Rehabilitasi Megabox Membuat Pembayaran Distributor Sebesar 5,27 Miliar Won Belum Terselesaikan

Pendapatan bioskop yang belum dibayar melampaui klaim yang dilaporkan

Proses rehabilitasi pengadilan Megabox Central membuat 23 distributor film menunggu pembayaran pendapatan sebesar 5.26682 miliar won dari 52 film. Sementara itu, pusat pengaduan terpisah mencatat pembayaran tertunda sebesar 2.46439 miliar won kepada operator bioskop, perusahaan pemasaran, dan pelaku usaha lainnya. Kelompok industri memperkirakan total tunggakan jauh lebih besar, yakni 23 miliar won, sehingga terlihat kesenjangan antara klaim yang dilaporkan kepada otoritas publik dan jumlah yang diyakini pelaku usaha masih belum dibayar.

Angka distributor berasal dari survei Korean Film Council terhadap 105 perusahaan, yang hanya diikuti 23 perusahaan. Angka pusat pengaduan mencakup 28 laporan yang diterima hingga akhir Agustus, untuk pembayaran yang terakumulasi sampai 14 Juni, tanggal Megabox Central mengajukan rehabilitasi. Keduanya merupakan pengukuran terpisah dengan cakupan berbeda, sehingga jumlahnya tidak bisa begitu saja dijumlahkan.

Masalah mendesak adalah akses terhadap uang yang sudah dihasilkan. Bioskop yang beroperasi secara independen bergantung pada pembayaran penyelesaian transaksi yang dihimpun melalui sistem pembayaran Megabox, sementara distributor menggunakan bagian mereka dari pendapatan tiket untuk membayar mitra dan membiayai penayangan film berikutnya. Pembayaran yang diklasifikasikan sebagai klaim rehabilitasi harus menunggu proses pengadilan, sementara tanggal dan persentase pelunasannya belum diputuskan.

Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata serta Korean Film Council telah mengatur konsultasi dan mengarahkan pelaku usaha ke pinjaman kebijakan yang sudah tersedia. Namun, keduanya belum membentuk program likuiditas khusus bagi pihak-pihak yang terdampak rehabilitasi Megabox. Akibatnya, pelaku usaha harus menunggu tanpa kepastian atas uang penyelesaian transaksi dan tanpa sumber dana pengganti khusus.

Tiga distributor mencakup sebagian besar tunggakan dalam survei

Survei Korean Film Council pada Juni menemukan bahwa tunggakan pendapatan distributor terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan. Satu perusahaan melaporkan tunggakan 3.55050 miliar won untuk tiga film. Dua perusahaan lainnya masing-masing melaporkan 744.89 juta won dan 520.29 juta won.

Ketiga perusahaan itu secara keseluruhan mencatat 4.81568 miliar won, atau 91,4 persen dari 5.26682 miliar won yang dilaporkan oleh seluruh 23 responden. Klaim terbesar saja mewakili sekitar 67,4 persen dari total survei. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa beberapa pelaku usaha menghadapi eksposur yang sangat besar, meskipun tidak menjelaskan seberapa mampu masing-masing perusahaan menanggung penundaan tersebut.

Tingkat respons survei mencapai 21,9 persen. Besaran tunggakan 82 perusahaan lainnya tidak diketahui, dan para responden tidak dapat serta-merta dianggap mewakili seluruh distributor. Karena itu, mengalikan angka yang dilaporkan untuk memperkirakan total seluruh sektor akan menghasilkan angka yang tidak didukung oleh survei.

Distributor biasanya menerima sekitar separuh pendapatan tiket sekitar 45 hari setelah masa tayang sebuah film di bioskop berakhir. Bagi perusahaan kecil yang mengandalkan pemasukan dari satu atau dua film, penundaan berkepanjangan dapat menghambat rencana mengimpor film lain, mengatur distribusinya, atau mengalokasikan dana untuk proyek baru. Besarnya klaim yang belum dibayar memang penting, tetapi tingkat ketergantungan perusahaan pada pembayaran tersebut juga menentukan dampaknya.

Mengapa bioskop daerah menunggu pendapatan penjualan mereka

Bioskop waralaba mencakup 21 dari 28 laporan yang diterima pusat pengaduan, atau 75 persen. Perusahaan pemasaran mengajukan tiga laporan, distributor mengajukan dua, dan pelaku usaha lainnya mengajukan dua. Beberapa klaim bioskop melampaui 100 juta won.

Lokasi waralaba ini beroperasi dengan merek Megabox, tetapi dikelola oleh perusahaan terpisah. Untuk pembelian tiket yang melibatkan diskon telekomunikasi atau layanan pembayaran digital tertentu, uang dihimpun secara terpusat sebelum disalurkan kepada operator setempat. Ketika pembayaran penyelesaian transaksi tertunda, operator dapat terpaksa menunggu pendapatan dari penayangan di bioskopnya sendiri.

Klaim bioskop yang dilaporkan tersebar di sembilan provinsi dan kawasan metropolitan. Gyeonggi mencakup sembilan lokasi, Chungcheong Utara tiga, serta Incheon dan Jeju masing-masing dua. Gwangju, Jeolla Selatan, Busan, Jeolla Utara, dan Gyeongsang Selatan masing-masing mencakup satu lokasi.

Megabox mengoperasikan 72 lokasi waralaba pada kuartal pertama, dibandingkan dengan 21 lokasi yang menyampaikan laporan kepada pusat bantuan. Artinya, sekitar 29,2 persen dari lokasi tersebut tercatat dalam jumlah pengaduan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa cakupan pelaporannya terbatas, tetapi tidak membuktikan bahwa setiap lokasi yang tidak melapor memiliki tunggakan.

Gyeonggi mencakup lebih dari dua perlima pembayaran yang dilaporkan

Sembilan bioskop di Gyeonggi yang melaporkan tunggakan berada di tujuh wilayah dan mencatat pembayaran penyelesaian transaksi tertunda sekitar 1.075 miliar won. Dibandingkan total pengaduan nasional sebesar 2.46439 miliar won, angka itu setara sekitar 43,6 persen. Dengan demikian, porsi Gyeonggi dalam total uang yang dilaporkan lebih besar daripada porsinya dalam 28 pengaduan tersebut.

Suwon mencatat angka terbesar di Gyeonggi, yakni 365 juta won. Berikutnya adalah kawasan Dongtan di Hwaseong dengan 243 juta won, disusul Ansan sebesar 142 juta won dan Hanam sebesar 120 juta won. Paju melaporkan 83 juta won, Siheung 73 juta won, dan Yongin 50 juta won.

Klaim tersebut mencakup penjualan bioskop yang belum dibayar, pembayaran penyelesaian penayangan, piutang, dan penjualan tiket di muka. Rincian ini mencerminkan beberapa jalur yang dapat menyebabkan pendapatan bioskop menjadi tunggakan, bukan satu kategori kerugian yang seragam.

Angka regional menunjukkan lokasi terkonsentrasinya penundaan pembayaran yang dilaporkan. Angka itu tidak mengungkap cadangan kas, pendapatan lain, kapasitas pinjaman, atau biaya operasional masing-masing bioskop. Angka tersebut juga tidak membuktikan bahwa penundaan menyebabkan lokasi tertentu tutup.

Perkiraan 23 miliar won mengukur eksposur yang lebih luas

Perwakilan distributor memperkirakan Megabox Central berutang sekitar 15 miliar won dalam pembayaran distribusi, dengan menggunakan jumlah penerbitan tiket dari jaringan tiket bioskop terpadu sebagai dasar. Kelompok yang mewakili bioskop waralaba Megabox memperkirakan tunggakan sekitar 8 miliar won di lebih dari 70 lokasi. Jika digabungkan, perkiraan tersebut mencapai 23 miliar won.

Perkiraan gabungan industri itu sekitar 9,3 kali total 2.46439 miliar won yang dicatat pusat pengaduan. Perkiraan distributor sebesar 15 miliar won juga sekitar 2,8 kali lipat dari 5.26682 miliar won yang diidentifikasi di antara perusahaan responden survei.

Perbandingan ini menggambarkan perbedaan skala, bukan kekurangan yang telah terverifikasi dalam pencatatan publik. Pusat pengaduan mencatat kasus yang diajukan, survei distributor mencatat respons dari kelompok perusahaan terbatas, dan perkiraan industri berupaya menggambarkan saldo yang lebih luas. Cakupan dan metodenya berbeda.

Perbedaan ini penting untuk memahami angka-angka utama. Perkiraan 23 miliar won bukan total yang disahkan pengadilan, sementara jumlah pengaduan bukan pendataan lengkap semua pihak yang memiliki piutang. Kemungkinan tumpang tindih antara klaim yang dilaporkan dan saldo distributor dalam survei juga berarti tidak ada dasar yang kuat untuk menggabungkan ketiga angka tersebut menjadi satu total.

Proses pengadilan memisahkan klaim lama dari pembayaran baru

Megabox Central memberi tahu para distributor bahwa klaim yang belum dibayar dan terakumulasi hingga 14 Juni akan diperlakukan sebagai klaim rehabilitasi dan dibayar berdasarkan rencana rehabilitasi yang akan disusun. Dalam praktiknya, pemulihan dana mereka menjadi bagian dari proses restrukturisasi yang diawasi pengadilan, bukan jadwal penyelesaian transaksi biasa.

Perusahaan itu membedakan utang lama tersebut dari klaim yang timbul mulai 15 Juni, yang menurutnya akan dibayar dalam kegiatan usaha normal setelah memperoleh izin menyeluruh dari pengadilan. Megabox Central juga meminta distributor memisahkan faktur pajak Juni antara jumlah penyelesaian transaksi untuk periode 1-14 Juni dan jumlah untuk 15-30 Juni. Perusahaan menyebut jumlah pada periode kedua sebagai klaim kepentingan umum.

Klasifikasi tersebut penting karena perusahaan menjelaskan jalur pembayaran yang berbeda untuk kedua periode. Namun, hal itu tidak dengan sendirinya memastikan bahwa setiap pembayaran yang timbul setelah 14 Juni telah dilunasi. Saldo yang belum dibayar dan dibahas di sini berkaitan dengan pembayaran lama yang masuk dalam proses rehabilitasi.

Pengadilan Rehabilitasi Seoul memerintahkan dimulainya rehabilitasi Megabox Central pada 30 Juni. Batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan rencana rehabilitasinya adalah 1 Desember. Rencana tersebut diperkirakan memuat persentase dan jadwal pembayaran yang diusulkan, tetapi pengajuan rencana tidak sama dengan persetujuan pengadilan atau pembayaran langsung kepada para kreditur.

Bagaimana sengketa pembayaran berkembang

Proses rehabilitasi ini menyusul krisis likuiditas yang lebih luas di dalam kelompok perusahaan tersebut. JTBC gagal membayar pinjaman sekuritisasi sebesar 20.6 miliar won pada 12 Juni. Dua hari kemudian, perusahaan terkait termasuk JoongAng Holdings, ContentreeJoongAng, dan Megabox Central mengajukan rehabilitasi.

Tanggal-tanggal penting berikut menunjukkan peralihan dari masalah pembiayaan menjadi klaim pembayaran penyelesaian yang belum dibayar dan desakan agar pemerintah turun tangan:

• 12 Juni: JTBC gagal membayar pinjaman sekuritisasi sebesar 20.6 miliar won.
• 14 Juni: Megabox Central mengajukan rehabilitasi; tanggal ini menjadi batas bagi klaim pembayaran lama.
• 30 Juni: Pengadilan Rehabilitasi Seoul memerintahkan dimulainya proses rehabilitasi.
• Juli: Koalisi 15 organisasi film menyerukan langkah perlindungan dan meminta agar pembayaran lebih awal kepada pelaku usaha kecil dipertimbangkan.
• Akhir Agustus: Pusat pengaduan Korean Film Council telah mencatat 28 laporan dengan total 2.46439 miliar won.
• 21 dan 30 September: Bioskop Megabox di Sinchon dan Dongdaemun masing-masing tutup.
• 1 Desember: Batas waktu yang ditetapkan bagi Megabox Central untuk mengajukan rencana rehabilitasi.

Tidak ada hubungan langsung yang terbukti antara penutupan bioskop Sinchon dan Dongdaemun dengan penundaan pembayaran yang dilaporkan operator bioskop atau distributor. Posisi penutupan tersebut dalam kronologi tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa klaim yang belum dibayar menyebabkan penutupan itu.

Organisasi film mendesak perlindungan sebelum pelunasan ditetapkan

Film Professionals Solidarity, koalisi yang terdiri atas 15 organisasi termasuk Korean Film Directors Association, menyerukan tindakan dalam proses rehabilitasi. Kekhawatiran mereka adalah pendapatan tiket yang tertahan di tingkat bioskop tidak dapat mengalir ke pelaku usaha yang terlibat dalam pembuatan dan perilisan film.

Koalisi tersebut menyebut sengketa ini bukan hanya persoalan Megabox Central dan kreditur perorangan:

bukan sekadar masalah klaim antara distributor perorangan dan Megabox JoongAng, melainkan persoalan yang berkaitan langsung dengan siklus produksi, distribusi, dan pemutaran di bioskop dalam industri film

Pada Juli, kelompok itu mendesak Megabox Central mempertimbangkan pelunasan lebih awal untuk klaim milik pelaku usaha kecil berdasarkan Pasal 132 Undang-Undang Rehabilitasi Debitur dan Kepailitan, dengan izin pengadilan. Usulan tersebut merupakan permintaan untuk mempertimbangkan kemungkinan solusi, bukan pengumuman bahwa pengadilan telah mengizinkan pembayaran atau bahwa pelaku usaha yang memenuhi syarat akan menerimanya.

Koalisi itu juga meminta konsultasi hukum dan akuntansi, langkah likuiditas darurat, serta keterhubungan dengan program bantuan terkait. Seorang distributor memperingatkan bahwa keterlambatan pembayaran penyelesaian transaksi dapat memengaruhi pembayaran kepada agensi iklan dan publisitas, penerjemah, serta penyedia paket sinema digital. Paket sinema digital adalah kumpulan berkas digital yang digunakan untuk menayangkan film di bioskop.

Peringatan tersebut menjelaskan bagaimana masalah pembayaran dapat merambat di antara pelaku usaha. Namun, peringatan itu tidak mengonfirmasi bahwa pemasok mengalami kegagalan usaha, pembayaran kepada karyawan terhenti, atau perusahaan tutup akibat sengketa ini.

Bantuan hukum tersedia, tetapi pembiayaan khusus tidak

Kementerian Kebudayaan dan Korean Film Council telah mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha terdampak, menjelaskan proses rehabilitasi, dan memberikan nasihat hukum mengenai pengajuan klaim. Bantuan semacam ini dapat membantu pelaku usaha mengidentifikasi klaim, memenuhi persyaratan prosedural, dan memahami cara penanganannya.

Untuk pembiayaan, otoritas mengarahkan pelaku usaha ke pinjaman pengelolaan darurat dan dana kebijakan lain yang sudah tersedia, yang dikelola melalui Korea SMEs and Startups Agency serta Small Enterprise and Market Service. Program-program tersebut bukan skema kompensasi atau likuiditas khusus bagi kreditur Megabox.

Kelayakan dan akses tepat waktu tidak dijamin. Panduan hukum dapat membantu melindungi klaim, tetapi tidak menggantikan uang yang dibutuhkan untuk membayar tagihan saat ini. Pinjaman yang sudah tersedia mungkin dapat membantu pelaku usaha yang memenuhi syarat, tetapi mereka tetap bergantung pada keputusan pelunasan di masa mendatang.

Lee Jae-jung, ketua Komite Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Majelis Nasional, menyerukan agar skala penundaan pembayaran dan perkembangan proses rehabilitasi terus dipantau. Ia juga mendesak otoritas mempertimbangkan langkah-langkah untuk mencegah pelaku usaha film kecil dengan sumber daya keuangan terbatas menanggung beban yang tidak proporsional.

Hal-hal utama yang belum terselesaikan adalah berapa banyak utang pembayaran lama yang akan dilunasi, kapan para kreditur akan menerimanya, dan apakah bantuan tambahan akan diberikan sebelum itu. Batas waktu pengajuan rencana pada 1 Desember merupakan tahapan prosedural berikutnya yang telah ditetapkan, bukan tanggal pelunasan yang dijamin.

Poin Utama

• 23 distributor melaporkan 5.26682 miliar won belum dibayar untuk 52 film; hanya 21,9 persen perusahaan yang disurvei memberikan respons.
• Pusat pengaduan terpisah mencatat 2.46439 miliar won dalam 28 laporan, dengan bioskop waralaba mencakup 75 persen kasus.
• Kelompok industri memperkirakan tunggakan mencapai 23 miliar won, tetapi perkiraan yang lebih luas ini tidak dapat dibandingkan langsung dengan jumlah pengaduan.
• Klaim yang terakumulasi hingga 14 Juni masuk dalam proses rehabilitasi, sementara waktu dan persentase pelunasan belum diputuskan.
• Otoritas menyediakan panduan hukum dan rujukan ke pinjaman yang sudah ada, tetapi belum membentuk program likuiditas khusus.
• Batas waktu pengajuan rencana rehabilitasi yang ditetapkan adalah 1 Desember; belum ada hubungan langsung yang terbukti antara penundaan pembayaran yang dilaporkan dan penutupan dua bioskop pada September.