Tenaga Kerja dalam Tekanan
Selama satu dekade, pekerja Vietnam bernama Minh menjalani pekerjaan berat seperti membersihkan kapal dengan sandblasting dan mengelas baja demi menopang perekonomian Jepang yang menua dengan cepat. Namun kini, setelah tinggal melebihi masa berlaku visanya, ia menjadi sasaran janji pemerintah untuk menindak pekerja ilegal. Minh adalah nama samaran untuk melindungi identitasnya. Ia tiba di Jepang pada 2015 melalui Program Pelatihan Magang Teknis (TITP). Secara resmi, program ini dirancang untuk membantu pekerja asing mempelajari keterampilan yang dapat dibawa pulang ke negara berkembang. Para pengkritik berpendapat bahwa program tersebut pada praktiknya menjadi saluran tenaga kerja murah, membuat pekerja rentan terhadap utang dan eksploitasi. Minh, mantan peserta magang yang tinggal di dekat Tokyo, merasa masyarakat sering luput melihat konteks yang lebih luas dari situasi mereka.
Daftar Isi
Banyak orang Jepang hanya melihat permukaannya — bahwa orang asing melakukan kejahatan. Mereka tidak memikirkan akar masalahnya: bagaimana dan mengapa orang asing ini sampai berada di titik itu.
Sejak menjabat, Perdana Menteri Sanae Takaichi berjanji akan mengambil tindakan, dengan menjanjikan paket kebijakan yang kabarnya mencakup pengelolaan visa yang lebih ketat. Perubahan politik ini terjadi ketika jumlah pekerja asing mencapai rekor tertinggi, didorong oleh krisis demografi yang membuat tenaga kerja asing penting bagi kelangsungan negara.
Keadaan Demografis yang Mendesak
Jepang menghadapi kekurangan tenaga kerja parah akibat kemerosotan demografi. Menurut Kementerian Tenaga Kerja Jepang, jumlah penduduk mencapai puncak 128,06 juta pada 2010 dan terus menurun. Proyeksi menunjukkan jumlahnya akan merosot menjadi hanya 95,15 juta pada 2050. Penurunan ini disertai perubahan dramatis dalam struktur usia. Penduduk usia kerja mencapai puncak 69,5% pada 1990 dan diperkirakan menyusut menjadi hanya 51,8% pada 2050, sementara jumlah penduduk lanjut usia diproyeksikan meningkat hingga hampir 40% dari total populasi.
Kekurangan ini terjadi di seluruh negeri, bahkan di pusat perkotaan besar seperti Tokyo. Migrasi berkelanjutan kaum muda dari daerah pedesaan ke kota mempercepat kemerosotan demografi, sehingga pemenuhan kebutuhan tenaga kerja semakin sulit. Akibatnya, mendatangkan tenaga kerja asing menjadi solusi paling efektif untuk menopang perekonomian Jepang. Data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan menunjukkan jumlah pekerja asing meningkat dari 787.000 pada 2014 menjadi 2,302 juta pada 2024. Pekerja Vietnam merupakan kelompok terbesar, sekitar 25%, disusul pekerja dari China dan Filipina.
Di tengah kekhawatiran akan pengaruh China, Jepang secara strategis membuka pintu bagi pekerja Vietnam. Vietnam telah muncul sebagai mitra utama dalam strategi ini. Hal ini menjelaskan mengapa Jepang terus menerima banyak pekerja dari negara yang baru-baru ini ditingkatkan statusnya menjadi mitra strategis komprehensif, meski kontroversi terkait pelanggaran ketenagakerjaan masih berlangsung.
Beban Utang yang Berat
Meski Jepang membuka pintu, warga Vietnam menghadapi rintangan besar bahkan sebelum tiba di sana. Salah satu tantangan terbesar adalah biaya perantara yang sangat tinggi yang dibebankan oleh agen perekrutan di Vietnam. Biaya ini, yang tidak dikenakan oleh pemerintah Jepang, membebani pekerja secara finansial sebelum mereka meninggalkan negara asal. Survei Badan Layanan Imigrasi Jepang pada 2022 menemukan bahwa peserta magang teknis asal Vietnam membayar biaya rata-rata 656.014 yen. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang dibayar rekan mereka dari Kamboja atau China.
Laporan Organisasi Perburuhan Internasional pada 2023 menggambarkan situasi yang lebih suram lagi: rata-rata biaya tersebut setara dengan upah minimum Vietnam selama 26 bulan. Haruki Kondo, peneliti kebijakan ketenagakerjaan di organisasi nirlaba POSSE, mencatat bahwa utang ini terutama ditutup dengan pinjaman berbunga tinggi. Setelah memperhitungkan biaya hidup, banyak pekerja kesulitan melunasi utang. Saat masa kontrak mereka hampir berakhir, sebagian merasa terpaksa kabur dari tempat kerja resmi dan bekerja secara ilegal di bawah tanah agar bisa terbebas dari utang. Kondo menggambarkan situasi ini sebagai bentuk perbudakan modern dan perdagangan manusia.
Pengalaman Minh mencerminkan kenyataan tersebut. Ia berniat bekerja untuk melunasi utang sebesar $7.500 dan mengirim uang kepada keluarganya. Namun, karena kesempatan kerja di kampung halaman terbatas setelah masa kerjanya berakhir tiga tahun kemudian, mencari pekerjaan sebagai tukang las tanpa dokumen ternyata jauh lebih mudah.
Eksploitasi dan Kegagalan Sistemik
Menurut aturan Program Pelatihan Magang Teknis, peserta magang pada praktiknya terikat pada pemberi kerja dan tidak bisa pindah kerja meski tidak puas. Badan imigrasi Jepang melaporkan sekitar 6.500 peserta magang menghilang dari tempat kerja mereka tahun lalu. Mereka yang kabur sering mencari pekerjaan di pasar gelap melalui komunitas Facebook yang dijuluki "Bodoi" — istilah sehari-hari yang berarti "prajurit".
Jiho Yoshimizu, kepala organisasi nirlaba Japan Vietnam Tomoiki Association yang berbasis di Tokyo, mendampingi warga Vietnam yang mengalami kesulitan. Ia mengatakan bahwa meskipun banyak pemberi kerja bertanggung jawab, keluhan umum mencakup upah rendah, tempat tinggal di bawah standar, dan pelecehan seksual.
Sebagian peserta magang teknis terjebak dalam kondisi yang membuat mereka harus kabur. Mereka yang mendapatkan pekerjaan tidak resmi bisa bertahan hidup, tetapi mereka yang tidak mendapatkannya bisa terdorong melakukan kejahatan seperti menjual narkoba.
Yoshimizu juga menyoroti masalah yang kian berkembang terkait visa "Insinyur/Spesialis Humaniora/Layanan Internasional". Kategori yang ditujukan bagi tenaga profesional terampil ini semakin sering disalahgunakan. Sejumlah perusahaan yang mengalami kekurangan tenaga kerja serius memanfaatkan celah dalam sistem. Salah satu klien organisasi tersebut datang ke Jepang sebagai pekerja terampil setelah membayar komisi lebih dari $7.000. Ia dipekerjakan untuk membersihkan restoran dan hotel, pekerjaan yang menurut hukum hanya boleh dilakukan oleh peserta magang teknis.
Dampak Psikologis
Tekanan akibat kondisi kerja ini berdampak serius pada kesehatan mental. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal psikiatri terkemuka menemukan bahwa 37% pekerja Vietnam yang disurvei masuk kategori mengalami tekanan berdasarkan Skala Tekanan Psikologis Kessler (K10). Penelitian itu mengidentifikasi minimnya kesempatan berbicara dengan rekan kerja Jepang, penilaian kesejahteraan yang lebih rendah, dan beban kerja tinggi sebagai faktor yang berkaitan erat dengan tekanan tersebut.
Yang mengejutkan, mereka dalam kategori "Insinyur/Spesialis Humaniora/Layanan Internasional" — yang dianggap memiliki kondisi lebih baik — menunjukkan tingkat tekanan tertinggi. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa selain lingkungan kerja yang tidak memuaskan, situasi berbeda berdasarkan status izin tinggal dapat menimbulkan berbagai sumber stres. Aspek sulit dari budaya Jepang yang khas tampaknya turut menyebabkan tekanan, terutama bagi mereka yang lebih sering berinteraksi dengan rekan kerja Jepang.
Masalah kesehatan mental pekerja ini telah menjadi perhatian serius. Pekerja migran kerap menghadapi berbagai pemicu stres, seperti adaptasi budaya, kendala bahasa, prasangka, diskriminasi, pelecehan, lembur berlebihan, upah rendah, dan eksploitasi. Fenomena "karoshi" di Jepang, atau kematian akibat kerja berlebihan, serta kasus bunuh diri di kalangan pekerja migran semakin banyak mendapat perhatian media.
Statistik Kejahatan dan Persepsi Publik
Meski pekerja asing dibutuhkan secara ekonomi, sentimen publik berubah. Tingkat imigrasi di Jepang masih rendah dibandingkan negara-negara kaya lainnya. Namun, seiring bertambahnya penduduk lanjut usia dan menurunnya upah riil, kebencian terhadap pekerja asing meningkat. Yoshimizu mengamati bahwa kemarahan atas kesulitan keuangan yang dialami warga Jepang sendiri kerap dilampiaskan kepada orang asing.
Data kepolisian menunjukkan bahwa di antara warga asing yang ditangkap pada 2024, tidak termasuk penduduk tetap, warga Vietnam menempati urutan teratas dengan persentase lebih dari 30%. Angka ini sebagian dapat dijelaskan oleh lonjakan jumlah warga Vietnam di Jepang, yang meningkat sembilan kali lipat dalam satu dekade terakhir. Kini mereka mencakup seperempat dari 2,3 juta pekerja asing di Jepang.
Namun, proporsi kejahatan yang dilakukan oleh warga non-Jepang tetap rendah. Hanya 5,5% dari sekitar 190.000 orang yang ditangkap pada 2024 atas pelanggaran hukum pidana merupakan warga asing. Meski statistik menunjukkan bahwa Jepang tetap menjadi salah satu negara paling taat hukum di dunia, terdapat kesenjangan antara kenyataan dan persepsi. Sentimen ini menguat setelah sejumlah insiden besar, seperti penangkapan seorang peserta magang asal Vietnam pada Juli atas perampokan dan pembunuhan seorang perempuan Jepang.
Angin Politik dan Pergeseran Kebijakan
Isu pekerja asing menjadi topik hangat di arena politik. Dalam pemilihan Dewan Penasihat pada Juli 2025, persoalan apakah Jepang harus terus menerima lebih banyak pekerja asing atau membatasi jumlahnya menjadi isu utama. Partai konservatif Sanseito meraih dukungan besar dengan mengusung kebijakan "Utamakan Jepang" dan berkampanye menentang "penerimaan orang asing secara berlebihan". Sebagai tanggapan, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa mengeluarkan janji "nol orang asing ilegal" dan menyerukan pemeriksaan yang lebih ketat.
Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengakui bahwa kekurangan tenaga kerja semakin parah. Pemerintahannya menyetujui pedoman untuk rencana yang diperbarui guna mendukung pengembangan pekerja asing menjadi pekerja terampil, yang diperkirakan mulai berlaku pada 2027. Inisiatif baru ini akan menggantikan program magang asing saat ini. Pemerintah berencana mengubah TITP menjadi sistem baru bernama program "Pekerjaan untuk Pengembangan Keterampilan", yang memberikan fleksibilitas lebih besar untuk pindah kerja, tetapi menetapkan persyaratan kemampuan bahasa Jepang yang lebih ketat.
Namun, kemampuan Jepang menarik tenaga kerja terampil menghadapi tantangan persaingan global. Yen yang melemah mengurangi nilai uang yang dikirim ke kampung halaman, sementara persaingan yang semakin ketat dari pasar tenaga kerja seperti Korea Selatan dan Taiwan membuat Jepang kurang menarik. Pakar imigrasi Jotaro Kato mengatakan program Jepang semakin bergantung pada pelamar dari Vietnam yang motivasi dan kualifikasi pendidikannya lebih rendah dibandingkan sebelumnya.
Suara dari Masyarakat
Di tengah perdebatan kebijakan dan statistik, kisah-kisah pribadi tentang keteguhan dan perjuangan terus bermunculan. Biarawati Vietnam Thich Tam Tri, yang kuilnya di utara Tokyo menyediakan tempat berlindung bagi warga senegaranya yang mengalami kesulitan, menekankan kontribusi positif para pekerja.
Peserta magang teknis memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Jepang. Saya sedih melihat satu berita utama yang buruk bisa dengan mudah membuat orang Jepang berprasangka terhadap mereka.
Ia mengakui bahwa sebagian peserta magang membuat keputusan buruk dan terjerat utang akibat berjudi atau mengambil langkah yang tidak bijaksana, tetapi menegaskan bahwa mayoritas pekerja keras. Menurutnya, masyarakat harus berupaya menormalkan citra mereka.
Itulah sebabnya kita harus melakukan sebanyak mungkin perbuatan baik untuk menormalkan citra kita dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat Jepang.
Dunia usaha juga mengakui peran penting para pekerja ini. Di berbagai lantai pabrik, lokasi konstruksi, dan rumah sakit, pekerja migran membantu menggerakkan perekonomian. Perusahaan seperti Koganei Seiki di Prefektur Saitama sangat bergantung pada insinyur Vietnam untuk memproduksi komponen presisi. Tanpa mereka, banyak industri akan langsung lumpuh.
Jalan Menuju Reformasi
Pemerintah Jepang berupaya mengatasi kontradiksi ini melalui reformasi. Organisasi "menara kendali" baru di Sekretariat Kabinet bertujuan mengelola kebijakan terkait penduduk asing secara menyeluruh demi mewujudkan masyarakat yang tertib dan hidup berdampingan. Reformasi 2027 bertujuan memperlakukan pekerja asing sebagai karyawan, bukan peserta magang, yang secara teori akan memberi mereka lebih banyak hak dan perlindungan.
Meski demikian, para pakar berpendapat pengawasan yang lebih ketat sangat dibutuhkan untuk melindungi para pekerja ini. Japan Vietnam Tomoiki Association menekankan bahwa sistem visa negara itu saat ini membutuhkan jaring pengaman. Mereka menunjukkan bahwa kategori visa pekerja terampil tidak mensyaratkan kemampuan bahasa yang tinggi, sehingga sebagian pekerja tidak mampu berbahasa Jepang dan rentan dieksploitasi oleh perusahaan yang memanfaatkan minimnya dukungan bagi mereka.
Saat Jepang menghadapi penyusutan tenaga kerja, negara itu harus menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan kohesi sosial. Tantangannya adalah menciptakan sistem yang menghormati hak dan martabat pekerja seperti Minh sekaligus menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang mereka layani.
Poin-Poin Utama
- Pekerja Vietnam merupakan kelompok pekerja asing terbesar di Jepang, sekitar 25% dari 2,3 juta tenaga kerja asing.
- Banyak pekerja tiba dengan utang besar setelah membayar biaya perantara rata-rata 656.014 yen, yang dapat menyebabkan eksploitasi dan kerja paksa.
- Program Pelatihan Magang Teknis (TITP) dikritik karena mengikat pekerja pada pemberi kerja dan menghalangi mereka pindah kerja, sehingga banyak pekerja kabur.
- Perdana Menteri Sanae Takaichi berjanji menindak pekerja ilegal, mencerminkan meningkatnya kebencian publik meski statistik menunjukkan keterlibatan warga asing dalam kejahatan relatif rendah.
- Pemerintah Jepang berencana mengganti TITP dengan sistem baru "Pekerjaan untuk Pengembangan Keterampilan" pada 2027 guna memberi keleluasaan lebih besar untuk berpindah kerja dan meningkatkan perlindungan.
- Tekanan psikologis tinggi di kalangan pekerja Vietnam; 37% melaporkan stres berat akibat kondisi kerja, kendala budaya, dan keterasingan.
