan, tetapi keterkaitan di antara kelompok tersebut belum dijelaskan.

Tanpa daftar terverifikasi yang menghubungkan setiap warga dengan perusahaan terkait dan catatan pendapatan yang disengketakan, jumlah orang yang tidak tercakup dalam tawaran kompensasi tidak dapat dipastikan. Belum ada pula konfirmasi bahwa warga telah menerima tawaran itu atau pembayaran sudah dilakukan.

Tanda tangan di kertas kosong menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut

Warga juga melaporkan bahwa sekelompok orang menawarkan masing-masing 10.000 baht dengan imbalan tanda tangan di selembar kertas kosong dan tidak mengajukan pengaduan ke polisi. Pengakuan ini menambah kekhawatiran dalam sengketa tersebut, terutama karena dokumen yang dimaksud tidak memuat ketentuan apa pun untuk ditinjau warga.

Tawaran 10.000 baht yang dilaporkan itu berbeda dari kompensasi tahunan sebesar 3.600 baht yang disebutkan perusahaan. Identitas orang-orang yang mengajukan tawaran lebih besar itu, kewenangan mereka, serta kaitan apa pun dengan ketiga perusahaan belum dipastikan.

Tanda tangan pada dokumen yang masih kosong menimbulkan ketidakpastian mengenai teks apa yang nantinya dapat ditambahkan di atasnya. Dalam kasus ini, kekhawatiran warga juga terkait dengan permintaan yang dilaporkan agar mereka tidak mengadu ke polisi. Belum ada keterangan terkonfirmasi bahwa warga menerima uang atau menandatangani dokumen tersebut.

Dugaan-dugaan ini perlu diperiksa secara terpisah. Hal itu tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa perusahaan mengatur pendekatan tersebut, tetapi tawaran kompensasi juga tidak menjawab kekhawatiran warga tentang penggunaan nama mereka atau apakah mereka akan diperlakukan secara adil.

Pejabat meminta perbaikan, tetapi tenggat belum dipastikan

Kepala Distrik Mae Chaem mengatakan ia telah menghubungi kantor Departemen Pendapatan setempat untuk meminta penjelasan dan mempercepat upaya pemulihan hak bantuan sosial. Ia menyebut lebih dari 150 warga terdampak di seluruh wilayah dan menyarankan warga agar pengaduan mereka dicatat dalam laporan harian kepolisian sebagai bukti.

Catatan tersebut mendokumentasikan bahwa pengaduan telah diajukan. Namun, catatan itu tidak dengan sendirinya memperbaiki informasi pajak, menetapkan tanggung jawab, atau menjamin bantuan akan dikembalikan. Hasil tersebut bergantung pada pemeriksaan instansi terkait atas catatan yang disengketakan dan tindak lanjut berdasarkan temuan mereka.

Dalam laporan yang tersedia, belum diumumkan tanggal penyelesaian penyelidikan atau proses pemulihan. Belum ada pula temuan terkonfirmasi mengenai cara data identitas itu pertama kali diperoleh, apakah pendapatan yang disengketakan sudah dihapus, atau apakah perusahaan akan menghadapi proses lebih lanjut.

Bagi warga, prioritas mendesak saling berkaitan: mendapatkan kembali bantuan yang hilang dan memastikan catatan resmi tidak lagi mencantumkan pendapatan atas nama mereka tanpa dasar faktual. Kompensasi mungkin dapat mengganti sebagian kerugian finansial, tetapi catatan yang akurat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa kelayakan bantuan.

Poin-Poin Utama

• Sedikitnya 57 warga Mae Hae Nai terdampak, sementara lebih dari 150 orang dilaporkan terdampak di wilayah Mae Chaem yang lebih luas.
• Warga mengatakan tiga perusahaan mencantumkan nama mereka dalam catatan pajak dengan pendapatan yang tidak mereka peroleh.
• Sejumlah warga kehilangan bantuan sosial pemerintah sebesar 300 baht per bulan.
• Satu perusahaan menawarkan kompensasi tahunan sebesar 3.600 baht kepada lebih dari 80 orang sampai hak bantuan sosial mereka dipulihkan.
• Warga secara terpisah melaporkan tawaran 10.000 baht agar mereka menandatangani kertas kosong dan tidak mengadu ke polisi.
• Pejabat distrik telah meminta tindakan Departemen Pendapatan, tetapi belum ada tenggat pemulihan atau temuan akhir yang dipastikan.