DP World Tandatangani Kesepakatan 15 Tahun untuk New Mooring, Ketentuan Pendapatan dan Protes Pekerja Jadi Sorotan

Terminal besar berganti operator, bukan pemilik

DP World menandatangani perjanjian 15 tahun pada 8 Oktober 2026 untuk mengoperasikan dan memodernisasi New Mooring Container Terminal di Bangladesh, fasilitas publik yang sudah ada dengan lima dermaga dan 14 dari 18 crane gantry dermaga milik Pelabuhan Chittagong. Kesepakatan ini menjanjikan biaya di muka sekitar Tk600 crore dan investasi lebih dari Tk1.000 crore selama dekade pertama. Namun, kesepakatan itu juga menghadapi penolakan pekerja dan pertanyaan yang belum terjawab tentang cara menghitung pendapatan otoritas pelabuhan.

Konsesi tersebut mencakup New Mooring Container Terminal (NCT) dan Overflow Container Yard. Pengumuman resmi konsesi DP World menegaskan bahwa kepemilikan tetap berada pada Chittagong Port Authority (CPA), sementara perusahaan yang berbasis di Dubai itu bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan dalam kerangka kemitraan publik-swasta.

Ketua CPA Laksamana Muda S. M. Moniruzzaman dan Ketua Eksekutif DP World Essa Kazim menandatangani perjanjian di kantor Invest Bangladesh di Agargaon, Dhaka. Menteri Perkapalan Shaikh Rabiul Alam, Ketua Invest Bangladesh Ashik Chowdhury, Chief Executive Officer Grup DP World Yuvraj Narayan dan Chief Executive Officer regional Rizwan Soomar turut hadir.

Perbedaan antara kepemilikan dan pengoperasian menjadi inti perselisihan. Pemerintah mengatakan kesepakatan ini bertujuan meningkatkan layanan terminal tanpa mengalihkan kewenangan negara. Para penentang mempertanyakan imbal hasil finansial, transparansi, dan alasan menyerahkan aset publik yang sudah produktif kepada operator asing. Perjanjian lengkap belum dipublikasikan, sehingga publik tidak dapat memeriksa sejumlah jaminan terhadap keseluruhan isi kontrak.

Aset yang tetap dikuasai Bangladesh dalam konsesi

NCT mulai beroperasi pada 2007 setelah dibangun dengan biaya sekitar Tk2.000 crore. Terminal ini secara luas disebut menangani sekitar 44% lalu lintas kontainer Pelabuhan Chattogram. Hingga masa peralihan, terminal tersebut dioperasikan Chittagong Dry Dock Ltd, perusahaan yang dikendalikan Angkatan Laut Bangladesh. Perusahaan itu mengambil alih pengoperasian pada 7 Juli 2025, setelah kontrak Saif Powertec berakhir sehari sebelumnya.

Dalam pengaturan baru, CPA tetap memiliki terminal, lahan dan infrastruktur utama, serta memegang fungsi pengawasan regulasi. Bea Cukai, Imigrasi, Angkatan Laut, Penjaga Pantai dan fungsi keamanan lainnya tetap berada di bawah kewenangan lembaga Bangladesh terkait. Wewenang DP World mencakup pengoperasian dan pemeliharaan terminal, bukan kepemilikan pelabuhan atau kendali atas fungsi negara tersebut.

Jangka waktu awal dapat diperpanjang 15 tahun lagi hanya berdasarkan kesepakatan bersama dan dengan memenuhi persyaratan tertentu. Perpanjangan tidak otomatis. Jika kesepakatan tidak tercapai, CPA dapat menghentikan perundingan perpanjangan.

Menteri Perdagangan Khandaker Abdul Muktadir membela pengaturan tersebut di Sylhet pada 9 Oktober dan menolak klaim bahwa kesepakatan itu sama dengan menjual negara. Ia mengatakan Bangladesh dapat memperpanjang perjanjian atau membiarkannya berakhir saat jangka waktu tetapnya habis. Invest Bangladesh juga menyatakan investasi ini tidak memerlukan pinjaman oleh Bangladesh. Hal itu menjawab kekhawatiran soal pembiayaan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan apakah konsesi tersebut memberikan imbal hasil finansial terbaik.

Paket pembayaran perlu dibedakan dengan cermat

DP World diperkirakan membayar sekitar Tk600 crore di muka kepada CPA. Seperempatnya dibayarkan saat penandatanganan dan tiga perempat sisanya sebelum operasional dimulai. Berdasarkan angka tersebut, cicilannya sekitar Tk150 crore dan Tk450 crore. Ini adalah nilai pembayaran yang diatur dalam kontrak, bukan konfirmasi bahwa salah satu cicilan sudah diterima.

Operator juga berkomitmen menginvestasikan lebih dari Tk1.000 crore selama 10 tahun pertama. Paket yang lebih luas disebut bernilai sekitar $150 juta dalam bentuk investasi dan komitmen lainnya, termasuk sekitar $90 juta untuk peralatan, teknologi dan peningkatan fasilitas.

Penjelasan mengenai paket tersebut berbeda-beda. Sejumlah laporan menyebut $150 juta sebagai komitmen investasi selama masa konsesi, sementara laporan lain mengatakan angka itu mencakup pembayaran $50 juta kepada otoritas pelabuhan. Penjelasan yang terakhir memisahkan pembayaran di muka dari belanja untuk perbaikan fisik. Tanpa jadwal investasi dan perincian akuntansi yang dipublikasikan, angka-angka tersebut tidak semestinya dijumlahkan seolah-olah merupakan komitmen yang terpisah.

CPA juga akan menerima biaya tahunan tetap sekitar Tk10 crore. Pemerintah mengatakan DP World akan menanggung risiko operasional, investasi dan pemeliharaan, termasuk biaya perbaikan peralatan. Klausul yang dilaporkan mencakup standar layanan minimum, kewajiban lingkungan dan sosial, perbaikan, kepemilikan aset, risiko nilai tukar mata uang dan hak intervensi CPA. Pembagian risiko secara terperinci belum diungkapkan.

Mengapa persentase pendapatan penting

Menteri Perkapalan Rabiul Alam mengatakan CPA akan menerima 67% dari pendapatan yang dihasilkan untuk setiap TEU yang ditangani. TEU adalah satuan yang setara dengan satu kontainer standar sepanjang 20 kaki; kontainer sepanjang 40 kaki umumnya dihitung sebagai dua TEU.

Namun, sejumlah laporan tentang penjelasan Invest Bangladesh menyebut kisaran 40% hingga 67%, bergantung pada rata-rata pendapatan terminal per TEU, bukan satu tarif tetap. Ambang batas yang menentukan persentase yang berlaku belum diungkapkan. Penjelasan publik mengenai setiap sumber pendapatan yang tercakup atau potongan yang diizinkan juga belum tersedia.

Berdasarkan perkiraan pendapatan menteri sebesar $140 hingga $150 per TEU, bagian 67% akan memberikan $93,80 hingga $100,50 per TEU kepada CPA. Angka CPA terpisah untuk Desember 2025 menunjukkan pendapatan bruto NCT sebesar $161,82 per TEU dan pendapatan bersih setelah biaya sebesar $104,10. Jika 67% diterapkan pada angka bruto tersebut, hasilnya $108,42.

Perhitungan itu berguna, tetapi bukan bukti bahwa pendapatan bersih CPA akan meningkat. Bagian dari pendapatan bruto berdasarkan kontrak baru tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan pendapatan bersih historis tanpa memperhitungkan biaya mana yang akan ditanggung DP World, mana yang tetap ditanggung CPA dan kategori pendapatan mana yang masuk dalam rumus.

CPA dilaporkan memperoleh pendapatan Tk6.629 crore pada FY2025-26 dengan menangani 3,52 juta TEU. Jika porsi lalu lintas NCT yang kerap disebut sebesar 44% diterapkan, hasilnya sekitar Tk2.917 crore. Ini merupakan alokasi berdasarkan rata-rata pelabuhan, bukan angka pendapatan terminal yang dilaporkan, sehingga tidak dapat memastikan berapa keuntungan atau kerugian CPA dari konsesi tersebut.

Jaminan volume berada di bawah volume terbaru

Perjanjian tersebut dilaporkan menetapkan jaminan penanganan minimum tahunan sebesar 1,23 juta TEU. Batas minimum itu dapat turun menjadi 1 juta TEU setelah terminal baru mulai beroperasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pendapatan CPA, meskipun mekanisme pembayaran lengkap jika volume tidak tercapai belum dipublikasikan.

Volume penanganan NCT pada FY2025-26 umumnya dilaporkan sebesar 1,385 juta TEU. Dibandingkan angka tersebut, jaminan awal lebih rendah 155.000 TEU, atau sekitar 11,2% di bawah lalu lintas tahun sebelumnya. Batas minimum 1 juta TEU yang mungkin diberlakukan akan lebih rendah sekitar 27,8% dari volume tersebut. Jadi, jaminan itu melindungi tingkat minimum, bukan mewajibkan pertumbuhan di atas kinerja terbaru.

Laporan berbeda mengenai angka dasar: laporan lain menyebut volume penanganan tahun sebelumnya sebesar 1,375 juta TEU, selisih 10.000 TEU. Ada pula ketidaksesuaian pada angka yang menggambarkan porsi NCT. Jika NCT menangani 1,385 juta TEU dan seluruh pelabuhan menangani 3,52 juta TEU pada periode dan dengan metode penghitungan yang sama, porsi NCT sekitar 39,3%, bukan 44%.

Perbedaan periode pelaporan atau metode penghitungan mungkin menjelaskan ketidaksesuaian tersebut, tetapi belum ada rekonsiliasi yang dipublikasikan. Angka dasar yang terverifikasi penting karena jaminan finansial dan klaim peningkatan produktivitas pada masa mendatang bergantung padanya.

Crane yang lebih cepat hanya satu bagian dari target

Rencana pengembangan resmi DP World mencakup pekerjaan sipil, peningkatan peralatan, sistem digital, perencanaan tambatan, pengelolaan lapangan penumpukan, pemanfaatan peralatan, pemeliharaan preventif, keselamatan dan keberlanjutan. Perubahan yang diharapkan mencakup pemindaian modern, peningkatan atau penggantian crane, gerbang otomatis dan pengurangan penggunaan dokumen kertas.

Pemerintah menargetkan waktu putar truk sekitar 90 menit, produktivitas crane yang lebih baik mulai tahun kedua operasional dan tidak adanya waktu tunggu kapal di NCT. Ketiganya adalah ukuran yang berbeda. Waktu putar truk mencakup kunjungan kendaraan ke terminal; waktu tunggu kapal adalah waktu sebelum kapal bersandar; waktu putar kapal mencakup keseluruhan durasi kapal berada di pelabuhan. Waktu singgah kontainer mengukur lamanya kargo berada di fasilitas tersebut.

Laporan yang mengutip Indeks Kinerja Pelabuhan Kontainer 2025 dari Bank Dunia dan S&P Global Market Intelligence menempatkan Chattogram di peringkat ke-364 dari 400 pelabuhan. Angka operasional lain yang dikutip menyebut rata-rata waktu singgah kontainer 9,4 hari dan waktu kapal berada di pelabuhan 2,53 hari. Angka-angka tersebut menggambarkan kinerja pelabuhan secara lebih luas dan tidak semestinya otomatis dianggap sebagai ukuran khusus NCT.

Laporan bisnis menyebut angka dasar crane yang berbeda. Satu laporan membandingkan 22 kontainer per jam di Chittagong dengan lebih dari 35 kontainer per jam di seluruh operasi DP World. Mohiuddin Chowdhury, direktur Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association sekaligus direktur pelaksana Clifton Group, menyebut kemampuan penanganan NCT saat ini 28 hingga 30 kontainer per jam dan memperkirakan angkanya akan melampaui 40.

Mohiuddin juga mengatakan waktu putar kapal sudah turun dari lima atau enam hari menjadi sekitar dua hari, dengan kemungkinan berkurang lagi menjadi satu hari. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya mendokumentasikan kondisi awal sebelum serah terima. Mekanisme denda yang dilaporkan pemerintah berlaku jika target kontrak tidak tercapai selama tiga bulan berturut-turut, tetapi ambang batas dan besaran dendanya tidak dipublikasikan.

Bea cukai dan transportasi darat masih dapat menunda kargo

Terminal yang lebih efisien tidak dapat dengan sendirinya menghilangkan penundaan di bagian lain perjalanan kargo. Studi Waktu Pengeluaran Barang 2022 dari National Board of Revenue dikutip menyebut bahwa pengeluaran barang di Kantor Bea Cukai Chittagong memakan waktu rata-rata 11 hari enam jam. Itu adalah ukuran historis proses bea cukai, bukan indikator atau periode yang sama dengan angka waktu singgah kontainer 9,4 hari yang dilaporkan.

Ruhul Amin Shikder Biplob, sekretaris jenderal Bangladesh Inland Container Depots Association, mengatakan 18 depo di luar pelabuhan menangani seluruh kargo ekspor dan 64 kategori impor. Ia menyoroti prosedur bea cukai dan praktik membuka kontainer di dalam pelabuhan untuk penyerahan barang sebagai kondisi operasional lokal yang perlu dibenahi bersamaan dengan peralatan terminal.

Mantan anggota CPA yang membidangi administrasi dan perencanaan, Md Jafar Alam, mengatakan sekitar 70% kontainer ditujukan ke Dhaka, sementara kapasitas koridor darat dan kereta api terbatas. Ia juga mencatat bahwa kontainer mendapat penyimpanan gratis selama empat hari. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi pengeluaran kargo meskipun proses bongkar menjadi lebih cepat.

Invest Bangladesh memperkirakan kerugian ekonomi tahunan akibat inefisiensi pelabuhan sekitar Tk3.000 crore. Laporan lain menyebut sekitar Tk10 crore per hari, setara dengan Tk3.650 crore selama 365 hari, sehingga kedua perkiraan tersebut tidak sama. Lembaga itu juga mengutip riset Bank Dunia yang menunjukkan bahwa pengurangan waktu singgah satu hari dapat meningkatkan ekspor hingga 7,4%. Itu adalah perkiraan yang dikutip, bukan hasil yang dijamin dari konsesi ini.

Pelaku usaha menyambut kecepatan, tetapi mempertanyakan tarif

Para pemimpin usaha secara umum mendukung peningkatan layanan, tetapi berbeda pendapat tentang apakah kesepakatan ini akan menurunkan total biaya. Presiden Kamar Dagang Dhaka Taskin Ahmed mengharapkan standar operasional internasional, otomasi, pelatihan pekerja dan penurunan biaya demurrage, yaitu biaya yang dikenakan atas keterlambatan melampaui batas waktu yang disepakati.

Presiden Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association Mohammad Hatem menyambut kesepakatan itu dan meminta para penentang menyampaikan keberatan yang didukung bukti kepada pemerintah. Wakil Presiden Senior BGMEA Inamul Haq Khan menyatakan dukungannya dengan syarat operasional mencapai standar internasional. Mantan direktur Kamar Dagang Chittagong Mahfuzul Haque Shah berpendapat kehadiran DP World dapat meyakinkan investor asing.

Dukungan mereka disertai catatan soal tarif. Presiden Bangladesh Chamber of Industries Anwar-ul Alam Chowdhury Parvez mempertanyakan bagaimana biaya usaha dapat turun jika biaya pelabuhan naik 41%. Kenaikan tersebut disorot dalam kritiknya, tetapi rincian konsesi yang tersedia untuk publik tidak menjelaskan biaya mana yang tercakup atau apakah kenaikan itu merupakan akibat dari kesepakatan ini.

Presiden Kamar Dagang Chittagong Mohammad Amirul Haque juga mendukung peningkatan efisiensi, sekaligus memperingatkan dampak kenaikan biaya usaha. Ia mengatakan perwakilan dunia usaha tidak diberi tahu tentang ketentuan kontrak dan menyerukan konsultasi mengenai kesepakatan besar. Penanganan yang lebih cepat dapat mengurangi biaya keterlambatan, tetapi manfaat bagi importir dan eksportir juga bergantung pada tarif layanan, bukan hanya kecepatan.

Jaminan bagi pekerja belum meredakan penolakan

Pemerintah mengatakan pekerja yang ada akan tetap memiliki pekerjaan, upah dan tunjangan, serta mendapat kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan karier. Menteri Perdagangan Muktadir bahkan mengatakan peningkatan efisiensi seharusnya menaikkan upah dan tunjangan mereka. Pengumuman resmi DP World menjanjikan pengembangan tenaga kerja dan keterampilan, meski tidak merinci perlindungan ketenagakerjaan.

Kelompok buruh terus menuntut pembatalan. Humayun Kabir dari Dewan Gerakan Perlindungan Pelabuhan berpendapat bahwa pekerja lokal dapat dilatih untuk mengelola terminal dan menyampaikan kekhawatiran tentang komisi yang dibayarkan ke luar negeri. Para penentang juga mempertanyakan alasan menggunakan operator asing untuk fasilitas yang sudah mapan dan menguntungkan, alih-alih menambah investasi di bawah pengelolaan dalam negeri.

Perselisihan ini menyusul aksi mogok dan demonstrasi sebelumnya, termasuk penutupan pelabuhan selama sembilan hari yang dilaporkan dipimpin Jatiyatabadi Sramik Dal dan organisasi lain. Pada 10 Oktober, aliansi menentang imperialisme dan perang menggelar rapat umum di luar Ashwini Kumar Hall di Barishal, yang dipimpin Ketua Partai Komunis setempat Mizanur Rahman Selim.

Penyelenggara menuduh polisi menyerang aksi protes pada 8 Oktober di luar kantor Invest Bangladesh di Dhaka dan melukai sekitar 30 orang. Mereka menyebut pemimpin Partai Sosialis Bazlur Rashid Firoz, Ketua Partai Komunis Sajjad Zahir Chandan serta dokter dan pemimpin Partai Sosialis Manisha Chakraborty sebagai beberapa orang yang terluka. Ini adalah tuduhan penyelenggara; laporan yang tersedia tidak menjelaskan tanggapan polisi atau hasil penyelidikan.

Dalam pertemuan terpisah pada 10 Oktober yang dipimpin pemimpin buruh Tapan Dutta, Komite Perlindungan Pelabuhan menyerukan mogok makan massal pada 12 Oktober di luar gedung One Stop Service pelabuhan. Tuntutan mereka mencakup publikasi seluruh ketentuan dan penilaian finansial serta teknis yang independen. Komite menyatakan tidak menentang teknologi atau investasi asing, tetapi ingin pendapatan, hak pekerja dan keamanan dilindungi.

Proses hingga perjanjian ditandatangani

Penunjukan operator berlangsung melalui beberapa pemerintahan. Kerangkanya mencakup Undang-Undang PPP 2015, kebijakan antarpemerintah yang diadopsi pada 2017 dan amendemen undang-undang pada 2019. Pengumuman resmi DP World menyebut kemitraan tersebut berpijak pada nota kesepahaman 2019 antara pemerintah Dubai dan Otoritas PPP Bangladesh.

Tahapan utama yang dilaporkan adalah:

• 23 Maret 2023: Persetujuan prinsip bagi operator swasta internasional.
• 20 Oktober 2025: Persetujuan struktur transaksi.
• 8 dan 25 Januari 2026: Tender diterbitkan dan penawaran diajukan, masing-masing.
• 8 Februari 2026: Pemerintah sementara dilaporkan menangguhkan inisiatif tersebut di tengah penolakan.
• 4 Juni 2026: Pemerintah baru mengarahkan CPA untuk melanjutkan pembahasan dengan DP World.
• 6 Agustus 2026: Perundingan selesai.
• 16 September dan 1 Oktober 2026: Persetujuan Dewan CPA dan Komite Kabinet.
• 8 Oktober 2026: Konsesi ditandatangani di Dhaka.

Laporan juga berbeda dalam menggambarkan tahapan peralihan ke depan. Menteri Perkapalan Rabiul Alam mengatakan DP World akan mulai bekerja dalam enam bulan dan menjalankan operasional penuh dalam dua tahun. Laporan lain memperkirakan perusahaan tersebut akan mengambil alih tanggung jawab terminal dalam enam bulan setelah prosedur administratif. Penjelasan itu mungkin merujuk pada tahapan yang berbeda, bukan satu tanggal mulai operasional.

Jika dihitung sejak penandatanganan, perkiraan tonggak waktunya adalah April 2027 dan Oktober 2028. Tanggal pasti serah terima dan jadwal peralihan terperinci belum ditetapkan secara terbuka.

Hal yang dapat membuktikan imbal hasil lebih baik

CPA akan mempertahankan hak pemantauan dan audit, dengan laporan mingguan dan bulanan yang mencakup kontainer, kapal dan pendapatan. Pengawasan CCTV akan tetap berlangsung. Pemerintah mengatakan klausul yang sensitif secara komersial akan dirahasiakan karena pengungkapan dapat melemahkan posisi tawar dalam perundingan mendatang, sementara ketentuan utama yang menyangkut kepentingan publik telah dirilis.

Ahamedul Karim Chowdhury, mantan pimpinan Depo Kontainer Dalam Negeri Kamalapur dan Terminal Kontainer Dalam Negeri Pangaon, menyerukan pencatatan angka dasar dan dasbor triwulanan untuk publik yang mencakup volume penanganan, waktu putar, waktu singgah, ketersediaan peralatan, keselamatan dan investasi. Ini adalah rekomendasi, bukan kewajiban pengungkapan yang telah dikonfirmasi.

Pelaporan seperti itu akan membantu membedakan peningkatan operasional yang nyata dari perubahan volume perdagangan atau infrastruktur baru. Realisasi investasi, retensi pekerja, perubahan tarif dan kondisi aset saat dikembalikan setelah 15 tahun juga merupakan ukuran yang diperlukan. Klausul mengenai pemutusan, kompensasi, penyelesaian sengketa dan serah terima dilaporkan ada, tetapi pemulihan terperincinya belum diketahui.

Ketua Invest Bangladesh Ashik Chowdhury menyampaikan hasil layanan yang dituju dalam pengumuman DP World:

Kami menginginkan operasional yang lebih cepat, konektivitas yang lebih kuat dan standar yang lebih tinggi di salah satu gerbang perdagangan terpenting kami.

DP World mengatakan jaringannya mencakup lebih dari 60 pelabuhan dan terminal yang menangani hampir 10% lalu lintas kontainer global. Laporan lain menyebut sekitar 80 terminal di hampir 70 negara, atau operasi di lebih dari 40 negara, tanpa menyelaraskan definisi yang digunakan. Pengalamannya cukup besar, tetapi perbandingan bukanlah ramalan: investasi Manila sebesar $100 juta yang dikutip meningkatkan kapasitas tahunan dari 1,45 juta menjadi hampir 2 juta TEU, atau sekitar 38%.

Perusahaan itu juga melihat potensi investasi hingga $1 miliar di Bay Terminal dan proyek logistik terkait, bergantung pada prioritas pemerintah. Investasi tersebut terpisah dari komitmen NCT yang telah ditandatangani. Ujian langsung bagi Bangladesh adalah apakah terminal yang sudah ada ini dapat menjadi lebih cepat dan andal, sekaligus menghasilkan pendapatan publik yang dapat diverifikasi dan melindungi pekerja.

Intinya

• CPA dan DP World menandatangani konsesi NCT selama 15 tahun pada 8 Oktober 2026; CPA tetap memegang kepemilikan.
• Paket yang dilaporkan mencakup biaya di muka sekitar Tk600 crore dan investasi lebih dari Tk1.000 crore selama 10 tahun pertama.
• Penjelasan tentang pendapatan berbeda antara bagian tetap CPA sebesar 67% dan kisaran variabel 40% hingga 67%.
• Jaminan tahunan sebesar 1,23 juta TEU berada di bawah volume penanganan FY2025-26 yang dilaporkan sebesar 1,385 juta TEU.
• Targetnya mencakup penanganan truk yang lebih cepat, peningkatan produktivitas crane dan denda jika target kontrak tidak tercapai selama tiga bulan berturut-turut.
• Pekerja terus menentang kesepakatan; mogok makan massal diumumkan akan digelar pada 12 Oktober.
• Perjanjian lengkap, rumus pendapatan yang tepat dan tanggal pasti serah terima belum dipublikasikan.