Mahkamah Agung Arab Saudi Batalkan Hukuman Mati terhadap Pekerja Sri Lanka Anojan Sivarasa

Putusan 13 Oktober membawa kelegaan saat keluarga menanti sidang berikutnya

Mahkamah Agung Arab Saudi membatalkan hukuman mati yang dijatuhkan kepada pekerja konstruksi asal Sri Lanka, Anojan Sivarasa, pada 13 Oktober 2026, setelah banding diajukan hanya dua hari sebelumnya. Keluarganya mengatakan sidang berikutnya dijadwalkan pada 17 Oktober, saat mereka berharap mendapat informasi lebih lanjut mengenai proses hukum yang masih harus dijalani.

Sivarasa, pria Tamil asal Narpittimunai dekat Kalmunai di Distrik Ampara, Sri Lanka timur, menghadapi eksekusi karena komentar di Facebook yang menghina Islam dan Nabi Muhammad. Ia menghapus komentar tersebut dan menyampaikan permintaan maaf melalui video, tetapi tangkapan layar komentar itu sampai ke pihak perusahaan tempatnya bekerja dan otoritas Arab Saudi.

Wakil Menteri Luar Negeri Arun Hemachandra mengumumkan pembatalan hukuman itu melalui akun Facebook resminya pada 14 Oktober. Ia mengapresiasi upaya diplomatik dan hukum yang berkelanjutan dari Sri Lanka serta berterima kasih kepada otoritas, diplomat, pejabat pemerintah dan pengacara Arab Saudi maupun Sri Lanka.

Hemachandra menyebut keputusan itu sebagai kelegaan besar dan menyampaikan tanggal putusan:

Pada 13 Oktober 2026, Mahkamah Agung Arab Saudi membatalkan putusan yang menjatuhkan hukuman mati kepada Anojan Sivarasa.

Putusan lengkap belum dipublikasikan saat keputusan itu diumumkan. Dampaknya terhadap vonis Sivarasa, hukuman penjara dan denda sebelumnya, kelanjutan penahanannya serta kemungkinan pengaturan kepulangannya masih belum jelas.

Bagi keluarganya, perhatian langsung tertuju pada 17 Oktober. Saudara laki-lakinya mengatakan Hemachandra menelepon secara pribadi untuk memberi tahu mereka bahwa hukuman mati telah dibatalkan. Para kerabat menyambut kabar itu, tetapi mengatakan rasa lega mereka bergantung pada hasil sidang berikutnya.

Bagaimana perselisihan di Sri Lanka sampai ke pengadilan Arab Saudi

Perselisihan itu bermula pada Juni, setelah beredar rekaman seekor anjing bernama Subramaniam yang ditendang di dekat Kalmunai. Anjing itu mengikuti para pemeluk Hindu yang berziarah ke Kuil Murugan Kataragama. Video tersebut menyebar luas, memicu kemarahan publik dan berujung pada pengaduan kepada polisi.

Seorang pemuda Muslim ditangkap terkait penyerangan terhadap anjing itu, kemudian dibebaskan dengan jaminan dan menyampaikan permintaan maaf. Perdebatan mengenai insiden tersebut berlanjut di media sosial, tempat komentar tentang agama memicu respons yang semakin bermusuhan.

Sivarasa ikut dalam perdebatan itu saat bekerja di Arab Saudi. Setelah seorang pengguna lain dilaporkan mengunggah komentar yang merendahkan dewa Hindu, ia menanggapi dalam bahasa Tamil dengan komentar yang menghina Nabi Muhammad. Ia kemudian menghapus komentar tersebut dan mengunggah video permintaan maaf.

Tangkapan layar menyimpan komentar yang telah dihapus itu. Komentar tersebut sampai ke perusahaan tempatnya bekerja dan otoritas Arab Saudi, sehingga ia ditangkap pada Juli. Perdebatan daring itu berkaitan dengan peristiwa di Sri Lanka, tetapi proses pidananya berlangsung di negara tempat ia bekerja.

Sivarasa berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja pada September 2025. Kasusnya mempertemukan perselisihan di komunitas asalnya, pemberi kerja di luar negeri dan sistem hukum yang memberlakukan hukuman berat atas pernyataan yang dianggap menyinggung agama.

Dari lima tahun penjara menjadi hukuman mati

Pengadilan Pidana Al-Ahsa awalnya menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda tiga juta riyal Saudi, sekitar US$800.000, kepada Sivarasa pada 27 Juli berdasarkan Undang-Undang Arab Saudi tentang Kejahatan Siber. Undang-undang tersebut mengatur sejumlah pelanggaran yang melibatkan komputer dan komunikasi daring.

Hukuman itu menjadi jauh lebih berat pada 17 September. Pengadilan Banding di Wilayah Timur Arab Saudi menaikkan hukumannya menjadi hukuman mati, dengan menganggap pelanggaran tersebut dikenai hukuman tetap berdasarkan penafsirannya terhadap hukum Islam.

Hukuman tetap adalah hukuman yang dianggap pengadilan telah ditetapkan untuk pelanggaran tertentu, bukan hukuman yang dipilih secara bebas dari berbagai rentang sanksi. Pendekatan pengadilan banding mengubah situasi Sivarasa, dari hukuman penjara yang panjang dan denda besar menjadi ancaman eksekusi.

Amnesty International mengatakan Sivarasa memberi tahu hakim bahwa ia menulis komentar itu karena marah dan kemudian menyatakan penyesalan. Organisasi itu juga mengatakan ia tidak mendapat akses ke pengacara sejak ditangkap hingga vonis awal dijatuhkan.

Tanggal-tanggal penting dalam kasus ini

Kasus Sivarasa melewati tiga tingkat sistem pengadilan Arab Saudi dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah vonis pertama. Pengacara Sri Lanka kemudian bergabung dengan penasihat hukum Arab Saudi untuk menyiapkan upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung.

• September 2025: Sivarasa berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja.
• Juni 2026: Perdebatan di media sosial terjadi setelah beredar rekaman seekor anjing yang mengikuti peziarah Hindu ditendang.
• Juli 2026: Otoritas Arab Saudi menangkap Sivarasa terkait komentarnya di Facebook.
• 27 Juli: Pengadilan Pidana Al-Ahsa menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda tiga juta riyal Saudi.
• 17 September: Pengadilan banding Wilayah Timur menaikkan hukuman menjadi hukuman mati.
• 11 Oktober: Pengacara mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
• 13 Oktober: Mahkamah Agung membatalkan hukuman mati, menurut Hemachandra.
• 14 Oktober: Hemachandra mengumumkan keputusan tersebut kepada publik.
• 17 Oktober: Sidang lanjutan dijadwalkan, menurut keluarga Sivarasa.

Keputusan Mahkamah Agung keluar 26 hari setelah hukuman mati dijatuhkan dan dua hari setelah banding diajukan. Rentang waktu tersebut menunjukkan betapa cepatnya upaya hukum terakhir itu diproses setelah berminggu-minggu keluarga dan pejabat Sri Lanka diliputi kekhawatiran.

Pengacara dan diplomat bekerja melalui jalur berbeda

Keluarga Sivarasa meminta bantuan pemerintah Sri Lanka dan bertemu Presiden Anura Kumara Dissanayake, yang memastikan bahwa upaya untuk menyelamatkannya akan terus dilakukan. Sri Lanka mengirim delegasi hukum khusus ke Arab Saudi untuk bekerja bersama pengacara setempat.

Delegasi tersebut terdiri atas President's Counsel Azad Navavi, Faiszer Musthapha, Upul Kumarapperuma dan Hafeel Farisz. Duta Besar Sri Lanka untuk Arab Saudi, Amir Ajwad, juga memainkan peran diplomatik penting.

Para pengacara menyiapkan banding ke Mahkamah Agung, sementara pejabat mengupayakan pembicaraan dengan otoritas Arab Saudi. Musthapha, yang juga anggota parlemen Sri Lanka, mengatakan pembicaraan diplomatik berlangsung sebelum hukuman dibatalkan. Setelah pengumuman itu, ia mengatakan tim hukum sedang menelaah putusan tersebut.

Hemachandra berterima kasih kepada sekretaris Kementerian Luar Negeri dan para pejabat kementerian, ketua dan anggota Biro Tenaga Kerja Asing Sri Lanka, duta besar serta tim hukum kedua negara. Dalam pernyataannya, ia menyebut hasil tersebut sebagai buah dari upaya hukum dan diplomatik yang berkelanjutan.

Banding di pengadilan dan pembicaraan diplomatik memiliki tujuan berbeda. Para pengacara menggugat hukuman melalui prosedur peradilan Arab Saudi, sementara pejabat Sri Lanka berupaya mendapatkan kerja sama dan dukungan bagi seorang warga negara yang menghadapi eksekusi di luar negeri.

Keluarga menanti kabar dan kejelasan

Kerabat Sivarasa diliputi kecemasan selama berminggu-minggu sebelum keputusan Mahkamah Agung. Keluarganya mengatakan mereka tidak bisa menghubunginya setelah 28 September. Saudara laki-lakinya juga mengatakan pada awal Oktober bahwa Sivarasa telah dipindahkan ke penjara tempat eksekusi dilaksanakan.

Orang tua, saudara laki-laki dan kerabat dekatnya berkumpul di rumah keluarga di Narpittimunai saat kabar pembatalan hukuman itu muncul. Saudara laki-lakinya mengatakan telepon dari Hemachandra membawa sedikit kelegaan, seraya menjelaskan bahwa keluarga masih menunggu sidang berikutnya sebelum merasa benar-benar tenang.

Keluarga berterima kasih kepada pemerintah Sri Lanka, Kementerian Luar Negeri, para diplomat, pemimpin agama dan politisi atas upaya mereka. Perhatian utama mereka saat ini adalah penyelesaian proses hukum dan kepulangan Sivarasa agar dapat kembali bersama kerabatnya.

Dissanayake menyambut keputusan Mahkamah Agung dan mengatakan keputusan itu membawa kelegaan bagi Sivarasa, keluarganya dan warga Sri Lanka yang mengikuti kasus tersebut. Presiden berjanji akan terus memberikan bantuan hingga proses hukum yang tersisa selesai dan menggambarkan tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri:

Tidak boleh ada warga Sri Lanka yang meninggalkan tanah air untuk mencari nafkah merasa bahwa mereka harus menghadapi semuanya sendirian.

Pemimpin politik menyerukan agar upaya terus dilanjutkan

Pemimpin oposisi Sri Lanka Sajith Premadasa menyambut keputusan itu dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat, termasuk Musthapha dan Kumarapperuma. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat kedutaan yang menangani kasus tersebut.

Rishad Bathiudeen, pemimpin All Ceylon Makkal Congress sekaligus anggota parlemen, mengatakan ia berharap proses hukum yang tersisa akan berakhir dengan pembebasan penuh Sivarasa dan kepulangannya dengan selamat ke Sri Lanka. Ia berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi dan Sri Lanka, pemimpin oposisi, kelompok masyarakat sipil serta organisasi komunitas.

Bathiudeen juga berbicara tentang kecintaan dan penghormatan umat Muslim kepada Nabi Muhammad, sembari mendukung upaya mencari keadilan melalui cara-cara yang sah dan damai. Tanggapannya memadukan keprihatinan agama atas komentar tersebut dengan dukungan agar Sivarasa dapat kembali dengan selamat kepada keluarganya.

Shanakkiyan Rasamanickam, anggota parlemen dari Sri Lanka Tamil Arasu Kachchi, mengatakan upaya akan terus dilakukan hingga Sivarasa menyelesaikan proses hukum, kembali dengan selamat dan berkumpul lagi dengan kerabatnya. Ia menyerukan agar otoritas Sri Lanka dan Arab Saudi terus bekerja sama.

Respons para tokoh pemerintah dan oposisi memiliki tujuan konkret yang sama: menyelesaikan proses hukum yang tersisa dan membawa Sivarasa pulang. Pernyataan mereka juga mengakui kerja para pengacara, diplomat dan kelompok masyarakat yang berupaya meringankan hukumannya.

Amnesty menentang penuntutan dan perlakuan terhadapnya

Amnesty International telah mendesak Arab Saudi untuk membatalkan vonis terhadap Sivarasa dan membebaskannya tanpa syarat, tak lama sebelum keputusan Mahkamah Agung. Keberatan organisasi itu mencakup hukuman atas komentarnya serta laporan bahwa ia tidak didampingi penasihat hukum pada tahap awal proses hukum.

Heba Morayef, direktur Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, berpendapat bahwa pernyataan yang menyinggung tidak seharusnya berujung pada hukuman penjara atau eksekusi:

Tidak seorang pun seharusnya dipenjara, apalagi menghadapi eksekusi, hanya karena menyampaikan pandangannya, sekalipun pandangan itu dianggap menghina atau menyinggung.

Amnesty juga mengkritik ketiadaan kitab undang-undang pidana tertulis yang komprehensif di Arab Saudi. Menurut organisasi itu, akibatnya banyak pelanggaran dan hukuman diserahkan pada penafsiran hakim. Kitab undang-undang pidana menetapkan tindak kejahatan dan hukumannya dalam hukum tertulis, sehingga masyarakat dapat memahami tindakan apa yang dapat berujung pada penuntutan dan hukuman apa yang mungkin dijatuhkan.

Dalam pernyataan 7 Oktober, organisasi itu mengatakan Arab Saudi telah mengeksekusi sedikitnya 175 orang pada 2026 hingga 5 Oktober, termasuk sedikitnya 94 warga negara asing dari lebih dari 20 negara. Dengan demikian, warga negara asing mencakup sekitar 54 persen dari total yang tercatat tersebut, atau sedikit lebih dari separuh.

Bagi Sivarasa, akses kepada pengacara, bantuan diplomatik dan banding ke Mahkamah Agung menjadi unsur penting dalam upaya menentang hukuman mati. Keluarganya kini menanti kejelasan pada sidang 17 Oktober, sementara pejabat Sri Lanka berjanji terus mendukungnya hingga seluruh proses hukum yang tersisa selesai.

Poin-Poin Utama

• Mahkamah Agung Arab Saudi membatalkan hukuman mati Anojan Sivarasa pada 13 Oktober 2026, menurut wakil menteri luar negeri Sri Lanka.
• Pekerja konstruksi asal Narpittimunai itu dituntut terkait komentar di Facebook yang kemudian ia hapus dan susul dengan permintaan maaf.
• Hukuman awalnya adalah lima tahun penjara dan denda tiga juta riyal Saudi, sebelum pengadilan banding menjatuhkan hukuman mati.
• Pengacara Sri Lanka dan Arab Saudi mengajukan banding ke Mahkamah Agung pada 11 Oktober.
• Keluarganya mengatakan sidang berikutnya dijadwalkan pada 17 Oktober.
• Putusan lengkap serta rincian mengenai sisa hukuman, penahanan dan kepulangannya belum dijelaskan kepada publik.
• Pemimpin Sri Lanka berjanji terus memberikan dukungan, sementara Amnesty International menyerukan pembebasan tanpa syarat.