Jaringan Militan Daring di Indonesia Uji Upaya Kontraterorisme

Penggerebekan mengungkap jaringan tersebar yang terhubung melalui pertemuan virtual

Polisi antiteror Indonesia menangkap 11 orang di enam provinsi dalam operasi yang menurut penyidik berhasil mengganggu jaringan tersebar yang terkait dengan perekrutan daring, propaganda, dan pelatihan militan. Penangkapan ini menunjukkan bagaimana kelompok ekstremis dapat terus berorganisasi di seluruh negeri, bahkan setelah penegakan hukum selama bertahun-tahun melemahkan organisasi yang lebih besar.

Detasemen Khusus 88, yang dikenal sebagai Densus 88, mengatakan operasi dimulai pada 2 Oktober dan mencakup Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara. Para tersangka berusia 22 hingga 52 tahun dan diyakini memiliki kaitan dengan Daulah Islamiyah serta jaringan teroris lainnya. Istilah Daulah Islamiyah lazim digunakan untuk faksi-faksi lokal yang sejalan dengan ideologi Negara Islam.

Juru bicara Densus 88 Mayndra Eka Wardhana mengatakan penyidik menemukan hubungan antara para tersangka di berbagai wilayah, termasuk melalui pertemuan daring yang digunakan untuk indoktrinasi, konsolidasi jaringan, dan pelatihan. Pihak berwenang menduga para tersangka memiliki beragam peran, termasuk merekrut secara langsung maupun melalui media sosial, menyebarkan propaganda, dan mempersiapkan kegiatan teroris.

Penyidik juga melaporkan adanya indikasi bahwa beberapa tersangka mengikuti latihan fisik dan latihan menembak. Polisi belum mengungkapkan secara terbuka lokasi latihan itu, apakah senjata disita, atau bukti mengenai rencana serangan tertentu. Penggeledahan, penelaahan barang bukti, serta pemeriksaan saksi dan tersangka masih berlangsung.

Penangkapan ini menegaskan pergeseran cara sel-sel ekstremis kecil berkomunikasi. Platform digital memungkinkan orang-orang di provinsi yang berjauhan menjalin hubungan tanpa bepergian ke tempat pertemuan bersama. Kontak daring dapat mendukung perekrutan dan pengajaran ideologi, sementara kegiatan tatap muka mungkin tetap digunakan untuk pelatihan praktis. Informasi yang sejauh ini dirilis kepada publik belum membuktikan sejauh mana jaringan yang diduga ini telah melangkah menuju serangan.

Penjelasan penyidik tentang para tersangka

Densus 88 mengidentifikasi para tersangka berdasarkan inisial: HN, 43 tahun; SM, yang juga dikenal sebagai NM, 52 tahun; HA, 45 tahun; YDKAP, 22 tahun; S, 49 tahun; A, 32 tahun; CG, 29 tahun; J, 36 tahun; MF, 37 tahun; AF, 26 tahun; dan MW, 42 tahun. Rincian operasi untuk masing-masing provinsi belum diungkapkan sepenuhnya.

Salah satu penangkapan memicu pertanyaan dari keluarga tersangka. YDKAP ditahan di Surakarta, Jawa Tengah, pada malam 1 Oktober. Keluarganya mengatakan mereka baru mengetahui penangkapan itu ketika petugas datang membawa surat perintah pada keesokan paginya. Perwakilan keluarga mengatakan mereka belum diberi tahu mengenai dugaan perbuatan atau peran yang disangkakan kepada pemuda tersebut, serta meminta agar hak-haknya dan asas praduga tak bersalah dihormati.

Kekhawatiran tersebut tidak menuntaskan dugaan yang masih diselidiki. Namun, hal itu menyoroti pentingnya prosedur hukum yang jelas dan akses informasi bagi keluarga selama penanganan kasus kontraterorisme. Polisi mengatakan penyelidikan masih berlangsung dan belum memberikan keterangan lebih lanjut kepada publik mengenai dugaan perbuatan masing-masing tersangka.

Sel-sel kecil tetap sulit dideteksi

Indonesia mengalami penurunan serangan teroris secara berkelanjutan. Serangan terakhir yang diketahui adalah bom bunuh diri pada Desember 2022 di sebuah kantor polisi di Bandung yang menewaskan seorang petugas dan melukai 10 orang lainnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Eddy Hartono mengatakan pihak berwenang telah menggagalkan sekitar 28 rencana serangan selama empat tahun berikutnya.

Analis keamanan mengingatkan bahwa tidak adanya serangan bukan berarti jaringan ekstremis telah hilang. Penangkapan dan upaya penindakan selama bertahun-tahun telah melemahkan kelompok-kelompok besar, tetapi fragmentasi dapat menyisakan sel-sel kecil dengan lebih sedikit hubungan yang terlihat dengan organisasi mapan. Kelompok seperti itu mungkin kurang mampu melancarkan serangan terkoordinasi, tetapi lebih sulit diidentifikasi karena beroperasi dengan struktur terbatas dan berkomunikasi melalui kanal digital yang terus berubah.

Alif Satria, peneliti di International Centre for Political Violence and Terrorism Research, menjelaskan bahwa kontraterorisme bukan hanya soal menangkap orang yang sedang bersiap melakukan kekerasan. Mengganggu jaringan perekrut, penyebar propaganda, dan pelatih yang lebih luas juga dapat membatasi kemampuan kelompok mempertahankan kegiatannya. Kasus terbaru mencerminkan pendekatan tersebut: polisi mengatakan mereka menyasar dugaan perekrutan dan koordinasi, selain pelatihan.

Revisi undang-undang terorisme Indonesia pada 2018 memperluas ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan intervensi pada tahap persiapan dan perencanaan, tanpa harus menunggu serangan terjadi. Kewenangan tersebut memungkinkan upaya pencegahan lebih dini, sekaligus menjadikan penelaahan bukti secara cermat dan penghormatan terhadap proses hukum yang semestinya semakin penting.

Perekrutan digital menjangkau lebih dari kelompok mapan

Penangkapan ini terjadi di tengah kekhawatiran yang lebih luas mengenai jalur daring menuju ekstremisme kekerasan, terutama bagi kaum muda. Pihak berwenang Indonesia telah memperingatkan bahwa media sosial, gim daring, dan aplikasi pesan terenkripsi dapat digunakan untuk menyebarkan materi ekstremis atau menarik orang ke dalam komunitas tertutup. Dalam kasus sebelumnya, Densus 88 menangkap tersangka yang dituduh merekrut anak-anak melalui media sosial, gim daring, dan aplikasi pesan terenkripsi.

Pihak berwenang juga menyuarakan kekhawatiran tentang komunitas kejahatan nyata daring, yang berfokus pada kejahatan kekerasan sungguhan dan pelakunya. Ruang-ruang ini berbeda dari kelompok dengan agenda politik atau agama yang jelas, tetapi paparan terhadap materi kekerasan dan pencarian rasa memiliki dapat membuat sebagian anak muda rentan terhadap perekrutan lebih lanjut. Besaran dan sifat risiko tersebut perlu dinilai secara cermat, bukan dengan menganggap keikutsertaan dalam komunitas semacam itu sebagai bukti dukungan terhadap terorisme.

Jaringan digital juga menimbulkan tantangan bagi penyidik. Kelompok dapat berpindah-pindah platform, menggunakan komunikasi terenkripsi, dan menghubungkan orang-orang lintas provinsi. Namun, pertemuan daring atau unggahan ekstremis saja tidak menunjukkan bahwa seseorang telah sepakat melakukan kekerasan. Pihak berwenang harus membuktikan perbuatan dan niat masing-masing individu melalui bukti, bukan semata-mata berdasarkan keterkaitan.

Sejarah militan Indonesia membentuk respons

Operasi ini menyusul tekanan selama bertahun-tahun terhadap organisasi yang pernah memiliki kepemimpinan lebih kuat dan jangkauan wilayah yang lebih luas. Jemaah Islamiyah, kelompok yang terkait dengan al-Qaeda dan bertanggung jawab atas bom Bali 2002, mengumumkan pembubarannya pada 2024 setelah bertahun-tahun mendapat tekanan negara. Analis mengatakan pembubaran kelompok itu merupakan perubahan besar, meski bukan berarti semua mantan anggotanya meninggalkan keyakinan ekstremis atau seluruh jaringan telah lenyap.

Pihak berwenang juga telah melemahkan Jamaah Ansharut Daulah, jaringan yang sejalan dengan Negara Islam dan terkait dengan serangan mematikan, termasuk pengeboman gereja di Surabaya pada 2018. Densus 88 menangkap delapan orang yang diduga anggota JAD di Sulawesi Tengah awal tahun ini, dalam kasus terpisah terkait dugaan propaganda daring.

Sulawesi Tengah memiliki sejarah yang khas. Poso terdampak konflik komunal pada 1998 hingga 2001, disusul kekerasan militan selama bertahun-tahun. Mujahidin Indonesia Timur yang terkait dengan Negara Islam beroperasi di wilayah itu dan menggunakan hutan terpencil serta perkebunan sebagai tempat bersembunyi dan mengorganisasi diri. Pemimpinnya, Santoso, tewas pada 2016, sementara anggota kelompok yang tersisa terus diburu aparat keamanan.

Karena itu, penangkapan tiga tersangka di Sulawesi Tengah meresahkan warga yang dalam beberapa tahun terakhir mulai mengaitkan wilayah tersebut dengan situasi yang lebih stabil. Masa lalu provinsi itu tidak membuktikan bahwa para tersangka saat ini merupakan bagian dari kelompok sebelumnya atau menggunakan metode yang sama. Namun, sejarah tersebut membantu menjelaskan mengapa kabar baru tentang jaringan yang dicurigai dapat membangkitkan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang pernah mengalami kekerasan dan operasi keamanan berkepanjangan.

Pencegahan memadukan penegakan hukum dan reintegrasi

Strategi kontraterorisme Indonesia juga mencakup rehabilitasi dan dukungan sosial bagi orang-orang yang keluar dari kelompok ekstremis atau penjara. Densus 88 mengadakan program bersama mantan anggota Jemaah Islamiyah, pemerintah daerah, dan tokoh agama untuk mendorong mereka meninggalkan kekerasan dan mendukung reintegrasi ke masyarakat. Pejabat dan peneliti mengatakan langkah-langkah ini melengkapi penegakan hukum dengan menangani kondisi yang dapat memungkinkan jaringan kembali terbentuk.

Kriminolog Tegar Bimantoro berpendapat bahwa pencegahan jangka panjang sebagian bergantung pada reintegrasi ekonomi. Mantan narapidana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan atau memenuhi kebutuhan dasar mungkin menghadapi tekanan tambahan saat kembali ke masyarakat. Dukungan terkait pekerjaan, kebutuhan keluarga, dan pendidikan dapat membantu membuat reintegrasi lebih berkelanjutan, meski tidak menggantikan pemantauan ketika ada bukti kredibel mengenai aktivitas baru.

Para peneliti memperkirakan bahwa sebagian kecil orang yang menyelesaikan program deradikalisasi di Indonesia kemudian kembali melakukan tindak pidana. Perkiraan itu menunjukkan perlunya penilaian berkelanjutan, tetapi tidak seharusnya dianggap sebagai prediksi terhadap individu tertentu. Program yang efektif harus mempertimbangkan keadaan pribadi yang berbeda dan membedakan orang-orang yang telah meninggalkan kekerasan dari mereka yang masih aktif.

Penangkapan ini juga terjadi di tengah kekhawatiran mengenai pendanaan terorisme. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia mengidentifikasi penggalangan dana publik melalui platform digital, penyalahgunaan organisasi nirlaba, dan pendanaan mandiri sebagai risiko. Menelusuri aliran uang dapat membantu penyidik memahami cara kerja jaringan, sementara pemeriksaan keuangan juga harus didasarkan pada bukti dan tidak boleh menganggap kegiatan amal biasa sebagai sesuatu yang mencurigakan dengan sendirinya.

Capaian keamanan menghadapi ancaman yang berubah

Catatan Indonesia belakangan ini mencerminkan upaya berkelanjutan terhadap jaringan terorganisasi, kegiatan pencegahan publik, dan rehabilitasi mantan anggota. Kasus saat ini mengisyaratkan bahwa sebagian pendukung mungkin berupaya kembali menjalin hubungan lintas wilayah melalui kanal daring. Berdasarkan informasi yang dirilis kepada publik, kasus ini tidak membuktikan kebangkitan organisasi atau adanya serangan yang segera terjadi.

Tantangan praktisnya adalah mempertahankan deteksi dini sambil melindungi kebebasan sipil dan kepercayaan masyarakat. Penyidik harus memastikan apa yang diduga dilakukan setiap tersangka, dan pengadilan harus menilai buktinya. Pada saat yang sama, kerja sama dengan pemerintah daerah, keluarga, dan organisasi masyarakat dapat membantu mengidentifikasi risiko perekrutan serta mendukung orang-orang yang rentan sebelum mereka terlibat dalam kekerasan.

Intinya

• Densus 88 menangkap 11 tersangka terorisme di enam provinsi Indonesia mulai 2 Oktober.
• Polisi menduga mereka terkait dengan Daulah Islamiyah dan jaringan lain, termasuk dalam perekrutan daring, propaganda, dan pelatihan.
• Penyidik melaporkan adanya pertemuan virtual dan kemungkinan latihan fisik serta menembak, tetapi belum mengungkap bukti mengenai rencana serangan tertentu.
• Indonesia tidak mengalami serangan teroris yang diketahui sejak pengeboman kantor polisi di Bandung pada Desember 2022.
• Pihak berwenang menghadapi tugas ganda, yakni mengganggu kegiatan ekstremis sekaligus mendukung pencegahan dan reintegrasi berbasis masyarakat yang sesuai hukum.