Laporan Kemiskinan Myanmar: 37,4 Juta Orang Miskin atau Rentan Miskin saat Cadangan Rumah Tangga Menyusut

Hampir tujuh dari sepuluh orang menghadapi berbagai bentuk kekurangan

Sekitar 17,9 juta orang di Myanmar hidup dalam kemiskinan multidimensi, sementara 19,5 juta lainnya rentan jatuh ke dalam kemiskinan, menurut laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang dirilis pada 8 Oktober 2026. Jika digabungkan, jumlahnya mencapai 37,4 juta orang, atau sekitar 68 persen penduduk, yang menghadapi kesulitan lebih luas daripada sekadar kekurangan uang.

Laporan Layers of Deprivation UNDP menyebut 32,6 persen penduduk telah mengalami kemiskinan multidimensi. Laporan itu mengkaji berbagai kerugian yang saling bertumpang tindih dalam kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, termasuk apakah rumah tangga dapat memperoleh layanan medis, hunian yang layak, air bersih, dan sanitasi.

Perbedaan antara kemiskinan dan kerentanan penting untuk diperhatikan. Sebanyak 19,5 juta orang yang dinilai berisiko tidak semuanya tergolong miskin multidimensi saat ini. Mereka merupakan kelompok besar yang sumber dayanya mungkin tidak cukup untuk menghadapi penyakit lain, kehilangan pekerjaan, pengungsian, atau bencana. Jumlah kelompok rentan ini sekitar 1,6 juta lebih banyak daripada penduduk yang sudah diklasifikasikan miskin.

Kekurangan dalam kesehatan dan standar hidup mencakup lebih dari 80 persen kemiskinan multidimensi yang terukur. Karena itu, temuan ini menempatkan akses terhadap layanan dan kondisi hidup yang layak sebagai hal utama, alih-alih memandang kekurangan semata-mata sebagai masalah pendapatan.

Kanni Wignaraja, Asisten Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, mengatakan temuan tersebut menunjukkan bahwa kesulitan yang dihadapi tengah merusak kemampuan negara itu untuk pulih.

Kita melihat kemiskinan di Myanmar telah mencapai tingkat yang mengikis pembangunan manusia itu sendiri. Perang ini tidak membawa kemenangan bagi siapa pun. Semua pihak merugi. Kekuatan inti negara ini terkikis secara sistematis.

Hal yang diukur dalam kemiskinan

Analisis baru ini menggunakan Indeks Kemiskinan Multidimensi yang diadaptasi, dengan data dari survei telepon terhadap 7.463 rumah tangga di seluruh negeri. Laporan mengenai studi tersebut menyebut 2025 sebagai tahun pelaksanaan survei. Berbeda dengan ukuran yang hanya didasarkan pada pendapatan, pendekatan ini mengkaji berbagai kekurangan yang dialami secara bersamaan di dalam rumah tangga.

Sebuah keluarga mungkin berpenghasilan di atas ambang kemiskinan moneter, tetapi tidak memiliki air yang aman, tempat tinggal yang layak, atau akses terhadap layanan kesehatan. Sebaliknya, peningkatan pendapatan tidak otomatis memulihkan layanan yang terputus. Mengukur berbagai kekurangan secara bersamaan membantu membedakan jumlah orang yang miskin, tingkat kekurangan yang mereka alami, serta kebutuhan yang melatarbelakangi kesulitan mereka.

UNDP menyebut tabungan, mata pencaharian yang dapat diandalkan, akses terhadap layanan, dan jaringan dukungan sosial terus terkikis. Sumber daya tersebut dapat mencegah kesulitan sementara berubah menjadi kekurangan berkepanjangan. Terkikisnya sumber daya itu membantu menjelaskan besarnya jumlah penduduk yang berisiko.

Sejumlah pemberitaan menyebut jumlah penduduk rentan sebagai 19,5 persen, bukan 19,5 juta orang. Laman publikasi UNDP secara spesifik menyebut 19,5 juta, selaras dengan perkiraan gabungan lebih dari 37 juta orang yang miskin atau rentan. Kedua angka tersebut tidak dapat dipertukarkan.

Rakhine menghadapi kemiskinan luas dan kekurangan mendalam

Rakhine dan Kayah menonjol karena tingkat kemiskinan yang sangat parah, terkait dengan ketidakamanan, pembatasan pergerakan, dan terbatasnya akses terhadap layanan penting. Di Rakhine, UNDP menyebut lebih dari dua pertiga penduduk mengalami kemiskinan multidimensi dan hampir sepertiga mengalami kemiskinan berat.

Pemberitaan yang lebih terperinci mengenai temuan di wilayah tersebut menyebut tingkat kemiskinan di Rakhine sebesar 68,4 persen, yang berdampak pada sekitar 1,66 juta orang. Nilai indeks negara bagian itu tercatat 0,342, tertinggi secara nasional. Nilai indeks menggabungkan prevalensi kemiskinan dengan intensitas kekurangan; angka itu bukan persentase lain dari jumlah penduduk.

Tingkat kemiskinan Rakhine yang dilaporkan sebesar 68,4 persen lebih dari dua kali angka nasional, yakni 32,6 persen. Yang penting, angka-angka ini menggambarkan orang-orang yang telah diklasifikasikan miskin multidimensi. Angka nasional Myanmar sebesar 68 persen mencakup penduduk miskin maupun rentan.

Kesulitan yang dihadapi Rakhine mencerminkan ketidakamanan berkepanjangan, keterhubungan yang lemah dengan pasar, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Penduduk tanpa kewarganegaraan dan mereka yang mengungsi juga menghadapi hambatan terkait dokumen, pergerakan, dan kelayakan memperoleh layanan. Hambatan tersebut dapat membuat rumah tangga tidak mampu mendapatkan bantuan, bahkan ketika bantuan tersedia.

UNDP mengingatkan bahwa pengumpulan data melalui telepon mungkin meremehkan tingkat kekurangan yang dialami sejumlah penduduk tanpa kewarganegaraan dan pengungsi, termasuk komunitas Rohingya. Peringatan ini membatasi ketepatan angka dalam menggambarkan orang-orang yang menghadapi hambatan terbesar untuk dihubungi. UNDP tidak memberikan penyesuaian angka untuk kemungkinan kekurangan hitung tersebut.

Yangon menunjukkan mengapa angka kemiskinan bukan gambaran lengkap

Peta kemiskinan tampak berbeda jika diukur berdasarkan jumlah orang yang terdampak, bukan persentase penduduk miskin. Tingkat kemiskinan regional Yangon lebih rendah daripada banyak negara bagian yang terdampak konflik, tetapi wilayah ini menampung salah satu konsentrasi terbesar penduduk miskin multidimensi di Myanmar.

Banyak rumah tangga yang mengalami kekurangan juga terkonsentrasi di wilayah dan negara bagian berpenduduk padat, yakni Ayeyawady, Sagaing, Mandalay, dan Shan. Rakhine, Sagaing, dan Ayeyawady memiliki nilai indeks tinggi sekaligus jumlah penduduk terdampak yang besar, meski penyebab kekurangan di tiap wilayah berbeda.

Bagi rumah tangga perkotaan dan mereka yang tinggal di pinggiran kota, hunian yang tidak aman, pekerjaan informal, dan terbatasnya layanan menimbulkan risiko yang dapat tersembunyi di balik angka rata-rata regional. Tingkat kemiskinan yang lebih rendah bukan berarti jumlah orang yang membutuhkan bantuan sedikit.

Temuan ini menunjukkan dua kebutuhan bantuan yang berbeda: menjangkau tempat-tempat dengan kekurangan yang sangat parah, serta menjangkau wilayah berpenduduk padat tempat banyak rumah tangga miskin tinggal. Penyaluran bantuan yang hanya menyasar wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi akan luput dari sebagian beban di perkotaan.

Guncangan ekonomi berdampak pada lebih dari separuh rumah tangga

Lebih dari separuh rumah tangga di seluruh negeri terdampak guncangan ekonomi. UNDP menyebut inflasi, kenaikan harga pangan, dan kenaikan harga bahan bakar yang terkait dengan krisis Teluk sebagai tekanan tambahan bagi masyarakat yang sudah dilemahkan oleh konflik dan ketidakstabilan.

Dalam pernyataannya pada 8 Oktober yang dikeluarkan dari New York, UNDP menyebut harga solar dan bensin masih masing-masing sekitar 87 persen dan 85 persen lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Harga bahan bakar di Chin, Rakhine, Kachin, dan Ayeyawady mencapai dua hingga empat kali lipat harga di Yangon.

Persentase tersebut menggambarkan kenaikan dibandingkan angka dasar sebelumnya, sementara angka regional menunjukkan perbedaan antarwilayah. Keduanya merupakan perbandingan terpisah dan tidak boleh dijumlahkan. Pernyataan UNDP tidak menyebut tanggal angka dasar atau menyajikan rangkaian harga secara lengkap.

Kesenjangan antarwilayah menambah dimensi praktis pada kemiskinan. Rumah tangga dengan pendapatan serupa mungkin menghadapi biaya yang sangat berbeda, bergantung pada tempat tinggal mereka, sementara lemahnya akses pasar dapat menyulitkan perolehan barang-barang penting. UNDP menyebut tekanan harga eksternal ini sebagai krisis tambahan yang menumpuk di atas kesulitan setempat.

Guncangan akibat konflik berdampak pada porsi rumah tangga yang lebih kecil secara nasional dibandingkan guncangan ekonomi, tetapi wilayah terdampak konflik memiliki tingkat kemiskinan multidimensi tertinggi. Karena itu, frekuensi sebuah guncangan di seluruh negeri tidak dengan sendirinya menunjukkan beratnya konsekuensi yang ditimbulkan.

Banjir menambah tekanan pada sumber daya yang terkuras

Guncangan akibat bahaya alam atau paparan risiko iklim berdampak pada sekitar satu dari lima rumah tangga. Bahaya yang diidentifikasi mencakup banjir, siklon, kekeringan, dan tanah longsor. Diperkirakan 600.000 orang terdampak banjir hingga akhir Agustus 2026.

Uraian 9 Oktober dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB juga menyebut gempa bumi dahsyat pada Maret 2025 sebagai salah satu tekanan yang menumpuk di Myanmar, bersama konflik, pengungsian, dan gangguan ekonomi.

UNDP memperingatkan tekanan iklim diperkirakan meningkat seiring El Niño, pola iklim alami yang dapat mengubah curah hujan dan menaikkan suhu global. Peringatan tersebut menyangkut risiko yang diperkirakan, bukan total kerugian akibat bencana di Myanmar pada masa mendatang yang telah terukur.

Persoalan utamanya adalah keadaan darurat yang berulang sebelum rumah tangga sempat pulih. Gagal panen, kerusakan hunian, atau penyakit dapat terjadi bersamaan dengan terhentinya pekerjaan dan pengungsian. Rumah tangga yang sebelumnya mampu menghadapi satu kesulitan mungkin kini tidak lagi memiliki cukup tabungan, pendapatan, atau dukungan untuk menanggung beberapa kesulitan secara beruntun.

Pekerja lepas dan keluarga yang mengungsi menghadapi risiko lebih besar

Hampir separuh rumah tangga yang bergantung pada pekerjaan lepas mengalami kemiskinan multidimensi. Rumah tangga berpendapatan terendah, mereka yang mengandalkan upah harian atau pekerjaan sementara, serta rumah tangga yang dikepalai orang dengan pendidikan terbatas menghadapi kekurangan yang sangat parah.

Pekerjaan lepas umumnya hanya menghasilkan pendapatan saat pekerjaan tersedia. Dalam perekonomian Myanmar yang terganggu, ketidakpastian ini terjadi bersamaan dengan pasar yang rusak dan layanan yang terpecah-pecah. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya jenis dan kestabilan pekerjaan, bukan hanya apakah seorang anggota rumah tangga pernah bekerja.

Rumah tangga migran dan rumah tangga yang terdampak konflik juga termasuk kelompok dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Keluarga yang mengungsi dapat kehilangan hunian, pekerjaan, dan akses terhadap layanan secara bersamaan, sementara penduduk perkotaan yang rentan menghadapi risiko terkait pekerjaan informal dan tempat tinggal yang tidak aman.

UNDP menyerukan bantuan yang mempertimbangkan kerentanan khusus tersebut. Bantuan pendapatan mengatasi salah satu bagian masalah, tetapi temuan laporan juga menunjukkan kebutuhan terkait kesehatan, pendidikan, perumahan, dan layanan dasar. Prioritasnya berbeda-beda, bergantung pada apa yang tidak dimiliki rumah tangga dan apa yang menghalangi mereka untuk mendapatkannya.

Kepergian kaum muda semakin membebani pemulihan

UNDP memperkirakan sedikitnya satu juta anak muda mungkin telah meninggalkan Myanmar sejak 2021. UNDP menyebutnya sebagai salah satu kehilangan modal manusia terbesar dalam sejarah Myanmar baru-baru ini, yang terjadi saat penduduknya menua.

Modal manusia mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas yang dibawa seseorang ke dalam pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Kehilangan kaum muda dapat mengurangi tenaga kerja yang tersedia untuk pemulihan, sementara penduduk yang lebih tua harus memikul tanggung jawab lebih besar dalam pengasuhan, pemenuhan pangan, dan keselamatan keluarga.

Sejumlah laporan menggambarkan perkiraan migrasi itu dengan cara berbeda. Sebagian menggabungkan anak muda yang telah pergi dengan mereka yang mungkin akan pergi. Pernyataan resmi UNDP menyebut sedikitnya satu juta orang mungkin telah meninggalkan Myanmar sejak 2021. Karena itu, perkiraan tersebut tidak boleh dibaca sebagai jumlah keberangkatan yang telah dipastikan atau prediksi migrasi tambahan.

Di tengah ketidakamanan dan tekanan ekonomi, pilihan kaum muda untuk menempuh pendidikan, bekerja, dan berpindah tempat semakin terbatas. UNDP menyebut masyarakat kian bergantung pada jaringan dukungan yang juga berada di bawah tekanan berat.

Min Aung Hlaing, pemimpin pemerintahan yang didukung militer, secara terpisah mengatakan dalam rapat Kabinet pada pekan laporan itu dirilis bahwa ketidakstabilan dan ketiadaan perdamaian telah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyebut sanksi, terbatasnya bantuan keuangan dan akses ke pasar internasional, penurunan perdagangan, serta meningkatnya migrasi pekerja. Pernyataan tersebut mencerminkan penjelasan pemerintah mengenai perlambatan ekonomi, bukan pengukuran kekurangan rumah tangga dalam laporan itu.

Mengapa indeks global yang lebih lama bukan garis tren langsung

Laporan singkat Myanmar 2023 UNDP menyajikan angka kemiskinan yang berbeda, tetapi menggunakan data survei 2015/2016, bukan pengamatan yang dikumpulkan pada 2023. Jumlah penduduk dalam laporan itu mengacu pada 2021.

Laporan tersebut memperkirakan 38,3 persen penduduk, atau 20,613 juta orang, mengalami kemiskinan multidimensi, sementara 21,9 persen lainnya, atau 11,791 juta orang, rentan. Laporan itu mencatat nilai indeks 0,176, intensitas kekurangan rata-rata 45,9 persen di kalangan penduduk miskin, dan 13,8 persen penduduk mengalami kemiskinan multidimensi berat.

Laporan lama tersebut menggunakan indeks global yang disusun bersama oleh Kantor Laporan Pembangunan Manusia UNDP dan Oxford Poverty and Human Development Initiative. Laporan baru menggunakan indeks yang diadaptasi dan survei melalui telepon. Perbedaan metode pengukuran dan kondisi survei berarti angka kemiskinan yang lebih rendah dalam laporan baru tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kondisi hidup telah membaik.

Angka lama itu tetap menunjukkan mengapa pendapatan saja tidak cukup. Laporan tersebut menempatkan kemiskinan moneter di bawah ambang internasional sebesar US$2,15 per hari, yang diukur berdasarkan paritas daya beli 2017, pada angka 2 persen. Tingkat kemiskinan multidimensinya 36,3 poin persentase lebih tinggi.

Dalam ukuran lama tersebut, kesehatan menyumbang 18,5 persen dari kemiskinan dan standar hidup 49,2 persen, atau total 67,7 persen. Laporan baru menyebut kontribusi gabungan keduanya lebih dari 80 persen. Perbedaan angka ini patut diperhatikan, tetapi perbedaan metode membuatnya tidak dapat membuktikan perubahan komposisi kemiskinan secara presisi.

Rangkaian guncangan dan respons yang diharapkan UNDP

Laporan tersebut menempatkan kekurangan yang terjadi saat ini dalam rangkaian gejolak politik, bencana, dan tekanan ekonomi. Tanggal publikasinya juga membedakan rilis temuan dari laporan PBB yang diterbitkan setelahnya.

• Februari 2021: Militer merebut kekuasaan, disusul penindasan terhadap unjuk rasa dan meluasnya konflik bersenjata.
• Maret 2025: Gempa bumi dahsyat menambah krisis yang telah melanda negara itu.
• 2025: Laporan mengenai studi tersebut menyebut tahun ini sebagai waktu pelaksanaan survei terhadap 7.463 rumah tangga.
• Akhir Agustus 2026: Banjir diperkirakan telah berdampak pada 600.000 orang.
• 8 Oktober 2026: UNDP merilis Layers of Deprivation beserta pernyataan pendampingnya.
• 9 Oktober 2026: Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB menerbitkan laporannya mengenai temuan tersebut.

Wignaraja menyerukan investasi pada mata pencaharian, pendidikan, layanan kesehatan, pasar lokal, dan layanan dasar. Ia berpendapat bahwa menjaga kemampuan masyarakat untuk pulih tidak dapat ditunda hingga pertempuran berakhir.

"Pemulihan masyarakat tidak dapat menunggu hingga konflik berakhir. Investasi pada mata pencaharian, pendidikan, layanan kesehatan, pasar lokal, dan layanan dasar tetap penting untuk menjaga kemampuan dasar manusia yang dibutuhkan negara ini untuk pulih dan melangkah maju".

Pengumuman tersebut tidak memuat komitmen pendanaan baru, jadwal pelaksanaan, atau tanggal survei berikutnya. Pengumuman itu menetapkan prioritas tindakan, tetapi skala dan waktu respons belum diputuskan. Kesenjangan pengukuran yang berdampak pada sebagian pengungsi dan penduduk tanpa kewarganegaraan juga belum teratasi.

Poin Utama

• UNDP memperkirakan 17,9 juta orang mengalami kemiskinan multidimensi dan 19,5 juta lainnya rentan; secara keseluruhan, jumlahnya sekitar 68 persen penduduk Myanmar.
• Kekurangan dalam kesehatan dan standar hidup mencakup lebih dari 80 persen kemiskinan terukur.
• Tingkat kemiskinan yang dilaporkan di Rakhine mencapai 68,4 persen, lebih dari dua kali angka nasional sebesar 32,6 persen.
• Keterbatasan survei melalui telepon mungkin membuat tingkat kekurangan pada sebagian penduduk tanpa kewarganegaraan dan pengungsi terlaporkan lebih rendah.
• Lebih dari separuh rumah tangga menghadapi guncangan ekonomi, sementara sekitar satu dari lima menghadapi guncangan akibat bahaya alam atau risiko iklim.
• Hampir separuh rumah tangga yang bergantung pada pekerjaan lepas mengalami kemiskinan multidimensi.
• Indeks global yang lebih lama dan ukuran baru yang diadaptasi tidak dapat dibandingkan secara langsung sebagai tren.
• UNDP menyerukan investasi pada mata pencaharian dan layanan penting tanpa menunggu konflik berakhir.