Korea Selatan Setujui Kerangka Penilaian Mandiri Video Musik, Sistem Berlaku Satu Tahun Setelah Diundangkan

Persetujuan Kabinet Membuka Jalur Baru untuk Merilis Video

Kabinet Korea Selatan menyetujui amendemen Undang-Undang Promosi Industri Musik pada 13 Oktober 2026, yang memungkinkan produser dan distributor video musik yang memenuhi syarat menetapkan sendiri klasifikasi usia penonton. Perubahan ini akan menghapus kewajiban bagi pelaku usaha yang berpartisipasi untuk memperoleh klasifikasi dari Dewan Pemeringkatan Media Korea sebelum merilis setiap video, dengan tetap mempertahankan pengawasan pemerintah.

Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata mengatakan undang-undang yang direvisi akan mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan, yakni setelah publikasi resmi undang-undang tersebut. Karena itu, persetujuan Kabinet bukanlah tanggal dimulainya penggunaan sistem oleh agensi. Tanggal pengundangan maupun tanggal pasti peluncuran belum ditetapkan.

Jalur baru ini mencakup video musik dan konten video lain yang berkaitan dengan musik. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan melalui dekret presiden, mendaftar ke dewan pemeringkatan, mengklasifikasikan konten, serta memberi tahu dewan sebelum distribusi atau pengunggahan. Mereka juga harus menampilkan klasifikasi sebelum konten dipublikasikan.

Bagi agensi hiburan, perubahan praktisnya adalah kendali atas satu tahap dalam proses perilisan. Operator terdaftar dapat menyelesaikan klasifikasi secara internal dan menerbitkan konten setelah memberi pemberitahuan, tanpa menunggu klasifikasi terpisah dari dewan. Namun, kewajiban memberi klasifikasi usia dan melindungi penonton muda tetap berlaku.

Perubahan Sebelum Video Dipublikasikan

Dalam sistem yang berlaku saat ini, pelaku usaha yang memproduksi atau mendistribusikan video musik harus memperoleh klasifikasi dari Dewan Pemeringkatan Media Korea sebelum menyalurkan konten. Amendemen ini menambahkan jalur kedua, bukan menggantikan layanan dewan.

Keikutsertaan bersifat sukarela. Agensi, produser, atau distributor yang memenuhi syarat pendaftaran dapat mengklasifikasikan kontennya sendiri. Pelaku usaha yang tidak mendaftar dapat terus mengajukan video kepada dewan. Reformasi ini tidak memberikan kewenangan otomatis kepada setiap produser untuk menentukan klasifikasi.

Perbedaan ini penting bagi jadwal perilisan. Klasifikasi internal dapat mempermudah penyelarasan video dengan peluncuran lagu atau kampanye promosi, tetapi operator tetap bertanggung jawab menyelesaikan tahapan yang diwajibkan sebelum publikasi. Kementerian belum memberikan perkiraan terukur mengenai waktu atau biaya yang dapat dihemat.

Angka Produksi Menjelaskan Pendekatan Sukarela

Data kementerian untuk 2023 menunjukkan perbedaan besar dalam jumlah video musik yang diproduksi berdasarkan ukuran perusahaan. Perusahaan besar memproduksi rata-rata 26,8 video per tahun, dibandingkan dengan 8,3 video untuk perusahaan menengah dan 4,9 video untuk perusahaan kecil.

Berdasarkan angka tersebut, perusahaan besar memproduksi sekitar 5,5 kali lebih banyak video dibandingkan perusahaan kecil dan sekitar 3,2 kali lebih banyak dibandingkan perusahaan menengah. Rata-rata itu membantu menjelaskan mengapa satu persyaratan pendaftaran dapat berdampak berbeda bagi tiap pelaku usaha.

Perusahaan yang sering merilis video memiliki lebih banyak kesempatan untuk menggunakan proses klasifikasi internal. Bagi produser kecil, menunjuk petugas penanggung jawab, mengatur pelatihan, dan menjalankan prosedur pemberitahuan mungkin kurang menarik jika hanya merilis beberapa video setiap tahun. Masukan industri secara khusus menyebut pendaftaran sebagai potensi beban bagi produser yang membuat sekitar lima hingga delapan video per tahun.

Kedua rangkaian angka itu memiliki fungsi berbeda: lima hingga delapan video menggambarkan kekhawatiran produser kecil, sedangkan 26,8, 8,3, dan 4,9 merupakan rata-rata yang dilaporkan untuk tiga kategori ukuran perusahaan pada 2023. Tidak satu pun menunjukkan berapa banyak pelaku usaha yang akan mendaftar, dan belum ada perkiraan partisipasi yang diumumkan.

Tanggung Jawab Klasifikasi Beralih ke Pelaku Usaha Terdaftar

Operator terdaftar harus menunjuk seseorang yang bertanggung jawab atas klasifikasi usia dan memastikan orang tersebut mengikuti pelatihan yang diwajibkan. Mereka juga harus memberi tahu Dewan Pemeringkatan Media Korea mengenai klasifikasi yang ditetapkan sebelum mendistribusikan atau mengunggah video.

Kewajiban ini menjadikan perubahan tersebut sebagai pengalihan tugas klasifikasi awal, bukan penghapusan regulasi. Pelaku usaha mengambil keputusan pertama mengenai usia penonton yang sesuai, tetapi keputusan itu tetap dapat ditinjau dan dikoreksi secara resmi.

Pengamanan ini menjawab kekhawatiran yang sama dengan yang mendorong pemberlakuan wajib klasifikasi video musik pada 2012: penonton muda terpapar konten seksual eksplisit, kekerasan, atau perilaku berbahaya. Perusahaan yang menginginkan publikasi lebih cepat tetap harus menerapkan aturan klasifikasi dan mematuhi persyaratan pengawasan.

Kategori klasifikasi terperinci, standar klasifikasi, dan persyaratan pendaftaran belum ditetapkan dalam aturan pelaksanaan. Kementerian berencana menyusunnya bersama dewan dan industri musik sebelum undang-undang berlaku. Sampai aturan tersebut ditetapkan, kebutuhan staf dan administrasi yang tepat bagi perusahaan peserta belum diketahui.

Klasifikasi yang Keliru Dapat Memicu Sanksi Terpisah

Dewan Pemeringkatan Media Korea dapat memerintahkan penyesuaian jika menilai suatu klasifikasi tidak tepat. Operator yang mengabaikan perintah penyesuaian dapat kehilangan klasifikasi yang diberikan kepada video tersebut. Pelanggaran kewajiban, seperti pemberitahuan atau pelatihan, juga dapat berujung pada pembatalan pendaftaran operator.

Kedua konsekuensi tersebut berbeda. Pembatalan klasifikasi video menyangkut keputusan pemeringkatan tertentu. Pembatalan pendaftaran mencabut kewenangan pelaku usaha untuk menggunakan jalur baru. Pembedaan ini mencegah klasifikasi yang keliru dan kegagalan yang lebih luas dalam memenuhi kewajiban pendaftaran diperlakukan sebagai tindakan yang sama.

Laporan berbeda pendapat mengenai pihak yang secara resmi membatalkan klasifikasi setelah operator menolak melakukan penyesuaian. Sebagian menyebut kewenangan tersebut berada pada menteri kebudayaan, sementara yang lain menyebut dewan pemeringkatan. Keduanya sepakat bahwa dewan dapat memerintahkan koreksi dan ketidakpatuhan dapat berujung pada pembatalan. Pembagian kewenangan pembatalan secara tepat belum dapat dianggap pasti berdasarkan uraian yang berbeda tersebut.

Penegakan Daring Mendapat Jalur Korektif

Amendemen ini juga menangani video musik yang didistribusikan secara daring tanpa klasifikasi atau dengan klasifikasi yang diubah tanpa izin. Dalam kasus tersebut, menteri kebudayaan dapat meminta perintah korektif melalui Komisi Penyiaran, Media, dan Komunikasi yang ditujukan kepada operator papan buletin daring terkait.

Ketentuan ini menyediakan jalur tindakan terhadap distribusi ilegal, termasuk permintaan untuk memblokir akses. Proses ini terpisah dari peninjauan keputusan klasifikasi perusahaan terdaftar: yang satu menyangkut kepatuhan operator terhadap aturan klasifikasi, sementara yang lain menyangkut konten yang beredar daring tanpa klasifikasi yang sah.

Pembedaan ini memiliki preseden historis. Saat sistem 2012 diperkenalkan, keterbatasannya dalam menangani video musik tanpa sensor yang diunggah ke situs web asing sudah diakui. Prosedur korektif yang baru tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa setiap layanan luar negeri atau unggahan tanpa izin dapat dijangkau. Belum ada penjelasan terperinci mengenai penegakan lintas batas yang diumumkan.

Aturan 2012 Menunjukkan Hal yang Kini Ditata Ulang

Sistem wajib yang pertama dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Agustus 2012. Sistem itu mewajibkan klasifikasi untuk video musik yang diedarkan melalui situs musik daring, baik dibuat untuk tujuan komersial maupun tidak.

Saat itu, kementerian kebudayaan mengatakan produser atau distributor harus menampilkan klasifikasi usia yang diberikan di layar selama lebih dari 30 detik sejak awal video. Pelanggaran dapat dikenai hukuman penjara hingga dua tahun atau denda 20 juta won. Persyaratan dan hukuman tersebut dijelaskan saat sistem diperkenalkan, bukan gambaran mengenai jadwal sanksi baru dalam amendemen ini.

Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari industri musik, yang berpendapat bahwa aturan itu tidak sesuai dengan praktik produksi dan distribusi. Petisi penolakan telah mengumpulkan 6.900 tanda tangan hingga penghitungan pada tengah hari Selasa yang disebutkan dalam perdebatan tersebut. Stasiun televisi sudah menerapkan kriteria penyaringan sendiri, sementara aturan baru pemerintah menyasar peredaran daring.

Tonggak utamanya adalah:

• 18 Agustus 2012: Sistem klasifikasi wajib sebelum distribusi dijadwalkan mulai berlaku.
• 2023: Rata-rata produksi tahunan tercatat 26,8 video untuk perusahaan besar, 8,3 untuk perusahaan menengah, dan 4,9 untuk perusahaan kecil.
• 13 Oktober 2026: Kabinet menyetujui amendemen yang memperkenalkan klasifikasi oleh operator terdaftar.
• Satu tahun setelah pengundangan: Undang-undang yang direvisi dijadwalkan mulai berlaku, setelah aturan pelaksanaannya disiapkan.

Musik Mengikuti Model yang Sudah Digunakan di Sektor Lain

Korea Selatan telah mengizinkan bentuk klasifikasi oleh pelaku usaha di sektor gim dan konten video, termasuk layanan video daring berbayar. Amendemen ini memperluas pendekatan tersebut ke konten video musik, yang sebelumnya tetap tunduk pada proses klasifikasi awal oleh dewan.

Operator layanan video daring yang ditunjuk diwajibkan memenuhi kewajiban menurut undang-undang dan menjalani penilaian tahunan untuk mengetahui apakah mereka melakukan klasifikasi dengan semestinya. Hal itu memberi gambaran bagaimana klasifikasi oleh pelaku usaha dapat berjalan berdampingan dengan pengawasan publik. Namun, ketentuan tersebut tidak memastikan bahwa kewajiban penilaian tahunan yang sama akan berlaku bagi operator video musik, karena aturan terperinci mereka masih disusun.

Choi Sung-hee, direktur jenderal kebijakan konten di Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, menjelaskan pentingnya konten yang tercakup dalam perubahan tersebut:

Video musik dan konten video lain yang berkaitan dengan musik merupakan unsur utama industri musik,

Choi mengatakan sistem baru diharapkan menyederhanakan distribusi serta meningkatkan efisiensi dan daya tanggap pemasaran. Itu merupakan harapan kementerian, bukan hasil yang telah diukur. Belum ada angka yang diumumkan mengenai kemungkinan berkurangnya waktu tunggu atau dampaknya terhadap penjualan musik.

Aturan Pendaftaran dan Tanggal Mulai Masih Menunggu

Kementerian berencana berkonsultasi dengan Dewan Pemeringkatan Media Korea dan perwakilan industri musik mengenai peraturan turunan yang diperlukan untuk menjalankan sistem tersebut. Peraturan ini merupakan ketentuan terperinci yang dibuat berdasarkan undang-undang, termasuk syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk mendaftar dan standar yang digunakan dalam menetapkan klasifikasi.

Keputusan presiden juga diperkirakan akan menetapkan kategori klasifikasi dan kriteria klasifikasi dengan mempertimbangkan tujuan produksi serta karakteristik distribusi konten video musik. Rincian tersebut akan menentukan seberapa luas pelaku usaha dapat menggunakan jalur baru dan apa yang harus mereka lakukan untuk mempertahankan pendaftaran.

Amendemen ini juga memuat perubahan bahasa yang lebih kecil: istilah serapan "infra" dalam peraturan perundang-undangan diganti dengan istilah bahasa Korea untuk infrastruktur dasar. Perubahan itu menyangkut pilihan kata dalam undang-undang, bukan prosedur klasifikasi video.

Langkah konkret berikutnya adalah pengundangan dan penyelesaian aturan pelaksanaan. Tenggat konsultasi terpisah maupun tanggal pasti dimulainya operasional belum ditetapkan. Untuk saat ini, perubahan utamanya adalah kerangka yang telah disetujui: pelaku usaha yang memenuhi syarat akan memperoleh kendali atas klasifikasi awal, sementara dewan tetap memiliki kewenangan peninjauan dan layanan klasifikasi yang ada tetap tersedia.

Poin Utama

• Kabinet menyetujui amendemen Undang-Undang Promosi Industri Musik pada 13 Oktober 2026.
• Operator terdaftar yang memenuhi syarat akan menetapkan klasifikasi dan memberi tahu dewan sebelum merilis video musik.
• Pendaftaran bersifat sukarela, dan pelaku usaha dapat terus menggunakan proses klasifikasi dewan.
• Operator harus menunjuk petugas klasifikasi, menyelesaikan pelatihan, dan memenuhi kewajiban pemberitahuan.
• Klasifikasi yang keliru dapat memicu perintah penyesuaian, sedangkan kegagalan memenuhi kewajiban dapat mengancam status pendaftaran.
• Aturan terperinci mengenai pendaftaran dan klasifikasi masih menunggu penetapan.
• Undang-undang yang direvisi mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan, bukan satu tahun setelah persetujuan Kabinet.