Tiga Pukulan Bertubi-tubi: Bagaimana Siklon Ditwah dan Perang Iran Mendorong Sri Lanka ke Ambang Krisis

Saat Bencana Datang pada Momen Terburuk

Indrani Ravichandran masih tidur di satu-satunya bagian rumahnya yang masih berdiri. Tiga bulan setelah banjir menerjang desanya, Kudugalhena, di Distrik Kandy, Sri Lanka, ia dan keluarganya masih hidup di tengah puing-puing kehidupan mereka sebelumnya. "Air naik dengan cepat. Kami buru-buru keluar dan hampir tidak sempat mengambil apa pun dari rumah," kenangnya, menceritakan malam saat Siklon Ditwah melancarkan amukannya. "Gelap gulita dan hujan turun deras. Kami takut menginjak hewan berbisa saat berlari. Namun, kami beruntung bisa selamat."

Kisahnya mencerminkan pengalaman jutaan orang di negara kepulauan Asia Selatan ini, tempat bencana alam terburuk dalam dua dekade terakhir datang pada saat yang sangat rentan. Sri Lanka kini menghadapi apa yang oleh para ekonom disebut "guncangan tiga lapis": banjir dahsyat pada November 2025, krisis ekonomi berkepanjangan yang nyaris membuat negara itu kolaps pada 2022, dan kini dampak ekonomi yang kian parah akibat perang Iran. Perpaduan ketiganya telah menciptakan bencana kemanusiaan dan ekonomi yang mengancam menghapus kemajuan pemulihan yang masih rapuh selama bertahun-tahun.

Hanya dalam tiga hari, sejumlah wilayah dataran tinggi tengah Sri Lanka menerima curah hujan hingga 500 mm, kira-kira setara rata-rata curah hujan selama dua bulan. Banjir dan tanah longsor yang terjadi kemudian menewaskan 643 orang, menyebabkan 173 orang hilang, dan membuat lebih dari 165.000 orang mengungsi. Bank Dunia memperkirakan total kerugian mencapai sekitar $4 miliar, setara 4% PDB, meski sejumlah perkiraan dalam negeri menyebut angkanya bisa mencapai $6-7 miliar. Presiden Anura Kumara Dissanayake menyebutnya sebagai bencana ekonomi terburuk yang pernah dialami negara itu, bahkan melampaui tsunami 2004 dalam hal kerusakan infrastruktur.

"Dibandingkan tsunami 2004, korban jiwa tidak sebanyak itu. Namun, dalam hal kerusakan infrastruktur, Ditwah menimbulkan dampak yang lebih besar daripada tsunami."

Dr Ganeshan Wignaraja, peneliti senior tamu di ODI Global Institute di London

Waktunya hampir tidak mungkin lebih buruk. Saat air banjir surut, menyingkap permukiman yang tersapu habis dan kawasan pertanian yang berubah menjadi tanah tandus, pasar minyak global bergejolak. Perang AS dan Israel melawan Iran membuat harga bahan bakar melonjak, mengancam langsung negara yang bergantung pada minyak bumi impor untuk 20-25% dari total impornya dan mengandalkan remitansi pekerja di negara-negara Teluk yang mencapai sekitar $7 miliar per tahun.

Amukan Ditwah

Siklon Ditwah mendarat di Sri Lanka bagian tenggara pada 26 November 2025 sebelum bergerak ke utara menyusuri pesisir timur. Yang membedakan badai ini dari peristiwa cuaca sebelumnya bukan hanya intensitasnya, melainkan juga curah hujannya yang terkonsentrasi secara luar biasa. Pada 28 November saja, pulau itu menerima hampir 13 miliar meter kubik air, setara sekitar 10% dari rata-rata curah hujan tahunan Sri Lanka.

Laju aliran air mencapai sekitar 150.000 meter kubik per detik, sebanding dengan debit maksimum Sungai Amazon. Berbeda dengan daerah aliran Sungai Amazon yang membentang lebih dari 7 juta kilometer persegi, daerah tangkapan air Sri Lanka sangat kecil. Hampir seluruh air itu menjadi limpasan karena tanah sudah jenuh akibat hujan sebelumnya, sehingga waduk kewalahan dan sungai-sungai utama, termasuk Kelani, Mahaweli, dan Deduru Oya, meluap secara bersamaan.

Dampak terhadap manusia sangat menghancurkan. Sejumlah dusun di dataran tinggi penghasil teh lenyap tertimbun tanah longsor. Di Thalawakelle, Distrik Nuwara Eliya, pekerja perkebunan Sundaram Muttupillai kehilangan bukan hanya rumahnya, tetapi juga mata pencahariannya. "Semuanya hilang. Kami tahu perbukitan yang bergelombang ini sulit diprediksi, dan dari waktu ke waktu memang terjadi longsor lumpur. Sekarang jalan-jalan tidak bisa dilalui. Kami tidak punya kebutuhan pokok, juga tidak punya harapan untuk mengatasi dampak siklon ini," katanya kepada wartawan dari tempat penampungan sementara.

Organisasi Riset Bangunan Nasional mencatat 215 tanah longsor parah di tujuh distrik. Lebih dari 41.000 rumah mengalami kerusakan, dengan 4.500 di antaranya hancur total. Sebanyak 40 jembatan hanyut dan 247 kilometer jalan tidak bisa dilalui. Sejumlah bagian jalur kereta api utama yang melintasi dataran tinggi tengah rusak, sehingga transportasi di rute penting ini dihentikan tanpa batas waktu.

Bagi masyarakat yang sudah berjuang menghadapi dampak berkepanjangan krisis ekonomi 2022, yang memicu kelangkaan luas gas untuk memasak, obat-obatan, dan pangan, dampak psikologis bencana ini sangat mendalam. "Ini pertama kalinya dalam 30 tahun kami menyaksikan banjir sedahsyat ini," kata Ravichandran, suami Indrani. Pasangan itu menerima 50.000 rupee ($325) dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak sebagian, ditambah bantuan untuk anak-anak mereka yang masih kecil. Mereka yang kehilangan segalanya dijanjikan bantuan hingga lima juta rupee, meski beberapa bulan kemudian banyak yang masih menunggu.

Kerusakan Ekonomi Melampaui Batas Genangan

Siklon menerjang jantung pertanian dan industri Sri Lanka. Dataran tinggi tengah, yang paling parah terdampak tanah longsor, merupakan kawasan utama penghasil teh dan sayuran di negara itu. Teh, sumber devisa ekspor terbesar kedua setelah pakaian jadi yang menghasilkan sekitar $1,3 miliar per tahun, menghadapi kerugian besar. Perkiraan awal memprediksi penurunan produksi hingga 35%, dengan pemulihan penuh diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

"Tidak ada yang pernah kami hadapi yang bisa mempersiapkan kami untuk menghadapi apa yang kami alami," kata Senthilnathan Palansamy, pekerja perkebunan teh berusia 34 tahun di Badulla, Provinsi Uva. "Perkebunan tidak aman. Selama beberapa bulan tidak akan ada pekerjaan. Kami harus meninggalkan kehidupan di perkebunan dan bekerja di tempat lain." Istrinya, Mariappan Sharmila, menggambarkan pemandangan di sana "seperti tanah tandus."

Guncangan ekonomi langsung merambat ke dalam neraca nasional. Pertumbuhan produk domestik bruto melambat menjadi 4,8% pada kuartal keempat 2025, turun dari 5,3% pada kuartal sebelumnya, menurut Departemen Sensus dan Statistik. Asosiasi Eksportir Teh Sri Lanka sebelumnya memproyeksikan pendapatan ekspor sebesar $1,5 miliar untuk 2025, target yang kini dinilai tidak mungkin tercapai.

Dhananath Fernando, kepala eksekutif Advocata Institute, lembaga pemikir independen di Colombo, memperingatkan bencana itu akan mengurangi pendapatan valuta asing yang penting untuk menjaga perekonomian tetap bertahan. "Pendekatan Sri Lanka terhadap keberlanjutan utang bertumpu pada pembangunan ekonomi. Fokus kami adalah membayar utang dengan menumbuhkan ekonomi. Untuk mewujudkannya, kami tidak boleh membiarkan masyarakat meninggalkan perkebunan untuk mencari pilihan lain," jelasnya.

Bencana ini juga menyingkap rapuhnya keuangan publik Sri Lanka. Dengan utang publik hampir $100 miliar, atau 99,5% dari PDB, ruang gerak negara kepulauan itu untuk menyerap guncangan lebih lanjut sangat terbatas. Pemerintah baru menerima sekitar seperlima dari $750 juta yang dibutuhkan untuk rekonstruksi dan pemulihan, sehingga harus mengambil pilihan sulit antara bantuan segera dan ketahanan jangka panjang.

Kegagalan Sistemik Memperparah Bencana

Meski perubahan iklim memperkuat daya rusak Siklon Ditwah, keputusan manusia mengubah badai parah menjadi bencana nasional. Para ilmuwan telah mendokumentasikan peningkatan jumlah siklon Kategori 3-5 di Samudra Hindia yang menguat lebih cepat dibanding sebelumnya, sehingga waktu bagi pihak berwenang untuk merespons semakin singkat. Namun, skala kerusakan di Sri Lanka berakar pada pembangunan tanpa perencanaan dan degradasi lingkungan selama puluhan tahun.

Sejak liberalisasi ekonomi dimulai pada 1977, pemerintah Sri Lanka mundur dari perencanaan jangka panjang dan pengawasan regulasi. Lahan basah ditimbun untuk perumahan, jalan tol, dan proyek komersial. Sungai dan kanal tersumbat oleh bangunan yang menyerobot. Di kawasan perbukitan, penggundulan hutan dan pembangunan membuat lereng tidak stabil. Bertahun-tahun lalu, pejabat telah mengidentifikasi wilayah berisiko tinggi banjir dan tanah longsor, tetapi pembangunan tetap berlanjut di kawasan tersebut tanpa memindahkan penduduk.

Akar kerentanan ini tertanam dalam sejarah kolonial. Antara 1880 dan 1950, perluasan ekonomi perkebunan oleh kolonial Inggris menghancurkan sekitar 40% tutupan hutan Sri Lanka. Pada 1930, lebih dari separuh wilayah hulu daerah aliran sungai telah dibuka untuk perkebunan teh, menyebabkan erosi tahunan sebanyak 500.000 hingga 800.000 ton tanah dan menciptakan kondisi yang meningkatkan risiko tanah longsor secara drastis.

Investasi negara dalam pengendalian banjir, perlindungan lingkungan, dan kapasitas ilmiah masih sangat minim. Selama krisis ekonomi yang dimulai pada 2020, pelemahan kelembagaan semakin cepat. Perekrutan pegawai dibekukan selama lima tahun, sementara pemeliharaan dasar jaringan drainase, waduk, dan sistem peringatan dini terabaikan akibat keterbatasan anggaran. Departemen Meteorologi beroperasi dengan jaringan radar yang nyaris tidak berfungsi, stasiun cuaca otomatis yang tidak memadai, serta peralatan penerima satelit yang sudah usang.

"Bahkan di wilayah dataran rendah di sepanjang Sungai Kelani, yang mengalir dekat Colombo, ratusan ribu orang tinggal dalam kondisi tidak aman," jelas Palitha Deshapriya, seorang insinyur irigasi. "Sebagian besar dari mereka terlalu miskin untuk membeli lahan di lokasi yang lebih aman." Jembatan dan tanggul jebol karena dibangun terlalu pendek atau terlalu rendah, tanpa mempertimbangkan perkiraan kapasitas maksimum aliran air.

Militer, yang mengerahkan ribuan personel untuk operasi penyelamatan, juga telah lama menghadapi keterbatasan belanja modal. Meski mengalokasikan lebih dari $1,5 miliar per tahun untuk pertahanan, sebagian besar dana digunakan untuk belanja rutin, bukan peralatan. Angkatan bersenjata hanya memiliki beberapa helikopter angkut berat untuk evakuasi, terlalu sedikit kendaraan amfibi untuk masyarakat terpencil, serta perahu, drone, dan peralatan teknik yang tidak memadai untuk menghadapi kebutuhan penanggulangan bencana modern.

Perang Iran: Badai Kedua

Saat Sri Lanka berjuang membersihkan lumpur dan puing-puing, krisis kedua meletus sejauh 2.700 mil. Perang antara poros AS-Israel dan Iran membuat harga minyak global melonjak 40%, menimbulkan tekanan langsung terhadap neraca pembayaran negara kepulauan yang bergantung pada impor itu. Tahun lalu, Sri Lanka menerima remitansi sekitar $7 miliar dari para pekerja di luar negeri, terutama dari negara-negara Teluk. Meski belum terjadi PHK besar-besaran, kekhawatiran terkait peluang kerja baru bagi warga Sri Lanka semakin meningkat.

Pemerintah merespons dengan langkah-langkah darurat yang membangkitkan kenangan pahit tentang kolapsnya ekonomi pada 2022. Penjatahan bahan bakar kembali diberlakukan melalui sistem kode QR yang membatasi kuota mingguan berdasarkan kategori kendaraan. Harga bahan bakar dan gas untuk memasak melonjak tajam, dengan harga solar berpotensi melampaui 600 rupee per liter tanpa subsidi. Biaya listrik naik hingga 40%, sementara negara memberlakukan pemadaman air dan listrik untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Pekan kerja empat hari diberlakukan bagi pegawai pemerintah untuk menghemat bahan bakar transportasi.

Menghadapi ketidakpuasan publik menjelang Tahun Baru Sinhala dan Tamil, Presiden Dissanayake mengumumkan paket bantuan 100 miliar rupee ($317 juta) selama tiga bulan. Langkah-langkah tersebut mencakup subsidi hingga 100 rupee per liter solar dan 20 rupee per liter bensin, yang didanai dari anggaran yang ada, bukan dari pinjaman baru. Subsidi pupuk untuk petani padi dinaikkan dari 25.000 menjadi 30.000 rupee, dengan bantuan tambahan bagi petani teh. Pengguna listrik yang mengonsumsi kurang dari 90 unit per bulan akan menerima subsidi pemerintah untuk tagihan mereka.

"Kami berupaya menjaga suku bunga bank di bawah 10% dan inflasi di bawah 5%," kata Dissanayake kepada Parlemen. "Langkah-langkah bantuan yang kami perkenalkan disesuaikan dengan situasi saat ini. Kami akan memastikan pasokan energi dan bahan bakar tetap lancar hingga akhir Mei."

Memastikan pasokan tersebut memerlukan diplomasi yang cermat. India mengirimkan 38.000 ton metrik minyak bumi pada akhir Maret setelah percakapan telepon antara Presiden Dissanayake dan Perdana Menteri Narendra Modi. Colombo juga berunding dengan Rusia dan China untuk menambah pasokan, meski pembelian minyak Rusia yang terkena sanksi memerlukan pengecualian dari AS yang masa berlakunya berakhir pada awal April.

Geopolitik Bantuan: Sahabat di Seberang Laut

Respons internasional terhadap Ditwah mengungkap pergeseran geopolitik dan kelelahan para donor. Pada 2004, para donor internasional yang terguncang oleh tsunami menjanjikan bantuan miliaran dolar. Kali ini, respons yang diberikan jauh lebih terbatas. Pemerintah Sri Lanka baru menerima sekitar seperlima dari $750 juta yang dibutuhkan untuk rekonstruksi, sementara 165.000 orang masih tinggal di tempat penampungan sementara beberapa bulan setelah bencana.

India tampil sebagai pihak pertama yang merespons dengan jelas sekaligus penyumbang terbesar. New Delhi meluncurkan Operasi Sagar Bandhu, yang berarti "sahabat di seberang laut" dalam bahasa Hindi, dengan mengerahkan dua kapal perang, termasuk kapal induk, untuk operasi bantuan. Helikopter Angkatan Udara India melakukan sejumlah penerbangan untuk menyelamatkan ratusan orang, termasuk warga negara asing. Tim penyelamat mendirikan rumah sakit lapangan, memulihkan infrastruktur penting, dan mengirimkan lebih dari 1.000 ton pasokan darurat. Total bantuan India mencapai $450 juta dalam bentuk hibah dan bantuan.

Sebaliknya, China, salah satu investor utama Sri Lanka dan sekutu lama melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan, menawarkan dukungan minimal senilai kurang dari $2 juta dalam bentuk bantuan dan sekitar 100 ton pasokan. Pada Januari, Sri Lanka secara resmi meminta Beijing membantu membangun kembali infrastruktur penting yang rusak akibat siklon, tetapi responsnya tetap terbatas dibandingkan keterlibatan India.

International Monetary Fund (IMF) sedang mempertimbangkan permintaan pembiayaan darurat sebesar $200 juta melalui Instrumen Pembiayaan Cepat, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan neraca pembayaran mendesak setelah bencana alam. Selain itu, staf IMF mencapai kesepakatan atas Tinjauan Kelima dan Keenam gabungan dari program bailout Sri Lanka senilai $2,9 miliar, yang berpotensi mencairkan pembiayaan sekitar $700 juta setelah disetujui Dewan Eksekutif.

Namun, dana tersebut disertai persyaratan. Kesepakatan di tingkat staf mengharuskan pemulihan penetapan harga listrik dan bahan bakar yang menutup biaya, sembari melindungi konsumen rentan, serta penyelesaian tinjauan jaminan pembiayaan untuk memastikan kontribusi mitra multilateral. Dengan utang publik hampir 100% dari PDB dan krisis batu bara yang semakin dalam, persyaratan ini menimbulkan tantangan politik bagi pemerintah.

Tekanan Politik dan Krisis Batu Bara

Presiden Dissanayake menghadapi tekanan yang meningkat dari berbagai arah. Saat menangani guncangan ekonomi tiga lapis, pemerintahannya terseret kontroversi impor batu bara berkualitas rendah yang mengancam pembangkitan listrik di Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara Norochcholai Lakvijaya. Pembangkit yang biasanya menghasilkan 270 unit itu beroperasi di bawah kapasitas akibat batu bara di bawah standar dari Trident Chemphar India.

Menteri Energi Kumara Jayakody, yang sebelumnya sudah berada di bawah tekanan setelah didakwa oleh Komisi Penyelidikan Tuduhan Penyuapan atau Korupsi atas tuduhan terkait masa jabatannya di Lanka Fertiliser Company pada 2016, kini menghadapi mosi tidak percaya. Partai-partai oposisi menuduhnya gagal memastikan mutu batu bara yang memadai. Laporan Kantor Audit Nasional menemukan bahwa Lanka Coal Company melonggarkan kriteria pendaftaran pemasok hingga "tingkat yang tidak dapat diterima", sehingga pemasok yang pernah menyediakan batu bara dengan mutu yang ditolak dapat memenangkan kontrak.

Audit tersebut menghitung bahwa konsumsi berlebih dari sembilan pengiriman pertama batu bara di bawah standar merugikan negara sebesar 2,2 miliar rupee. Anggota parlemen oposisi menyatakan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan telah dimulai untuk menyeimbangkan sistem yang terbebani, meski menteri membantahnya. Presiden Dissanayake membela proses pengadaan sembari mengakui masalah mutu batu bara dan menegaskan bahwa biaya akan ditanggung perusahaan pemasok, bukan konsumen.

Krisis batu bara mempersulit upaya pemerintah menjaga pasokan listrik selama musim kemarau, ketika pembangkitan listrik tenaga air menurun dan pembangkit termal harus menutupi kekurangannya. Dengan permukaan air waduk menurun akibat kondisi El Niño, negara itu menghadapi situasi ketahanan energi yang genting di tengah berbagai tantangan lainnya.

Ketangguhan Akar Rumput di Tengah Tekanan Pemerintah

Sementara upaya bantuan resmi terkendala keterlambatan dan birokrasi, masyarakat sipil Sri Lanka bergerak dengan kecepatan luar biasa. Siklon itu membangkitkan semangat sukarela yang mengingatkan pada aksi protes 2022 yang menggulingkan mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa, tetapi kali ini diarahkan pada bantuan kemanusiaan, bukan gerakan politik.

Di kawasan Wijerama, Colombo, para aktivis yang sebelumnya mengorganisasi protes antipemerintah mendirikan dapur umum yang menyiapkan bantuan pangan. "Ada relawan yang datang setelah bekerja, ada yang bergiliran, bahkan ada yang mengambil cuti agar bisa ikut membantu," kata Sasindu Sahan Tharaka, aktivis media sosial yang mengaktifkan kembali jaringan relawannya dari banjir 2016. "Apa pun yang kami minta, masyarakat memberikan lebih dari cukup."

Aktor dan musisi Sri Lanka GK Reginold menggunakan perahu nelayan bermotor untuk mengirimkan makanan dan air kepada keluarga-keluarga di pinggiran kota yang terisolasi dan belum menerima bantuan selama berhari-hari. "Alasan utama saya melakukan ini adalah agar setidaknya bisa membantu mereka mendapatkan satu kali makan," jelasnya. "Dan saya sangat senang bisa melakukannya."

Platform daring mengoordinasikan upaya bantuan dengan efisien. Para relawan membuat basis data publik untuk menyalurkan donasi dan mencocokkan relawan dengan kebutuhan, sementara perusahaan swasta mengadakan penggalangan donasi dan stasiun televisi lokal meluncurkan inisiatif untuk menyediakan sabun, sikat gigi, dan kebutuhan pokok. Respons masyarakat ini menutup kesenjangan penting saat operasi kemanusiaan resmi kesulitan menjangkau masyarakat terpencil yang terputus akibat tanah longsor.

Menghadapi kritik soal kesiapsiagaan, Presiden Dissanayake mengimbau warga Sri Lanka untuk "mengesampingkan semua perbedaan politik" dan "bersatu membangun kembali bangsa." Politisi oposisi melakukan aksi keluar dari sidang parlemen dengan alasan partai berkuasa membatasi pembahasan penanganan bencana, tetapi di lapangan, para relawan menunjukkan rasa persatuan.

Persimpangan Strategis: Energi dan Aliansi

Krisis tiga lapis memaksa Sri Lanka melakukan perhitungan strategis. Para analis menilai negara itu tidak bisa lagi mengandalkan kebijakan reaktif dan terombang-ambing dari satu krisis ke krisis lain. Kerentanan saat ini bersumber dari dua pilar yang mudah terguncang: remitansi pekerja di Timur Tengah dan bahan bakar fosil impor. Kenaikan $10 pada harga minyak global dapat menambah ratusan juta dolar pada tagihan impor Sri Lanka, sementara konflik Teluk yang berkepanjangan dapat dengan cepat mengikis arus remitansi.

Para analis strategis menyarankan percepatan dekarbonisasi bukan hanya sebagai kebijakan lingkungan, tetapi juga sebagai kebutuhan ekonomi dan keamanan nasional. Sri Lanka telah menghasilkan 50-60% listriknya dari energi terbarukan pada tahun-tahun dengan kondisi hidrologi yang mendukung, tetapi angka ini turun signifikan saat terjadi kekeringan. Solusinya adalah memperluas kapasitas tenaga surya dan angin sembari mengatasi pasokan yang tidak stabil melalui penyimpanan energi hidro dengan sistem pompa yang memanfaatkan topografi alami pulau itu, alih-alih mengandalkan baterai litium-ion impor yang mahal.

Kebijakan luar negeri juga harus beradaptasi dengan dunia multipolar. Sri Lanka menghadapi tantangan untuk menjaga hubungan produktif dengan India, mitra strategis terpenting sekaligus pihak pertama yang merespons saat krisis, serta China, investor utama dalam infrastruktur seperti Pelabuhan Hambantota dan Colombo Port City. Upaya bantuan untuk Ditwah menunjukkan keunggulan kedekatan geografis dan budaya India, sementara respons China lebih terbatas.

"Karena itu, tantangan bagi Sri Lanka bukanlah memilih antara India dan China, melainkan menjaga hubungan produktif dengan keduanya sambil mempertahankan otonomi strategisnya sendiri," demikian catatan penilaian strategis terkini. Pendekatan nonblok ini, yang cukup tegas untuk menolak tekanan eksternal tetapi cukup luwes untuk menjalin hubungan luas, tetap penting saat perdagangan global terpecah dan persaingan strategis membentuk ulang rantai pasokan.

Beberapa bulan ke depan akan menguji apakah pemerintah Presiden Dissanayake mampu mengubah krisis menjadi transformasi. Dengan potensi pencairan $700 juta dari IMF, dukungan pasokan bahan bakar yang konsisten dari India, dan masyarakat sipil yang telah bergerak untuk rekonstruksi, modal pemulihan tersedia. Namun, persoalan struktural yang mendalam masih ada: kebutuhan untuk memindahkan keluarga dari zona berisiko tinggi, membangun kembali infrastruktur yang tangguh, memodernisasi kemampuan penanggulangan bencana, dan mencapai kemandirian energi.

Bagi Indrani Ravichandran dan ribuan orang sepertinya yang tinggal di rumah yang setengah hancur, perdebatan strategis ini terasa jauh. Namun, kelangsungan hidup mereka bergantung pada kemampuan Sri Lanka untuk akhirnya memutus siklus penanganan krisis yang reaktif dan membangun kapasitas kelembagaan yang diperlukan menghadapi era gangguan iklim dan gejolak global.

Hal-Hal Penting

• Siklon Ditwah menewaskan 643 orang dan menyebabkan kerugian hingga $7 miliar, melampaui tsunami 2004 dalam hal kerusakan infrastruktur
• Lebih dari 165.000 orang masih mengungsi beberapa bulan setelah bencana November 2025, sementara dana rekonstruksi baru mencapai 20% dari kebutuhan
• Perang Iran memicu lonjakan harga minyak sebesar 40%, memaksa penjatahan bahan bakar, kenaikan tarif listrik 40%, dan paket bantuan pemerintah senilai $317 juta
• India memberikan bantuan langsung sebesar $450 juta melalui Operasi Sagar Bandhu, sementara China menawarkan kurang dari $2 juta
• IMF sedang mempertimbangkan pembiayaan darurat sebesar $200 juta ditambah $700 juta dari tinjauan program yang sudah ada, dengan persyaratan terkait penetapan tarif layanan publik
• Industri teh Sri Lanka menghadapi penurunan produksi 35% yang mengancam pendapatan ekspor tahunan sebesar $1,3 miliar
• Kegagalan sistemik, termasuk penggundulan hutan, penimbunan lahan basah, dan sistem peringatan dini yang tidak memadai, memperparah dampak siklon
• Presiden Dissanayake menghadapi tekanan politik terkait krisis batu bara yang melanda Pembangkit Listrik Norochcholai serta tuduhan korupsi terhadap Menteri Energi