Pentagon Masukkan Alibaba, Baidu, BYD, dan Nio ke Daftar Pantauan Perusahaan Militer

Raksasa Teknologi China Jadi Sasaran Pengawasan Baru Pentagon

Departemen Pertahanan Amerika Serikat menambahkan sejumlah nama paling dikenal dalam dunia bisnis China ke daftar pantauan perusahaan yang diyakini memiliki hubungan dengan aparat militer Beijing. Daftar terbaru, yang diterbitkan pada Senin dalam Federal Register, mencakup pemimpin e-commerce Alibaba, penyedia mesin pencari internet Baidu, pemimpin kendaraan listrik BYD, serta produsen mobil Nio. Penetapan ini menandai salah satu perluasan paling menyeluruh atas daftar Section 1260H Pentagon sejak daftar tersebut mulai digunakan dalam bentuk modernnya, dengan cakupan luas dari kecerdasan buatan dan komputasi awan hingga bioteknologi, robotika, dan baterai kendaraan listrik. Kini daftar itu mencakup sekitar 188 entitas China, meningkat tajam dari sekitar 130 nama dalam edisi sebelumnya. Meski daftar tersebut tidak serta-merta memberlakukan sanksi atau larangan perdagangan, daftar itu menjadi sinyal peringatan kuat bagi perusahaan, investor, dan lembaga pemerintah Amerika. Perusahaan yang tercantum diberi label sebagai perusahaan militer China yang beroperasi secara langsung atau tidak langsung di wilayah Amerika Serikat. Klasifikasi ini dapat membawa konsekuensi jangka panjang yang serius bagi hubungan komersial dan reputasi mereka. Pembaruan ini menggantikan edisi sebelumnya dari awal 2025 dan terbit pada saat hubungan bilateral berada dalam momen sensitif.

Memahami Penetapan Section 1260H

Kongres pertama kali mewajibkan pembuatan daftar perusahaan China yang terkait dengan militer pada 1999. Namun, Pentagon baru mulai secara aktif mengelola dan menerbitkannya lebih dari dua dekade kemudian, setelah muncul tekanan legislatif baru dan pemerintahan Trump pertama berfokus pada persaingan antarkekuatan besar. Versi saat ini berlandaskan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional dan lazim disebut daftar 1260H atau CMC. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi perusahaan yang menurut Departemen Pertahanan memiliki hubungan dengan militer China atau berkontribusi terhadap basis industri pertahanan negara itu. Ini mencakup entitas yang dikendalikan langsung oleh Tentara Pembebasan Rakyat, serta perusahaan yang tampak sebagai bisnis sipil tetapi diyakini mendukung kemampuan militer melalui integrasi sektor militer dan sipil di China. Berdasarkan kebijakan ini, Beijing mendorong dan terkadang mewajibkan kerja sama antara perusahaan swasta dan angkatan bersenjata, sehingga sulit menentukan batas antara berakhirnya inovasi komersial dan dimulainya dukungan pertahanan. Dokumen Pentagon menyebut perusahaan yang masuk daftar memenuhi syarat penetapan karena terlibat dalam kegiatan seperti memproduksi, mengekspor, atau menyediakan layanan komersial yang menguntungkan aparat militer. Setelah daftar diperbarui dan difinalisasi, perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk dihapus, meski prosesnya kerap melibatkan perjuangan hukum panjang dan peninjauan pemerintah. Mandat Kongres pada 2021 memberi Departemen Pertahanan kerangka yang jelas untuk memperluas cakupan penetapan, dari perusahaan pertahanan tradisional ke raksasa teknologi konsumen. Pakar hukum mencatat bahwa rumusan undang-undang yang luas memungkinkan Pentagon menetapkan hampir semua perusahaan China yang memiliki kehadiran di Amerika Serikat, mengingat koordinasi militer-sipil telah meresap di China.

Perluasan Terbaru Menyasar Berbagai Sektor

Pembaruan pada Juni ini mencakup hampir seluruh sektor teknologi dan industri China. Selain Alibaba, Baidu, BYD, dan Nio, daftar tersebut kini memasukkan produsen cip memori ChangXin Memory Technologies dan Yangtze Memory Technologies, yang sempat tercantum dalam draf Februari sebelum dihapus. Pencantuman kembali keduanya menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota parlemen Washington, yang khawatir penghapusan mereka akan memberi kesan bahwa perusahaan semikonduktor itu tidak lagi menjadi ancaman. Daftar Februari ditarik beberapa menit setelah diterbitkan tanpa penjelasan. Menurut laporan, hal itu terjadi karena pejabat Gedung Putih tidak senang kedua produsen cip tersebut tidak dicantumkan. Perusahaan bioteknologi WuXi AppTec, pengembang lidar RoboSense, dan pelopor robotika Unitree juga ditetapkan. Penetapan Unitree patut diperhatikan karena raksasa cip Amerika Nvidia mengumumkan kemitraan dengannya pada 1 Juni untuk mengembangkan robot humanoid bagi keperluan penelitian. Produsen peralatan jaringan TP Link Technologies turut ditambahkan, meski pencantuman itu menimbulkan kebingungan karena menyasar entitas yang berbasis di China, bukan TP Link Systems yang berbadan hukum di AS dan mendominasi pasar router nirkabel Amerika. TP Link Systems segera menjelaskan bahwa perusahaan itu tidak termasuk dalam pengumuman tersebut. Daftar itu juga meluas ke sektor energi dan material, dengan menambahkan produsen baterai CALB dan EVE Energy, produsen panel layar BOE Technology Group, serta pemasok panel surya JA Solar dan Trina Solar. Dari daftar yang dihapus, dua entitas yang terkait dengan China National Offshore Oil Corporation dikeluarkan, meski anak perusahaan CNOOC lainnya, China BlueChemical Limited, ditambahkan. Pentagon menyatakan CNOOC tetap dikendalikan langsung oleh pemerintah China. Perusahaan lain yang ditambahkan meliputi Tianma Microelectronics, produsen peralatan telekomunikasi Baicells, dan produsen pesawat Comac. Luasnya penambahan mencerminkan pandangan Washington bahwa perusahaan teknologi sipil di China tidak dapat dipisahkan dari prioritas militer negara. Daftar sebelumnya sudah mencakup sejumlah nama terkemuka seperti Tencent, Huawei, produsen drone DJI, dan produsen baterai CATL. Dalam menetapkan Alibaba, Pentagon secara khusus menyebut perusahaan itu membantu memperkuat basis industri pertahanan China karena afiliasinya dengan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi. BYD dan Baidu juga ditandai karena berafiliasi dengan kementerian yang sama, yang mengawasi kebijakan teknologi dan industri China.

Penolakan Perusahaan dan Tantangan Hukum

Beberapa perusahaan yang ditetapkan segera menolak klasifikasi tersebut dan berjanji melawan keputusan itu melalui jalur hukum dan administratif. Alibaba, yang juga memiliki South China Morning Post, mengeluarkan pernyataan tegas yang membantah memiliki hubungan dengan militer China. Perusahaan itu menyatakan tidak ada dasar untuk memasukkannya ke dalam daftar dan menegaskan bahwa mereka bukan bagian dari strategi integrasi militer-sipil. Alibaba menambahkan bahwa mereka akan menempuh segala upaya hukum yang tersedia untuk melawan upaya yang menggambarkan operasi perusahaan secara keliru.

Alibaba bukan perusahaan militer China dan bukan pula bagian dari strategi integrasi militer-sipil. Kami akan menempuh segala upaya hukum yang tersedia untuk melawan upaya yang menggambarkan perusahaan kami secara keliru.

Baidu, yang telah berekspansi dari mesin pencari ke kecerdasan buatan dan kendaraan swakemudi, juga menolak dengan tegas. Perusahaan itu menyatakan anggapan bahwa Baidu merupakan perusahaan militer sama sekali tidak berdasar dan mereka tidak akan ragu menggunakan segala cara yang tersedia agar namanya dihapus. WuXi AppTec menyebut penetapan tersebut keliru dan berjanji segera mengambil langkah untuk menentang serta memperbaiki klasifikasi yang salah itu. BYD, Nio, RoboSense, Unitree, dan beberapa perusahaan lain yang tercantum tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pola penolakan cepat oleh perusahaan ini serupa dengan tanggapan perusahaan China lain yang pernah menghadapi pengawasan serupa. Xiaomi berhasil mengajukan gugatan pada 2021 hingga Pentagon menghapusnya dari daftar, menunjukkan bahwa gugatan di pengadilan dapat efektif dalam keadaan tertentu. Perusahaan lain juga pernah menggugat Pentagon untuk menentang pencantuman mereka, sehingga berpotensi memicu gelombang litigasi yang dapat menunda dampak praktis pembaruan terbaru. Pakar hukum mengatakan bahwa meski Departemen Pertahanan memiliki kewenangan luas untuk membuat penetapan ini, perusahaan dapat berargumen bahwa pemerintah tidak mengikuti prosedur yang semestinya atau fakta yang mendasari klaim hubungan dengan militer tidak akurat.

Beijing Kecam Penetapan Diskriminatif

Pemerintah China segera merespons daftar terbaru tersebut dengan menuduh Washington memperluas konsep keamanan nasional secara berlebihan. Kedutaan Besar China di Washington mengatakan Beijing menentang pembuatan daftar diskriminatif untuk menyasar perusahaan China. Kedutaan menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan China beroperasi dengan mematuhi hukum dan peraturan setempat di mana pun mereka menjalankan bisnis. Juru bicara kedutaan mendesak Amerika Serikat menghentikan praktik kelirunya dan menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan nondiskriminatif bagi perusahaan China.

AS harus menghentikan praktik kelirunya dan menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan nondiskriminatif bagi perusahaan China.

Dalam pernyataan kepada sejumlah media, kedutaan menyebut daftar itu diskriminatif dan membela kegiatan komersial perusahaan China di luar negeri. Kecaman tersebut menegaskan kembali keluhan yang kerap muncul dalam hubungan bilateral, ketika Beijing berulang kali menuduh Washington menggunakan keamanan nasional sebagai dalih untuk menekan kebangkitan ekonomi China. Penolakan diplomatik ini dapat mengisyaratkan kemungkinan tindakan balasan. Analis kebijakan menyebut langkah tersebut dapat berupa sanksi timbal balik atau pencantuman perusahaan Amerika dalam daftar pantauan China. Stefanie Kam, analis kebijakan dari Nanyang Technological University, mengatakan kepada BBC bahwa Beijing kemungkinan akan memandang langkah ini sebagai bentuk pembendungan ekonomi. China mungkin membalas dengan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan Amerika, memasukkan perusahaan AS ke dalam daftarnya sendiri, atau melakukan bentuk penolakan diplomatik lainnya. Pernyataan kedutaan itu juga menekankan bahwa perusahaan China mematuhi hukum dan peraturan negara tempat mereka berbisnis, pembelaan yang lazim disampaikan untuk menepis tuduhan bahwa mereka beroperasi sebagai perpanjangan tangan negara.

Waktu Pengumuman Setelah KTT Trump-Xi Menambah Ketegangan Diplomatik

Daftar terbaru diterbitkan kurang dari sebulan setelah Presiden Donald Trump bertemu dengan pemimpin China Xi Jinping di Beijing. Kedua pemimpin berupaya mempertahankan gencatan perang dagang yang rapuh dan mengumumkan pembentukan dewan perdagangan dan investasi bersama. Waktu pengumuman itu menarik perhatian para pengamat yang berharap KTT tersebut menjadi pertanda membaiknya hubungan bilateral. Pertemuan itu tidak menghasilkan pelonggaran ketegangan yang berarti terkait teknologi maju, khususnya kecerdasan buatan, yang persaingannya masih sengit. Pentagon sempat mengunggah daftar serupa yang diperluas pada Februari, tetapi menariknya beberapa menit kemudian tanpa penjelasan. Laporan yang muncul kemudian menyebut penarikan itu terjadi karena versi awal menghapus dua produsen cip memori tersebut. Keputusan itu membuat pejabat Gedung Putih dan staf keamanan nasional marah karena mereka menilai penghapusan tersebut keliru memberi kesan bahwa kedua perusahaan tidak lagi menimbulkan risiko. Insiden Februari memberi perusahaan yang tercantum waktu beberapa bulan untuk mengupayakan perubahan lebih lanjut melalui lobi dan strategi hukum. Namun, versi Juni pada akhirnya sangat mirip dengan draf yang ditarik, dengan pencantuman kembali kedua produsen cip sebagai perbedaan utama. Craig Singleton, peneliti senior China di Foundation for Defense of Democracies, menyebut penerbitan ulang daftar tersebut sebagai pengingat akan kenyataan setelah KTT. Ia menyampaikan pandangan berikut tentang cara Washington melihat lanskap strategis.

Washington tidak lagi menganggap perusahaan-perusahaan ini sebagai kasus yang berdiri sendiri. Washington memandang seluruh tumpukan teknologi sebagai arena persaingan strategis.

John McEntee, mantan pejabat senior Gedung Putih pada masa Trump yang menjadi pelobi Tencent, mengkritik perluasan daftar yang terus berlanjut. Ia berpendapat bahwa dengan memasukkan perusahaan mobil China seperti BYD dan NIO, mereka menunjukkan betapa konyolnya alasan yang digunakan. Menurut logika itu, Ford dan GM seharusnya diklasifikasikan sebagai perusahaan militer Amerika. Penerbitan daftar ini mengingatkan bahwa meskipun KTT diplomatik dapat menghasilkan gencatan perdagangan, persaingan keamanan yang mendasarinya terus berlangsung tanpa henti.

Dampak terhadap Pasar Keuangan dan Bisnis

Kabar penetapan ini langsung memicu reaksi di pasar keuangan. American depositary receipts Baidu turun 2,1%, sementara saham Alibaba melemah 0,8% dan BYD turun 0,7%. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran investor akan terbatasnya akses ke modal Amerika dan kemungkinan pembatasan lebih lanjut di luar daftar 1260H. Berdasarkan undang-undang AS terbaru, mulai akhir bulan ini Departemen Pertahanan dilarang membuat kontrak langsung dengan perusahaan dalam daftar, dan mulai Juni 2027 dilarang membeli produk atau layanan mereka melalui pihak ketiga. Pembatasan ini dapat memaksa sejumlah perusahaan Amerika yang memasok kebutuhan militer untuk menghentikan kerja sama dengan pemasok China yang ditetapkan. Michael Hirson, kepala riset China di 22V Research, mengatakan bahwa meskipun daftar itu tidak sampai menjadi daftar hitam resmi untuk investasi atau ekspor, daftar tersebut mengirimkan pesan merugikan yang dapat memengaruhi hubungan dengan lembaga pemerintah dan mitra sektor swasta. Penetapan 1260H juga menjadi peringatan bagi investor AS dan secara luas dianggap sebagai tanda bahaya yang dapat mendahului pembatasan perdagangan yang lebih keras. Nio menyatakan dalam dokumen kepada bursa saham Hong Kong bahwa mereka tidak memperkirakan pembatasan pengadaan akan berdampak pada operasionalnya. Alibaba juga mengatakan pencantuman itu tidak akan memengaruhi kemampuannya menjalankan bisnis seperti biasa di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. Komite Khusus DPR untuk Partai Komunis China mengambil sikap lebih keras, menyebut daftar terbaru sebagai peringatan bagi perusahaan Amerika, semua tingkat pemerintahan, dan rakyat Amerika. Ketuanya, John Moolenaar, menyampaikan peringatan keras mengenai ancaman yang menurutnya ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan ini.

Perusahaan-perusahaan China ini bekerja sama dengan militer China untuk melawan kepentingan nasional kita.

Komite itu juga berpendapat bahwa perusahaan dalam daftar yang sahamnya diperdagangkan secara publik harus dikeluarkan dari bursa Amerika. Jika tidak, investor Amerika dinilai turut membantu kebangkitan militer China.

Langkah Berikutnya bagi Perusahaan yang Terdampak

Perusahaan yang masuk daftar 1260H dapat mengajukan permohonan untuk dihapus, meski prosesnya membutuhkan upaya hukum yang besar serta bukti jelas bahwa mereka tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan militer China. Keberhasilan Xiaomi pada 2021 menjadi preseden, tetapi setiap kasus bergantung pada fakta dan keadaan politik yang spesifik. Analis tidak memperkirakan Departemen Keuangan atau Departemen Perdagangan akan memasukkan perusahaan teknologi China terkemuka ke dalam daftar hitam resmi yang lebih ketat tahun ini, karena Washington tampaknya memprioritaskan stabilitas hubungan bilateral. Meski demikian, cakupan daftar yang terus berkembang menunjukkan bahwa Pentagon semakin memandang perusahaan sipil China memiliki keterkaitan dengan prioritas militer negara, baik melalui afiliasi, hubungan rantai pasok, maupun partisipasi dalam program pemerintah. Perluasan ke sektor konsumen seperti kendaraan listrik, bioteknologi, dan robotika menunjukkan bahwa Washington menarik batasan secara luas, bukan sempit, di sekitar teknologi sensitif. Bagi perusahaan yang tercantum, penetapan ini berarti mereka harus menghadapi lingkungan yang lebih rumit. Risiko reputasi, akses ke pasar modal, dan hubungan rantai pasok dapat semakin tertekan, bahkan tanpa sanksi resmi. Beberapa bulan mendatang akan menunjukkan apakah perusahaan terdampak memilih mengajukan gugatan, melobi agar dihapus secara administratif, atau menyesuaikan strategi bisnis untuk mengurangi kehadiran mereka di Amerika. Daftar ini tetap menjadi simbol kuat persaingan ekonomi dan teknologi yang berlangsung antara dua perekonomian terbesar di dunia.

Poin Utama

• Pentagon memperbarui daftar perusahaan China terkait militer berdasarkan Section 1260H dan menambahkan sekitar 188 entitas, termasuk Alibaba, Baidu, BYD, dan Nio.
• Daftar ini tidak memberlakukan sanksi langsung, tetapi mulai akhir bulan ini melarang Departemen Pertahanan AS membuat kontrak dengan perusahaan yang tercantum, serta melarang pengadaan melalui pihak ketiga mulai Juni 2027.
• Perusahaan yang ditambahkan berasal dari berbagai sektor, termasuk kecerdasan buatan, kendaraan listrik, bioteknologi, robotika, semikonduktor, energi surya, dan produksi baterai.
• Alibaba, Baidu, dan WuXi AppTec dengan tegas menolak penetapan mereka, berjanji menempuh jalur hukum, serta membantah terlibat dalam kegiatan militer atau strategi integrasi militer-sipil.
• Kedutaan Besar China di Washington mengecam daftar itu sebagai diskriminatif, mendesak AS menghentikan praktik kelirunya, dan memperingatkan kemungkinan tindakan balasan terhadap perusahaan Amerika.
• Pembaruan ini diterbitkan kurang dari sebulan setelah KTT Trump-Xi di Beijing, menyoroti berlanjutnya ketegangan keamanan meski gencatan perdagangan masih rapuh.
• Produsen cip memori ChangXin Memory Technologies dan Yangtze Memory Technologies kembali dimasukkan setelah dihapus dari draf Februari yang sempat diterbitkan sebelum ditarik dalam hitungan menit.
• Pasar keuangan bereaksi negatif. American depositary receipts Baidu turun 2,1%, sementara Alibaba dan BYD masing-masing melemah 0,8% setelah pengumuman.