Taiwan Tegaskan Kedaulatan, Beijing Kecam Pidato Hari Nasional Lai

Taipei mengatakan 23 juta penduduknya harus menentukan masa depan mereka

Kementerian Luar Negeri Taiwan kembali menegaskan bahwa Taiwan dan China tidak saling tunduk, setelah Beijing menuduh Presiden Lai Ching-te mendorong kemerdekaan dan merusak perdamaian melalui pidato Hari Nasionalnya pada 10 Oktober. Kementerian menyatakan bahwa masa depan Taiwan harus ditentukan bersama oleh 23 juta penduduknya dan China tidak berhak ikut campur.

Tanggapan itu mempertajam perselisihan mengenai makna menjaga perdamaian di Selat Taiwan. Berbicara di luar Kantor Kepresidenan di Taipei, Lai mengatakan penguatan pertahanan bertujuan mencegah perang dan mendukung dialog. Kantor Urusan Taiwan China menolak penjelasan itu, menyebut Taiwan sebagai bagian dari China dan menyatakan bahwa posisi tersebut merupakan status quo yang sesungguhnya.

Kementerian Taiwan mendesak Beijing mengakui perbedaan antara sistem politik demokratis dan otoriter di kedua sisi selat. Kementerian juga meminta China menghentikan serangan yang dapat meningkatkan ketegangan dan meninggalkan penggunaan kekuatan untuk mengubah status quo.

Pertukaran pernyataan itu melibatkan lebih dari dua pemerintahan sipil. Juru bicara Kementerian Pertahanan China Chen Xi membela latihan Tentara Pembebasan Rakyat di sekitar Taiwan sebagai upaya mencegah separatisme dan campur tangan pihak luar. Amerika Serikat menyambut komitmen Lai terhadap perdamaian, sementara seorang pejabat senior AS memperingatkan agar pidato rutin tidak dijadikan alasan untuk melakukan tekanan.

Pernyataan Lai tentang perdamaian dan kebebasan

Lai, presiden Taiwan, menyatakan bahwa kebebasan dan perdamaian merupakan komitmen yang akan diperjuangkan Taiwan secara bersamaan. Dalam pidatonya, ia mengundang pertukaran sekaligus menolak subordinasi politik.

"Taiwan menjunjung perdamaian, tetapi kami tidak akan menyerahkan kebebasan. Kami terbuka untuk pertukaran, tetapi tidak akan menerima subordinasi," ujarnya.

Ia berpendapat bahwa perdamaian tidak bisa hanya bergantung pada harapan, dengan merujuk pada meningkatnya tekanan militer dan politik dari China. Menurutnya, kemampuan pertahanan yang lebih kuat akan memungkinkan Taiwan mengupayakan perundingan berdasarkan "kesetaraan dan martabat", bukan menutup peluang dialog.

Lai juga mengatakan bahwa hak rakyat Taiwan untuk hidup harus dihormati. Ia mengaitkan keamanan Taiwan dengan kekhawatiran yang lebih luas: apakah aturan internasional mampu bertahan menghadapi penggunaan kekuatan dan apakah negara kuat dapat merampas hak rakyat untuk menentukan masa depan mereka.

Pilihan katanya berbeda dari rumusan yang kerap ia gunakan: kedua sisi Selat Taiwan tidak saling tunduk. Ia tidak mengulangi frasa lengkap itu dalam pidato kali ini, meski menyatakan Taiwan tidak akan menerima subordinasi. Kementerian Luar Negeri kemudian menegaskan secara eksplisit posisi bahwa kedua pihak tidak saling tunduk.

Dua definisi status quo yang bertentangan

Kementerian Luar Negeri menyebut tidak adanya subordinasi antara Taiwan dan China sebagai kenyataan objektif yang diakui masyarakat internasional serta konsensus di kalangan warga Taiwan. Itu merupakan posisi resmi Taiwan, bukan bukti bahwa setiap pemerintah mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat.

Kantor Urusan Taiwan Beijing menyampaikan definisi berbeda. Kantor itu menyatakan hanya ada satu China, Taiwan merupakan bagian darinya, dan hal tersebut adalah status quo yang sesungguhnya di selat itu. Beijing menuduh Lai mengabaikan fakta, menyesatkan publik, dan melebih-lebihkan ancaman militer dari China.

Perbedaan pendapat itu juga menyangkut pihak yang berwenang menentukan masa depan Taiwan. Taipei menyerahkan keputusan itu kepada 23 juta penduduk Taiwan. Beijing menyatakan keputusan tersebut menjadi hak seluruh rakyat China, termasuk mereka yang berada di Taiwan. Kedua pihak mengajukan klaim berbeda mengenai otoritas politik, bukan sekadar memberikan gambaran berbeda tentang aktivitas militer.

Kementerian Luar Negeri Taiwan berjanji terus bekerja sama dengan mitra demokratis untuk melindungi kedaulatan nasional dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Beijing menganggap dukungan dari luar untuk Taiwan sebagai campur tangan dalam urusan yang dipandangnya sebagai masalah domestik. Perbedaan ini membantu menjelaskan mengapa inisiatif diplomatik atau pertahanan yang sama bisa disebut sebagai perlindungan oleh satu pihak dan ancaman oleh pihak lain.

Belanja pertahanan menjadi pokok perselisihan

Lai berjanji melanjutkan reformasi militer, memperkuat kemampuan perang asimetris, dan meningkatkan belanja pertahanan. Perang asimetris berarti menggunakan kemampuan yang sesuai untuk menghadapi lawan yang lebih kuat, alih-alih berusaha menandingi kekuatannya satu per satu. Taiwan menghadapi militer China yang jauh lebih besar, dengan pesawat tempur canggih, kapal induk, dan kekuatan rudal yang luas.

Kritik Beijing juga menyasar Komite Ketahanan Pertahanan Seluruh Masyarakat Taiwan, latihan militer, simulasi yang melibatkan organisasi sipil dan militer, fasilitas sipil yang ditetapkan sebagai pusat tanggap masa perang, serta pembelian senjata dari luar negeri. Karena itu, perselisihan ini meluas melampaui angkatan bersenjata hingga mencakup persiapan yang melibatkan lembaga sipil.

Liu Xiangping, pakar kajian Taiwan di Universitas Nanjing, berpendapat kebijakan ketahanan Lai digunakan untuk membenarkan peningkatan belanja militer dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut belanja tersebut merugikan warga, bukan melindungi mereka.

"Menghambur-hamburkan uang hasil kerja keras rakyat untuk memperluas militer dengan mengorbankan penghidupan mereka pada akhirnya akan menjadi bumerang," kata Liu.

Liu juga menuduh Lai berusaha mengambil hati Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Komentarnya menyampaikan penafsiran atas motif Lai; komentar itu tidak membuktikan dampak langkah-langkah pertahanan terhadap anggaran. Tidak ada rincian belanja yang disampaikan bersama kritik tersebut.

China membela latihan militer di sekitar Taiwan

Chen Xi, juru bicara Kementerian Pertahanan China, mengkritik pidato Lai pada Minggu. Ia menuduh presiden itu mengupayakan kemerdekaan Taiwan melalui perluasan militer dan dukungan pihak luar, serta menggambarkan Partai Progresif Demokratik yang berkuasa sebagai pihak yang mengutamakan kepentingan partai dengan mengorbankan stabilitas.

Chen mengatakan latihan dan pelatihan rutin Tentara Pembebasan Rakyat di sekitar Taiwan bertujuan mencegah kegiatan kemerdekaan dan campur tangan pihak luar, serta melindungi warga Taiwan. Pernyataannya menggambarkan operasi militer China sebagai respons terhadap separatisme, berlawanan langsung dengan pandangan Taipei yang menyebut kegiatan tersebut sebagai tekanan.

Chen menyerukan warga Taiwan agar mendukung posisi Beijing. Ia mengatakan:

"Kami berharap saudara-saudara sebangsa di Taiwan bergabung dengan daratan utama untuk memerangi kekuatan separatis, menentang campur tangan pihak luar, menjaga perdamaian, dan berbagi hasil kebangkitan nasional," tambah Chen.

Pernyataan tersebut menjelaskan tujuan latihan militer, tetapi tidak mengumumkan operasi baru, jadwal pengerahan, atau wilayah latihan. China tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan ke bawah kendalinya, sehingga perbedaan pendapat mengenai niat militer memiliki dampak nyata di luar pertukaran pernyataan.

Motif politik dan sejarah masa perang menuai kritik

Chen Guiqing, peneliti di Institut Kajian Taiwan pada Akademi Ilmu Sosial China, menuduh Lai mendorong konfrontasi meski mengaku mendukung perdamaian dan pertukaran. Ia juga berpendapat pidato tersebut menghindari tantangan ekonomi dan sosial Taiwan serta mengabdi pada kepentingan elektoral Partai Progresif Demokratik.

Chen mengaitkan tuduhan itu dengan pemilihan umum lokal mendatang, meski ia tidak menyebutkan tanggal pemilihan dalam pernyataannya.

Pidato Lai menghindari tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi Taiwan," kata Chen. "Pernyataan itu tampaknya dirancang untuk melayani kepentingan DPP dalam pemilihan umum lokal mendatang.

Kritik lain menyoroti cara Lai membahas Perang Dunia II. Wang Yingjin, direktur pusat riset hubungan lintas selat di Universitas Renmin China, mempersoalkan penggunaan frasa "akhir perang" oleh Lai dan berpendapat ia seharusnya merujuk pada kemenangan atas Jepang dan kembalinya Taiwan ke China.

Lai mengatakan ia "tidak akan pernah membiarkan sejarah Perang Dunia II diputarbalikkan". Wang menuduhnya justru melakukan hal tersebut. Perselisihan itu mengaitkan penggunaan bahasa sejarah dalam pidato dengan klaim yang bersaing mengenai status Taiwan, alih-alih menganggap pilihan kata tersebut semata-mata sebagai persoalan peringatan sejarah.

Terdapat ketidaksesuaian tanggal dalam laporan: kritik Wang merujuk pada peringatan 80 tahun kembalinya Taiwan ke China, yang mengarah ke 2025, sedangkan laporan lain secara eksplisit mencatat tanggapan Chen Xi pada 11 Oktober 2026. Kedua rujukan tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai satu kronologi yang telah dipastikan.

Washington mendukung perdamaian, sementara keputusan penjualan senjata masih tertunda

Amerika Serikat menyambut komitmen Lai untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Seorang pejabat senior pemerintahan AS yang tidak disebutkan namanya mengingatkan agar pidato tersebut tidak dijadikan dasar untuk merespons secara agresif.

"Pidato rutin bukan alasan untuk melakukan tindakan agresif atau koersif".

Washington tetap menjadi pendukung internasional terpenting Taiwan meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Perannya mencakup dukungan politik dan penjualan senjata, yang keduanya ditentang Beijing karena dianggap sebagai campur tangan pihak luar.

Paket senjata AS senilai US$14 miliar yang diusulkan untuk Taiwan dilaporkan masih menunggu persetujuan Presiden Donald Trump. Paket sebelumnya senilai US$11 miliar diumumkan sebagai kesepakatan terbesar. Nilai paket yang diusulkan itu US$3 miliar lebih besar, sekitar 27% di atas angka sebelumnya, tetapi penjualannya belum disetujui.

Lai juga menyambut upaya Washington dan Beijing untuk mengelola persaingan mereka melalui dialog dan mengurangi risiko konfrontasi militer. Seorang pejabat Taiwan mengatakan pernyataan itu merujuk pada pertemuan puncak AS-China yang digelar di Washington pada bulan sebelumnya. Dukungan Lai terhadap perundingan tersebut disampaikan bersamaan dengan seruannya agar negara-negara demokratis di Indo-Pasifik bekerja sama menjaga perdamaian kawasan.

Urutan pidato dan respons militer

Perselisihan terbaru ini menyusul pidato Hari Nasional sebelumnya yang memicu respons militer China berbeda-beda. Urutan peristiwanya penting karena kecaman Beijing terhadap sebuah pidato tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa latihan baru telah dimulai.

• Pada 2024, China menggelar latihan militer di sekitar Taiwan tak lama setelah pidato Hari Nasional pertama Lai sebagai presiden.
• Sekitar pidato Hari Nasionalnya pada 2025, China tidak menggelar latihan serupa.
• Pada akhir Desember 2025, latihan China di dekat Taiwan menyusul kabar kesepakatan penjualan senjata AS senilai US$11 miliar.
• Pada Sabtu, 10 Oktober, Lai menyampaikan pidato yang menjadi pusat perselisihan terbaru di luar Kantor Kepresidenan di Taipei.
• Sebuah laporan bertanggal 11 Oktober 2026 menyebut Minggu sebagai hari ketika Chen Xi menyampaikan tanggapan Kementerian Pertahanan.

Rujukan Sabtu dan Minggu sesuai dengan tanggal 10 dan 11 Oktober 2026. Namun, rujukan terpisah mengenai peringatan 80 tahun mengarah ke tahun sebelumnya. Karena itu, urutan utama disampaikan dengan tetap mencantumkan ketidaksesuaian tersebut, bukan dengan menetapkan semua kritik yang dikutip pada tanggal yang belum pasti.

Latihan pada akhir Desember 2025 disebut sebagai yang paling baru dalam laporan mengenai pertukaran ini. Tidak ada pengumuman latihan baru atau rincian operasional selanjutnya yang menyertai pernyataan terbaru Kementerian Pertahanan.

Hal-hal yang belum diputuskan

Sejumlah persoalan konkret masih belum terselesaikan. Paket senjata yang diusulkan senilai US$14 miliar masih menunggu persetujuan, tanpa tenggat keputusan yang disebutkan. Kritik terbaru Beijing tidak memuat jadwal aksi militer baru, sementara seruan Taipei untuk berdialog tidak disertai pengumuman pertemuan atau proses perundingan.

Perselisihan utama tetap menyangkut ruang lingkup hak politik Taiwan untuk menentukan pilihannya. Taipei mengatakan rakyatnya sendiri yang harus menentukan masa depan mereka dan berpendapat pertahanan yang lebih kuat melindungi hak tersebut. Beijing menyatakan Taiwan adalah bagian dari China dan menganggap penolakan terhadap unifikasi, bersama dukungan asing, sebagai ancaman terhadap perdamaian.

Kedua pemerintah sama-sama menyerukan stabilitas, tetapi tujuan yang mereka nyatakan berbeda. Kementerian Taiwan berupaya mempertahankan kedaulatan dan menolak perubahan yang dipaksakan. Beijing menegaskan klaimnya atas Taiwan dan membela tekanan militer sebagai upaya mencegah separatisme. Tanggapan AS mendukung perilaku damai tanpa menyelesaikan konflik mendasar tersebut.

Poin-Poin Utama

• Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan Taiwan dan China tidak saling tunduk, dan masa depan Taiwan harus ditentukan oleh 23 juta penduduknya.
• Lai mengatakan Taiwan akan melindungi kebebasannya sembari tetap terbuka terhadap pertukaran dan dialog.
• Beijing menolak pidato tersebut dan menyebut posisi Taiwan sebagai bagian dari satu China sebagai status quo yang sesungguhnya.
• Juru bicara pertahanan China Chen Xi membela latihan militer sebagai upaya mencegah separatisme dan campur tangan pihak luar.
• Amerika Serikat menyambut komitmen Lai terhadap perdamaian; paket senjata senilai US$14 miliar yang diusulkan belum disetujui.
• Laporan memuat ketidaksesuaian tanggal antara tanggapan pada Oktober 2026 dan rujukan peringatan yang mengarah ke 2025.
• Tidak ada jadwal latihan militer baru, pertemuan dialog, atau tenggat persetujuan penjualan senjata yang disebutkan.