Pertumbuhan Populasi Warga Asing di Jepang Melaju Lebih Cepat dari Proyeksi

Bangsa yang Sedang Bertransformasi

Jepang bergerak menuju populasi warga asing sebesar 10 persen jauh lebih cepat daripada perkiraan resmi. Puluhan pemerintah daerah telah melampaui ambang tersebut, dan satu desa melaporkan bahwa lebih dari sepertiga penduduknya adalah warga negara asing. Sebuah lembaga riset nasional memperkirakan warga asing akan mencakup 10,8 persen populasi Jepang pada 2070. Namun, analisis data Daftar Penduduk Dasar menunjukkan bahwa perubahan ini sudah berlangsung pesat di tingkat daerah. Per Januari 2025, rasio penduduk asing di 27 pemerintah daerah telah melampaui 10 persen, dengan Desa Shimukappu di Hokkaido memimpin sebesar 36,6 persen.

Transformasi demografis ini menandai perubahan mendalam bagi negara yang telah lama dikenal dengan homogenitas etnis dan budayanya. Tren tersebut mengisyaratkan peralihan nasional bisa terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar tentang perubahan kehidupan sehari-hari di berbagai komunitas di Jepang. Pertumbuhan pesat populasi warga asing bukan sekadar keingintahuan statistik, melainkan cerminan kekuatan ekonomi dan sosial yang lebih dalam dan tengah membentuk ulang negara itu.

Menurut statistik, jumlah penduduk asing di seluruh Jepang mencapai 3,76 juta pada akhir 2024, naik 350.000 dari tahun sebelumnya dan menjadi kenaikan tahunan terbesar yang pernah tercatat. Laju pertumbuhan ini membuat Jepang berada di jalur untuk mencapai ambang populasi warga asing sebesar 10 persen sekitar 2040, kira-kira 30 tahun lebih cepat daripada perkiraan resmi pemerintah.

Lonjakan saat ini merupakan fase ekspansi besar ketiga dalam pertumbuhan populasi warga asing di Jepang. Hingga 1960-an, jumlah warga asing di Jepang umumnya berkisar 600.000. Angkanya meningkat lebih jelas setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi pada 1990 mengizinkan orang keturunan Jepang untuk tinggal di Jepang sebagai penduduk tetap. Setelah turun menyusul krisis keuangan global dan kembali merosot selama pandemi COVID-19, populasi warga asing kini memasuki fase ekspansi ketiga, yang ditandai oleh laju pertumbuhan dan keragaman asal negara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Realitas Daerah: Konsentrasi Warga Asing

Sebaran penduduk asing di Jepang menunjukkan pola yang dibentuk oleh peluang ekonomi, bukan pemukiman secara acak. Konsentrasi penduduk asing yang tinggi terdapat di kawasan industri dan wisata, serta komunitas yang sejak lama memiliki populasi warga asing. Di Tobishima, Prefektur Aichi, Jepang tengah, sebuah komunitas berpenduduk 4.713 jiwa yang menghadap Teluk Ise, terdapat 501 penduduk asing per Januari tahun lalu, atau 10,6 persen dari populasi.

Pada malam hari kerja, para pekerja asing berseragam bersepeda melintasi desa. Pada akhir pekan, hampir separuh penumpang bus setempat adalah warga negara asing. Warga mengatakan peningkatan jumlah mereka semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pekerja asing bekerja di pabrik melalui program pemagangan teknis atau keterampilan khusus Jepang, mengisi kekurangan tenaga kerja di usaha kecil dan menengah. Sebagian lainnya bekerja di sektor penjualan mobil bekas.

Reaksi warga sangat beragam. Seorang petani perempuan berusia 54 tahun mengatakan warga asing dengan ceria membantu pekerjaan kebun dan bekerja keras, sementara seorang petani laki-laki berusia 78 tahun mengatakan ia tidak melihat masalah berarti meskipun jumlah mereka meningkat pesat. Warga lainnya masih bersikap hati-hati. Sebagian mengeluhkan pengemudi asing yang mengabaikan aturan lalu lintas. Seorang perempuan wiraswasta berusia 75 tahun mengatakan ia menghargai tenaga mereka, tetapi khawatir jumlah orang yang tidak mengenal adat istiadat Jepang akan bertambah. Sementara itu, seorang perempuan berusia 83 tahun mengatakan perubahan mendadak di sekitarnya membuatnya merasa tidak tenang.

Shimukappu, lokasi kawasan resor Tomamu, mencatat 582 penduduk asing dari total populasi 1.590 jiwa. Lima pemerintah daerah lainnya memiliki rasio penduduk asing di atas 20 persen, termasuk Desa Akaigawa di Hokkaido, Kota Kutchan di Hokkaido, Distrik Ikuno di Osaka, dan Kota Oizumi di Prefektur Gunma. Sebaliknya, dua desa, termasuk Nishimeya di Prefektur Aomori, melaporkan tidak memiliki penduduk asing, menyoroti tidak meratanya perubahan demografis ini.

Perspektif Perusahaan

Di dekat Pelabuhan Nagoya, melewati deretan gudang dan pabrik, pabrik manufaktur Tobishima Seisakusho beroperasi di tengah lahan pertanian yang tenang. Perusahaan itu memproduksi komponen peralatan pendingin dan penyejuk udara. Empat dari 21 karyawannya adalah warga negara Vietnam yang bekerja dengan visa magang teknis atau keterampilan khusus. Presiden perusahaan Hideki Ito, 73 tahun, mengatakan keberadaan mereka sangat penting.

Mereka aset berharga, harta karun," kata Ito. "Jika mereka berhenti, perusahaan ini tidak bisa bertahan.

Ito mengatakan warga Jepang yang lebih muda telah pindah ke kota, sehingga pemberi kerja setempat kesulitan merekrut. Bahkan ketika pekerja Jepang berhasil direkrut, sebagian pergi dalam waktu satu tahun. "Memikirkan masa depan perusahaan, tentu akan jauh lebih baik jika ada pekerja muda Jepang, tetapi itu memang tidak memungkinkan. Kami tidak punya pilihan," kata Ito. Perusahaan mulai menerima pekerja Vietnam pada 2017 setelah mendengar kabar dari mulut ke mulut tentang ketekunan mereka, lalu secara bertahap menambah jumlahnya. Menurutnya, gaji dan bonus mereka hampir sama dengan karyawan Jepang.

Keempat pekerja itu tinggal bersama di lingkungan perusahaan. Nguyen Manh Ha, 28 tahun, telah bekerja di perusahaan tersebut selama sekitar enam tahun. Ia mengirim 120.000 hingga 150.000 yen per bulan kepada keluarganya di Vietnam dan menghabiskan sekitar 20.000 hingga 30.000 yen untuk dirinya sendiri.

Saya menikmati pekerjaan saya," kata Ha. "Kalau memungkinkan, saya ingin bekerja di Jepang selamanya.

Pasar Tenaga Kerja: Mengapa Pekerja Asing Sangat Dibutuhkan

Pertumbuhan populasi warga asing yang semakin cepat di Jepang pada dasarnya didorong oleh kebutuhan ekonomi. Kekurangan tenaga kerja Jepang diperkirakan akan meningkat drastis dalam beberapa dekade mendatang. Populasi usia kerja, yakni penduduk berusia 15 hingga 64 tahun, diproyeksikan turun 15 juta antara 2020 dan 2040. Bahkan pembalikan mendadak tren penurunan angka kelahiran tidak akan cukup untuk mengatasi kekurangan ini.

Menurut riset Badan Kerja Sama Internasional Jepang, Jepang akan membutuhkan 4,19 juta pekerja migran pada 2030 untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan laju kenaikan jumlah pekerja migran saat ini, negara itu masih akan kekurangan 770.000 pekerja. Secara global, kekurangan tenaga kerja diperkirakan merugikan 30 negara dengan ekonomi terbesar sebesar US$1,3 triliun dalam PDB yang hilang setiap tahun.

Secara historis, Jepang termasuk negara OECD dengan arus migrasi terendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Namun, situasinya berubah signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengimbangi dampak penuaan penduduk yang cepat terhadap pasar tenaga kerja, Jepang telah memperkenalkan perubahan kebijakan besar dalam tata kelola perekrutan tenaga kerja dari luar negeri.

Kondisi pasar tenaga kerja Jepang yang menguntungkan menjelaskan sebagian besar peningkatan migrasi tenaga kerja. Tingkat pengangguran tetap rendah selama 15 tahun terakhir, dan jumlah lowongan per pelamar mencapai titik tertinggi dalam 45 tahun pada tahun fiskal 2018. Selain itu, untuk mengatasi tantangan penuaan penduduk yang cepat, migrasi tenaga kerja kini dipandang sebagai salah satu pilihan kebijakan, bersama upaya jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan pasokan tenaga kerja dari penduduk domestik.

Laporan Masa Depan Pekerjaan 2023 dari Forum Ekonomi Dunia menemukan bahwa hanya 35% perusahaan yang memprioritaskan pekerja berusia di atas 55 tahun. Penduduk Jepang semakin menua. Menurut data nasional terbaru, lebih dari 1 dari 10 orang di negara itu kini berusia 80 tahun atau lebih. Hampir sepertiga populasinya berusia di atas 65 tahun, diperkirakan mencapai 36,23 juta orang. Jumlah orang yang merayakan ulang tahun ke-100 juga lebih banyak dari sebelumnya. Jepang secara konsisten memiliki populasi tertua di dunia.

Taruhan Ekonomi

Dampak perubahan demografis Jepang jauh melampaui lantai pabrik dan lokasi konstruksi. Pada 2020, Dana Moneter Internasional memperkirakan bahwa "populasi yang menua dan menyusut akan membebani keuangan publik Jepang, karena pengeluaran terkait usia seperti layanan kesehatan dan pensiun meningkat sementara basis pajak menyusut." Meski populasinya menua, Jepang masih memiliki PDB terbesar kedua di antara negara-negara G7. Namun, Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan pada Januari 2023 bahwa "Jepang berada di ambang apakah kita bisa terus berfungsi sebagai masyarakat," menghadapi ancaman ganda berupa penurunan angka kelahiran dan populasi lansia yang terus bertambah.

Jepang sudah menghadapi kekurangan tenaga kerja dan, menurut sebuah studi terbaru, pada 2040 negara itu bisa kekurangan 11 juta pekerja. Hal ini mendorong pemerintah memperkenalkan Pedoman Langkah-Langkah untuk Masyarakat Menua pada 2018, guna mendorong warga lanjut usia tetap bekerja. Pada 2022, hampir separuh perusahaan Jepang mengandalkan pekerja berusia di atas 70 tahun. Sementara itu, secara global, hanya 35% perusahaan yang memprioritaskan pekerja berusia di atas 55 tahun.

Dengan teknologi dan digitalisasi turut berperan, Perdana Menteri Kishida pada awal 2023 menjanjikan US$7,6 miliar untuk melatih pekerja agar dapat mengisi lebih banyak pekerjaan berketerampilan tinggi dalam lima tahun ke depan. Namun, sebagian pakar mengatakan bahwa tanpa pelonggaran undang-undang imigrasi yang ketat, mengisi kesenjangan tenaga kerja itu akan berjalan lambat.

Perkembangan Kebijakan: Dari Pelatihan ke Pekerjaan

Pendekatan Jepang terhadap tenaga kerja asing telah berkembang signifikan selama beberapa dekade, beralih dari kebijakan yang membatasi ke kerangka kerja yang semakin terbuka dan mengakui ketergantungan negara itu pada pekerja asing. Kebijakan imigrasi modern Jepang berakar pada Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi tahun 1952, yang diberlakukan setelah pendudukan AS, serta revisi berikutnya pada 1990.

Sistem imigrasi mengizinkan berbagai visa terkait pekerjaan, termasuk kategori seperti profesor, jurnalis, spesialis humaniora, dan penghibur. Ada pula sejumlah kategori terkait keluarga, termasuk tanggungan, pasangan warga negara Jepang, dan pasangan penduduk tetap. Sebagian besar kategori visa tidak dibatasi kuota, sehingga jumlah warga negara asing yang diterima pada tahun tertentu dapat lebih fleksibel.

Kebijakan migrasi Jepang secara historis berfokus pada penerimaan migran terampil dan menarik mahasiswa internasional. Sebagian besar imigran terampil bermigrasi ke Jepang melalui satu program, yakni Insinyur/Spesialis Humaniora/Layanan Internasional, yang mencakup beragam pekerjaan yang memenuhi syarat, seperti insinyur, arsitek, atau penerjemah.

Untuk pekerjaan berketerampilan rendah, Jepang secara historis tidak memiliki jalur migrasi tenaga kerja. Program Pelatihan Magang Teknis (TITP), yang pertama kali dibuat pada 1960-an untuk mengembangkan keterampilan dan mentransfernya kembali ke negara berkembang, diperluas seiring waktu dan menjadi program utama yang memungkinkan perusahaan mempekerjakan pekerja asing berketerampilan rendah dan menengah. Para peserta magang terutama bekerja di bidang manufaktur, konstruksi, dan pertanian, dengan masa tinggal di Jepang paling lama lima tahun.

Sistem Pelatihan dan Ketenagakerjaan

Pada 14 Juni 2024, Parlemen Nasional mengesahkan undang-undang yang mengganti nama Program Pelatihan Magang Teknis menjadi Sistem Pelatihan dan Ketenagakerjaan (TES), menyusul kritik dari dalam maupun luar negeri. Dalam sistem sebelumnya, peserta magang teknis menandatangani kontrak sebelum datang ke Jepang, tetapi dilarang berganti pemberi kerja setelah tiba. Pembatasan ini, meski dimaksudkan untuk mendukung pelatihan, secara luas dikritik sebagai pelanggaran terhadap 'kebebasan memilih pekerjaan'.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan melaporkan bahwa 70 persen dari 9.829 tempat kerja yang diperiksa setelah adanya konsultasi dan laporan dari peserta magang melanggar standar ketenagakerjaan. Pemerintah Jepang kemudian mendefinisikan ulang TES yang baru dengan berfokus pada pengembangan pekerja terampil sekaligus memastikan mereka bertahan untuk jangka panjang. Sistem yang direvisi melonggarkan pembatasan sehingga pekerja dapat berganti pemberi kerja di bidang yang sama setelah bekerja selama satu hingga dua tahun.

Program Pekerja Berketerampilan Khusus (SSWP) diperkenalkan pada 2019 untuk menciptakan jalur yang berpotensi bersifat jangka panjang bagi migran dengan kualifikasi kejuruan di sektor-sektor tertentu, termasuk sektor yang paling terdampak perubahan struktural demografis, seperti perawatan lansia. Program ini memiliki dua jenjang. Jenjang kedua terbuka bagi pekerja dengan tingkat keterampilan lebih tinggi dan menawarkan penyatuan keluarga serta jalur menuju izin tinggal permanen.

Pekerja asing yang naik ke program 'Pekerja Berketerampilan Khusus (Tipe Dua)' dapat membawa keluarga mereka ke Jepang, memperpanjang masa tinggal tanpa batas, dan berpeluang memperoleh izin tinggal permanen. Namun, per Maret 2024, program ini hanya berlaku di 15 bidang yang ditetapkan, seperti elektronik, informasi, konstruksi, dan pertanian. Sebagian besar bidang ini tidak memungkinkan bagi peserta magang, karena TES menetapkan batas jumlah pekerja asing di setiap bidang.

Ketegangan Politik: Identitas Nasional vs. Realitas Ekonomi

Perubahan demografis yang cepat memicu perdebatan politik sengit di Jepang. Pemerintahan koalisi Perdana Menteri Sanae Takaichi dengan Partai Inovasi Jepang menyerukan pengendalian yang lebih ketat terhadap warga asing. Dalam pidato kebijakan, ia mengatakan aktivitas ilegal dan pelanggaran aturan oleh sebagian dari mereka telah menimbulkan kecemasan publik dan rasa ketidakadilan.

Takaichi mendukung pekerja asing di bidang-bidang tertentu yang kekurangan tenaga kerja, tetapi dengan kriteria ketat seperti kemampuan berbahasa Jepang, pelatihan, dan pengawasan. Ia menentang pemukiman imigran secara massal atau pemberian hak politik dalam skala besar kepada penduduk asing. Meski sejauh ini kebijakannya belum dijabarkan secara rinci, ia menggambarkan warga asing sebagai ancaman terhadap kohesi nasional yang perlu dikendalikan secara ketat.

Ketegangan politik ini mencerminkan kontradiksi yang lebih dalam di masyarakat Jepang. Jepang masih memiliki persepsi kuat akan homogenitas etnis dan budaya, dan menurut jajak pendapat publik, imigrasi tetap sangat tidak populer. Namun, realitas demografis memaksa para pembuat kebijakan untuk merangkul imigran sebagai solusi potensial, atau setidaknya faktor yang dapat membantu mengurangi, sebagian masalah ekonomi akibat penuaan penduduk.

Pada Juli tahun lalu, Menteri Kehakiman saat itu, Keisuke Suzuki, mengatakan Jepang harus berasumsi bahwa populasi warga asing akan melampaui 10 persen sekitar 2040, kira-kira 30 tahun lebih cepat daripada perkiraan lembaga tersebut. Pemerintah Jepang berencana melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan imigrasinya, termasuk kemungkinan penerapan kuota. Langkah ini diambil ketika negara itu mencatat peningkatan pesat jumlah penduduk asing.

Satuan tugas yang baru dibentuk akan melakukan survei untuk menilai dampak sosial dari perubahan demografis ini, dan hasilnya akan digunakan untuk membantu menentukan kebijakan di masa depan. Laporan tersebut menyoroti kekhawatiran mengenai pencegahan perpecahan sosial antara warga negara asing dan warga negara Jepang, dengan mengacu pada persoalan serupa di negara maju G7 lainnya. Kemungkinan pembatasan imigrasi asing akan dipertimbangkan jika muncul tanda-tanda gesekan sosial yang melampaui tingkat yang dapat diterima.

Sikap dan Persepsi Publik

Riset akademis mengungkap pola yang kompleks dalam sikap masyarakat Jepang terhadap imigrasi. Dalam eksperimen survei terhadap 1.000 pemilih Jepang, peneliti mengevaluasi dampak pemaparan data demografis tentang penuaan penduduk dan implikasinya kepada para peserta. Hasil utama menunjukkan dukungan terhadap imigrasi meningkat 10 poin persentase di kelompok perlakuan. Responden muda dan perkotaan menanggapinya secara positif, sedangkan responden lanjut usia dan perdesaan menunjukkan tanggapan yang kurang positif.

Penelitian lapangan lanjutan berbasis wawancara menunjukkan bahwa kelompok yang mendukung pembatasan memandang populasi yang menyusut rentan terhadap peningkatan imigrasi. Sementara itu, peserta lain tidak terlalu khawatir tentang persoalan identitas dan lebih mengkhawatirkan daya saing ekonomi. Secara keseluruhan, riset ini memberikan pemahaman baru tentang persepsi khas Jepang terhadap kebijakan imigrasi jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang setara.

Meski pemerintah-pemerintah sebelumnya mengakui bahwa penurunan populasi merupakan masalah besar, mereka hanya berbuat sedikit untuk mengatasinya. Berbagai inisiatif mendatangkan penduduk atau pekerja asing ke negara itu, tetapi pemerintah yang dipimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) enggan memperkenalkan program berskala dan berkomitmen cukup besar untuk mengintegrasikan imigran ke dalam masyarakat Jepang sehingga dapat membawa perubahan berarti. Akibatnya, keberhasilan program-program tersebut masih terbatas.

Jumlah penduduk kelahiran luar negeri di Jepang mencapai rekor 3,6 juta orang tahun ini, atau sekitar 3% dari populasi. Namun, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara maju lainnya. Peningkatan jumlah warga asing ini diikuti rekor jumlah bayi "asing" yang lahir di Jepang, dengan ibu berkewarganegaraan China, Filipina, dan Brasil menempati urutan teratas. Hal ini sedikit mengimbangi penurunan jumlah bayi baru lahir dari orang tua Jepang.

Tantangan Integrasi: Lebih dari Sekadar Angka

Ketika semakin banyak pemerintah daerah melampaui angka 10 persen, pertanyaan tentang bagaimana Jepang menerima dan mengintegrasikan penduduk asing bergeser dari proyeksi jangka panjang ke pilihan kebijakan yang mendesak. Pemerintah Jepang kesulitan menyediakan jalur yang jelas menuju pekerjaan jangka panjang bagi pekerja asing, sehingga beberapa pemerintah daerah mengambil langkah integrasi sendiri.

Berintegrasi ke dalam masyarakat Jepang masih menjadi tantangan bagi para migran. Jepang baru belakangan ini mulai mengembangkan kebijakan integrasi untuk mendukung migran tenaga kerja. Namun, migran berketerampilan tinggi yang memilih pindah ke Jepang cenderung tinggal di negara itu dalam jangka panjang. Mahasiswa internasional merupakan sumber daya penting yang menjadi sasaran strategi Jepang untuk menarik dan mempertahankan talenta global. Sebagian besar migran tenaga kerja terampil di Jepang pertama kali masuk ke negara itu sebagai mahasiswa internasional.

Tanpa dukungan atau regulasi nasional yang kuat, beberapa pemerintah daerah, seperti Kawasaki dan Hamamatsu, memimpin upaya untuk mengembangkan kebijakan guna menangani bertambahnya jumlah penduduk jangka panjang yang bukan warga negara. Kota-kota ini berupaya mengatasi berbagai masalah, termasuk gesekan budaya, diskriminasi etnis, dan diskriminasi pekerjaan.

Kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam Integrasi

Kawasaki menunjukkan bagaimana masa lalu kolonial Jepang membentuk ketimpangan etnis dan ras pascaperang yang dialami penduduk Korea. Banyak warga keturunan Korea yang lahir di Jepang dan masih muda telah menetap secara permanen serta terlibat dalam politik akar rumput untuk menangani pengalaman diskriminasi yang mereka alami. Imigran dari negara lain juga terus menjadikan Kawasaki sebagai tempat tinggal mereka.

Per Maret 2024, jumlah penduduk asing di kota itu sekitar 50.000 orang, termasuk 17.000 warga negara China, 5.900 warga Vietnam, 5.400 warga Filipina, dan 7.600 warga Korea. Majelis Perwakilan Warga Asing Kota Kawasaki (KCRA) dibentuk pada 1996, menggeser aktivisme warga nonnegara dari sekadar keanggotaan komunitas menjadi partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Pada 2019, KCRA merevisi aturan pengangkatan dan perekrutan untuk mencerminkan perubahan komposisi populasi penduduk asing.

Forum tersebut berfungsi memberi saran kepada wali kota tentang isu-isu dari perspektif penduduk asing. KCRA telah mengusulkan 49 langkah kebijakan untuk menangani masalah seperti diskriminasi perumahan, regulasi ujaran kebencian, pembatasan pensiun kesejahteraan bagi lansia nonwarga negara, terbatasnya akses ke universitas, dan kurangnya informasi publik dalam bahasa asing.

Hamamatsu, pusat manufaktur utama, memiliki populasi penduduk asing yang terus bertambah. Per September 2024, jumlah penduduk asing di kota itu sekitar 30.000 orang, termasuk warga negara Brasil, Vietnam, Filipina, China, dan Korea. Hampir separuh penduduk asing ini telah tinggal di Hamamatsu selama lebih dari 15 tahun.

Salah satu inisiatif yang membedakan Hamamatsu adalah Dewan Pemerintah Daerah dengan Populasi Migran Besar (CMLMP), yang dibentuk pada 2001. Jaringan antarkota ini, yang berkembang hingga mencakup 15 pemerintah daerah pada 2021, menjembatani kementerian nasional dengan aksi di daerah dan mendorong kerja sama serta pertukaran informasi antarpemerintah daerah. CMLMP melobi para pemimpin bisnis dan lembaga nasional untuk melindungi hak penduduk asing, sekaligus berfungsi sebagai pusat inovasi kebijakan dan kolaborasi di antara para anggotanya.

Teknologi vs. Imigrasi: Solusi yang Bersaing

Ketika semakin mengandalkan tenaga kerja asing untuk mengatasi tantangan demografis, Jepang juga mengupayakan solusi teknologi yang dapat mengurangi ketergantungan pada imigrasi. Penuaan demografis yang ekstrem dan penyusutan penduduk di Jepang merupakan tantangan ekonomi dan sosial, tetapi sekaligus peluang teknologi untuk menjadi pemimpin global.

Perkembangan otomasi pekerjaan dan peningkatan keterampilan pekerja di Jepang sudah dibentuk oleh demografi negara itu. Perangkat lunak, robotika, dan penerapan teknologi lainnya mengubah sifat pekerjaan di berbagai sektor perekonomian Jepang serta jenis pekerjaan, seperti pekerjaan kasar, pekerjaan kantoran, pertanian, manufaktur, dan jasa.

Perkembangan teknologi yang didorong demografi ini mengelompok dalam dua paradigma yang kontras: otomasi pekerjaan dan peningkatan keterampilan pekerja. Dalam sebagian besar diskusi global, otomasi biasanya dipandang sebagai penghapusan pekerja dari tugas dan pekerjaan, yang berisiko menghilangkan jauh lebih banyak pekerjaan daripada jumlah pencari kerja. Namun, di Jepang, otomasi lebih merupakan jawaban atas kekurangan tenaga kerja. Jumlah orang yang tersedia tidak lagi cukup untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan.

Peningkatan kemampuan berarti memperkuat kapasitas seseorang, baik dengan meningkatkan efisiensi maupun keterampilan, sehingga pekerja tanpa keahlian khusus dapat melakukan tugas khusus. Teknologi perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (AI), yang dipadukan dengan perangkat keras, robot asistif untuk manusia, serta berbagai sistem otomatis, sedang dikembangkan dan diterapkan di semua jenis pekerjaan.

Batasan Solusi Teknologi

Meski otomasi dan robotika menawarkan sedikit kelegaan, para pakar mengingatkan bahwa teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan tenaga kerja manusia di semua sektor. Dana Moneter Internasional mencatat bahwa meski otomasi diperkirakan hanya akan menghapus sangat sedikit jenis pekerjaan secara keseluruhan dalam beberapa dekade mendatang, teknologi ini kemungkinan akan berdampak pada sebagian dari hampir semua pekerjaan hingga tingkat tertentu, tergantung pada jenis pekerjaan dan tugas yang terlibat.

Dengan melampaui aktivitas manufaktur yang rutin dan berulang, otomasi berpotensi diterapkan pada aktivitas yang jauh lebih beragam daripada sebelumnya, serta mendefinisikan ulang tenaga kerja manusia dan gaya kerja di sektor jasa dan sektor lainnya. Di Jepang, penurunan angkatan kerja yang cepat dan terbatasnya arus imigran menciptakan dorongan kuat untuk otomasi, sehingga negara itu menjadi laboratorium yang sangat berguna untuk mengkaji masa depan dunia kerja.

Bukti empiris menunjukkan bahwa, berlawanan dengan kekhawatiran terburuk, otomasi dan peningkatan penggunaan robot secara keseluruhan berdampak positif terhadap lapangan kerja domestik dan pertumbuhan pendapatan di Jepang. Perhitungan staf IMF menemukan bahwa peningkatan kepadatan robot di sektor manufaktur berkaitan tidak hanya dengan produktivitas yang lebih tinggi, tetapi juga dengan peningkatan lapangan kerja dan upah di tingkat lokal. Yang patut dicatat, temuan ini, yang tidak mencakup periode krisis, berlawanan dengan hasil analisis serupa berdasarkan data AS.

Pengalaman Jepang tampaknya sangat berbeda dari negara maju lainnya. Kemajuan otomasi, penggunaan robot, dan integrasi kecerdasan buatan ke dalam kehidupan sehari-hari di Jepang kemungkinan akan berlangsung lebih cepat daripada di banyak negara maju lainnya karena beberapa alasan: populasi yang menyusut dan angkatan kerja yang menyusut lebih cepat, populasi yang menua sehingga menciptakan kebutuhan tenaga kerja besar di bidang kesehatan dan perawatan lansia yang tidak dapat dipenuhi oleh pendatang baru dalam angkatan kerja domestik, serta penurunan kualitas layanan ketika kekurangan tenaga kerja menggerus mutu.

Langkah ke Depan: Keputusan yang Harus Diambil Jepang

Jepang berada di persimpangan jalan dan menghadapi pilihan sulit tentang cara mengelola masa depan demografisnya. Meski otomasi dan kecerdasan buatan menawarkan sedikit kelegaan, ketergantungan pada tenaga kerja asing diperkirakan akan berlanjut karena tidak ada satu solusi pun yang dapat mengatasi seluruh cakupan tantangan demografis Jepang.

Sejumlah pihak berpendapat bahwa hidup berdampingan tidak dapat dihindari. Tsukasa Sasai, profesor demografi di Universitas Prefektur Fukui, mengatakan Jepang tidak bisa lagi berfungsi tanpa penduduk asing.

Jepang sudah menjadi masyarakat yang tidak bisa bertahan tanpa hidup berdampingan dengan warga asing," kata Sasai. "Menciptakan lingkungan yang memungkinkan warga asing membangun kehidupan sebagai bagian dari angkatan kerja dengan baik akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Jepang.

Pemerintah Jepang harus menerapkan kebijakan imigrasi strategis yang menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja sekaligus selaras dengan sasaran demografis negara itu dalam menghadapi penurunan populasi. Sama pentingnya, pemerintah harus menerapkan langkah-langkah untuk mengintegrasikan penduduk asing ke dalam masyarakat dengan lebih baik, sesuai dengan norma dan perjanjian internasional.

Kegagalan negara mengelola migrasi internasional secara efektif membuat pemerintah daerah harus bertindak sebagai pihak yang segera merespons, dengan menyediakan keamanan dan dukungan bagi penduduk lokal maupun asing. Meski demikian, para perdana menteri berturut-turut menyatakan bahwa mereka "tidak berniat menerapkan apa yang lazim disebut kebijakan imigrasi".

Menuju Strategi Menyeluruh

Alih-alih kebijakan imigrasi yang dinyatakan secara eksplisit, tampaknya yang terjadi adalah upaya terkoordinasi untuk meningkatkan retensi imigran dan menambah perekrutan secara bertahap dalam kerangka kebijakan imigrasi yang ada. Hasilnya, jumlah mereka bertambah perlahan sambil menghindari referendum publik yang berpotensi memicu perdebatan. Namun, pendekatan bertahap ini mungkin tidak lagi memadai mengingat cepatnya perubahan demografis.

Agar dapat menjadi solusi yang layak bagi penuaan penduduk Jepang, menurut sejumlah perkiraan, imigran perlu mencakup setidaknya 10 persen dari total populasi. Namun, jumlah sebesar itu dinilai tidak realistis oleh sebagian besar pihak, mengingat preferensi kuat terhadap homogenitas etnis dan budaya masih bertahan serta kemungkinan munculnya reaksi keras dari publik.

Jika pemerintah terus berupaya meningkatkan populasi warga asing secara bertahap tanpa menyatakannya secara eksplisit, kemungkinan akan tiba titik ketika publik menyadarinya dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Jika peningkatan imigrasi ke Jepang memang tak terhindarkan, pemerintah perlu menjelaskan alasannya kepada masyarakat Jepang.

Pertanyaan yang lebih luas bukanlah apakah populasi warga asing di Jepang akan bertambah, melainkan bagaimana negara itu akan menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini. Pemerintah daerah yang telah melampaui ambang 10 persen menawarkan pelajaran berharga tentang tantangan sekaligus peluang integrasi. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi tidak hanya membutuhkan perubahan kebijakan, tetapi juga pergeseran mendasar dalam sikap sosial dan struktur komunitas.

Lintasan demografis Jepang untuk beberapa dekade mendatang sudah pasti. Satu-satunya hal yang belum ditentukan adalah bagaimana negara itu merespons. Pilihannya bukan antara imigrasi dan mempertahankan homogenitas, melainkan antara integrasi yang dikelola dengan baik dan gesekan sosial. Desa dan kota yang sudah menjalani peralihan ini menunjukkan bahwa hidup berdampingan bukan hanya mungkin, tetapi berpotensi membawa manfaat, asalkan dilakukan dengan perencanaan matang dan kepekaan budaya.

Poin-Poin Utama

• Rasio penduduk asing kini melampaui 10% di 27 pemerintah daerah di Jepang, dengan Desa Shimukappu di Hokkaido memimpin sebesar 36,6%
• Populasi warga asing mencapai 3,76 juta pada akhir 2024, naik 350.000 dari tahun sebelumnya dan mencatat kenaikan tahunan terbesar
• Populasi usia kerja Jepang (15-64 tahun) diproyeksikan turun 15 juta antara 2020 dan 2040
• Populasi warga asing diperkirakan mencapai 10% dari total nasional pada 2040, 30 tahun lebih cepat dari proyeksi resmi
• Program Pelatihan Magang Teknis berganti nama menjadi Sistem Pelatihan dan Ketenagakerjaan pada 2024 menyusul kritik
• Program Pekerja Berketerampilan Khusus menawarkan jalur menuju izin tinggal permanen bagi pekerja berkualifikasi di 15 bidang yang ditetapkan
• Kota-kota seperti Kawasaki dan Hamamatsu mengembangkan kebijakan integrasi sendiri di tengah terbatasnya dukungan nasional
• Pemerintahan Perdana Menteri Takaichi mendorong pengendalian yang lebih ketat, sementara dunia usaha meminta lebih banyak pekerja asing
• Menurut perkiraan riset, Jepang akan membutuhkan 4,19 juta pekerja migran pada 2030 untuk menopang pertumbuhan ekonomi