Keambrukan Senilai $80 Miliar
Pasar Indonesia bergejolak pada akhir Januari ketika aksi jual besar-besaran menghapus nilai hampir $80 miliar, membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hampir 9 persen dalam satu sesi perdagangan. Kepanikan yang dipicu pada 28 Januari itu merupakan puncak dari kecemasan yang meningkat selama berbulan-bulan terkait standar tata kelola, disiplin fiskal, dan terkikisnya independensi institusi di negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Kejatuhan itu memperburuk situasi rupiah yang sudah genting. Sepekan sebelumnya, rupiah menyentuh titik terendah sepanjang sejarah terhadap dolar, menembus 17.000 rupiah per dolar AS untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan Asia yang menghancurkan pada 1998.
Daftar Isi
Pemicu langsung aksi jual besar-besaran pada 28 Januari datang dari MSCI, penyedia indeks berpengaruh yang klasifikasinya menjadi acuan arus investasi global bernilai triliunan dolar. Perusahaan itu mengeluarkan peringatan luar biasa bahwa Indonesia berpotensi diturunkan statusnya dari pasar berkembang menjadi pasar perbatasan, langkah yang akan memaksa dana investasi pasif melepas saham-saham Indonesia secara massal. Pengumuman itu memicu aksi jual serentak, dengan investor melepas saham senilai 45,5 triliun rupiah (sekitar $3,4 miliar) hanya pada hari itu, sehingga IHSG merosot 7,4 persen saat perdagangan ditutup.
Saat Penyedia Indeks Membunyikan Alarm
Ancaman MSCI menyentuh inti kekhawatiran lama mengenai transparansi pasar di Indonesia. Penyedia indeks itu secara khusus menyoroti keraguan atas "investabilitas" saham-saham lokal, terutama terkait keakuratan penghitungan saham free float. Free float mengacu pada persentase saham perusahaan yang diperdagangkan secara publik dan tersedia untuk dibeli investor biasa, bukan saham yang dipegang orang dalam, keluarga pengendali, atau mitra strategis yang tidak rutin memperdagangkan kepemilikan mereka.
Berdasarkan peraturan saat ini, perusahaan tercatat di Indonesia hanya diwajibkan mempertahankan free float sebesar 7,5 persen, salah satu persyaratan terendah di antara pasar berkembang utama. Para pengkritik sejak lama menuding banyak perusahaan mempertahankan ambang batas ini secara artifisial melalui pengaturan nominee dan struktur kepemilikan yang tidak transparan. Akibatnya, saham-saham tersebut secara teknis terhitung tersedia untuk publik, tetapi pada praktiknya tetap berada di bawah kendali ketat kelompok kecil individu kaya. Konsentrasi ini menimbulkan kerentanan terhadap manipulasi harga dan volatilitas mendadak, persis risiko yang diidentifikasi MSCI sebagai alasan untuk kemungkinan perubahan klasifikasi.
Perbedaan status pasar berkembang dan pasar perbatasan membawa konsekuensi finansial yang sangat besar. Status pasar berkembang membuka akses ke kumpulan modal pasif yang luas, yang mengikuti indeks acuan MSCI, sedangkan klasifikasi pasar perbatasan menempatkan negara dalam kategori yang lebih berisiko dan kurang likuid, didominasi investor khusus. Penurunan status akan memicu aksi jual otomatis oleh dana yang diperdagangkan di bursa dan portofolio institusional yang diwajibkan memiliki eksposur ke pasar berkembang, sehingga Indonesia berpotensi terputus dari arus modal global selama bertahun-tahun.
Penyitaan Martabe
Di tengah kepanikan pasar, intervensi negara di sektor sumber daya pada hari yang sama dengan peringatan MSCI semakin memukul kepercayaan investor. Danantara, dana kekayaan negara Indonesia, mengumumkan pengalihan paksa tambang emas Martabe, aset unggulan PT United Tractors, kepada sebuah badan usaha milik negara. Langkah itu mengejutkan kalangan investasi karena United Tractors merupakan anak perusahaan PT Astra International, salah satu konglomerasi terbesar dan paling terdiversifikasi di Indonesia, serta saham unggulan yang banyak dimiliki pengelola portofolio asing.
Pengambilalihan itu tampak mengabaikan prosedur hukum standar, memicu kekhawatiran di kalangan pimpinan perusahaan mengenai kepastian kontrak dan hak kepemilikan di Indonesia. Seorang konsultan bisnis yang berbasis di Jakarta dan rutin berurusan dengan badan usaha milik negara menggambarkan tindakan itu dengan tegas. Ia berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan karena masalah tersebut sensitif.
Langkah seperti ini merupakan pengambilalihan sepihak tanpa proses hukum yang semestinya. Ini seperti menghancurkan reputasi Indonesia dalam hal kepastian hukum.
Para pakar hukum memperkirakan penyitaan itu akan memicu konsekuensi serius. Maurice Maulana Situmorang, pengacara senior sekaligus mitra di Dentons HPRP, memperingatkan bahwa pemerintah menghadapi kemungkinan besar digugat dan berhadapan dengan arbitrase internasional terkait tambang Martabe. Ia menegaskan bahwa ketentuan kontrak, aturan hukum, dan perlindungan prosedural tertentu harus dipatuhi sebelum pencabutan hak dapat dilakukan secara sah.
Insiden Martabe merupakan bagian dari pola intervensi negara yang kian meningkat di industri strategis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia mungkin beralih dari kebijakan berorientasi pasar menuju nasionalisme sumber daya dan tindakan administratif yang sewenang-wenang. Bagi investor asing, penyitaan tambang emas itu menjadi contoh nyata risiko yang terkait dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi dan lemahnya mekanisme pengawasan institusional terhadap kekuasaan eksekutif.
Independensi Bank Sentral Tertekan
Ketika pasar bergulat dengan peringatan MSCI dan penyitaan tambang, perkembangan politik di Bank Indonesia semakin menggerus kepercayaan terhadap institusi moneter negara itu. Pada 27 Januari, parlemen menunjuk Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto, sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Penunjukan itu dilakukan meski banyak pihak mengkritik langkah tersebut karena dinilai akan melemahkan independensi institusi dan memaksakan kebijakan pro-pertumbuhan secara prematur demi mendukung target ambisius Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 8 persen sebelum masa jabatannya berakhir pada 2029.
Pencalonan Thomas, yang diajukan Presiden pada awal Januari, membuat rupiah terjun bebas pada 19-20 Januari hingga hampir menyentuh 17.000 rupiah per dolar. Titik terendah sepanjang sejarah ini mencerminkan kemerosotan kepercayaan pasar yang sebanding dengan krisis keuangan Asia 1998, ketika nilai tukar rupiah sempat mencapai sekitar 16.800 per dolar. Pejabat pemerintah berargumen bahwa rupiah hanya melemah sekitar 4 persen terhadap dolar selama setahun terakhir. Namun, para ekonom mencatat bahwa angka ini menyamarkan kelemahan rupiah yang sesungguhnya.
Wijayanto Samirin, ekonom senior di Universitas Paramadina, menunjukkan bahwa dolar AS sendiri melemah sekitar 10 persen terhadap mata uang utama dunia selama periode yang sama. Ini berarti nilai intrinsik rupiah efektif merosot sekitar 14 persen jika diukur terhadap sekeranjang mata uang mitra dagang. Dr. Wijayanto menekankan hubungan mendasar antara kredibilitas bank sentral dan stabilitas mata uang.
Kredibilitas rupiah sangat bergantung pada Bank Indonesia. Jika Bank Indonesia tidak kredibel dan tidak independen, rupiah pun akan demikian.
Kritik terhadap objektivitas bank sentral semakin menguat setelah sejumlah perubahan kebijakan dinilai tunduk pada kebutuhan fiskal. Bank sentral memangkas suku bunga lebih awal dari yang semestinya berdasarkan kondisi ekonomi dan melakukan pembiayaan moneter dengan mencetak uang. Langkah ini membalikkan kebijakan moneter ortodoks selama dua dekade yang mengutamakan pengendalian inflasi dan stabilitas dibandingkan dorongan pertumbuhan jangka pendek.
Mahalnya Janji Populis
Gejolak institusional yang mengguncang pasar keuangan Indonesia terjadi di tengah tekanan fiskal yang berat. Defisit anggaran 2025 membengkak hingga hampir 3 persen dari produk domestik bruto, batas legal yang ditetapkan undang-undang Indonesia, sementara penerimaan negara terus berada di bawah target. Situasi genting ini sebagian besar berakar pada janji kampanye andalan Presiden Prabowo: program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil yang diluncurkan pada Januari 2025 dengan anggaran tahun pertama sekitar 50 triliun rupiah.
Program yang dirancang untuk mengatasi stunting yang dialami lebih dari 20 persen anak Indonesia itu tersendat dalam pelaksanaan yang diliputi krisis. Implementasinya terkendala pencairan dana, kegagalan logistik, dan sejumlah kasus keracunan makanan di sekolah. Hingga pertengahan 2025, program itu baru menjangkau lima juta siswa di seluruh negeri, meski menargetkan 17,5 juta anak, menurut data Kementerian Keuangan. Sejumlah sekolah melaporkan siswa mengalami sakit perut, diare, dan muntah setelah mengonsumsi makanan yang disediakan pemerintah.
Laporan investigasi mengungkap kekhawatiran lain mengenai pengelolaan program tersebut. Sejumlah mitra katering yang ditunjuk untuk menyediakan makanan diketahui merupakan pendukung Presiden Prabowo saat kampanye pemilu, sehingga memunculkan dugaan nepotisme. Agus Pambagio, pakar kebijakan publik yang berbasis di Jakarta, menyebut program itu terburu-buru dan direncanakan dengan buruk.
Jepang dan India sudah menjalankannya selama puluhan tahun. Jika kita ingin melakukannya seperti mereka hanya dalam beberapa bulan, itu tindakan bunuh diri. Kita tidak boleh membiarkan korban jiwa terjadi.
Tekanan anggaran tak hanya berasal dari program makan bergizi. Belanja pertahanan besar-besaran untuk memodernisasi peralatan militer dan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang padat modal terus membebani keuangan publik, meski minat investor swasta terhadap kota yang direncanakan itu terbilang rendah. Kombinasi peningkatan belanja sosial, pengadaan militer, dan proyek infrastruktur yang tak produktif membuat pemerintah memiliki ruang fiskal yang sangat terbatas untuk merespons guncangan pasar.
Kemerosotan Institusi dan Akuntabilitas
Krisis ini menelan korban penting pertamanya pada 30 Januari, ketika Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, wakilnya Mirza Adityaswara, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman secara bersamaan mengajukan pengunduran diri. Pengunduran diri serentak itu menandakan tekanan institusional yang mendalam di dalam perangkat regulator yang bertugas menjaga integritas pasar dan melindungi investor.
Pengunduran diri ini terjadi dalam konteks kemerosotan standar tata kelola yang sudah berlangsung sebelum pemerintahan saat ini, tetapi meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Organized Crime and Corruption Reporting Project memasukkan mantan Presiden Joko Widodo ke dalam daftar pendek calon penerima penghargaan "Tokoh Korup Tahun Ini" 2024, dengan alasan pembongkaran sistematis mekanisme antikorupsi dan normalisasi nepotisme. Pengadilan Rakyat yang digelar di Universitas Indonesia pada pertengahan 2024 mendakwa pemerintahan sebelumnya atas sembilan tuduhan, termasuk korupsi, kolusi, dan komersialisasi sumber daya alam melalui izin pertambangan yang pengaturannya lemah.
Para pegiat lingkungan telah mendokumentasikan dampak lemahnya pengawasan di sektor ekstraktif. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), sekitar 283.000 hektare hutan, atau empat kali luas Jakarta, hilang sepanjang 2025 untuk membuka jalan bagi bisnis ekstraktif. Kerusakan lingkungan ini sejajar dengan kehancuran ekonomi akibat kegagalan tata kelola karena keduanya mencerminkan pola penguasaan negara oleh kepentingan sempit yang beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas minimal.
Respons Pemerintah dan Keraguan yang Tersisa
Menghadapi kejatuhan pasar dan menguapnya kepercayaan investor, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar konferensi pers darurat pada 30 Januari untuk memaparkan langkah-langkah stabilisasi. Ia menjanjikan reformasi baru untuk memperdalam pasar saham, termasuk menggandakan batas minimum free float bagi perusahaan tercatat dari 7,5 persen menjadi 15 persen pada Maret. Selain itu, pemerintah berencana mengizinkan dana pensiun dan asuransi menginvestasikan hingga 20 persen portofolionya pada saham, dibandingkan batas saat ini sebesar 8 persen. Langkah ini berpotensi mengarahkan modal institusional domestik senilai miliaran dolar ke saham-saham tercatat.
Airlangga menyoroti bahwa IHSG telah menguat kembali pada 30 Januari dan menegaskan komitmen pemerintah terhadap stabilitas pasar. Ia membela fundamental ekonomi Indonesia dan menyatakan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter masih berjalan. Namun, pasar masih meragukan bahwa penyesuaian administratif dapat mengatasi defisit tata kelola mendasar yang memicu krisis. Pengunduran diri paksa pimpinan regulator, masih adanya pejabat yang ditunjuk atas dasar politik di bank sentral, dan belum jelasnya status tambang Martabe menunjukkan bahwa reformasi struktural masih sulit diwujudkan.
Krisis ini mengungkap rapuhnya ekonomi pasar Indonesia ketika menghadapi campur tangan politik dan lemahnya supremasi hukum. Langkah teknis jangka pendek mungkin dapat menstabilkan indeks untuk sementara, tetapi keluarnya modal sebesar $80 miliar mencerminkan penilaian lebih mendalam dari investor global mengenai arah perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Tanpa komitmen yang kredibel terhadap independensi bank sentral, struktur kepemilikan yang transparan, dan penghormatan terhadap hak kepemilikan, Indonesia berisiko mengalami arus keluar modal berkepanjangan yang dapat menghambat ambisi pertumbuhan dan pembangunan pesat.
Hal-Hal Penting
- Indeks Harga Saham Gabungan anjlok hampir 9 persen pada 28 Januari, dipicu peringatan MSCI mengenai kemungkinan penurunan status Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar perbatasan
- Danantara menyita tambang emas Martabe dari PT United Tractors, memicu kekhawatiran mengenai kepastian hukum dan risiko pengambilalihan sewenang-wenang
- Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo, ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, melemahkan independensi bank sentral dan mendorong rupiah ke titik terendah sepanjang sejarah
- Program makan bergizi gratis pemerintah, dengan anggaran 50 triliun rupiah per tahun, menghadapi kegagalan implementasi, kasus keracunan makanan, dan dugaan nepotisme
- Sejumlah regulator keuangan, termasuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, mengundurkan diri pada 30 Januari di tengah krisis
- Pemerintah mengusulkan kenaikan persyaratan minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen untuk menanggapi kekhawatiran MSCI mengenai transparansi pasar
- Defisit anggaran 2025 mencapai hampir 3 persen dari PDB, batas legal, akibat belanja populis, pengadaan pertahanan, dan pembangunan ibu kota baru
