Perjalanan Jepang-China Anjlok akibat Krisis Diplomatik yang Menghantam Industri Pariwisata

Penurunan Tajam di Gerbang Osaka

Terminal Kansai International Airport yang ramai di Prefektur Osaka, biasanya dipenuhi pelancong yang bepergian antara Jepang dan China, kini terasa jauh lebih lengang. Data imigrasi terbaru menunjukkan perubahan drastis dalam pola perjalanan, dengan jumlah pelancong dari bandara utama ini ke China anjlok hampir separuh selama liburan Tahun Baru. Antara 26 Desember dan 4 Januari, hanya 55.170 penumpang yang bepergian ke China, turun tajam 48 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut angka sementara dari kantor imigrasi setempat cabang Bandara Kansai di Osaka.

Penurunan signifikan ini menjadi indikator nyata bahwa memburuknya hubungan diplomatik Tokyo dan Beijing mulai berdampak pada masyarakat umum dan dunia usaha. Sementara jumlah total pelancong yang masuk dan keluar Jepang melalui Kansai International Airport hanya turun 2 persen menjadi 747.620, peringkat tujuan perjalanan menunjukkan perubahan yang mencolok. Korea Selatan menjadi tujuan terpopuler dengan 127.990 pelancong, disusul Taiwan dengan 59.970. China, yang menempati posisi teratas pada 2025, kini turun ke peringkat ketiga. Operator bandara, Kansai Airports, melaporkan bahwa jumlah penerbangan dari dan ke China pada Desember turun menjadi 2.286, sekitar 60 persen dari volume pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemicu Diplomatik

Pembatasan perjalanan dan penurunan jumlah penumpang setelahnya tidak terjadi begitu saja. Krisis saat ini bermula pada 7 November, ketika Perdana Menteri Sanae Takaichi menanggapi pertanyaan di parlemen Jepang tentang kemungkinan respons Jepang terhadap keadaan darurat di Taiwan. Ia menyatakan bahwa upaya China merebut Taiwan dengan kekuatan militer dapat menjadi "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" Jepang. Ia menambahkan, jika kapal perang AS turun tangan untuk menerobos blokade China, Jepang mungkin harus membela sekutunya.

Beijing menilai pernyataan tersebut sangat provokatif dan menafsirkannya sebagai isyarat bahwa Pasukan Bela Diri Jepang secara hukum dapat melakukan tindakan pembelaan diri kolektif jika terjadi konflik terkait Taiwan. Konsul jenderal China di Osaka, Xue Jian, membalas melalui X dengan sebuah unggahan yang kini telah dihapus, yang menyatakan bahwa "leher kotor yang menyusupkan diri harus dipenggal." Tokyo memanggil duta besar China untuk memprotes pernyataan yang disebutnya "sangat tidak pantas" itu, sementara sejumlah politikus Jepang menyerukan agar Xue diusir.

Situasi semakin memanas ketika China memanggil duta besar Jepang untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun guna menyampaikan "protes keras" atas pernyataan Takaichi. Pada 15 November, Kementerian Luar Negeri China mengimbau warga negaranya untuk tidak bepergian ke Jepang, dengan alasan komentar Takaichi meningkatkan risiko terhadap "keselamatan pribadi dan nyawa mereka." Peringatan perjalanan ini menandai eskalasi signifikan yang berdampak langsung pada arus pariwisata antara kedua negara.

Pariwisata Cetak Rekor, tetapi Ada Kesenjangan Mencolok

Situasi saat ini terasa sangat kontras karena sektor pariwisata Jepang secara keseluruhan mencatat keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada 2025, Jepang menyambut rekor 42,7 juta wisatawan asing, jauh melampaui rekor sebelumnya, yakni 36,9 juta pengunjung pada 2024, dan semakin mendekati target negara itu untuk menerima 60 juta wisatawan pada 2030. Capaian ini menjadi tonggak penting bagi ekonomi terbesar keempat di dunia tersebut, yang sangat mengandalkan pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan.

Wisatawan asing juga membelanjakan rekor 9,5 triliun yen ($60 miliar) di Jepang pada 2025, naik dari 8,1 triliun yen pada tahun sebelumnya. Lonjakan jumlah pengunjung terutama berasal dari pasar di luar China, dengan kenaikan gabungan 22 persen dari Eropa, Amerika Serikat, dan Australia pada tahun lalu. Namun, wisatawan China merupakan kelompok pengunjung asing terbesar Jepang pada 2025, dengan jumlah sekitar 9,1 juta orang atau hampir 23 persen dari seluruh pengunjung, menurut Organisasi Pariwisata Nasional Jepang.

Kontras antara keberhasilan pariwisata Jepang secara keseluruhan dan penurunan tajam jumlah pengunjung dari China menunjukkan dampak spesifik ketegangan politik. Wisatawan dari negara lain terus berdatangan ke Jepang, tetapi absennya wisatawan China menciptakan kesenjangan yang nyata dan berdampak signifikan secara ekonomi dalam komposisi pengunjung.

Penurunan pada Desember

Dampak perselisihan diplomatik segera terlihat dalam statistik pariwisata. Setelah Beijing mengeluarkan imbauan perjalanan pada pertengahan November, jumlah wisatawan China pada Desember turun 45 persen dibandingkan bulan yang sama pada 2024. Penurunan mendadak ini terjadi pada periode yang semestinya menjadi puncak perjalanan antara kedua negara. Musim liburan biasanya diwarnai peningkatan perjalanan untuk mengunjungi keluarga, berbelanja, dan berwisata, tetapi pertimbangan politik jelas lebih kuat daripada kebiasaan tersebut bagi pelancong China.

Menurut data pemerintah, sekitar 250.000 orang mengunjungi sembilan pabrik Kirin Brewery Co. di Jepang pada 2025, termasuk 45.000 wisatawan asing atau hampir 20 persen dari total pengunjung. Jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2016. Namun, seorang staf Kirin Brewery mengatakan jumlah pengunjung dari China telah menurun sejak November lalu, meskipun perusahaan menyediakan buklet informasi dalam bahasa Inggris, China, dan Korea.

"Rasanya jumlah pelanggan China yang berkunjung ke toko kami semakin berkurang," kata seorang pejabat Takashimaya Co., salah satu jaringan department store besar di Jepang.

Pembeli asal China menyumbang sedikit di atas 50 persen dari penjualan bebas bea Takashimaya. Penjualan tersebut dari pertengahan November hingga akhir Desember turun 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perusahaan khawatir pemerintah China akan terus mengimbau warganya untuk tidak berkunjung ke Jepang, sehingga bisnis terdampak pada liburan Tahun Baru Imlek di Februari, yang biasanya merupakan musim puncak.

Dampak Ekonomi Menjalar ke Berbagai Industri

Dampak penurunan jumlah pengunjung China jauh melampaui bandara dan tempat wisata. Survei yang dilakukan Teikoku Databank Ltd. pada Desember menunjukkan bahwa 42,8 persen perusahaan Jepang mengatakan imbauan perjalanan pemerintah China "berdampak negatif" terhadap ekonomi Jepang. Sektor transportasi dan pergudangan, yang mencakup industri perjalanan, melaporkan persentase dampak negatif tertinggi, yakni 53,8 persen.

Sejumlah department store besar di Jepang melaporkan penurunan signifikan dalam penjualan bebas bea. Penjualan bebas bea Daimaru Matsuzakaya Department Stores Co. turun 16,6 persen secara tahunan pada Desember, sementara Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. mencatat penurunan 14,2 persen. Di Kyoto, tujuan populer bagi wisatawan China, total jumlah penginapan wisatawan China di hotel-hotel besar pada November turun 12,1 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Pasar keuangan juga segera bereaksi terhadap perkembangan situasi. Saham-saham Jepang yang terkait industri pariwisata anjlok setelah China mengeluarkan peringatan perjalanan. Grup department store Isetan Mitsukoshi turun lebih dari 11 persen, sementara pesaingnya, Takashimaya, merosot sekitar 5 persen. Japan Airlines turun sekitar 4 persen, Fast Retailing, pemilik Uniqlo, melemah sekitar 5 persen, dan perusahaan kosmetik Shiseido anjlok sekitar 9,5 persen.

PDB dan Kekhawatiran Ekonomi yang Lebih Luas

Para ekonom memperingatkan bahwa penurunan pariwisata dapat berdampak terukur terhadap kinerja ekonomi Jepang secara keseluruhan. Takahide Kiuchi, ekonom eksekutif di Nomura Research Institute, memperkirakan ketegangan antara dua kekuatan Asia itu dapat mengakibatkan penurunan PDB Jepang sebesar 1,79 triliun yen dalam kurun satu tahun, setara dengan penurunan 0,29 persen. Belanja perjalanan telah menjadi pendorong penting pertumbuhan Jepang. Menurut Mastercard Economics Institute, pariwisata masuk menyumbang 0,4 poin persentase terhadap pertumbuhan PDB tahunan Jepang sebesar 0,1 persen pada tahun lalu.

Stefan Angrick, kepala Moody's Analytics untuk Jepang, menyampaikan kekhawatiran serupa dengan mengatakan bahwa "penurunan tajam perjalanan warga China ke Jepang akan terasa dampaknya." Angrick memperkirakan jika jumlah kedatangan dari China berkurang separuh, pertumbuhan PDB Jepang dapat menyusut 0,2 poin persentase. Ia menggambarkan skenario ini sebagai "bukan bencana besar, tetapi menjadi beban yang tidak diharapkan bagi ekonomi yang sudah kesulitan mendapatkan momentum." PDB Jepang pada kuartal ketiga berkontraksi 0,4 persen secara kuartalan, menandai kontraksi pertama dalam enam kuartal. Secara tahunan, ekonomi menyusut 1,8 persen.

Ryota Abe, ekonom di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, menyampaikan perkiraan serupa. Ia mengatakan PDB Jepang dapat menyusut sekitar 0,5 persen jika kedatangan wisatawan China anjlok sepenuhnya, dan sekitar 0,1 hingga 0,2 persen jika jumlah kedatangan turun sekitar sepertiga. Menurut analisis Abe, penurunan 30 persen akibat meningkatnya ketegangan sekalipun akan berdampak negatif sekitar 0,1 hingga 0,2 persen.

Kilas Balik Sejarah dan Proyeksi ke Depan

Situasi saat ini mengingatkan pada ketegangan diplomatik Jepang-China sebelumnya. Pada 2012, saat terjadi sengketa atas pulau-pulau di lepas pantai barat Jepang yang disebut Senkaku di Tokyo dan Diaoyu di Beijing, jumlah wisatawan China daratan ke Jepang turun hampir 8 persen dibandingkan 2012. Demikian pula pada 2010, setelah sebuah kapal nelayan China menabrak dua kapal Penjaga Pantai Jepang di dekat pulau-pulau yang disengketakan, China berupaya menghukum Jepang melalui larangan ekspor logam tanah jarang dan langkah-langkah lainnya.

Tobias Harris, pendiri sekaligus direktur Japan Foresight, firma penasihat risiko politik, mengatakan kepada CNBC bahwa sengketa saat ini dapat berlangsung lebih lama dari perkiraan karena kedua pihak sulit mengalah dari posisi masing-masing. Pentingnya Taiwan bagi Beijing membuatnya sulit menerima hal yang tampak seperti perubahan kebijakan oleh Takaichi. Meski pemimpin Jepang itu menegaskan pernyataannya bukan berarti perubahan sikap, ia juga sulit menarik ucapannya tanpa berisiko terlihat lemah jika tunduk pada tekanan China.

Ke depan, JTB Corp. memperkirakan jumlah pengunjung ke Jepang akan turun menjadi 41,4 juta pada 2026, merosot 3 persen dari 2025, terutama akibat berkurangnya wisatawan dari China. Namun, belanja wisatawan di Jepang diproyeksikan melampaui 9,5 triliun yen yang tercatat pada 2025 karena jumlah pengunjung dari Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, yang cenderung tinggal lebih lama, diperkirakan meningkat. Proyeksi ini menunjukkan industri pariwisata Jepang mungkin dapat mengimbangi sebagian kehilangan wisatawan China dengan pertumbuhan dari pasar lain.

Adaptasi dan Respons Strategis

Perusahaan Jepang mulai beradaptasi dengan kenyataan baru berupa hubungan yang tegang dengan China. Sogo and Seibu Co. mulai mengambil langkah penyesuaian pada November dengan mengalihkan iklan media sosial yang sebelumnya ditujukan ke China ke Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Serikat. Perubahan strategi pemasaran ini mencerminkan tren yang lebih luas, yakni perusahaan berupaya mendiversifikasi basis pelanggan dan mengurangi ketergantungan pada satu pasar saja.

Pemerintah Jepang juga mengambil langkah diplomatik untuk menangani krisis ini. Masaaki Kanai, pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang yang bertanggung jawab atas urusan Asia dan Oseania, berkunjung ke Beijing untuk bertemu mitranya, Liu Jinsong. Kanai diperkirakan akan menjelaskan bahwa kebijakan keamanan Jepang tidak berubah dan mendesak China agar tidak mengambil langkah yang merusak hubungan. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang menyatakan berbagai jalur komunikasi tetap terbuka dan Tokyo telah meminta dengan tegas agar pihak China mengambil langkah yang tepat.

Meski upaya diplomatik telah dilakukan, China tampak tidak bersedia mengalah. Perdana Menteri China Li Qiang tidak berencana bertemu Takaichi di sela-sela KTT G20 di Afrika Selatan, menurut Kementerian Luar Negeri China. Sebaliknya, juru bicara Mao Ning mengatakan kepada wartawan bahwa Jepang harus menarik pernyataannya yang "keliru."

Dampak Regional dan Keterlibatan AS

Ketegangan Jepang dan China bergema di seluruh kawasan. Presiden Taiwan Lai Ching-te turut menanggapi sengketa tersebut dengan mengatakan bahwa China sedang melancarkan "serangan multifaset" terhadap Jepang. Ia meminta masyarakat internasional terus mencermati perkembangan dan mendesak China menahan diri. Ia juga mengatakan China seharusnya menunjukkan perilaku yang pantas bagi kekuatan besar, alih-alih menjadi "pengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan."

Amerika Serikat juga ikut terlibat. George Glass, duta besar AS untuk Jepang, mengkritik pernyataan provokatif Xue di X. Ia mengatakan sudah waktunya untuk melanjutkan langkah ke depan dan menambahkan, "Halloween sudah berlalu," setelah diplomat China itu menyebut Takaichi "penyihir jahat." Intervensi ini menegaskan dinamika geopolitik yang rumit, dengan aliansi AS-Jepang menghadapi ketegangan dengan China terkait Taiwan.

Korea Selatan berada dalam posisi sulit karena berupaya menjaga hubungan baik dengan Jepang maupun China. Presiden Lee Jae-myung menjalankan diplomasi bolak-balik dengan bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing dan Perdana Menteri Takaichi di Jepang. China berupaya memecah belah Seoul dan Tokyo, tetapi Jepang dan Korea Selatan tampaknya bertekad mempererat hubungan serta meningkatkan kerja sama trilateral dengan Amerika Serikat.

Normal Baru dalam Hubungan Asia Timur

Analisis terhadap periode ketegangan serupa antara Jepang dan China pada 2010 dan 2012 menunjukkan bahwa episode saat ini dapat memicu perubahan permanen dalam hubungan kedua negara dan cara mereka memandang satu sama lain. Setelah setiap krisis sebelumnya, hubungan kedua negara stabil, tetapi tidak pernah sepenuhnya kembali ke tingkat sebelumnya. Pola ini menunjukkan bahwa episode saat ini dapat membuat hubungan kedua negara bertahan pada tingkat yang lebih rendah.

Perubahan kondisi politik domestik membuat deeskalasi lebih sulit bagi kedua pihak dibandingkan sebelumnya. Di pihak China, posisi Beijing secara diplomatik, ekonomi, dan militer jauh lebih kuat dibandingkan satu dekade lalu. China memandang Taiwan sebagai "kepentingan inti dari segala kepentingan inti," sehingga lebih mungkin mengambil sikap keras dibandingkan pada krisis-krisis sebelumnya. Di pihak Jepang, kekhawatiran luas di kalangan elite dan masyarakat tentang sikap asertif China menunjukkan bahwa Tokyo tidak mungkin menyerah sepenuhnya.

Yang patut dicatat, meskipun berselisih dengan China, tingkat persetujuan terhadap Takaichi tetap sangat tinggi, sekitar 75 persen. Jajak pendapat Nikkei dan TV Tokyo pada November menunjukkan 55 persen responden menilai pernyataan Takaichi tepat, sedangkan 30 persen tidak sependapat. Survei terbaru Kyodo News menunjukkan 48,8 persen responden mendukung pelaksanaan pembelaan diri kolektif jika terjadi keadaan darurat di Taiwan. Angka-angka ini menunjukkan perubahan signifikan dalam opini publik Jepang terkait kebijakan keamanan.

Poin-Poin Utama

• Perjalanan dari Kansai International Airport di Osaka ke China turun 48% selama periode Tahun Baru, membuat China merosot dari tujuan terpopuler pertama ke posisi ketiga
• Krisis ini bermula dari pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi pada November tentang kemungkinan respons militer Jepang terhadap keadaan darurat di Taiwan
• China mengeluarkan peringatan perjalanan ke Jepang, sehingga jumlah kedatangan wisatawan China pada Desember 2024 turun 45% dibandingkan 2023
• Meski pariwisata Jepang mencatat rekor keseluruhan dengan 42,7 juta pengunjung pada 2025, anjloknya pasar China mengancam pertumbuhan ekonomi
• Para ekonom memperkirakan PDB berpotensi turun 0,29% jika ketegangan berlanjut, dengan sektor tertentu seperti ritel dan transportasi paling terdampak
• Kilas balik sejarah pada 2010 dan 2012 menunjukkan hubungan kedua negara mungkin stabil pada tingkat yang lebih rendah, alih-alih pulih sepenuhnya
• Perusahaan Jepang beradaptasi dengan mengalihkan pemasaran ke pasar lain, termasuk Eropa, AS, dan Asia Tenggara
• Takaichi mempertahankan tingkat persetujuan domestik yang tinggi meski dampak diplomatik terus terasa, dengan mayoritas masyarakat mendukung sikapnya