Trump Mengklaim Berjasa Menjaga Perdamaian di Taiwan saat Navi Pillay Memenangi Nobel 2026

Sengketa Hadiah Perdamaian sampai ke Selat Taiwan

Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa China dan Taiwan sepenuhnya terhindar dari perang berkat dirinya dan Amerika Serikat, saat ia menyerang keputusan untuk menganugerahkan Hadiah Nobel Perdamaian 2026 kepada ahli hukum Afrika Selatan Navi Pillay. Komite Nobel Norwegia mengumumkan pilihannya pada 9 Oktober, dengan mengakui kiprah mantan kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa berusia 85 tahun itu dalam memajukan perdamaian dan hukum internasional.

Trump menanggapi dengan unggahan panjang di Truth Social sesaat sebelum tengah malam pada Jumat itu, serta kritik dalam sebuah rapat umum di Syracuse, New York. Ia mengatakan telah menyelesaikan delapan perang, pantas menerima delapan hadiah perdamaian, bukan satu, dan sedang bersiap menyelesaikan atau memenangkan dua konflik lain yang melibatkan Iran serta Rusia dan Ukraina.

Pernyataannya mengubah penghargaan tersebut menjadi sengketa tentang dua ukuran berbeda dalam upaya menciptakan perdamaian. Trump menyebut kesepakatan diplomatik, daya tangkal militer, dan kekuatan Amerika sebagai alasan untuk mendapat pengakuan. Komite memberi penghargaan atas puluhan tahun upaya membuat pemerintah dan individu bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional, termasuk kemajuan hukum terkait genosida dan kekerasan seksual.

Klaim tentang Taiwan termasuk pernyataan paling luas dalam tanggapannya. Trump tidak menyebut kesepakatan, intervensi, atau peristiwa tertentu yang membuktikan klaimnya bahwa ia secara eksklusif bertanggung jawab mencegah perang di Selat Taiwan. Tidak adanya pertempuran saja tidak membuktikan alasan konflik belum terjadi, dan pernyataannya tidak menyertakan bukti yang memisahkan dampak kebijakan Amerika dari faktor-faktor lain.

Sementara itu, pengumuman penghargaan tersebut tidak menilai rekam jejak Trump atau membandingkan penyelesaian konflik yang ia klaim dengan kiprah Pillay. Pengumuman itu menjelaskan alasan komite menganggap pertanggungjawaban hukum sebagai kontribusi bagi perdamaian.

Pengakuan Komite Nobel

Dalam pengumuman hadiah 2026, Komite Nobel Norwegia menganugerahkan penghargaan kepada Navanethem "Navi" Pillay atas upayanya memajukan perdamaian dan hukum internasional. Komite menyebut kiprahnya dalam membantu memastikan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida diadili.

Komite menelusuri perjalanan kariernya dari pekerjaan hukum di bawah apartheid di Afrika Selatan hingga bertugas di Mahkamah Agung negara itu, Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, dan Mahkamah Pidana Internasional. Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan, hingga baru-baru ini, memimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki.

Pengumuman itu menyebut Pillay sebagai hakim di Mahkamah Internasional dalam perkara yang menuduh Myanmar melakukan genosida. Kontribusinya digambarkan bersifat praktis sekaligus kelembagaan: membantu mengembangkan standar hukum, memperkuat pengadilan, serta meminta pertanggungjawaban negara dan pemimpin nasional.

Komite Nobel Norwegia menjelaskan prinsip di balik pilihannya dalam pengumuman tersebut:

Wawasan utamanya adalah bahwa perdamaian abadi harus dibangun di atas prinsip hukum, bukan kehendak pihak yang kuat atau keseimbangan kekuatan yang rapuh.

Komite juga mengakui bahwa penegakan keadilan internasional belum merata. Menurutnya, negara-negara kuat kerap luput dari pertanggungjawaban, dan hasilnya berbeda-beda bergantung pada identitas pelaku dan korban. Jadi, argumennya bukan bahwa tatanan hukum bekerja sempurna, melainkan bahwa melemahkannya akan mempersulit penyelesaian konflik secara damai.

Delapan Konflik yang Diklaim Diselesaikan Trump

Trump menyebut Kamboja dan Thailand, Kosovo dan Serbia, Republik Demokratik Kongo dan Rwanda, Pakistan dan India, Israel dan Iran, Mesir dan Etiopia, Armenia dan Azerbaijan, serta Israel dan Hamas sebagai delapan konflik yang menurutnya telah ia selesaikan.

Ia mengatakan para presiden dan perdana menteri dari negara-negara terkait telah menulis surat kepada Komite Nobel Norwegia untuk mendukungnya. Tanggapannya tidak menyertakan surat-surat itu atau menjelaskan ketentuan, keberlanjutan, maupun pelaksanaan setiap penyelesaian yang ia klaim.

Trump berpendapat bahwa satu saja dari delapan konflik tersebut, terutama Pakistan dan India, seharusnya cukup untuk membuatnya menang. Ia juga mengklaim telah mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada siapa pun dalam sejarah. Semua itu merupakan klaim presiden, bukan kesimpulan Komite Nobel.

Daftarnya mencampurkan perselisihan antarnegara dengan konflik antara Israel dan Hamas. Menyebut semuanya telah selesai tidak membedakan antara gencatan senjata, kesepakatan diplomatik, dan penyelesaian tuntas atas perselisihan yang mendasarinya. Perbedaan itu penting karena menghentikan kekerasan langsung dan mengakhiri konflik merupakan dua pencapaian yang berbeda.

Penyebutan dua perang lain oleh Trump juga membedakan klaim pencapaiannya dari ambisi yang ia nyatakan. Ia menggambarkan konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, serta Rusia dan Ukraina, sebagai perkara yang akan ia selesaikan atau menangkan. Pernyataannya tidak mencantumkan tenggat atau ketentuan yang disepakati untuk salah satu hasil tersebut.

Taiwan dan Klaim Luas tentang Daya Tangkal Amerika

Trump memasukkan China dan Taiwan dalam gambaran yang lebih luas tentang krisis yang menurutnya berhasil dicegah oleh kepemimpinan Amerika. Ia juga mengklaim berjasa mencegah perang antara Korea Utara dan Korea Selatan, serta antara Jepang dan Korea Utara.

Daya tangkal berarti mencegah serangan dengan meyakinkan calon penyerang bahwa biayanya akan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Tidak seperti gencatan senjata yang ditandatangani, klaim keberhasilan daya tangkal sulit dibuktikan hanya dari tidak terjadinya perang. Pernyataan Trump tidak merinci tindakan mana yang mencegah ancaman serangan tertentu.

Ia juga menyebut pembebasan sandera Israel, pemulangan orang-orang lain yang ditawan, pembebasan tahanan politik di Eropa Timur, peningkatan belanja militer negara-negara NATO, dan kemakmuran di kawasan Arktik. Ia mengklaim telah memajukan demokrasi di Venezuela dan mencegah Iran menghancurkan Israel serta Timur Tengah.

Klaim-klaim itu memperluas argumennya melampaui delapan konflik yang ia sebutkan. Namun, klaim tersebut tidak menjadikan pernyataannya tentang Taiwan sebagai kesimpulan yang terdokumentasi. Dalam tanggapannya, ia tidak menyertakan kesepakatan khusus tentang Taiwan, tanggal krisis, atau pernyataan pendukung.

Perbedaan inilah yang menjadi inti sengketa: Trump meminta pengakuan atas hasil yang ia atribusikan kepada kepemimpinannya, sementara komite mengidentifikasi lembaga, perkara pengadilan, dan kemajuan hukum tertentu yang terkait dengan Pillay.

Mengapa Rekam Jejak Hukum Pillay Penting

Pillay lahir dari keluarga keturunan Tamil India di Durban pada masa apartheid. Komite menggambarkan pekerjaan awalnya membela Nelson Mandela dan pihak lain yang menentang sistem tersebut sebagai awal kariernya dalam menghadapi diskriminasi dan pengucilan.

Kiprahnya di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda membantu menetapkan bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Putusan tahun 1998 terhadap Jean-Paul Akayesu, mantan wali kota Taba, menyatakan ia bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kemajuan hukum itu memungkinkan kekerasan seksual diperlakukan sebagai bagian dari upaya memusnahkan kelompok yang dilindungi, bukan sekadar akibat sampingan pertempuran. Komite juga menyebut kiprah Pillay dalam menetapkan pertanggungjawaban atas hasutan untuk melakukan genosida melalui propaganda.

Yasmin Sooka, pengacara hak asasi manusia yang pernah bertugas di komisi kebenaran dan rekonsiliasi Afrika Selatan serta Sierra Leone, menjelaskan arti penting putusan Akayesu:

Putusan itu membantu menetapkan pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai senjata perang—terobosan bersejarah yang menempatkan pengalaman para penyintas sebagai inti keadilan internasional.

Pengadilan-pengadilan yang disebut dalam perjalanan karier Pillay memiliki tugas berbeda. Mahkamah Internasional adalah pengadilan PBB yang menyelesaikan sengketa hukum antarnegara. Mahkamah Pidana Internasional menyelidiki dan menuntut individu yang diduga melakukan kejahatan internasional berat. Peran Pillay saat ini dalam perkara Myanmar berada di pengadilan pertama; ia pernah bertugas sebagai hakim di pengadilan kedua.

Temuan tentang Gaza Memicu Reaksi Politik

Kiprah Pillay terkait Gaza menjadi fokus utama penentangan terhadap penghargaannya. Komisi PBB yang ia pimpin menyimpulkan pada September 2025 bahwa Israel telah melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina di Gaza dengan niat khusus untuk memusnahkan mereka. Komisi itu juga menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog, dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant menghasut genosida.

Israel menolak temuan tersebut, menolak bekerja sama dengan komisi, dan menyatakan komisi itu bias. Kesimpulan sebuah komisi tidak sama dengan putusan akhir pengadilan; perbedaan ini penting dalam menjelaskan status hukum tuduhannya.

Trump mengatakan ia tidak banyak mengetahui Pillay dan menuduhnya membenci Israel. Ia juga mengunggah ulang kritik dari firma hukum David Schoen, pengacara yang mewakilinya dalam sidang pemakzulan keduanya pada 2021.

Kementerian Luar Negeri Israel mengecam penghargaan itu dan menuduh komite melegitimasi kebencian serta prasangka terhadap Israel. Tanggapan Israel membantah substansi dan keberimbangan kiprah Pillay, alih-alih menerima uraian komite tentang kontribusinya pada keadilan internasional.

Pillay membela landasan hukum penyelidikan Gaza saat membahas hadiah tersebut di Nuremberg. Ia mengatakan pekerjaan itu mencakup penafsiran hukum dan pemeriksaan fakta untuk mencapai keputusan yang tidak memihak. Pernyataannya menggambarkan temuan tersebut sebagai penilaian hukum, sementara Israel tetap menolaknya.

Sanksi Mempertajam Sengketa tentang Pengadilan Internasional

Beberapa jam setelah pengumuman hadiah, pemerintahan Trump mengumumkan perluasan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional. Langkah itu menargetkan lembaga tersebut, memblokir aset ICC apa pun di Amerika Serikat, serta memberi perusahaan dan individu Amerika waktu enam bulan untuk menghentikan urusan bisnis dengan pengadilan itu.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan langkah tersebut bertujuan memastikan pengadilan itu tidak akan pernah menuntut warga Amerika. ICC belum mendakwa warga negara AS. ICC menyebut dirinya sebagai pengadilan upaya terakhir, yang bertindak ketika sistem peradilan nasional tidak sungguh-sungguh menangani kejahatan dalam yurisdiksinya.

Sanksi kelembagaan itu menyusul sanksi pribadi yang dijatuhkan Trump pada 2025 terhadap pejabat ICC yang dianggap terlibat dalam penyelidikan terhadap warga Amerika atau Israel. Pillay pernah bertugas di ICC, tetapi perkara Myanmar yang kini ia tangani berada di Mahkamah Internasional, lembaga yang terpisah.

Mahkamah Pidana Internasional mengecam langkah baru tersebut dalam sebuah pernyataan:

Ini merupakan serangan terhadap supremasi hukum dan fondasi tatanan hukum internasional, yang menohok prinsip sederhana bahwa tidak seorang pun berada di atas hukum.

Waktunya membuat tindakan pemerintah itu berlangsung bersamaan dengan pengumuman Nobel yang menyerukan dukungan lebih kuat bagi lembaga hukum internasional. Tidak ada dasar yang memastikan bahwa sanksi itu disebabkan oleh penghargaan tersebut. Meski begitu, kedua perkembangan itu menunjukkan pendekatan yang berlawanan terhadap kewenangan pengadilan internasional.

Norwegia, Machado, dan Batasan Berbagi Hadiah

Dalam rapat umumnya di Syracuse, Trump menyebut keputusan itu memalukan dan mencoreng nama baik, serta menggambarkannya sebagai "noda yang tak terhapuskan" bagi Norwegia. Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre sebelumnya telah menjelaskan bahwa pemenang dipilih oleh komite independen, bukan pemerintah Norwegia.

Trump juga pernah keberatan ketika pemimpin oposisi Venezuela María Corina Machado memenangi hadiah 2025. Saat itu, Gedung Putih menuduh komite mengutamakan politik daripada perdamaian.

Machado menyerahkan medalinya kepada Trump dalam pertemuan di Gedung Putih pada Januari 2026, setelah operasi AS menangkap Nicolás Maduro. Ia menyebut tindakan itu sebagai pengakuan atas komitmen Trump terhadap kebebasan di Venezuela. Menyerahkan medali fisik kepada seseorang tidak memindahkan kehormatan Nobel.

Komite Nobel memperjelas perbedaan tersebut:

Setelah Hadiah Nobel diumumkan, penghargaan itu tidak dapat dicabut, dibagi, atau dialihkan kepada orang lain.

Pillay menyambut penghargaan itu dengan terkejut saat menghadiri pertemuan para pengacara dan ahli hukum di Istana Kehakiman Nuremberg. Ia mendapat kabar dari rekan-rekannya setelah komite tidak berhasil menghubunginya sebelum pengumuman.

Di hadapan hadirin yang bertepuk tangan, Pillay, penerima Nobel yang baru, berkelakar tentang keinginan Trump mendapatkan hadiah itu:

Kalau kalian bertepuk tangan sedikit lebih lama, mungkin saya akan berbagi hadiah ini dengan Trump.

Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard membagikan rekaman pernyataan itu. Berbagai laporan sedikit berbeda dalam mengutip kata-kata candaan tersebut, tetapi maknanya sama. Aturan komite berarti hadiah itu tidak dapat benar-benar dialihkan atau dibagi.

Urutan Peristiwa dan Hal yang Belum Tuntas

Kontroversi ini menghubungkan penghargaan tahun sebelumnya, penyelidikan Gaza, penyerahan medali Machado, dan sanksi baru. Tanggal-tanggal utamanya adalah:

• 1998: Pengadilan Rwanda menyatakan Jean-Paul Akayesu bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perkara yang menjadi bagian penting dari warisan hukum Pillay.
• September 2025: Komisi PBB yang dipimpin Pillay menerbitkan temuan genosida terkait Gaza, yang ditolak Israel.
• 2025: Machado menerima Hadiah Nobel Perdamaian, dan Trump menjatuhkan sanksi pribadi terhadap pejabat ICC.
• Januari 2026: Machado menyerahkan medali Nobelnya kepada Trump di Gedung Putih.
• 9 Oktober 2026: Komite Nobel mengumumkan penghargaan untuk Pillay. Trump mengkritik keputusan itu, dan pemerintahannya mengumumkan sanksi terhadap ICC sebagai lembaga.

Batas waktu enam bulan bagi perusahaan dan individu Amerika untuk menghentikan hubungan bisnis dengan ICC merupakan tenggat mendatang paling jelas yang disebutkan dalam uraian sanksi. Tanggal pasti tenggat tersebut tidak disebutkan.

Status dan keberlanjutan setiap penyelesaian yang diklaim Trump atas delapan konflik itu tidak dibuktikan dalam tanggapannya tentang Nobel. Pernyataannya juga tidak menyebut bukti yang mendukung klaim bahwa ia secara eksklusif berjasa menjaga perdamaian di Selat Taiwan. Perkara Myanmar yang ditangani Pillay berbeda dari temuan komisi tentang Gaza, dan tidak ada tanggal sidang berikutnya yang disebutkan.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyambut penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas kontribusi Pillay bagi perdamaian dan martabat manusia. Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah pensiun Edwin Cameron dan Sooka juga menempatkan pengakuan terhadap Pillay dalam tradisi Afrika Selatan yang mengaitkan perdamaian dengan keadilan. Keputusan pemberian hadiah itu bersifat final, meski sengketa politik dan hukum di sekitarnya terus berlanjut.

Poin Utama

• Navi Pillay menerima Hadiah Nobel Perdamaian 2026 atas upayanya memajukan perdamaian dan hukum internasional.
• Trump mengklaim telah menyelesaikan delapan perang dan berjasa mencegah konflik yang melibatkan China dan Taiwan, tanpa mendokumentasikan bahwa ia bertanggung jawab secara eksklusif.
• Pemenang dipilih oleh Komite Nobel Norwegia yang independen, bukan pemerintah Norwegia.
• Rekam jejak Pillay mencakup kemajuan hukum terkait kekerasan seksual dan genosida, serta kiprahnya di beberapa pengadilan internasional.
• Israel menolak temuan genosida dari komisi PBB yang dipimpin Pillay dan mengecam penghargaannya.
• Pemerintahan Trump mengumumkan sanksi kelembagaan terhadap ICC pada hari pengumuman hadiah.
• Penyerahan medali oleh Machado kepada Trump tidak memindahkan kehormatan Nobelnya. Usul Pillay untuk berbagi hadiah merupakan candaan.