Perkelahian Paksa di Sekolah Korea Selatan Kebanyakan Berujung Sanksi Ringan, Kebutuhan Perawatan Korban Meningkat

490 kasus mengungkap kesenjangan antara dampak dan sanksi

Komite pendidikan Korea Selatan meninjau 490 kasus bentuk baru kekerasan di sekolah yang melibatkan 684 korban dan 1.232 siswa yang diidentifikasi sebagai pelaku, sejak tahun ajaran 2024 hingga Agustus 2026. Namun, 1.523 dari 1.961 sanksi yang dijatuhkan, atau 77,7 persen, berupa permintaan maaf tertulis, larangan menghubungi atau melakukan pembalasan terhadap korban, serta kerja sosial di sekolah.

Angka-angka yang dirilis pada 12 Oktober oleh Han Byung-do, anggota parlemen dari Partai Demokrat yang berkuasa, muncul saat pihak berwenang memperingatkan tentang perkelahian yacha: konfrontasi fisik yang digambarkan sebagai adu tanding sukarela, terkadang disertai janji untuk tidak melaporkan cedera. Siswa mungkin ditekan untuk ikut serta, sementara siswa lain mengatur perkelahian, menonton, merekam, atau menyebarkan rekamannya.

Kementerian Pendidikan menyerahkan data tersebut kepada Han, anggota Komite Pendidikan Majelis Nasional. Analisisnya juga menemukan bahwa tindakan pengobatan atau pemulihan bagi korban meningkat dari 10,8 per 100 korban pada 2024 menjadi 19,3 pada Maret hingga Agustus 2026. Dalam periode perbandingan yang sama, skorsing atau sanksi yang lebih berat turun dari 20,6 menjadi 12,6 per 100 pelaku.

Perbedaan tren tersebut menjadi perhatian utama: kebutuhan perawatan korban yang tercatat meningkat, sementara tingkat pemberian sanksi yang lebih berat menurun. Angka-angka itu tidak memastikan apakah keputusan masing-masing komite dapat dibenarkan, karena tidak memuat bukti, cedera, atau keadaan yang melatarbelakangi setiap keputusan.

Data itu juga perlu dibedakan menurut kasus, siswa, dan sanksi. Angka 77,7 persen merujuk pada tindakan disipliner, bukan proporsi kasus yang hanya menerima hukuman ringan. Seorang siswa dapat menerima beberapa sanksi, dan satu kasus dapat melibatkan beberapa siswa.

Makna sebenarnya dari sanksi

Tiga tingkat sanksi terendah mencakup 1.523 tindakan. Tingkat 1 mewajibkan permintaan maaf tertulis; tingkat 2 melarang kontak, ancaman, atau pembalasan terhadap korban; dan tingkat 3 mewajibkan kerja sosial di sekolah. Pencatatan sanksi ini dalam rekam sekolah dapat ditangguhkan jika persyaratan yang ditetapkan terpenuhi. Jadi, tidak tepat jika dikatakan setiap hukuman ringan otomatis tidak meninggalkan catatan.

Tingkat 4 berupa kerja sosial di masyarakat, sedangkan tingkat 5 berupa pendidikan khusus atau perawatan psikologis. Jika kedua kategori ini disertakan, 90,2 persen dari seluruh sanksi berada di bawah skorsing. Sebanyak 193 sanksi sisanya, atau 9,8 persen, berupa skorsing atau tindakan yang lebih berat, termasuk pindah kelas atau pindah ke sekolah lain.

Sedikitnya 794 dari 1.232 siswa, atau 64,4 persen, tidak menerima sanksi tingkat 4 atau lebih tinggi, ambang yang menurut analisis Han wajib dicatat dalam rekam sekolah. Jumlah siswa ini merupakan ukuran tersendiri, terpisah dari persentase tindakan disipliner.

Pembedaan ini penting karena data tidak menunjukkan bahwa semua siswa lolos tanpa konsekuensi. Permintaan maaf, pembatasan kontak, kerja sosial, dan pendidikan merupakan konsekuensi. Han mempertanyakan apakah tingkat keparahan, pencatatan, dan muatan pendidikannya sepadan dengan dampak perkelahian paksa dan penyebaran rekamannya.

Kekerasan meluas hingga di luar perkelahian

Kekerasan fisik ditemukan dalam 88,8 persen dari 490 kasus yang ditinjau. Kekerasan verbal ditemukan dalam 42,7 persen, pemaksaan dalam 28,8 persen, dan kekerasan siber dalam 18,6 persen. Kategori-kategori tersebut dapat tumpang tindih, dengan rata-rata sekitar dua bentuk kekerasan ditemukan dalam setiap kasus. Karena itu, persentasenya tidak boleh dijumlahkan seolah-olah setiap kasus hanya masuk dalam satu kategori.

Kekerasan siber ditemukan dalam 14 persen kasus pada tahun ajaran 2024 dan 20 persen pada Maret hingga Agustus 2026, naik enam poin persentase. Dengan demikian, perkelahian dapat menimbulkan beberapa dampak yang saling terkait: tekanan untuk ikut serta, cedera fisik, penghinaan verbal, serta paparan berulang saat rekaman menyebar secara daring.

Sejumlah laporan tentang perkelahian yacha menggambarkan konfrontasi di tempat parkir bawah tanah dan gang, jauh dari pengawasan orang dewasa. Siswa mungkin diberi tahu bahwa menerima tantangan berkelahi berarti setuju untuk tidak menghubungi polisi, sekalipun terluka. Rekaman terkadang diunggah ke internet atau dijual.

Seorang guru sekolah menengah pertama bermarga Seo, berusia 55 tahun, menjelaskan bagaimana dalih bermain dapat menutupi ketimpangan kuasa di antara siswa.

Siswa mengatakan mereka melakukan Yacha untuk menguji kekuatan atau keterampilan, tetapi kenyataannya, sering kali siswa yang kuat merundung atau memamerkan kekuasaannya atas siswa lain. Itu tidak lebih dari kekerasan di sekolah yang disamarkan sebagai budaya bermain.

Kesepakatan tidak menentukan persoalan hukum

Polisi telah memperingatkan bahwa perkelahian yacha dapat tergolong tindak pidana meskipun ada persetujuan bersama atau perjanjian tertulis. Kantor Pendidikan Metropolitan Seoul juga telah mengingatkan keluarga bahwa kesepakatan tidak membebaskan siswa dari hukuman atas kekerasan di sekolah. Janji untuk tidak melaporkan perkelahian bukan jaminan bahwa penyelidikan atau peninjauan disipliner tidak akan dilakukan.

Undang-undang pencegahan kekerasan di sekolah, yang diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh Institut Riset Legislasi Korea, mendefinisikan kekerasan di sekolah mencakup penyerangan, pemaksaan, perundungan, dan tindakan merugikan melalui jaringan informasi antarsiswa, baik di dalam maupun di luar sekolah. Definisi pelaku juga mencakup siswa yang turut serta dalam kekerasan, bukan hanya orang yang melayangkan pukulan.

Pasal 17 menetapkan sanksi mulai dari permintaan maaf tertulis dan larangan menghubungi korban hingga skorsing dan pengeluaran dari sekolah. Pasal 16 mengatur perlindungan bagi korban, termasuk konseling psikologis, perlindungan sementara, perawatan, dan pemindahan kelas. Naskah bahasa Inggris yang ditautkan mencerminkan versi undang-undang yang lebih lama, sehingga uraian mengenai struktur komite di dalamnya tidak boleh dianggap sebagai prosedur yang berlaku saat ini.

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan terpisah dari sanksi sekolah. Dalam putusan banding yang dilaporkan pada Juli, seorang terdakwa dibebaskan dari dakwaan penganiayaan yang berujung kematian setelah perkelahian pada Februari 2024 antara perwakilan penghuni apartemen di Pyeongtaek. Salah satu peserta meninggal setelah keduanya dilaporkan menandatangani kesepakatan untuk berkelahi. Putusan itu tidak membuktikan bahwa semua perkelahian yang disepakati adalah tindakan yang sah; penentuan pidana bergantung pada dakwaan, bukti, dan keadaan perkara.

Kasus terpisah yang dilaporkan di Cheongju menunjukkan bahaya pemaksaan. Pada Mei 2026, seorang perempuan berusia 20-an meninggal setelah diduga dipaksa berkelahi dengan dua remaja secara berurutan. Dua orang berusia 20-an ditahan atas dugaan pemaksaan bersama, sementara kedua remaja itu didaftarkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan khusus. Semua itu merupakan dugaan dan langkah penyelidikan yang dilaporkan, bukan putusan bersalah.

Bagaimana kasus dan perubahan kebijakan bertambah

Data Kementerian Pendidikan mencatat peninjauan kasus kekerasan terkait yacha sebanyak 107 pada tahun ajaran 2024, 223 pada 2025, dan 160 pada semester pertama 2026. Kenaikan dari 107 menjadi 223 mencapai 116 kasus, atau sekitar 108 persen. Ketiga angka itu berjumlah 490.

Laporan menggunakan keterangan yang sedikit berbeda untuk periode terbaru. Analisis disipliner umumnya menyebut Maret hingga Agustus 2026, sedangkan satu rangkuman menyebut Januari hingga Agustus. Sebanyak 160 kasus terbaru juga disebut sebagai kasus semester pertama. Keterangan-keterangan ini tidak boleh dianggap merujuk pada periode pelaporan yang sama saat melakukan perbandingan.

Perkembangan utama berlangsung selama beberapa tahun:

• 2019: Revisi undang-undang pencegahan kekerasan di sekolah mengubah pihak yang bertanggung jawab meninjau kasus.
• 2020: Peninjauan kasus beralih dari sekolah masing-masing ke komite di bawah kantor pendidikan distrik.
• Februari 2024: Sistem penyelidik khusus perundungan di sekolah mulai diberlakukan.
• Tahun ajaran 2025: Sebanyak 147 universitas secara sukarela mulai mempertimbangkan catatan perundungan di sekolah dalam penerimaan mahasiswa.
• April 2026: Kantor Polisi Sokcho menyusun materi pencegahan yacha melalui Divisi Perempuan dan Remaja.
• Agustus 2026: Kementerian Pendidikan dan Badan Kepolisian Nasional mengeluarkan peringatan tentang perkelahian yacha.
• 12 Oktober 2026: Han merilis analisis atas data kasus dan sanksi dari kementerian.

Linimasa tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran terbaru muncul ketika sistem tengah mengalami perubahan dalam penyelidikan, penerimaan mahasiswa, dan pencegahan. Data tidak memastikan perubahan mana yang memengaruhi keputusan pemberian sanksi.

Survei yang lebih luas menunjukkan pola berbeda

Survei nasional kekerasan di sekolah putaran pertama 2026 menemukan bahwa 2,9 persen siswa peserta mengaku mengalami kekerasan di sekolah, naik dari 2,5 persen pada 2025. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak survei mulai mencakup semua siswa yang memenuhi syarat pada 2013.

Survei tersebut mencakup sekitar 3,9 juta siswa kelas 4 hingga 12. Sekitar 3,19 juta siswa berpartisipasi, dengan tingkat respons 81,9 persen, selama empat pekan mulai April. Angka viktimisasi tertinggi ditemukan di kalangan siswa sekolah dasar, yakni 5,7 persen, disusul siswa sekolah menengah pertama sebesar 2,3 persen dan siswa sekolah menengah atas sebesar 0,8 persen.

Pelecehan verbal mencakup 37,8 persen dari jenis kekerasan yang dilaporkan, perundungan kelompok 17,1 persen, kekerasan fisik 15,7 persen, dan kekerasan siber 7 persen. Hasil ini menggambarkan kekerasan di sekolah secara luas. Angka-angka tersebut tidak dapat dibandingkan langsung dengan 490 kasus komite, yang berfokus pada bentuk kekerasan baru dan didominasi serangan fisik.

Proporsi siswa yang mengaku merundung orang lain mencapai 0,8 persen, turun 0,3 poin persentase dari 2025. Di antara alasan yang dilaporkan untuk melakukan kekerasan, menganggapnya sebagai lelucon atau bertindak tanpa alasan tertentu menempati urutan pertama, yakni 30,6 persen. Perbedaan persepsi terhadap tindakan yang sama mungkin membantu menjelaskan kesenjangan antara siswa yang melaporkan dirugikan dan siswa yang mengakui telah merugikan orang lain.

Seong Yun-sook, peneliti senior di Institut Kebijakan Pemuda Nasional yang menganalisis survei tersebut, mengaitkan kenaikan itu antara lain dengan berkurangnya kesempatan untuk membangun hubungan secara langsung serta meningkatnya kepekaan siswa dan orang tua terhadap perundungan. Penafsiran itu tidak berarti bahwa perubahan kesadaran menjelaskan semua kenaikan laporan kekerasan.

Mengapa korban mungkin memilih diam

Syarat untuk tidak melapor yang melekat pada sebagian perkelahian yacha menimbulkan tekanan di luar konfrontasi itu sendiri. Korban mungkin takut dicap tidak setia jika meminta bantuan setelah konon setuju untuk ikut serta. Perekaman dapat menambah rasa malu atau intimidasi.

Data pelaporan terpisah menunjukkan bahwa takut keadaan menjadi lebih buruk merupakan alasan paling umum untuk tidak mengungkapkan perundungan, yakni 24,6 persen. Di kalangan siswa sekolah menengah atas, 20,8 persen mengatakan pelaporan tampak tidak berguna, dibandingkan dengan 13,8 persen di kalangan siswa sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Hanya sekitar 2 persen yang menggunakan masing-masing jalur resmi yang disebutkan, seperti pusat pelaporan 117 atau petugas polisi di sekolah.

Angka-angka ini menggambarkan perilaku pelaporan secara umum, bukan hanya korban dalam 490 kasus yang ditinjau. Meski begitu, angka tersebut menunjukkan keterbatasan praktis statistik disipliner: kasus yang ditinjau tidak mencakup insiden yang tidak pernah diungkapkan siswa.

Laporan guru tentang insiden juga banyak mencatat kejadian saat istirahat, sebesar 29,8 persen, dan saat makan siang, sebesar 21,2 persen. Kedua periode itu secara keseluruhan mencakup 51 persen. Karena itu, upaya pencegahan sebagian bergantung pada apa yang terjadi di luar jam pelajaran resmi, ketika siswa memiliki lebih banyak kesempatan berkumpul tanpa pengawasan ketat.

Perhatian di internet dapat memperluas audiens jauh melampaui lingkungan sekolah. Sebuah kanal yang berfokus pada konten yacha dilaporkan memiliki sekitar 500.000 pelanggan. Kim Seok-min, kepala layanan konseling di Yayasan Blue Tree, menyerukan pemantauan bersama oleh platform dan organisasi terkait, disertai perlindungan yang melibatkan kantor pendidikan, petugas polisi di sekolah, dan pekerja sosial.

Dampak pada penerimaan mahasiswa memicu sengketa hukum

Catatan sekolah kini lebih berpengaruh karena temuan perundungan dapat memengaruhi peluang masuk universitas. Setelah Kementerian Pendidikan mengumumkan langkah-langkah pada April 2023, sebanyak 147 universitas secara sukarela memasukkan catatan perundungan dalam penilaian penerimaan mahasiswa mulai tahun ajaran 2025. Kebijakan yang diumumkan kementerian mewajibkan semua universitas mempertimbangkannya dalam seluruh jalur penerimaan mulai tahun ajaran 2026.

Taruhannya yang semakin besar meningkatkan tekanan untuk menggugat temuan atau menurunkan tingkat sanksi. Sejumlah laporan menguraikan pengaduan balasan yang bertujuan menggambarkan kasus sebagai kesalahan bersama atau menekan siswa yang pertama kali melapor. Sengketa seperti itu mempersulit upaya membedakan konflik timbal balik yang sesungguhnya dari pemaksaan yang disamarkan sebagai kesepakatan.

Kim Ju-hyeon, pengacara di Sugar Square Law & Advisors, mengaitkan konsekuensi penerimaan mahasiswa yang lebih ketat dengan meningkatnya sengketa.

Dari sudut pandang petugas penerimaan mahasiswa, bahkan sanksi ringan terkait perundungan di sekolah dapat menjadi faktor penting dalam keputusan penerimaan.

Kasus perundungan di sekolah yang diajukan ke Pengadilan Administratif Seoul meningkat dari 51 pada 2022 menjadi 134 pada tahun yang disebut sebagai tahun sebelumnya dalam laporan pengadilan. Jumlah itu naik 83 kasus, atau sekitar 163 persen. Pada Februari, jumlah majelis khusus bertambah dari dua menjadi empat. Laporan tersebut tidak memastikan tahun kalender yang dimaksud untuk kedua tanggal itu.

Sistem penyelidik yang diperkenalkan pada Februari 2024 menggunakan mantan guru atau polisi yang ditunjuk kantor pendidikan distrik. Penyelidik dilaporkan menerima bayaran 100.000 hingga 200.000 won per kasus. Sistem ini dimaksudkan untuk mengurangi beban administrasi guru, tetapi para pengkritik berpendapat bahwa tidak melibatkan guru dapat menghilangkan pengetahuan mengenai hubungan antarsiswa di kelas.

Hyun Kyung-hui dari Serikat Pekerja Guru dan Pendidikan Korea menyerukan agar guru kembali diberi wewenang untuk turun tangan. Park Ju-hyung, profesor di Universitas Pendidikan Nasional Gyeongin, mengusulkan perlindungan hukum bagi guru yang menyelidiki atau menengahi kasus, kecuali jika terjadi pelanggaran yang disengaja atau kelalaian berat. Seoul juga telah memperkenalkan program refleksi untuk pemulihan hubungan bagi siswa sekolah dasar kelas bawah, yang berfokus pada percakapan dan mediasi dalam kasus ringan.

Perubahan yang diminta dari pihak berwenang

Usulan penanganan Han tidak hanya mencakup sanksi yang lebih berat bagi siswa yang berkelahi. Ia menyerukan pedoman peninjauan yang lebih terperinci mengenai pihak yang mengatur, menonton, merekam, dan menyebarkan rekaman, agar komite dapat mengenali pemaksaan yang disamarkan dengan klaim persetujuan.

Ia juga meminta langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran rekaman, memperkuat perlindungan dan pemulihan korban, serta menyediakan program pendidikan dan pembinaan perilaku yang sesuai dengan bentuk-bentuk kekerasan ini. Perubahan yang diminta mencakup serangan awal maupun orang atau aktivitas daring yang membuatnya terus berlangsung.

Badan Kepolisian Nasional berencana menyelenggarakan pendidikan pencegahan melalui petugas polisi di sekolah. Kementerian Pendidikan menyatakan akan bekerja sama dengan Komisi Komunikasi dan Media Korea untuk memperbaiki prosedur penanganan cepat saat video kekerasan di sekolah menyebar secara daring. Lee Hyo-min, profesor di Universitas Youngsan, juga menyerukan pencegahan dan perlindungan terkoordinasi untuk mencegah viktimisasi lebih lanjut, alih-alih hanya mengandalkan peringatan tentang hukuman pidana.

Tidak ada tenggat penerapan pedoman yang diusulkan Han, prosedur tanggapan video secara nasional yang telah rampung, atau jadwal pemungutan suara di parlemen yang disebutkan. Data juga tidak menunjukkan pelanggaran berulang, lamanya korban menjalani perawatan, atau seberapa sering rekaman yang beredar dihapus.

Bukti yang ada mendukung kesimpulan khusus: tindakan perawatan meningkat, kekerasan siber makin umum dalam kasus yang ditinjau, dan sanksi yang lebih berat makin jarang dijatuhkan per pelaku. Untuk mengetahui penyebabnya, keputusan dalam tiap kasus perlu ditelaah lebih saksama, sembari melindungi siswa yang tampak setuju padahal mungkin berada di bawah tekanan.

Poin Utama

• Komite meninjau 490 kasus bentuk baru kekerasan di sekolah yang melibatkan 684 korban dan 1.232 siswa yang diidentifikasi sebagai pelaku.
• Tiga tingkat sanksi terendah mencakup 77,7 persen dari seluruh sanksi, bukan 77,7 persen dari kasus.
• Sedikitnya 794 siswa tidak menerima sanksi tingkat 4 atau lebih tinggi.
• Tindakan pengobatan atau pemulihan meningkat dari 10,8 menjadi 19,3 per 100 korban.
• Skorsing atau sanksi yang lebih berat turun dari 20,6 menjadi 12,6 per 100 pelaku.
• Survei nasional menemukan angka viktimisasi yang dilaporkan sebesar 2,9 persen, tertinggi sejak 2013.
• Han menyerukan pedoman yang mencakup pengatur, penonton, perekaman, dan penyebaran, disertai penguatan dukungan bagi korban.